Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kabupaten Nias merupakan suatu pulau yang terletak di pantai barat Sumatra. Sebagian besar daerah ini terdiri atas dataran-dataran rendah dan pegunungan kapur yang tingginya bervariasi. Peninggalan megalitik dalam berbagai bentuknya ditemukan pada ketinggian antara 100 - 800 meter dari permukaan laut, tersebar di Nias Selatan, Tengah, Barat, dan sebagian kecil di Nias Utara. Fokus penelitian ini mencakup Nias Selatan dan telah ditetapkan sebanyak lima situs. Bentuk-bentuk peninggalan megalitik yang ditemukan pada kelima situs tersebut seperti batu tegak (hehu), tempat duduk dari batu (osa-osa dan neogadi), meja batu (harefa) serta tempat persidangan (areosali). Keseluruhan bentuk peninggalan itu memperlihatkan bentuk yang spesifik dan tidak ditemukan di daerah lain di Nias. Kelima situs yang diteliti memperlihatkan keseragaman pola dalam hal bentuk, tata letak dan orientasi situs yang sama. Analisis yang digunakan meliputi analisis bentuk dan kontekstual serta dipadukan dengan studi etnografi terhadap daerah yang masih mempertahankan tradisi lamanya seperti Bawomataluwo dan Lolowa'u (Nias Selatan) Berta Mandrehe (Nias Tengah). Hasil analisis menunjukkan susunan keletakan benda yang teratur dan berteras. Masing-masing benda memiliki fungsi namun secara keseluruhan terikat oleh suatu sistem norma yang disepakati dalam masyarakat. Keseragaman pola mencerminkan aturan dan kesepakatan sosial dalam upacara pesta adat (owasa). Aspek budaya yang tercermin dalam pelaksanaan pesta (owasa) turut memberi wujud pada budaya materi yang dihasilkan, terutama peninggalan megalitik. Peninggalan megalitik di Nias Selatan erat kaitannya dengan pesta adat (owasa), sebab benda-benda tersebut tidak dapat dibangun sebelum diselenggarakan pesta. Tujuan pendirian megalit selain berkaitan dengan pesta pengukuhan stataus sosial juga sebagai tanda peringatan meninggalnya leluhur mereka. Studi etnografi menunjukkan bahwa situs-situs di Nias Selatan selain sebagai situs upacara (baik berkaitan dengan kemasyarakatan maupun religi) dan juga situs permukiman. Bentuk upacara dilaksanakan dengan mengerahkan orang dalam jumlah yang banyak dan turut dikorbankan puluhan hingga ralusan ekor babi. ...... Nias Regency is an island located on the west coast of Sumatra. Most of this area consists of lowlands and limestone mountains of varying heights. Megalithic relics in various forms are found at altitudes between 100 - 800 meters above sea level, spread across South, Central, West Nias, and a small part in North Nias. The focus of this research covers South Nias and has been determined as many as five sites. The forms of megalithic relics found at the five sites are upright stones (hehu), stone seats (osa-osa and neogadi), stone tables (harefa) and court places (areosali). All forms of these relics show specific forms and are not found in other areas in Nias. The five sites studied show uniform patterns in terms of the shape, layout and orientation of the same site. The analysis used includes form and contextual analysis and is combined with ethnographic studies of areas that still maintain their old traditions such as Bawomataluwo and Lolowa'u (South Nias) Berta Mandrehe (Central Nias). The results of the analysis show the arrangement of objects in a regular and terraced manner. Each object has a function but overall is bound by a system of norms agreed upon in society. The uniformity of the pattern reflects the rules and social agreements in the traditional party ceremony (owasa). The cultural aspects reflected in the implementation of the party (owasa) also give form to the material culture produced, especially megalithic relics. Megalithic relics in South Nias are closely related to the traditional party (owasa), because these objects cannot be built before the party is held. The purpose of establishing megaliths is not only related to the party to confirm social status but also as a sign of commemoration of the death of their ancestors. Ethnographic studies show that the sites in South Nias are not only ceremonial sites (both related to society and religion) but also settlement sites. The form of the ceremony is carried out by mobilizing people in large numbers and dozens to hundreds of pigs are also sacrificed.

