Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis, sampaisejauh mana suatu kebijakan dapat di-implementasikanmelalui suatu ketentuan peraturan perundangan, dapatsecara efektif dilaksanakan sesuai dengan maksud dantujuannya semula. Sebagaimana amanat dalam Undang-UndangDasar 194 5 yang menyangkut tentang perekonomian, termasukpengelolaan serta pemanfaatannya bagi kepentingan rakyatbanyak, harus dapat dirasakan hasil dan manfaatnya olehsegenap rakyat Indonesia secara menyeluruh danmerata.Penelitian ini menggunakan metode penelitiannormatif dengan cara pengumpulan, pengolahan dan analisisdata yang bersifat deskriptif analisis. Undang-UndangNomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan adalah merupakan salahsatu bentuk ketentuan pelaksanaan kebijakan tentangbagaimana diaturnya pembangunan infrastruktur jalan,khususnya jalan tol yang diharapakan antara lain dapatmenjadikan lebih terbukanya jalur transportasi sekaligusdistribusi,yang diharapkan dapat lebih menggerakkan rodaperekonomian sehingga dapat menciptakan pemerataanpembanguanan dengan hasil-hasilnya, yang pada akhirnyadapat pula meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuktercapainya peningkatan taraf hidup rakyat Indonesia demikesejahteraan dan keadilan yang merata pula. Dalamimplementasinya, kebijakan pembangunan infrastrukturjalan khsusnya jalan tol, menghadapi kendala dan hambatanyang tidak mudah. Keberadaan PT Jasa Marga (Pesero) danpembentukan Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) tidak sertamerta dapat mempermudah percepatan pembangunan jalan tol.Keikut-sertaan atau partisipasi Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) maupun Badan Usaha Milik Swasta pun masihmendapatkan kendala yang cukup besar.Faktor pengadaanlahan dan penentuan tarif tol merupakan faktor yang dapatmenenetukan menarik-tidaknya investasi jalan tol apabiladitinjau dari segi kelayakan bisnisnya. Lambannyapembangunan jalan tol berakibat pada kurang meratanyajalur transportasi dan distribusi, mengakibatkankurangnya pergerakan pemerataan kegiatan perekonomianguna peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.Pemerintah diharapkan dapat melakukan terobosan-terobosanguna menggairahkan sektor investasi penyelenggaraan jalantol.

---

ABSTRACTThis research is intended to analyze on how far a policycan be implemented effectively through the provisions ofthe laws and regulations in accordance with its initialobjectives and purposes. As instructed in the 1945Constitutions of the Republic of Indonesia related to theeconomy/ including the administration and utilization forthe interest of the people, its result and benefit mustbe enjoyed by the entire Indonesian people in general andequally. This research uses the normative research methodby collecting, processing and analyzing the data thathave analytic descriptive nature. Law Number 38 of 2004regarding Road is one of the policy implementationformats in the administration of the road infrastructureconstruction particularly toll road that is expected,among others, will allow the opening of thetransportation as well as the distribution path that canactivate the economic wheels in creating the evendistribution of the development and its result in turnwill improve the economic growth for achieving the betterstandard of living for the people in Indonesia as well asthe evenly distributed prosperity and justice. In theimplementation of the policies in the toll roadencountered many problems and hindrances which are noteasily eliminated. The existence of PT Jasa Marga(Persero) and the establishment of Toll Road RegulatingBoard (BP JT) do not automatically make it easier foraccelerating the construction of the toll road. Theparticipation of the Regional-Owned Enterprises (BUMD) orPrivate-Owned Enterprises encountered also significantproblem. The land procurement factor and the decision ofthe toll tariff, that makes the investors loss theirinterest in constructing the toll road if it is seen fromthe business feasibility point of view. In thiscondition, the delay in the construction of the toll roadinfrastructure resulted in the delay in evenlydistribution of the transportation and distribution pathwhich at the end prevent the equal movement of theeconomic activities in supporting the economic growth inIndonesia. In this matter, the government is expected tocreate a breakthrough to stimulate the investment sectorin the organization of toll road."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis, sampaisejauh mana suatu kebijakan dapat di-implementasikanmelalui suatu ketentuan peraturan perundangan, dapatsecara efektif dilaksanakan sesuai dengan maksud dantujuannya semula. Sebagaimana amanat dalam Undang-UndangDasar 194 5 yang menyangkut tentang perekonomian, termasukpengelolaan serta pemanfaatannya bagi kepentingan rakyatbanyak, harus dapat dirasakan hasil dan manfaatnya olehsegenap rakyat Indonesia secara menyeluruh danmerata.Penelitian ini menggunakan metode penelitiannormatif dengan cara pengumpulan, pengolahan dan analisisdata yang bersifat deskriptif analisis. Undang-UndangNomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan adalah merupakan salahsatu bentuk ketentuan pelaksanaan kebijakan tentangbagaimana diaturnya pembangunan infrastruktur jalan,khususnya jalan tol yang diharapakan antara lain dapatmenjadikan lebih terbukanya jalur transportasi sekaligusdistribusi,yang diharapkan dapat lebih menggerakkan rodaperekonomian sehingga dapat menciptakan pemerataanpembanguanan dengan hasil-hasilnya, yang pada akhirnyadapat pula meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuktercapainya peningkatan taraf hidup rakyat Indonesia demikesejahteraan dan keadilan yang merata pula. Dalamimplementasinya, kebijakan pembangunan infrastrukturjalan khsusnya jalan tol, menghadapi kendala dan hambatanyang tidak mudah. Keberadaan PT Jasa Marga (Pesero) danpembentukan Badan Pengatur jalan Tol (BPJT) tidak sertamerta dapat mempermudah percepatan pembangunan jalan tol.Keikut-sertaan atau partisipasi Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) maupun Badan Usaha Milik Swasta pun masihmendapatkan kendala yang cukup besar.Faktor pengadaanlahan dan penentuan tarif tol merupakan faktor yang dapatmenenetukan menarik-tidaknya investasi jalan tol apabiladitinjau dari segi kelayakan bisnisnya. Lambannyapembangunan jalan tol berakibat pada kurang meratanyajalur transportasi dan distribusi, mengakibatkankurangnya pergerakan pemerataan kegiatan perekonomianguna peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.Pemerintah diharapkan dapat melakukan terobosan-terobosanguna menggairahkan sektor investasi penyelenggaraan jalantol.

