Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas pengaturan klausula gas make-up dalam perjanjian jual beli gas bumi dan bagaimana perlindungan hukum pembeli atas klausula tersebut dalam tiga buah perjanjian yang berbeda. Oleh karena pengambilan atas gas make-up yang diberikan hanya terbatas pada periode berlakunya perjanjian. Setelah berakhirnya perjanjian, pembeli tidak berhak melakukan klaim apapun lagi untuk mengambil gas make-up. Padahal adanya gas make-up tidak dapat diprediksi kemunculannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan klausula gas make-up dalam ketiga perjanjian tersebut secara umum memberikan hak kepada pembeli untuk dapat mengambil sisa gas take or pay yang sudah dibayar pada periode tersebut namun belum diambil dan baru dapat diambil pada periode berikutnya hanya selama periode perjanjian dengan syarat memenuhi kuantitas gas take or pay terlebih dahulu. Pengujian terhadap kedudukan para pihak, syarat sah perjanjian, dan asas-asas perjanjian membuktikan bahwa klausula gas make-up yang diatur belum secara fair memberikan perlindungan hukum bagi pembeli. Hak pembeli menjadi tidak proporsional diakibatkan oleh pembatasan waktu pengambilan gas make-up yang tidak wajar. Kedepannya, penyusunan klausula gas make-up harus memberikan kesempatan waktu yang wajar bagi pembeli dan adanya klausul para pihak akan bersepakat kembali mengenai pengambilan gas.

---

This undergraduate thesis discusses the arrangement of make-up gas clauses in the gas sale and purchase agreement and how the legal protection for the buyer of the clauses in three different agreements. Therefore the taking of the make-up gas provided is only limited to the period of validity of the agreement. After the agreement expired, the buyer has no rights to make any further claims to take make-up gas. Even though the presence of make-up gas cannot be predictable. This research used a normative juridical method with statute approach and analytical descriptive.

The results of this thesis are the arrangement of make-up gas clauses in the three agreements in general giving the buyer the rights to be able to take the remaining take or pay gas that has been paid in that period but has not been taken and it can only be taken in the following period only during the agreement period with the requirement to fulfill the take or pay gas quantity first. Testing of the position of the parties, the legal terms of the agreement, and the principles of the agreement proved that the regulated make-up gas clause did not provided a fair legal protection for buyer.

The disproportionate rights of the buyer is caused by the limitation of the time to take unnatural make up gas. In the future, the preparation of make-up gas clauses should provide a reasonable time for the buyer and the clauses of the parties will re-negotiation on taking make-up gas."

"Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi daftar hitam khususnya dalam hal persekongkolan pada pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Perpres 12/2021 jo. Perpres 16/2018 dan Peraturan LKPP 4/2021 jo. Peraturan LKPP 17/2018 hanya dapat dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kedua peraturan tersebut juga tidak menyebutkan secara tegas bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi daftar hitam sehubungan dengan adanya tindakan persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini membahas kewenangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi daftar hitam terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum persaingan usaha dan efektivitas penerapan sanksi daftar hitam pada sektor pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia, khususnya dalam mendukung penegakan hukum persaingan usaha. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa KPPU menjatuhkan sanksi daftar hitam didasarkan atas kewenangan administratif yang melekat pada institusinya. Pada pokoknya, penerapan sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia belum sepenuhnya efektif, oleh karena penjatuhan sanksi daftar hitam yang dilakukan oleh KPPU masih belum terintegrasi dengan daftar hitam nasional yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan diumumkan secara elektronik oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Portal Pengadaan Nasional.

---

The authority to impose blacklisting sanction, particularly in terms of bid rigging in the procurement of government goods/services as stipulated in Presidential Regulation 12/2021 jo. Presidential Regulation 16/2018 and LKPP Regulation 4/2021 jo. LKPP Regulation 17/2018 may only be exercised by the Budget User (Pengguna Anggaran/“PA”)/Authorized Budget (Kuasa Pengguna Anggaran/“KPA”) or Ministry/Institution/Regional Government. Neither the said regulations do also clearly state that the Indonesian Supervisory Competition Commission (Komisi Pengawas Persaingan Usaha/“KPPU”) has the authority to impose such blacklisting sanction in relation to the occurrence of bid rigging in the procurement of government goods/services. This research uses a normative juridical method. This research examines the authority of KPPU in imposing blacklisting sanction against business practitioner who are proven violating business competition law and the effectiveness of blacklisting sanction implementation on the procurement of government goods/services sector in Indonesia, particularly in supporting the enforcement of business competition law. The result of this research is that KPPU imposes blacklisting sanction based on the administrative authority adhere to its institution. In essence, the implementation of blacklisting sanction in the procurement of government goods/services in Indonesia has not fully effective yet, due to the imposition of blacklisting sanction performed by KPPU is still unintegrated with the national black list which has been set out by PA/KPA or Ministry/Institution/Regional Government and electronically announced by National Public Procurement Agency (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/“LKPP”) on the National Procurement Portal."