Abstrak :
Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan daya yang ada pada din manusia, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Setiap manusia pada hakikatnya memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada manusia yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu. Oleh karena itu penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang merupakan langkah awal yang harus ditempuh yang diiikuti dengan langkah nyata berupa penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya, dan selanjutnya menciptakan suatu strategi pembangunan daerah yang menghasilkan produk unggulan ( core competence ). Salah satu produk unggulan ( core competence ) sekaligus peluang ( opportunities ) yang dimiliki oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sambas adalah prospek pengembangan tanaman jeruk siam ( citrus nob/1/s ). Melalui produk unggulan inilah Pemerintah Kabupaten Sambas kemudian mencanangkan program rehabilitasi dan pengembangan jeruk untuk menggali potensi yang ada seiring dengan upaya memberdayakan petani. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pemberdayaan yang dilakukan terhadap petani melalui program rehabilitasi dan pengembangan jeruk di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas serta mengetahui kendala-kendala apa raja yang dihadapi dalam proses pemberdayaan. Penelitian ini merupakan suatu analisis deskriptif terhadap proses pemberdayaan terhadap petani melalui program rehabilitasi dan pengembangan jeruk dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun sumber data yang diperoleh yaitu dengan menggunakan studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam { indepth interview ) terhadap pemerintah daerah setempat, masyarakat serta dunia usaha sebagai informan dengan teknik purposive sampling. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih mendetail dan akurat. Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan petani melalui program rehabilitasi dan pengembangan jeruk dilakukan dalam beberapa tahapan yang dimulai dengan pemilihan obyek bahan, proses pelaksanaan kegiatan yang meliputi rekrutmen tenaga fasilitator, proses pembentukan kelompok, dan proses penyusunan rencana kegiatan kelompok. Tahap selanjutnya adalah penyaluran bantuan serta monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dari keseluruhan rangkaian tahapan yang telah dilakukan, terlihat bahwa pemberdayaan yang dilakukan terhadap petani melalui program rehabilitasi dan pengembangan jeruk belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan petani belum sepenuhnya dilibatkan dalam berbagai tahapan pelaksanaan program. Dalam pelaksanaannya ditemui pula kendala-kendala dalam proses pemberdayaan ini. Seleksi persepsi dan ingatan ( selevtive perception and retention ) terus melekat dalam ingatan petani akibat hancurnya tanaman jeruk pada masa lalu sehingga memerlukan proses pendekatan yang intens serta sosialisasi yang dilakukan secara simultan. Di sisi lain ditemui kendala pula berupa Ketergantungan ( dependency ) petani terhadap bantuan yang diberikan pemerintah. Mengingat besarnya harapan petani terhadap kucuran modal yang diberikan pemerintah membuat tingkat ketergantungan petani semakin tinggi dan pada akhirnya petani akan manja dan tidak ada upaya untuk mandiri. ...... Empowerment is an effort to increase the power that exists in humans, by encouraging, motivating, and raising awareness of their potential and trying to develop it. Every human being essentially has potential that can be developed. This means that there is no human being who is completely powerless, because if so, they will become extinct. Empowerment is an effort to build that power. Therefore, creating an atmosphere or climate that allows the potential of the community to develop is the initial step that must be taken, followed by real steps in the form of providing various inputs, as well as opening access to various opportunities that will make the community more empowered, and then create a regional development strategy that produces superior products (core competence). One of the superior products (core competence) as well as opportunities (opportunities) owned by the community and the Sambas Regency Government is the prospect of developing Siamese orange plants (citrus nob/1/s). Through this superior product, the Sambas Regency Government then launched a citrus rehabilitation and development program to explore the existing potential along with efforts to empower farmers. The purpose of this study is to describe the empowerment process carried out on farmers through the citrus rehabilitation and development program in Tebas District, Sambas Regency and to find out what obstacles are faced in the empowerment process. This study is a descriptive analysis of the empowerment process for farmers through the citrus rehabilitation and development program using qualitative methods. The data sources obtained were by using literature studies, observations, and in-depth interviews with the local government, the community and the business world as informants using purposive sampling techniques. This was done to obtain more detailed and accurate data. Based on the results of the study, farmer