---

ABSTRACTThis research is intended to analyze on how far a policycan be implemented effectively through the provisions ofthe laws and regulations in accordance with its initialobjectives and purposes. As instructed in the 1945Constitutions of the Republic of Indonesia related to theeconomy/ including the administration and utilization forthe interest of the people, its result and benefit mustbe enjoyed by the entire Indonesian people in general andequally. This research uses the normative research methodby collecting, processing and analyzing the data thathave analytic descriptive nature. Law Number 38 of 2004regarding Road is one of the policy implementationformats in the administration of the road infrastructureconstruction particularly toll road that is expected,among others, will allow the opening of thetransportation as well as the distribution path that canactivate the economic wheels in creating the evendistribution of the development and its result in turnwill improve the economic growth for achieving the betterstandard of living for the people in Indonesia as well asthe evenly distributed prosperity and justice. In theimplementation of the policies in the toll roadencountered many problems and hindrances which are noteasily eliminated. The existence of PT Jasa Marga(Persero) and the establishment of Toll Road RegulatingBoard (BP JT) do not automatically make it easier foraccelerating the construction of the toll road. Theparticipation of the Regional-Owned Enterprises (BUMD) orPrivate-Owned Enterprises encountered also significantproblem. The land procurement factor and the decision ofthe toll tariff, that makes the investors loss theirinterest in constructing the toll road if it is seen fromthe business feasibility point of view. In thiscondition, the delay in the construction of the toll roadinfrastructure resulted in the delay in evenlydistribution of the transportation and distribution pathwhich at the end prevent the equal movement of theeconomic activities in supporting the economic growth inIndonesia. In this matter, the government is expected tocreate a breakthrough to stimulate the investment sectorin the organization of toll road."

"ABSTRAKKondisi saat ini masih banyak ketidak sesuaian kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki ASN untuk dapat bersaing ditingkat dunia/global. Penilaian kualifikasi ASN dilihat pada kompetensi dan kinerja ASN yang diddasarkan pada budaya pelayanan yang baik mulai dari penguasaan social cultural, bahasa dan yang utama adalah penguasaan teknologi informasi (TI) untuk menghadapi perkembangan global. Untuk itu masih diperlukan peningkatan kemampuan dan kompetensi ASN agar dapat bersaing di tingkat golbal, melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jabatan yang diduduki. Pengembangan SDM yang dilaksanakan oleh Badiklat Kemhan saat ini harus mengarah pada peningkatan standar kompetensi yang dilandasi oleh pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang sesuai dan didukung sikap serta penerapannya ditempat kerja yang mengacu pada unujk kerja yang dipersyaratkan.Dengan adanya perubahan zaman dan pengaruh revolusi teknologi 4.0 (sistem teknologi digital) pengembangan dan kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga perlu ditingkatkan agar dapat berdaya saing dan mampu mengikuti perkembangan dunia diperlukan hard skill (kemampuan teknis) dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang berwawasan global dan dapat menggunakan teknolgi informasi (TI) sesuai dengan perkembangan zaman."

