Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ulkus peptikum adalah hilangnya sel epitel yang mencapai atau menembus mukularis mukosa dengan diameter kedalaman < 5 mm. Ulkus dapat terjadi akibat produksi mukus yang terlalu sedikit atau produksi asam yang berlebihan. Salah satu obat yang sering digunakan dalam praktek dokter dan dapat menimbulkan efek samping ulkus peptikum adalah deksametason, suatu glukokortikoid sintetik. Glukokortikoid mempengaruhi respon peradangan dengan mengurangi sintesis prostaglandin dan leukotrien yang diakibatkan oleh aktivasi fosfolipase A2 sehingga berfungsi sebagai suatu antiinflamasi poten. Namun, glukokortikod dalam dosis besar mempunyai efek samping merangsang produksi asam dan pepsin yang berlebihan di dalam lambung dan memudahkan timbulnya ulkus peptikum. Gastroproteksi pada lambung dimediasi oleh pelepasan CGRP dari serat saraf aferen dan pembentukan NO. Capsaicin adalah suatu alkaloid yang larut dalam alkohol dan terdapat pada cabai. Capsaicin bekerja dengan merangsang pelepasan CGRP yang selanjutnya memicu pelepasan NO yang berfungsi untuk meningkatkan aliran darah ke lambung. Pada penelitian terdahulu, telah dibuktikan bahwa capsaicin dapat membantu mempercepat proses penyembuhan ulkus peptikum, namun belum pernah dilakukan pemberian capsaicin bersamaan suatu zat yang dapat menimbulkan ulkus seperti deksametason. Percobaan dilakukan dengan menginduksi ulkus pada lambung tikus kemudian tikus diberi capsaicin dan deksametason per oral pada hari yang sama. Hasil menunjukkan perbedaan luas ulkus pada tiap kelompok percobaan, namun perbedaan tersebut tidaklah bermakna. Hal ini kemungkinan disebabkan jumlah sampel yang terlalu sedikit, sehingga diperlukan penelitian lanjutan dengan teknik yang serupa menggunakan jumlah sampel yang lebih besar.

---

Peptic ulcer is the loss of epithelial cell through muscularis mucosa with diameter of depth less than 5 mm. Peptic ulcer can be caused by lack of mucous or excess of acid production. In clinical practice, there are a lot of drugs can induce peptic ulcer, e.g dexamethsone. Dexamethasone is one of syntethic glucocorticoid. Glucocorticoid, a potent anti-inflammatory, effect inflammatory reaction by decrease prostaglandin and leukotrien synthesis caused by activation of fosfolipase A2. However, large amount of glucocorticoid has side effect to increase acid and pepsin production then induce peptic ulcer. Stomach has own self-defence mechanism which mediated by CGRP release from afferent nerve and produce nitric oxide (NO). Capsaicin is an alcohol solved material which is contained in chili. Capsaicin stimulates the release of CGRP moreover stimulates release of nitric oxide (NO) that increase blood supply to the stomach. On the previous research, it has been proven that capsaicin can accelerate ulcer healing process. However, the interaction of the capsaicin with other drugs which induce peptic ulcer e.g. dexamethasone has not been tested yet. The test was started with induction of ulcer on rat?s stomach moreover it?s given with capsaicin and dexamethasone per oral in the same day. The results shown difference of ulcer size from every group, however, the difference is not significant. It possibly caused by small number of the tested sample so it needs continous research with similar technique but larger number of sample."

"ABSTRAKIntensitas Konsumsi Energi (IKE) adalah indikator penghematan energi oleh pengguna energi. Membandingkan suatu IKE hitung dengan IKE Acuan akan memberikan indikasi efisien atau tidaknya penggunaan energi suatu objek. Penelitian ini menganalisis konsumsi energi dan IKE kelompok pelanggan P1 dan P2 bangunan kantor pemerintah untuk mengetahui tingkat efisiensinya, jumlah data 89 objek dan tahun pengamatan 2012-2014. IKE bangunan Pemerintah selama ini mengacu pada IKE yang disusun oleh ASEAN USAID tahun 1987 dengan nilai IKE 240 kWh/m2 pertahun. Nilai IKE ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan kondisi rata-rata IKE bangunan kantor Pemerintah saat ini yaitu P1 sebesar 94,83 kWh/m2 dan P2 sebesar 162,73 kWh/m2. Dengan IKE acuan ini bangunan kantor pemerintah hampir semuanya dinyatakan efisien, namun kenyataanya masih boros dengan peluang penghematan energi rata-rata P1 sebesar 22,14% pertahun dan P2 sebesar 24,74% per tahun. Untuk itu diperlukan suatu IKE spesifik bangunan kantor pemerintah sebagai acuan yang merefleksikan kondisi terkini, serta dibangun dari database IKE bangunan kantor Pemerintah, menggunakan metode nilai tengah IKE sehingga selalu ter-update.