empowerment through the citrus rehabilitation and development program was carried out in several stages starting with the selection of material objects, the process of implementing activities including the recruitment of facilitators, the process of forming groups, and the process of preparing group activity plans. The next stage is the distribution of assistance and monitoring and evaluation of various activities that have been carried out previously. From the entire series of stages that have been carried out, it can be seen that the empowerment carried out on farmers through the citrus rehabilitation and development program has not been fully running well. This is because farmers have not been fully involved in various stages of program implementation. In its implementation, obstacles were also encountered in this empowerment process. Selective perception and retention continue to stick in the memory of farmers due to the destruction of citrus plants in the past, thus requiring an intense approach process and simultaneous socialization. On the other hand, obstacles are also encountered in the form of farmer dependency on assistance provided by the government. Given the high expectations of farmers for the capital injection provided by the government, the level of farmer dependency is getting higher and in the end farmers will be spoiled and there will be no effort to be independent.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (asset declaration) dalam upaya pemberantasan korupsi. Pelaporan harta kekayaan merupakan suatu kewajiban penyelenggara negara menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip good governance terutama prinsip transparansi dan akuntabilitas yang bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Untuk kepentingan pemberantasan korupsi yang meliputi tindakan pencegahan dan penindakan, pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara berfungsi sebagai sarana untuk menguji integritas penyelenggara negara atau calon penyelenggara negara, menanamkan sifat kejujuran, keterbukaan dan tanggung jawab di kalangan penyelenggara negara, mendeteksi potensi konflik kepentingan antara tugas-tugas publik penyelenggara negara dan kepentingan pribadinya, serta dapat digunakan untuk mendeteksi adanya illicit enrichment atau sebagai pintu masuk dan sebagai bukti pendukung penyelidikan dan penuntutan perkara korupsi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 itu sendiri masih mengandung beberapa kelemahan terutama yang terkait dengan kewenangan lembaga pengelola pelaporan dan lemahnya sanksi yang tercantum dalam undang-undang. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara belum sepenuhnya bisa efektif untuk memastikan ketaatan dan kejujuran penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaannya karena kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terbatas pada pendaftaran dan pemeriksaan, tidak disertai dengan kewenangan yang lebih luas berupa pemberian sanksi administratif secara langsung ataupun memberikan rekomendasi yang sifatnya mengikat kepada atasan penyelenggara negara. Adapun dalam hal penyelenggara negara didakwa melakukan tindak pidana korupsi, maka harta kekayaan penyelenggara negara yang mengalami peningkatan yang tidak wajar harus dibuktikan dengan sistem pembuktian terbalik. ...... This thesis discusses the asset declaration of public officials in an effort to eradicate corruption. Asset Declaration is an obligation of public officials as stated in Law No. 28 of 1999 on the Governance of State that Free From Corruption, Collusion and Nepotism. Asset declaration system is the implementation of good governance principles especially the principle of transparency and accountability in order to creating democratic and clean government that free from corruption, collusion and nepotism. In an attempt on combating corruption which is included preventive and punitive measures, asset declaration functions as a tool for examining the integrity of public officials as well as public officials candidate and could also serves to evoke honest, transparent, and accountable characters of public officials. Other essential purposes of asset declaration system are detecting conflict of interests and illicit enrichment of public officials and also function as an entrance for investigating corruption practices. Law No. 28 of 1999 itself still contains some weaknesses, especially related to the authority of reporting agency and the weakness of sanctions contained in the legislation. Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK) as a reporting agency of public officials? asset declaration is not fully effective in ensuring compliance and honesty of public officials in reporting their entire assets because of its limited authority given by the existing legislation. The commission should have been given greater authority such as to impose a direct administrative sanction or to provide a binding punitive recommendation to the superior of the public officials who has intentionally not fulfilled reporting obligation. In terms of a public official is accused corruption, the significant increase of the accused?s asset must be proven by using the reversal of the burden of proof.