"Ketentuan penilaian kembali aktiva tetap (revaluasi) lazim didahului kondisi ekonomi dan moneter dengan indikator devaluasi terhadap nilai tukar mata uang asing, volatilitas nilai tukar, perkembangan harga yang semakin mencolok, dan sebagian upaya memperbaiki iklim investasi. Dengan alasan tersebut, harga perolehan aktiva tetap pada masa lalu dapat dinilai kembali berdasar harga pasar yang wajar. Melalui revaluasi, penetapan laba dan biaya diukur secara sepadan, struktur ekuitas dan posisi finansial perusahaan diperbaiki pada tingkat yang sesungguhnya, dan penghematan pajak untuk masa mendatang dapat diharapkan. Pemahaman atas revaluasi aktiva tetap terkait dengan konsepsi dari berbagai disiplin ilmu, di antaranya: akuntansi, perpajakan, dan metode yang lazim digunakan dalam penilaian aktiva. Kajian teoritis berkenaan dengan pandangan akuntansi mengenai penilaian aktiva menjadi signifikan. Di samping pemahaman terhadap arti penilaian oleh lembaga penilai, pemikiran tersebut juga memberikan wacana untuk memahami ketentuan revaluasi untuk tujuan perpajakan. Kebijakan perpajakan di Indonesia selama kurun waktu 30 tahun pernah menetapkan ketentuan revaluasi, yaitu pada tahun 1971, 1976, 1979, 1986, 1996, dan 1998. Ketentuan revaluasi tersebut bersifat opsional sehingga rnemberikan kelonggaran kepada wajib pajak untuk mengambil manfaat atau rnenghindari akibat finansial yang ditimbulkan. Analisis terhadap ekspektasi "benefit" masa mendatang dapat digunakan untuk mengukur arus kas yang disebabkan revaluasi aktiva tetap. Posisi finansial, terutama struktur permodalan dapat diperbandingkan antara melakukan revaluasi atau tidak melakukan revaluasi. Pertimbangan aspek pajak dan aspek pengaturan menjadi tinjauan dalam mengevaluasi kebijakan pajak atas revaluasi. Disparitas tarif pajak revaluasi 10% dan tarif maksimum 30% PPh Badan dan pengeluaran lainnya, karakteristik aktiva yang dinilai kembali, faktor diskonto, berpengaruh terhadap ekspektasi "benefit". Nampaknya perlu dikaji lebih mendalam sehubungan dengan tidak signifikannya ekspektasi 'benefit dan cost' untuk wajib pajak (tertentu) apabila melakukan revaluasi aktiva tetap. Berbagai aspek pemajakan terhadap revaluasi dapat menjadi pertimbangan dalam kondisi kesulitan likuiditas dan kelangkaan sumber dana (funds market). Otoritas fiskus dapat mengefektifkan fungsi regulasi atas kebijakan revaluasi yang pada gilirannya dapat mengefisienkan penerimaan pajak."