---

ABSTRACT

Energy Use Intensity (EUI) is an indicator of energy savings by energy users. Comparing a count EUI with EUI Reference will give an indication of the use of energy efficient or not. This study analyzes the energy consumption and EUI customer groups P1 and P2 of government office building to determine the level of efficiency, the number of data objects is 89 and the observations from 2012 to 2014. Sofar the EUI government office buildings refers to the EUI prepared by ASEAN-USAID in 1987 with the value of the EUI is 240 kWh / m2 per year. EUI value is very high when compared to average conditions of EUI government office building today, P1 is 94.83 kWh / m2 and P2 is 162.73 kWh / m2. With this reference EUI of government office buildings almost all stated efficient, but the reality is still wasteful with energy saving opportunities average of 22.14% per year P1 and 24.74% per year P2. This requires a specific EUI government office buildings as reference that reflect current conditions, as well as built from a database EUI government office building, using the median EUI so always updated."

"Krisis moneter yang berlangsung saat ini sulit diperkirakan sebelumnya sehingga banyak menimbulkan dampak negatif terhadap pelbagai aspek kehidupan bangsa. Untuk mengatasi dampak negatif dari krisis moneter ini, pemerintah cukup tanggap terhadap masalah kesehatan keluarga miskin, dengan program yang sangat strategis, yang bersifat upaya penyelamatan ( rescue ) yaitu program jaring perlindungan sosial bidang kesehatan (JPS-BK ).Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang bagaimana pelaksanaan dan hambatan-hambatan JPS-BK di Kabupaten DT II Tasikmalaya, yang untuk selanjutnya dapat digunakan oleh pengelola program, sebagai masukan dalam memperbaiki pelaksanaannya.Penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif ini adalah untuk menganalisa pelaksanaan JPS-BK di Kabupaten Tasikmalaya, mulai dari tingkat Kabupaten dan berjenjang sampai tingkat desa dengan jumlah sampel sebanyak 77 orang yang terdiri dan 1 orang pengelola JPS-BK Kabupaten, 30 orang kepala puskesmas yaitu satu kecamatan diambil satu kepala puskesmas, sebagai pelaksana tingkat kecamatan, 30 bidan di desa yaitu satu bidan perkecamatan, sebagai pelaksana tingkat desa dan 16 orang petugas yang melakukan pendataan sasaran (tim desa ).Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (indephi interview ), Focus group diskusi (FGD) dan kajian dokumen.Dari hasil penelitian terlihat bahwa data sasaran yang merupakan hal penting dalam pelaksanaan program JPS-BK, ternyata tidak akurat karena kriteria Gakin yang kurang jelas, sebagian besar pendataan sasaran dilaksanakan oleh bidan desa dan kader, bukan oleh tim desa, tidak adanya alokasi dana untuk pendataan dan petunjuk pelaksanaan yang ada terlalu kaku sehingga diperlukan modifikasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Disamping itu hal lain yang penting adalah kurangnya kerja sama lintas sektoral sehingga penanganan Gakin tidak terpadu dan pada akhirnya, mengakibatkan kurang berhasilnya suatu program.Untuk meningkatkan keberhasilan program JPS-BK maka disarankan koordinasi lintas sektoral yang lebih balk, sehingga adanya keterpaduan antar sektor terkait, adanya kriteria Gakin yang mudah diimplementasikan di iapangan dan adanya kesepakatan pelaksanaan untuk melengkapi petunjuk pelaksanaan yang kurang jelas.

---

The current monetary crisis, unpredictably causes negative impacts in many life aspects. The Indonesian government has given a good respond to overcome this situation, particularly concerning the health problems of poor families, by implementing a very strategic rescue program called the Social Protection Sector Development Program on Health sectors (SPSDP-HS).

The research conducted is aimed to obtain detailed information regarding the program implementation and any obstacles found during the time of implementation in Tasikmalaya regency. The findings can be of benefits to improve the future program.

Cross sectional design in used in this study, with qualitative approach, to analyze SPSDP-HS implementation from the regency level, stratified to the village level. Number of respondents are 77 individuals : one person as the manager of SPSDP-HS, 30 head of Puskesmas ( one representative is the person in charge for sub-district level ), 30 village midwives ( one representative as the person in charge for village level ), and ] 6 person as members of the data collection teamwork.

Data is obtained by indepth-interview technique, Focus group Discussion, and document analysis.

In conclusions, baseline data of the targeted population, one of the most important key for the success of all program implementations, is inaccurate due to unclear criteria for determining poor families; most of the baseline data of the targeted population-supposed to be collected by the village team-has been obtained by the midwives and cadres; no funds allocated for data collections and an inflexible guidance for the implementation. Such a guidance should be more understandable and practical, therefore there is a need for simplification. In addition, a minimum effort of inter sector collaborations with result of inadequate action to rescue poor families-seems to be the reason for unsuccessful program implementations.

To increase the success of SPSDP-HS program a better inter sectors collaborations should be maintained to achieve an integrated action for rescuing poor families, and gaining a better understanding to clarify the implementation guidance."