Abstrak :
Dampak dari krisis moneter ini bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dihadapkan pada: 1. Penjualan yang menurun karena daya beli masyarakat yang rendah. 2. Tingginya biaya yang disebabkan oleh beban hutang. 3. Akibat dari krisis moneter ini rasio hutang perusahaan terhadap modal melambung bahkan mungkin melebihi asetnya. Kondisi ini terjadi, juga karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh banyak perusahaan di dalam pengelolahan dana yang disebut mismatch. Baik maturity mismatch maupun currency mismatch. Oleh karena kinerja masing-masing perusahaan tersebut berbeda, untuk itu perlu dilakukan penelitian atas penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia dan mengelompokannya ke dalam kelompok yang berbeda yaitu, kelompok perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan kelompok perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Penelitian yang dilakukan bersifat eksplanatif dengan pendekatan kwantitatif melalui teknik statistik Multivariate Diskriminant Analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan menggunakan Analisa Diskriminan ini dapat melakukan Penilaian Kinerja Perusahaan-perusahaan tersebut dengan akurat dan melakukan pengelompokan dalam kelompok yang berbeda secara signifikan. Hasil dari penelitian ini juga menyarankan, supaya perusahaan masuk dalam kelompok yang tidak mengalami kesulitan keuangan untuk mengindari mismatch yang mungkin terjadi. Sehingga apapun bentuk pembiayaan perusahaan harus memperhatikan pada struktur modal perusahaan, karena akan memberikan beban tetap pada keuangan perusahaan. ...... Dampak dari krisis moneter ini bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dihadapkan pada: 1. Penjualan yang menurun karena daya beli masyarakat yang rendah. 2. Tingginya biaya yang disebabkan oleh beban hutang. 3. Akibat dari krisis moneter ini rasio hutang perusahaan terhadap modal melambung bahkan mungkin melebihi asetnya. Kondisi ini terjadi, juga karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh banyak perusahaan di dalam pengelolahan dana yang disebut mismatch. Baik maturity mismatch maupun currency mismatch. Oleh karena kinerja masing-masing perusahaan tersebut berbeda, untuk itu perlu dilakukan penelitian atas penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia dan mengelompokannya ke dalam kelompok yang berbeda yaitu, kelompok perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan kelompok perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Penelitian yang dilakukan bersifat eksplanatif dengan pendekatan kwantitatif melalui teknik statistik Multivariate Diskriminant Analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan menggunakan Analisa Diskriminan ini dapat melakukan Penilaian Kinerja Perusahaan-perusahaan tersebut dengan akurat dan melakukan pengelompokan dalam kelompok yang berbeda secara signifikan. Hasil dari penelitian ini juga menyarankan, supaya perusahaan masuk dalam kelompok yang tidak mengalami kesulitan keuangan untuk mengindari mismatch yang mungkin terjadi. Sehingga apapun bentuk pembiayaan perusahaan harus memperhatikan pada struktur modal perusahaan, karena akan memberikan beban tetap pada keuangan perusahaan.