"Daya dukung Kota Jakarta semakin mendapat tekanan akibat pertumbuhan populasi penduduk yang cenderung eksponensial, sehingga dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan antara komponen-komponen lingkungan yang berperan penting dalam membentuk kualitas manusia kota. Diutamakannya kepentingan politik dan ekonomi di atas kepentingan-kepentingan lainnya menyebabkan penataan ruang seringkali mengabaikan keseimbangan antara komponen tersebut di atas.Kesemrawutan pengelolaan pemerintah daerah menjadikan pembangunan fisik kota tidak terstruktur secara baik sehingga pemanfaatan lahan sebagai SDA yang terbatas menjadi tidak effisien. Belum disadarinya arti penting RTH terhadap kualitas lingkungan hidup merupakan permasalahan pokok dalam ketidakacuhan ini, karena kurang memadainya RTH dapat menyebabkan degradasi pada kualitas lingkungan fisik dan sosial. Ruang ini memiliki peran penting pada kondisi sosial masyarakat kota, khususnya remaja.Batasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam penelitian ini adalah: 'Tempat umum/public space yang digunakan untuk menyalurkan aktivitas rekreasi penduduk kota, yang bersifat terbuka (tidak beratap), memiliki vegetasi sedikit hingga sedang, serta bersifat non komersial".Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, yaitu:1) Apakah RTH eksisting, khususnya di Kota Jakarta, sudah memenuhi kondisi optimal jika ditinjau dari persepsi remaja?2) Bagaimana pengaruh RTH eksisting terhadap perilaku remaja?3) Bagaimana pola pengelolaan RTH eksisting yang dilaksanaken oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta?4) Apakah ada faktor-faktor yang juga menentukan dalam pengelalaan RTH selain peran pemerintah propinsi?Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk optimalisasi RTH Kota Jakarta. Sedangkan tujuan khusus penelitian adalah sebagai berikut:1) mengetahui persepsi remaja mengenai RTH;2) mengetahui perilaku remaja di RTH;3) mengetahui pola pengelolaan RTH dengan menghasilkan acuan/guidelines sederhana;4) mengetahui faktor-faktor penentu dalam pengelolaan RTH, agar dapat tercipta ruang rekreasi umum atau taman kota yang ideal.Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode RAP (Rapid Assessment Procedures) dikombinasikan dengan survei, dan disain penelitian bersifat deskriptif analitik. Untuk melengkapi pertanyaan-pertanyaan individual melalui kuesioner dan depth interview, digunakan metode survei. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah remaja pengguna yang memenuhi kriteria penelitian di 4 (empat) lokasi Ruang Terbuka Hijau yang telah ditentukan, yaitu Lapangan Palapa, Pasar Minggu; Lapangan Blok Sr Kebayoran Baru; Lapangan Al Azhar, Kebayoran Baru; dan Taman Situ Lenibang, Menteng. Pemilihan sampel awal menggunakan teknik accidental sampling. Pada tiap lokasi penelitian, disebarkan kuesioner kepada 30 remaja pengguna taman. Dari jumlah tersebut di atas, dipilih 12 responden yang diikutsertakan dalam 2 (due) kelompok Focused Group Discussion (FGD). Satu kelompok FGD terdiri dari 6 (enam) responden. Responden lain yang dipilih untuk wawancara adalah orang tua responden yang ikut dalam FGD, dan stakeholder lain yang dianggap berperan dalam keberadaan Ruang Terbuka Hijau ini, diantaranya pemerintah daerah yang diwakili oleh dinas pertamanan, tokoh kelurahan setempat, beberapa penghuni rumah yang dekat dengan RTH penelitian, serta pedagang kaki lima yang melakukan aktivitasnya di lokasi penelitian.Penelitian mengenai persepsi remaja terhadap RTH dititikberatkan pada aspek kebersihan, vegetasi, keamanan, suasana, dan kenyamanan. Sementara penelitian mengenai perilaku remaja di RTH dititikberatkan pada frekuensi kedatangan ke RTH, konsumsi waktu di RTH, kegiatan yang biasa dilakukan di RTH, Leman datang ke RTH, cara datang ke RTH, serta waktu tempuh dari tempat tinggal remaja ke lokasi RTH.

---

Optimizing the Open Space for the Youth: a Case Study: Four Open Spaces in DKI Jakarta Jakarta, the biggest city as well as the capital city of Indonesia faces daily an increasing pressure as a result of the inevitable increment of its population. This could disturb the environmental components that affect the quality of life of its community. By putting the political needs as well as the economical needs on top of the other needs, the city's administration often ends up in an ambiguous application of the urban master plan.

Mismanagement of city's administration causes the city to develop into an inappropriate way, leading to inefficient use of land, which is a limited natural resource. The unawareness of the important role of an open space to the environmental quality is an essential issue. The insufficient space of public recreation areas causes the degradation of physical and social environmental quality. The area is of great importance to the social well being of the city's inhabitants, especially to the youth at risk.

The term - open space - used in this paper is defined as a non commercial, open public space/urban park, with small to moderate vegetation, used to fulfill the needs of people's recreational activities.

To resolve the problems mentioned above, several questions have to be answered, i.e.:

1) has the existing open space, especially in Jakarta, achieved the optimum condition according to the youth's perception?

2) What is the effect of the existing open space towards youth's behavior?

3) How is the management pattern of the existing open space performed by the Government of DKI Jakarta?

4) Is there any other factor besides the role of the government that is essential in the open space management?

The main purpose of this research is to achieve optimum conditions for Jakarta's open space. Particular purposes are furthermore:

1) To asses the youth's perception of the open space;

2) To asses the youth's behavior at the open space;

3) To identify the pattern of open space management by producing modest guidelines;

4) To identify significant factors in open space management, so that the ideal concept of public recreation space could be obtained.

