Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Transportasi laut memiliki peran penting dalm perekonomian, sehingga diperlukan undang-undang yang mengaturnya, untuk menjamin pelayaran yang tertib dan teratur. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah undangundang administrasi yang memiliki sanksi pidana. Penggunaan hukum pidana dalam hukum administrasi merupakan masalah kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dilihat secara fungsional, terdapat tiga tahap dalam bekerjanya hukum pidana yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan eksekusi. Tahap formulasi atau disebut juga tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis karena pada tahap tersebut suatu perbuatan ditetapkan menjadi tindak pidana. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran memuat perbuatan-perbuatan yang diancam dengan sanksi administratif serta sanksi pidana, dan beberapa tindak pidana tersebut sebenarnya bukanlah perbuatan-perbuatan yang karena pada dasarnya bertentangan dengan kewajaran, moral dan prinsip umum masyarakat beradab (mala in se, natural crime), sehingga penetapan perbuatan-perbuatan tersebut menjadi tindak pidana di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran merupakan overcriminalization. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah konsep kriminalisasi di dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, apakah hukum pidana benar-benar merupakan ultimum remidium. Apakah kriminalisasi dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebabkan overcriminalization. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tidak memiliki konsep yang jelas dalam penggunaan hukum pidana sebagai ultimum remidium. Pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dapat digolongkan sebagai overlapping offenses/crimes, adalah Pasal 291, 316, 324, 325, dan 326. Pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dapat digolongkan sebagai crimes of risk prevention, yaitu Pasal 286, 294, 302, 303, dan 323. Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dengan cara memasukkan Pasal 316 ke dalam KUHP, melakukan dekriminalisasi terhadap Pasal 324, 325, dan 326, serta melakukan depenalisasi terhadap pasal-pasal lainnya. ......Sea transport has an important role economic performance, so we need laws that govern it, to ensure the orderly and regular shipping. Shipping Act 2008 No. 17 on the voyage is the administrative laws that have criminal penalties. The use of penal law to enforcement of administrative law is penal law policy's problem. Penal law policy can be seen from functional aspect. There are three steps in penal law processing i.e. formulation, application and execution. Formulation step or known as legislative policy is the most strategic step because in this step, a behavior is set to be a criminal act. Shipping Act 2008 No. 17 on the voyage to load acts punishable with administrative sanctions and criminal penalties, and some are in fact criminal acts that are not as fundamentally at odds with fairness, morals and general principles of civilized society (mala in se, natural crime), so the determination of the acts are a criminal offense in the Shipping Act 2008 No. 17 on a voyage overcriminalization. This research to answer the question how the concept of criminalization in the Shipping Act 2008 No. 17 on the voyage, whether criminal law is really a ultimum remidium. Is the criminalization of the Shipping Act 2008 No. 17 on the voyage causing overcriminalization. This research is a normative juridical research. From the result showed that Shipping Act 2008 No. 17 on the voyage did not have a clear concept in the use of criminal law as an ultimum remidium. The articles in the Shipping Act 2008 No. 17 on the voyage that can be classified as overlapping offenses / crimes, is Article 291, 316, 324, 325, and 326. The articles in the Shipping Act 2008 No. 17 on the voyage that can be classified as crimes of risk prevention, namely Article 286, 294, 302, 303, and 323. Need for revision of Shipping Act 2008 No. 17 on the voyage, by entering into the Criminal Code Article 316, to the decriminalization of Article 324, 325, and 326, as well as doing depenalization to other articles.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan akuntansi pada PT DPLK ABC dalam melakukan investasi dana pensiun. Dalam melakukan transaksi tersebut PT DPLK ABC menggunakan akad wakalah bil ujrah, dan akad mudharabah. Penelitian ini akan membandingkan fatwa DSN MUI tentang mudharabah dan akad waklah bil ujrah dengan akad yang dilakukan oleh PT DPLK ABC. Tidak hanya itu penelitian ini juga membandingkan prosedur akuntansi yang dilakukan oleh PT DPLK ABC dengan PSAK 18 tentang akuntansi dana pensiun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagaian besar akad yang dilakukan oleh PT DPLK ABC sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang mudharabah dan akad wakalah bil ujrah, meskipun ada beberapa hal yang tidak dilakukan oleh PT DPLK ABC. Tidak hanya itu hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan akuntansi yang dilakukan oleh PT DPLK ABC sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK 18 tentang akuntansi dan manfaat pelaporan program purnakarya. ......This study aims to clarify the application of accounting at the PT Pension Fund ABC in investing pension funds. In such transactions using the PT Pension Fund ABC wakalah bil ujrah contract, and mudaraba contract. This study will compare the MUI fatwa DSN and mudaraba contract with waklah bil ujrah contract by PT Pension Fund ABC. Not only that this study also compared the accounting procedures performed by PT Pension Fund ABC of accounting under SFAS 18 pension funds. Results of this study showed that most of the contract made by the PT Pension Fund in accordance with the ABC already DSN MUI fatwa on mudaraba and wakalah bil ujrah contract, although there are some things that are not done by the PT Pension Fund ABC. Not only that the results of this study also showed that the application of accounting conducted by PT Pension Fund ABC largely in accordance with SFAS No. 18 regarding accounting and reporting benefits Retirement program.