Abstrak :
Permintaan sulfur dalam negeri semakin meningkat hingga 220 ribu ton pada 2014 atau setara dengan 72 juta US dollar. 70% sulfur yang ada saat ini merupakan by product dari minyak bumi. Seiring dengan semakin menipisnya cadangan minyak bumi dunia dan juga terbatasnya eksplorasi untuk penambangan sulfur menjadi pertimbangan untuk meningkatkan produksi sulfur dalam negeri. Proses pemurnian sulfur alam dengan sistem kontiniu dan tekanan tinggi yang telah ada, proses Frasch, membutuhkan modal dan biaya operasional yang besar. Proses Frasch membutuhkan air hingga 57 m3 untuk setiap ton sulfur yang dihasilkan dan juga biaya yang mahal. Pada penelitian sebelumnya dilakukan modifikasi proses produksi sulfur menggunakan autoclave dengan sistem batch untuk mereduksi biaya operasional dan dapat dilakukan pada skala kecil. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses ini dapat memurnikan batuan dengan kemurnian tinggi tetapi yield yang dihasilkan kurang optimum Pada penelitian ini dilakukan injeksi gas karbondioksida ke dalam sistem sebagai media transfer panas tambahan. Karbondioksida juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan difusifitas uap air untuk penetrasi ke dalam formasi batuan yang membantu untuk melelehkan sulfur sehingga meningkatkan yield sulfur yang diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian, kondisi operasi untuk proses pemurnian adalah pada suhu 140oC, tekanan injeksi karbondioksida sebesar 30 psi, rasio air dan batuan sebesar 10ml/g, serta lama waktu operasi 6 menit dengan yield dan kemurnian yang didapatkan masing-masing sebesar 86,8% dan 99,82%. ...... Demand of sulfur in Indonesia is increasing throughout the years reaching 220 thousand tones equivalent with 72 millio US Dollar in 2014. Nowadays, 70% of sulfur is coming from byproduct of petroleum industry. As long as the depletion of oil and gas resoources and the limited of exploration of sulfur mining as the consideration to enrich the production of sulfur in domestic.The existing sulfur purification process with continue system and high pressure, Frasch process, requires high capital and operational cost. Frasch process needs water up to 57 m3 in order to get one tone of sulfur. On the previous research, modified sulfur production process used autoclave in batch system to reduce the operational cost in order to use by small industry. The result is that process can purify sulfur with high purity but, the yield itself is not optimal. In this research, carbondioxyde is injected as an addition of heat transfer. In addition, carbon dioxide has an ability to enrich the diffusivity of steam to penetrate rock formations. The injection of carbon dioxide in this system can help in melting sulfur faster in order to increase the yield itself. Based on this research, the operation condition to purify sulfur is 140 oC of temperature, 30 psi of CO2 injection, 10 ml/g of ratio between water and native sulfur ore with 6 minutes of process. The result of yield and purity are 86,8% and 99,82%.

Abstrak :
Pada skripsl ini dibuat perangkat pengganti keyboard dengan menggunakan pesawat telepon sebagai bagian dari sistem minimum komputer untuk melakukan hubungan dengan intemet. Perangkat ini dirancang agar dapat menghasilkan fasilitas - fasilitas tertentu yang sering digunakan dalam keyboard, seperti huruf, backspace, space bar dan enter. Dan juga dirancang agar pemakaian pesawat telepon untuk melakukan komunikasi biasa tidak terganggu. Untuk mengaktifkan perangkat ini digunakan kode tombol tertentu (tombol fungsi). Sebagai sinyal informasi digunakan sinyal DTMF dan unit antar muka pada perangkat ini adalah PPI 8255. Dari hasil uji coba yang dilakukan, perangkat ini dapat mendeteksi adanya panggilan yang masuk, serta dapat mencegah pengiriman sinyal DTMF dari pesawat telepon Iangsung ke sentral dan juga dapat mendeteksi apakah pengguna ingin melakukan hubungan intemet atau hubungan pembicaraan biasa. ...... In this script, a keyboard replacement device is created using a telephone as part of a minimum computer system to connect to the internet. This device is designed to be able to produce certain facilities that are often used in the keyboard, such as letters, backspace, space bar and enter. And also designed so that the use of the telephone to make regular communication is not disturbed. To activate this device, a certain button code (function button) is used. As an information signal, the DTMF signal is used and the interface unit on this device is PPI 8255. From the results of the trials carried out, this device can detect incoming calls, and can prevent the sending of DTMF signals from the telephone directly to the exchange and can also detect whether the user wants to make an internet connection or a regular conversation connection.