The research method used was the Rapid Assessment Procedures (RAP) combined with a survey, and an analytic descriptive research design. To conclude some individual questions through questionnaires and in-depth interviews, a survey method was used. The target group of this research was the youth as users of the open space in relation to the research criteria at the 4 (four) following research locations: Palapa Ground, Pasar Minggu; Blok S Ground, Kebayoran Baru; Al Azhar Ground, Kebayoran Baru; and Park Situlembang, Menteng. The samples of the first phase were selected through the so-called accidental sampling technique. At each location questionnaires were distributed to 30 park-users of the target group. Twelve of them were selected, to participate in 2 (two) Focused Group Discussions (FGD). One Group consisted of 6 (six) respondents. Other respondents, who were selected to go through in-depth interviews, were the parents of certain FGD's respondents, and other stakeholders who were considered essential to the state of the open space, being the local government represented by DKI Jakarta's Park Office, local community figures, several house dwellers living nearby the research locations, and sidewalk vendors who performed their selling activities on the location."

"ABSTRAKLeachate yang terbentuk dari hasil penguraian secara biologis dan fotolisis pada sampah mengandung bahan pencemar organik dan anorganik yang tinggi. Bila masuk ke badan air penerima akan mengubah kualitas airnya yang pada gilirannya secara Iangsung atau tidak langsung akan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia.Kali Ciketing dan Sumur Batu merupakan 2 sungai kecil yang melintas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bantar Gebang. Sungai itu dimanfaatkan sebagai penerima leachate yang telah diolah. Masukan leachate ke Kali Ciketing dan Sumur Batu menyebabkan kualitas air berubah dan melewati baku mutu untuk pertanian yang ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat No. 38 Tahun 1991. Kemampuan pemurnian alami sungai diduga dari perhitungan nilai K. Hasil perhitungan nilai K pada Kali Ciketing dan Sumur Batu dilihat dari perubahan nilai COD sebesar 8,7 x 10"$1 detik dan dilihat dari nilai BOD sebesar 9,8 x 10-$ / detik. Nilai K dianggap bagus bila rnendekati 1 /detik. Pada Kali Ciketing dan Sumur Batu nilai K yang didapat sangat kecil yang berarti kemampuan kali untuk memumikan diri sangatlah berat dalam menerima beban masukan yang ada.Hasil evaluasi terhadap Bangunan Pengolah Leachate (BPL) yang ada temyata kurang efisien karena jumlah produksi leachate yang terbentuk melebihi perkiraan semula. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan efisiensi kerja BPL yang ada dengan cara modifikasi proses.Proses Activated Sludge dipilih sebagai salah satu alternatif dalam modifikasi proses dalam BPL dengan pertimbangan faktor lingkungan, teknologi dan tidak terlaiu merubah disain BPL yang telah ada.Untuk mengetahul kinerja proses activated sludge dalam pengolahan leachate dilakukan uji laboratorium. Hasil pengamatan menunjukkan kemampuan proses dalam menurunkan beban pencemar dilihat dari nilai TSS sebesar 76,63 %, kekeruhan 71,40 To, BOD 88,73 %, COD 81,73 %, NH3-N 68,08 %, dan P04-P 61,91 %. Hasil pendugaan secara statistik dengan asumsi terjadi pertumbuhan logaritmik didapat penghilangan BOD = 95 % dan COD = 90 % pada pengoperasian reaktor ± 60 hari sejak start up. Hasil pengujian statistik dengan ANOVA yang dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil secara umum menunjukkan perlakuan pemberian aerasi dan pengendapan dalam proses activated sludge berpengaruh nyata pads tingkat kepercayaan 95 %.Untuk mendapatkan nilai-nilai seperti pada percobaan di laboratorium, maka perencanaan pengembangan BPL menggunakan tipe Step Feed Activated Sludge (SFAS). Konstruksi BPL yang ada tetap dipergunakan dengan menambah beberapa instalasi lagi seperti bak pengendapan dan bak pengering Lumpur.Dengan modifikasi proses yang dapat meningkatkan efisiensi BPL, diharapkan keluaran leachate dari BPL sesuai dengan baku mutu yang diharapkan.

---

ABSTRACT

The Influence Of Leachate Toward The Stream And Improvement Of The Leachate Treatment Plant (Case Study in the Final Solid Waste Disposal Bantar Gebang, Bekasi)The leachate formed from as a result of biological degradation and photolysis of salid waste contain concentration of organic and anorganic pollutant material. If the leachate entered the recipient body water its quality will be changed. This in turn will have a'negative impact, directly or indirectly, toward the quality of human life.

Kali Ciketing and Sumur Batu are 2 streams which cross the Location of Final Solid Waste Disposal of Bantar Gebang. The stream are utilized as the receivers of the processed leachate. The intake to the streams Ciketing and Sumur Batu caused the water quality to change and exceed the water quality standard for agriculture as stipulated, based on the Decree of the West Java Governor No. 38, 1991.

