Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembicaraan skripsi ini menggunakan tiga teori: - teori Sonoritas dari Heffner - teori Penonjolan dari Daniel Jones - teori Denyut nafas dari Stetson Dari ketiga teori tersebut, ternyata hanya teori Sonoritas dari Heffner yang dapat dipergunakan, karena telah banyak ahli lingguistik Indonesia antara lain Gorys Keraf, Verhaar, Samsuri yang menggunakan sonoritas sebagai penanda suku kata. Teori Denyut napas dapat dipakai untuk menunjang penganalisaan pengucapan kata berafiks...

Abstrak :
Dalam pelaksanaan sebuah proyek konstruksi sangat dimungkinkan untuk terjadinya perubahan. Terjadinya perubahan dapat menimbulkan gangguan terhadap perencanaan, maka penerapan sistem manajemen perubahan dalam kaitannya dengan produktivitas tenaga kerja menjadi sangat penting. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas penerapan manajemen perubahan oleh para kontraktor dan pengaruhnya terhadap produktivitas tenaga kerja yang dihasilkan. Oleh karena itu, dibuatlah kuisioner untuk mengumpulkan data dari para praktisi di lapangan. Selanjutnya data yang didapatkan diolah dengan menggunakan analisa statistik, yaitu dengan software SPSS. Faktor-faktor ini dikelompokkan dalam tahap menciptakan kondisi yang siap terhadap perubahan, tahap identifikasi dan diversifikasi perubahan, tahap evaluasi perubahan dengan kondisi lapangan, tahap implemetasi, serta tahap pembelajaran setelah perubahan. Analisa deskriptif menghasilkan kualitas penerapan manajemen perubahan yang berbeda untuk tiap variabel dengan kelompok tahap evaluasi dan diversifikasi perubahan sebagai yang terbaik. Analisa korelasi menghasilkan faktor memprediksi dampak terhadap biaya sebagai faktor yang paling berpengaruh sementara dari analisa regresi didapatkan bahwa kontribusi manajemen perubahan terhadap produktivitas tenaga kerja adalah 34,3%. Kata kunci : manajemen perubahan, produktivitas, tenaga kerja.

Abstrak :
Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan subjek hukum dalam penyelesaian sengketa pegawai melalui upaya administratif. Salah satu alasan adanya sengketa pegawai karena adanya pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi PPPK. Dengan tidak diaturnya tingkatan atau kategorisasi pelanggaran disiplin bagi PPPK menimbulkan ketidakseragaman pengaturan disiplin antara satu instansi dengan instansi lainnya sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) dalam penyelesaian sengketa bagi PPPK dan menganalisis upaya administratif yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksploratif. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif serta hasil penelitian disajikan berbentuk deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang lebih baik mengenai transformasi keberadaan BPASN dibandingkan dengan kelembagaan sebelumnya yakni Badan Pertimbangan Kepegawaian. Hal ini dikarenakan tidak hanya Pegawai Negeri Sipil saja yang dapat mengajukan sengketa, namun juga PPPK melalui upaya administratif berupa banding administratif terhadap keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK. Selain itu, adanya ketidaksinkronan serta ketidakjelasan pengaturan dan kategorisasi pelanggaran disiplin bagi PPPK sehingga akan menimbulkan persoalan hukum. Hal tersebut berimplikasi pada BPASN yang tidak memiliki pedoman dalam menetapkan apakah tindakan PPPK sebanding dengan hukuman yang menjadi dasar pemutusan hubungan perjanjian kerja tersebut karena setiap instansi memiliki pengaturan disiplin PPPK masing-masing. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan pengaturan mengenai disiplin PPPK berkaitan dengan jenis tingkatan hukuman disiplin beserta jenis perbuatan dan klasifikasinya guna menghindari adanya disparitas dalam penegakkan disiplin bagi PPPK yang akan berdampak pada penyelesaian sengketa kepada BPASN. ......After the enactment of Law Number 5 of 2014 about State Civil Apparatus, Government Employees with Work Agreements (PPPK) are legal subjects in resolving employee disputes through administrative efforts. One of the reasons for the employee dispute is the termination of the employment agreement for PPPK. By not regulating the level or categorization of disciplinary violations for PPPK, it creates uniformity in disciplinary arrangements between one agency and another, so that it has the potential to create legal uncertainty. This study aims to identify the existence of the State Civil Apparatus Advisory Board (BPASN) in dispute resolution for PPPK and analyze the administrative efforts made in resolving disputes. This research is a normative legal research with exploratory typology. Data analysis was carried out using qualitative methods and the research results were presented in descriptive-analytical form. The results showed that there was a better change regarding the transformation of the existence of BPASN compared to the previous institution, namely the Personnel Advisory Board. This is because not only Civil Servants can file disputes, but also PPPK through administrative efforts in the form of administrative appeals against the decision to terminate the employment agreement as PPPK. In addition, the existence of asynchronous and unclear arrangements and categorization of disciplinary violations for PPPK will cause legal problems. This has implications for BPASN which does not have guidelines in determining whether the PPPK action is comparable to the punishment that is the basis for terminating the employment agreement because each agency has its own PPPK disciplinary arrangements. Therefore, the Government needs to make arrangements regarding the discipline of PPPK in relation to the types of disciplinary punishment levels along with the types of actions and their classifications in order to avoid disparities in discipline enforcement for PPPK which will have an impact on dispute resolution to BPASN