Abstrak :
Perdagangan orang Bugis di kawasan teluk Tomini didorong karena tradisi yang kuat tentang sompeq (merantau). Pedagang dan perantauan Bugis keluar mencari kekayaan dan kejayaan di kawasan teluk Tomini. mereka dengan perahu tradisionalnya menjadi urat nadi bagi kehidupan perekonomian di kawasan teluk Tomini, sampai di pedalaman melalui pelayaran pantai dan sungai. Komoditas utama adalah emas, bijih besi, budak, sisik penyu, teripang, kayu cendana, copra, damar, dan rotan. Barang dagangan tersebut dipasarkan ke Ternate, Singapura, dan Makassar. Masa kekuasaan VOC kemudian oemerintah Hindia Belanda telah menjadi persaingan pedangang bugisuntuk memperebutkan produk emas dan budak, walaupun dikeluarkan kebijakan untuk mempersempit usahanya tetapi pedagang Bugis tetap menguasai perdagangan, utamanya emas dan Budak. Faktor ini menyebabkan munculnya perkampungan-perkampungan bugis, dan eberapa diantaanya berhasil dikuasainya. Secara de facto pedagang bugis memegang hegemoni politik dan ekonomi di kawasan teluk Tomini. Penelitian ii dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yaitu studi pustaka dengan mengumpulkan data-data sejarah, dengan menguraikan suatu peristiwa kedalam bagian-bagiannya dalam rangka memahami peranan pedagang Bugis dalam jalur perdagangan dan kekuasaaanya di kawasan teluk Tomini.

Abstrak :
Pada akhir-akhir ini penggunaan oksida dari bahan refractory semakin meningkat , utamanya pada pemakaian suhu tinggi, sedangkan masalah struktur dan konduktivitas listrik Rhenium belum banyak diketahui. Pelitian tentang struktur oksida dan konduktivitas Rhenium ini, dilakukan dengan cara mengoksidasi sample Rhenium foil yang ukurannya 1 cm x 0,5 cm x 25 μm dalam furnace yang dialiri oksigen dan selanjutnya diperiksa dengan SEM, Metalografi dan konduktivitas listrik. Pada suhu oksidasi 300°C dengan waktu oksidasi 1, 3 dan 5 jam tebal lapisan oksida yang terbentuk adalah 0,55- 5,28 μm dan pada oksida terjadi retakan dengan lebar garis retakan 0,1 - 1,6 μm dan laju pertumbuhan oksida adalah linier. Pada suhu oksidasi 400°C dengan waktu oksidasi 1,3 dan 5 jam tebal lapisan oksida yang terbentuk 1,28 - 2,0 μm, lebar retakan yang terjadi pada lapisan oksida 0,37 - 2,5 μm. Pada suhu oksidasi 500°C waktu oksidasi 1 jam tebal lapisan oksida yang terbentuk adalah 4,28 μm dengan lebar garis retakan adalah 1,65 μm, dan pada waktu oksidasi 3 dan 5 jam sample retak-retak dan habis teroksidasi. Konduktivitas listrik Rhenium standar < dari Rhenium yang dioksidasi, kecuali pada suhu oksidasi 300°C dengan waktu oksidasi 5 jam konduktivitasnya C dari Rhenium standar. Lapisan oksida yang terbentuk adalah Rheniumdioksida(ReOz), yang tidak homogen dan kurang bersifat protektif baik terhadap difusi dan korosi, dan pemanfaatanya perlu dipadu dengan bahan lain untuk memberikan sifat-sifat yang lebih baik sesuai kebutuhan.