The natural ability of the rivers to purify the water is estimated by the value of K. The calculation of the K value in Ciketing and Sumur Batu streams can be seen in terms of the COD value chage which is 8.7 x 10 'S /second and can be seen ini terms of the BOD value which is 9.8 x 10 "S /second. The K value is considered as good if it approximate 1/second. In the cases Ciketing and Sumur Batu streams the K values obtained are very small which means that the rivers abilities for self purification are low, meaning that is hard to receive further load intake.

Therefore, an evaluation is carried out toward the existing Leachate Treatment Plant (BPL) which turned out that it is inefficient, because the amount of leachates production exceeds the previous estimate. As a result, an improvement of the existing BPL efficiency is needed by modifying the process.

The Activated Sludge is chosen as an alternative in the modification process of the BPL becuse the environmental factors and technology do not require much modification of the existing BPL.

To know the performance of the leachate process, laboratory test are carried out. The observation results indicate that the process ability in decreasing the pollutant load in terms of TSS value is 76.63 %, turbidity 71.40 %, BOD 88.73 %, COD 81.73 %, NH3-N 68.08 %, and P04-P 61.91 To. While according to the statistical test obtained assuming the occurence of logarithmic growth a reduction the BOD of 99 % and COD of 90 % by operating the reactor about 60 days since the start up. The statistical test with ANOVA followed by the least square significance difference test, generally, indicate that the aeration treatment and sedimentation in the Activated Sludge process is significantly influenced at the confident level 95 %.

To achieve the above laboratory values, the BPL should be modified by applying the Step Feed Activated Sludge (SFAS). The existing BPL construction is used by adding several other installation such as sedimentation pool and mud drying pool.

With these process modifications which can increase the BPL efficiency, it is expected that the leachate output of the BPL will be within the required standard quality."

"Struktur industri kecil sepatu di Cibaduyut dewasa ini ditandai oleh ketergantungan produsen (bengkel) terhadap pemasok (toko bahan) dan penjual (toko sepatu). ketergantungan tersebut bervariasi derajatnya untuk setiap produsen dengan jumlah tenaga kerja, yang berbeda. Dalam penelitian ini ditunjukan implikasi dari ketergantungan tersebut terhadap struktur peluang masing-masing untuk melakukan adaptasi. Dua bentuk tindakan dipahami sebagai adaptasi (1) penyesuaian, dan (2) manifulasi lingkungan. Sebagai suatu penyesuaian adaptasi dilakukan melalui perubahan "di dalam" struktur dan transformasi struktur. Sementara tindakan manifulasi dilakukan melalui pilihan strategis dan tindakan kolektif. Akses terhadap sumber daya dan tipe transaksi dengan pelaku lain, yang masing-masing dipengaruhi oleh jaringan sosial dan struktur industri dapat menjelaskan perbedaan adaptasi diantara produsen. Dengan mengkaji berbagai hubungan antara produsen dengan pemasok dan penjual, yang juga kemudian melibatkan hubungan diantara sesama produsen sendiri, serta mekanisme yang mengatur hubungan diantara mereka ternyata bahwa ada perbedaan dalam perspektif waktu, orientasi, dan efektivitas adaptasi produsen sepatu di Cibaduyut. Produsen besar yang karena memiliki akses terhadap pemasok dan pemasaran sendiri berhasil melakukan adaptasi eksternal jangka panjang pengembangan. Sebaliknya produsen kecil, karena ketiadaan akses pada pemasok dan pemasaran hanya dapat melakukan adaptasi internal jangka pendek survival. Sementara itu adaptasi produsen menengah menunjukan perspektif eksternal jangka panjang konsolidasi. Dalam kondisi di mama demand masih dikuasai produsen besar dan penjual yang juga melibatkan kerja sama dengan pemasok, program intervensi pemerintah dan swasta yang hanya menekankan segi supply tidak menambah kemampuan adaptif produsen kecil. Akibatnya, ketika produsen besar berhasil mengembangkan struktur yang lebih kompleks, struktur adaptif bengkel kecil malah mengalami "involusi". Karena itu kebijakan pembinaan dan pengembangan sentra industri kecil Cibaduyut di masa depan perlu mempertimbangkan konfigurasi kekuatan diantara para pelaku ekonominya. Dalam kaitan tersebut upaya yang bersifat integratif perlu dilakukan : (1) Peningkatan daya saing KOPSI melalui profesionalisasi pengurus, pengamanan bahan baku, dan membangun jalur pemasaran sendiri, (2) penyesuaian paket peningkatan nilai tambah terhadap keadaan pertumbuhan unit usaha, dan (3) pengembangan sentra ke dalam pengelompokan usaha yang melibatkan ketiga pelaku ekonomi. "