Abstrak :
Manajemen Layanan TI (ITSM) memainkan peran penting dalam mengelola lingkungan yang berkelanjutan dengan menyediakan pendekatan terstruktur untuk mengelola layanan TI, menyelarasinya dengan tujuan bisnis, dan memastikan keamanan siber yang kuat. Horangi, sebuah startup perangkat lunak keamanan siber yang didirikan pada tahun 2016, menyadari pentingnya ITSM dan telah menginisiasi rencana untuk menerapkan kerangka kerja guna membentuk pedoman dan dasar yang kokoh, terutama karena tim TI baru saja dibentuk pada tahun 2021. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan alur kerja Incident dan Service Request karena merupakan tugas yang paling dasar dan penting. ITIL 4, versi terbaru dari kerangka kerja ITIL, dianggap cocok karena pengakuan dan penggunaannya yang luas, selaras dengan tren manajemen TI saat ini seperti Agile dan DevOps. Model Continual Service Improvement dan Service Value Chain akan digunakan untuk menciptakan pedoman dan rekomendasi, dengan tujuan mengidentifikasi kelemahan dan meningkatkan proses yang ada. Model-model ini dipilih karena kemampuannya dalam menyediakan standardisasi, konsistensi, dan pendekatan holistik terhadap kepatuhan peraturan, sambil juga memungkinkan perbaikan berkelanjutan untuk beradaptasi dengan lanskap TI yang selalu berubah. Pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi perusahaan, studi literatur dari penelitian sebelumnya serta buku pedoman membantu dalam melakukan kajian kondisi layanan saat ini dan mencari peningkatan. Hasil dari penelitian ini berupa rekomendasi dan fondasi dalam pembentukan panduan serta alur kerja pada area Incident and Service Request Management. Keterbatasan dari penelitian ini adalah tidak bisa dilakukan sampai implementasi rekomendasi sehingga disarankan pada penelitian terkait adalah bisa sampai dengan proses implementasi agar dapat mendapatkan hasil evaluasi yang lebih optimal. ......IT Service Management (ITSM) plays a crucial role in managing a sustainable environment by providing a structured approach to managing IT services, aligning them with business objectives, and ensuring robust cybersecurity. Horangi, a cybersecurity software startup founded in 2016, recognizes the importance of ITSM and has initiated plans to implement a framework to establish solid guidelines and foundations, especially since the IT team was recently formed in 2021. This research focuses on the management of Incident and Service Request workflows as they are among the most fundamental and critical tasks. ITIL 4, the latest version of the ITIL framework, is considered suitable due to its widespread recognition and usage, aligning with current IT management trends such as Agile and DevOps. The models of Continual Service Improvement and Service Value Chain will be utilized to create guidelines and recommendations, aiming to identify weaknesses and enhance the current processes. These models are chosen for their ability to provide standardization, consistency, and a holistic approach to regulatory compliance, while also enabling continuous improvement to adapt to the ever-changing IT landscape. Data collection through interviews, company documentation, literature review from previous research, and guidebooks will assist in assessing the current service conditions and seeking improvements. The outcomes of this research will provide recommendations and a foundation for developing guidelines and workflows in Incident and Service Request Management. The limitation of this research is that it could not be carried out until the implementation of recommendations, therefore it is suggested that future related research should include the implementation process to obtain more optimal evaluation results.