Abstrak :
Penanaman modal asing secara langsung di Indonesia harus dilakukan dalam bentuk pendirian perusahaan joint venture antara investor asing dengan investor nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Selain berdasarkan adanya ketentuan Undang-undang, pendirian perusahaan joint venture juga dilakukan berdasarkan pertimbangan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berkaitan dengan kepentingan para pihak terutama insvestor asing dalam melakukan investasi di Indonesia. Perusahaan joint venture ini didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas, yang tunduk kepada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebelum membentuk Perusahaan Joint Venture para pihak terlebih dahulu membuat perjanjian joint venture yang menjadi dasar pendirian perusahaan joint venture. Dalam merumuskan perjanjian joint venture para pihak terikat dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum perjanjian baik yang bersifat nasional maupun internasional seperti pacta sunt servanda, consensus, dan kebebasan berkontrak, karena para pihak berasal dari Negara yang berbeda. Dalam perjanjian joint venture ditetapkan tujuan dan kebijakan dari perusahaan joint venture yang dapat dipergunakan untuk menafsirkan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan para partner. Oleh karenanya dipandang perlu untuk mengkoordinasikan perjanjian joint venture dengan Anggaran Dasar Perusahaan Joint Venture yang tunduk kepada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Struktur perjanjian joint venture itu sendiri sekurang-kurangnya meliputi: objek usaha patungan, modal dan proporsi masing-masing pemegang saham, kepemilikan saham dan kemungkinan pengalihan saham pada pihak lain, penambahan modal dan pengeluaran saham baru, pengurusan perusahaan, kontrol atau pengendalian perusahaan, alih teknologi dan pengetahuan, lisensi paten dan merek dagang, klausul wanprestasi, keadaan darurat, klausul pilihan hukum dan klausul penyelesaian sengketa, pengakhiran perjanjian, dan pengaturan tentang amandemen atau perubahan perjanjian. Dalam hal adanya sengketa pada perusahaan joint venture, apabila sengketa tersebut terjadi antara pemegang saham, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui arbitrase atau melalui pengadilan tergantung kepada choice of jurisdiction yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Apabila sengketa tersebut terjadi antara direksi, atau antara pemegang saham dengan direksi perusahaan joint venture (kasus gugatan derivatif), maka penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Apabila sengketa yang terjadi antara investor asing dengan Pemerintah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui arbitrase internasional, seperti ICSID, atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak. ......Foreign direct investment in Indonesia shall be realized in form of joint venture company established by domestic and foreign investor, which is stipulated by law number 25 of 2007 concerning Investment. Beside according to the provisions of the law, the carrying out of establishment of joint venture company also based on politic, economic, and socio-culture considerations related to all parties interests, especially foreign investors in making investment in Indonesia. The joint venture company was established in the form of Limited Liability Company, which is subject to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. Before establishing joint venture company, all parties make a joint venture agreement that will be the groundwork of establishing that company. To formulate the joint venture agreement, the all parties was bound by norms contained in law of contract both nationally and internationally, such as pacta sunt servanda, consensus, and freedom of contract, because they come from different nations. The policy and purpose of joint venture company was stipulated by Joint venture agreement that can be used as a tool or guidance of contracts interpretation made by company with partners. Because of that, it is necessary to coordinate joint venture agreement with article of association of joint venture company pursuant to law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. The structure of the joint venture agreement itself include at least : the object of joint venture, initial capital and capital contribution, equity ownership and and the possibility of transfer of shares on the other party, capital increase and issuance of new shares, the management of company, control of the company, transfer of technology and know-how, patent and trademark licenses, profit sharing, breach of contract clause, force majeur clause, choice of law clause, and dispute settlement clause, termination of contract, and rules concerning the amendment of contract. In the event any dispute arises in connection with joint venture company, if the dispute arises between shareholders of the company, the settlement may be carried out through arbitration or through the Court depending on choice of jurisdiction agreed by the parties. If the dispute arises between directors of the company, or between shareholder and directors of the company (derivative suit case), the settlement must be carried out through the Court, pursuant to law number 40 of 2007. If the dispute arises between foreign investor and Government, the settlement may be carried out through the international arbitration, such as ICSID, or other dispute settlement body agreed by the parties.