"Sejak pertengahan 1970-an, banyak bermunculan penelitian empiris yang membahas anomali-anomali imbal hasil saham. Salah satunya adalah hadirnya imbal hasil yang tinggi sebelum hari libur. imbal hasil indeks saham di pasar modal U.S. telah diteliti oleh praktisi keuangan selama periode waktu tertentu seperti yang dilakukan oleh Merrill (1965) yang menemukan adanya ketidakproporsionalan Dow .Zones Industrial Average periode perdagangan sebelum hari libur selama periode waktu 1897 hingga 1965 sedangkan Fosback (1976) juga melaporkan imbal basil sehari sebelum hari libur yang tinggi pada index S&P 500. Fenomena holiday effect ini kemudian diteliti lebih lanjut oleh para akademisi lainnya seperti Lakonishok & Smidt (1988), Pettengill (1989), dan Ariel (1990) yang melaporkan imbal hasil yang lebih tinggi selama masa waktu perdagangan pada saat sebelum hari libur, yang diteliti di pasar modal Amerika, sedangkan penelitian Cadsby & Ratner (1992) dilakukan di pasar modal U.K, Kanada, Jarman Barat, Swiss dan Australia juga menunjukkan terjadinya fenomena yang sama, meskipun di setiap negara memiliki hari libur dan pengaturan pasar yang berbeda. Di Indonesia sendiri, indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan terakhir menjelang libur panjang 24-28 November 2003 Idul Fitri 1424 H, naik 11,279 poin pads level 617,084, atau naik 1,86 persen, sedangkan indeks LQ 45 naik 2,465 poin pads level 135,768, Jakarta Islamic Index (II) naik 1,849 poin pads level 102,845, Indeks Papan Utama (MBX) naik 3,589 poin pada level 163,993 serta Indeks Pagan Pengembangan (DBX) naik 1,704 poin pada level 146,403.Berdasarkan latar belakang itulah, penulis mengadakan penelitian di bursa efek Jakarta yang bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi anomali holiday effect terhadap imbal hasil saham di bursa efek Jakarta (BEJ). Agar lebih terfokus dan menjurus maka holiday effect dalam penelitian kali ini akan mengambil hari libur nasional. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara imbal hasil rata-rata untuk preholiday dan other day, maka terbukti bahwa di BEJ juga terjadi holiday effect. Selanjutnya penelitian ini juga sekaligus untuk melihat apakah pasar modal BEJ telah efisien sesuai dengan hipotesa pasar efisien. Menariknya dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metodologi untuk menguji keberadaan fenomena ini. Penggunaan regresi berganda dengan variabel babas boneka akan diperkuat hasil penelitiannya dengan menggunakan uji sampel independen agar di dapat basil penelitian yang meyakinkan. Dengan menggunakan indeks LQ-45 ternyata hasil yang didapat jauh berbeda. Pengujian yang dilakukan tidak memberikan indikasi bahwa return dipengaruhi oleh preferensi hari sebelum hari libur nasional atau sesudah hari libur nasional terhadap hari perdagangan biasa. Perbandingan itu juga dilakukan terhadap mean return dan variansnya. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan baik pada mean return maupun varians antara return sebelum hari Lour nasional dan mean return sesudah hari libur nasional terhadap hari perdagangan biasa.

---

Since the mid-1970s, there has been an explosion of empirical studies documenting anomalous regularities in security rates of return. One of the empirical findings reported is the presence of abnormally high stock returns on the day before holidays. Abnormal preholiday returns on U.S. stocks have been documented by finance practitioners for a long period of time, Merrill (1965) finds disproportionate advances of the Dow Jones Industrial Average (DMA) on the trading day prior to the holidays for the period from 1897 to 1965. Fosback (1976) reports high preholiday returns in the S&P 500. Recently has the holiday effect been investigated in the academic literature by Lakonishok and Smidt (1988), Pettengill (1989), and Ariel (1990). In his comprehensive analysis of the holiday effect, Ariel (1990) documents that the average preholiday return is higher than the mean return on the remaining days. He also reports that the high preholiday returns are not a manifestation of other calendar anomalies. While Cadsby & Ratner (1992) also finds that on other stocks market such as in U.K, Canada, West Germany, Swiss and Australia reports the holiday effect eventhough these institusional factors are different across countries. Index Harga Saham Gabungan (IHSG) on the final trading days before Idul Fitri 1424 H holidays on November 24-28, 2003, raises 11.279 point on the level 617.084, or 1.86 percent increased, while index LQ 45 raises 2.465 point on the level 135.768, Jakarta Islamic Index (M) raises L849 point on the level 102.845, Indeks Papan Utama (MBX) raises 3.589 point on the level 161993 and Indeks Papan Pengembangan (DBX) raises 1.704 point on the Ievel 146.401