Abstrak :
Kuningan merupakan salah satu material paduan tembaga yang paling banyak digunakan. Hal ini dikarenakan sifat konduktifitas listrik dan panas yang baik, katahanan yang tinggi serta formability yang bagus serta ketahanan terhadap fatik yang tinggi. Di kalangan industri manufaktur logam proses canai adalah hal yang umum dilakukan untuk mendapatkan material dengan bentuk dan ukuran tertentu. Akan tetapi hasil dari proses ini menyebabkan perubahan sifat mekanik yang sering menadi penyebab kegagalan bila diteruskan proses pengubahan bentuk selanjutnya. Oleh karena itu, dilakukan metode canai panas dimana proses deformasi dan perlakuan panas terjadi secara bersama. Hal ini dilakukan agar diperoleh nilai kekerasan dan besar butir yang optimal untuk untuk memberikan pengaruh yang baik pada proses pengerjaan dingin selanjutnya. Dalam penelitian ini menggunakan batang kuningan yang kemudian dicanai panas pada 800ºC dengan reduksi 20% lalu dilanjutkan dengan reduksi 40%. Setelah dicanai panas, kekerasan batang kunngan dari 54 BHN menjadi 72 BHN. Pada batang kuningan tersebut terjadi partial recrystallization dengan besar butir yang tidak seragam. Dimana butir besar berukuan 71-89 μm dan butir kecil 23-37 μm.

Abstrak :
Seiring sadarnya masyarakat Indonesia terhadap keberadaan cryptocurrency atau kripto, istilah yang mendukung cryptocurrency atau kripto seperti Blockchain juga mulai menarik perhatian. Namun tidak semua orang paham dengan apa itu blockchain. Blockchain adalah pengembangan teknologi dengan sistem digital yang membuat penyimpanan data jadi terintegrasi satu sama lain. Sistem ini menjadi populer belakangan karena sistem ini dinilai bisa digunakan di berbagai sektor bisnis. Penulisan skripsi ini ingin mengkaji tentang penggunaan teknologi Blockchain di Indonesia dan efeknya terhadap persaingan usaha seperti monopoli, kartel ataupun merger dengan mengkaitkannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Blockchain dapat digunakan untuk mendukung undang-undang anti monopoli maupun dapat membahayakan undang-undang dengan mendukung persaingan usaha yang tidak sehat. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui: (1) bagaimana blockchain melakukan praktik monopolistik dan persaingan usaha yang tidak sehat, (2) Apakah blockchain merupakan kegagalan hukum anti-kompetisi, dan (3) Apakah Blockchain menentang undang-undang anti-persaingan Indonesia. Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji pada sumber hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari artikel yang berhubungan dengan teknologi blockchain. Dapat disimpulkan bahwa posisi Blockchain dalam monopoli sangat tergantung pada bagaimana teknologi blockchain tersebut digunakan. Jika digunakan secara efektif, blockchain dapat membantu mengurangi hambatan dan dapat mendorong persaingan usaha yang lebih sehat. Namun blockchain juga dapat menciptakan monopoli baru dan memperkuat posisi perusahaan yang sudah mendominasi pasar khususnya di pasar cryptocurrency. Penerapan teknologi blockchain dalam konteks tertentu dikhawatirkan berpotensi menimbulkan monopoli dan melanggar undang-undang anti monopoli. ......As the Indonesian people are aware of cryptocurrency or crypto, terms that support cryptocurrency or crypto, such as blockchain, also attract attention. However, only some understand what blockchain is. Blockchain is the technology development with a digital system that integrates data storage. This system became popular later because this system is considered to be used in various business sectors. This thesis wants to study the use of blockchain technology in Indonesia and its effect on business competition, such as monopolies, cartels, or mergers, by linking it with Law Number 5 of Year 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. The government can use blockchain to support anti-monopoly laws or endanger the law by supporting unfair business competition. The purpose of writing this thesis is to find out: (1) How a blockchain conduct monopolistic practices and unfair business competition (2) Whether blockchain is a failure of anti-competition law? (3) Whether blockchain is against Indonesia's anti-competition law. The writing of this thesis uses a normative juridical research method by library research to review primary legal data, such as regulation and secondary legal data, that support preliminary legal data consisting of articles related to blockchain technology. The blockchain's position in monopoly largely depends on the type of monopoly and how the technology is used. Blockchain can help reduce barriers to entry and encourage healthier business competition. Nevertheless, blockchain can also create new monopolies and strengthen the position of companies already dominating the market, especially in cryptocurrency. Applying blockchain technology in specific contexts is feared to have the potential to cause monopoly and violate the anti-monopoly law.