According to those empirical results, I conduct research holiday effect on stocks market in Jakarta (BEJ). Defining holidays are all national holidays on Indonesia Calendar. When there are some significant differences between preholiday mean return or postholiday mean return and other day, so that it documents that BEJ experiences holiday effect. This research also shows that whether this stocks market follows market efficient hypothesis weak form. The differences between other research, It uses dummy multiple regression that uses dummy variable to explain those phenomena. If the coefficient for each dummy variable is significant, it finds that there is holiday effect on BEJ or there is significant different between mean return pre or post holiday and other days. By using LQ-45 index, it uses, to confirm this result, another methodology. It uses independence sample test to compare between mean return preholiday and other days, the same tools is used to test mean return post holidays. The final result is that there is no any differences mean return between pre holiday or post holiday and other trading days in another word BEJ does not experience holiday effect, it means that BEJ follows efficient market hypothesis weak form."

"Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk dapat mengetahui alternatif lain dari proxies likuiditas yang mengantikan volume dan frekuensi trading; 2) untuk dapat membuktikan bahwasanya bid-ask spread sebagai proxies likuiditas alternatif dapat memberikan hasil yang akurat. Sementara data yang digunakan adalah data harga bid and ask serta harga penutupan dari 7 obligasi konvensional dan 7 sukuk ijarahnya selama Januari 2006 hingga Desember 2007. Metode yang digunakan adalah pemodelan data panel.Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Bid-ask spread dapat digunakan sebagai alternatif lain dari proxies likuiditas mengantikan volume dan frekuensi trading. Bid-ask spread pun secara signifikan dapat digunakan untuk menentukan besaran premi risiko obligasi konvensional dan sukuk ijarahnya.

---

The aims of the research are 1) to find out the proper proxies of liquidity to alternate the volume and trading frequency till we can use it in term of corporate bonds and its sukuk; 2) to acknowledge that bid-ask spread as proxies of liquidity can improve and assert the significant implication of liquidity unto risk premium accurately cq. corporate bonds and its sukuk. Hopefully it will appropriate with the theory. The database used in this research is data of bid-ask prices taken from January 02, 2006 till December 28, 2007 based on Government Custodian. The technical model used to is Panel Data Model.The result shows that bid-ask spread more appropriate used as proxies of liquidity than volume and trading frequency regarding relation between liquidity and risk premium in term of corporate bonds and its sukuk. In the other side, bid-ask spread as proxies of liquidity indeed can improve and assert the significant implication of liquidity unto risk premium accurately."

"DKI Jakarta dilintasi oleh 13 sungai besar dan beberapa sungai kecil serta 40 situ tersebar di 5 wilayah kota yang sangat potensial sebagai air permukaan untuk menunjang kehidupan manusia. Dengan pertumbuhan penduduk DKI yang pesat dan perkembangan pemanfaatannya, ada kecenderungan terjadinya perubahan pada kondisi dan kualitas air sungai dan situ di DKI Jakarta.Kepadatan penduduk dapat mempengaruhi pencemaran lingkungan sungai dan situ. Hal ini dikaitkan dengan tingkat kesadaran penduduk dalam memelihara lingkungan yang sehat dan bersih. Pendugaan pencemaran perairan dapat dilakukan dengan melihat pengaruh polutan terhadap kehidupan organisme perairan dan lingkungannya. Unit penduga adanya pencemar tersebut diklasifikasikan dalam parameter fisika, kimia dan biologi. Dalam menetapkan kualitas air, parameter-parameter tersebut sebaiknya tidak berdiri sendiri tapi dapat ditrasformasikan dalam suatu nilai tunggal yang mewakili disebut sebagai Indeks Kualitas Air.Hasil perhitungan terhadap nilai IKA menunjukkan bahwa 83 % sungai dan 79 % situ yang ada di DKI Jakarta ada dalam kategori buruk. Hal ini disebabkan tidak terpeliharanya sungai dan situ dengan baik, kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam upaya memelihara sungai dan situ.

---

Water Quality of Rivers and Ponds on DKI Jakarta. Thirteen big rivers, some small rivers, and 40 ponds spread over districts at Jakarta city are potential to support human being life. As the population is growing and the usage of stream water is increasing, the condition and quality of rivers and ponds are changing.Crowd housing can affect rivers and ponds pollution, as the people awareness about clean and healthy environment is less. Stream water pollution assessment can be done by counting the effect of pollutant to life of stream water organisms. This assessment unit could be classified into physics, chemical, and biological parameter. To know the water quality, those parameters are transformed into one single value, that is Water Quality Index.The calculation result of Water Quality Index value shows that 83 % of rivers and 79 % of ponds are bad. This condition is caused by less people and government awareness to maintain rivers and ponds."