Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengendali Fuzzy beberapa tahun terakhir ini telah meluas dipakai pada bidang industri. Kemampuan pengendali logika fuzzy yang dapat menyerupai kemampuan seorang ahli dalam mengendalikan suatu sistem menjadi salah satu keunggulan pengendali tersebut masih terdapat masalah yang cukup rumit dan sulit, yaitu penentuan kaidah yang digunakan logika fuzzy, penentuan jumlah dan nilai parameter-parameter yang ada di dalam sistem pengendali logika fuzzy. Penentuan nilai parameter-parameter pada pengendali logika fuzzy dapat dilakukan dengan metode ANFIS (Adaptive Neuro Fuzzy Inference System) menggunakan metode hybrid untuk mendapatkan nilai parameter tersebut secara otomatis dengan bantuan sejumlah data latihan.Pada Skripsi ini dibuat simulasi suatu sistem kendali untuk mengendalikan posisi pada electro-hydraulic actuator yang digunakan antara lain pada robot manipulator. Simulasi dilakukan dengan mengunakan program Matlab ver 5.3 for windows. Dalam Skripsi ini digunakan pengendali ANFIS dan pengendali P untuk mengendalikan posisi pada electro-hydraulic actuator. Pengendali P digunakan pada subsistem elektromekanik yang dapat mempercepat tanggapan sistem. Parameter-parameter tanggapan waktu yang diambil dari hasil simulasi, yaitu final value, rise time, settling time, percent overshoot, dan steady state error. Hasil simulasi sistem dengan pengendali ANFIS dan pengendali P menunjukkan tanggapan waktu yang cepat."

"[ABSTRAKPenelitian ini menguji pengaruh kebijakan utang, kebijakan dividen dankeputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Penelitian menggunakan StructuralEquation Model (SEM) dengan data panel dengan sampel 115 perusahaan yangterdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan data tahun 2011-2013. Variabel yangdigunakan untuk mengukur kebijakan utang menggunakan debt to equity ratio(DER), kebijakan dividen menggunakan dividend payout ratio (DPR), keputusaninvestasi menggunakan proksi pertumbuhan/penurunan aset tetap dan nilaiperusahaan menggunakan rasio price to book value (PBV). Hasil penelitian pervariabel menujukan bahwa kebijakan utang berpengaruh terhadap kebijakandividen, keputusan investasi tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen,kebijakan utang berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kebijakan dividen dankeputusan investasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Bila dilihat daripengujian model struktural, kebijakan utang berpengaruh langsung terhadap nilaiperusahaan secara langsung tanpa melalui kebijakan dividen terlebih dahulu. Hasilpenelitian tersebut juga membuktikan bahwa kebijakan dividen dapat berdirisendiri sebagai variabel independen karena keputusan investasi tidak berpengaruhterhadap kebijakan dividen dan terhadap nilai perusahaan

---

ABSTRACTThis study examines the effect of debt policy, dividend policy and investmentdecision on firm value. This study used structural equation model (SEM) withpanel data, took 115 listed companies in Indonesia Stock Exchange from year2011-2013. This study used variables such as debt to equity ratio (DER) tomeasure debt policy, dividend payout ratio (DPR) to measure dividend policy,proxy of growth/reduction of the fixed assets and price to book value ratio (PBV)to measure firm value. The results of the study addressing that each variable suchas debt policy affects dividend policy, investment decision doesn?t affect dividendpolicy, debt policy affect firm value, dividend policy and investment decision donot affect firm value. Result from the structural testing model, debt policy affectfirm value directly without pass through dividend policy first. The result of thestudy also revealed that dividend policy could stand alone as an independentvariable because investment decision doesn?t affect dividend policy and firmvalue.;This study examines the effect of debt policy, dividend policy and investmentdecision on firm value. This study used structural equation model (SEM) withpanel data, took 115 listed companies in Indonesia Stock Exchange from year2011-2013. This study used variables such as debt to equity ratio (DER) tomeasure debt policy, dividend payout ratio (DPR) to measure dividend policy,proxy of growth/reduction of the fixed assets and price to book value ratio (PBV)to measure firm value. The results of the study addressing that each variable suchas debt policy affects dividend policy, investment decision doesn?t affect dividendpolicy, debt policy affect firm value, dividend policy and investment decision donot affect firm value. Result from the structural testing model, debt policy affectfirm value directly without pass through dividend policy first. The result of thestudy also revealed that dividend policy could stand alone as an independentvariable because investment decision doesn?t affect dividend policy and firmvalue.;This study examines the effect of debt policy, dividend policy and investmentdecision on firm value. This study used structural equation model (SEM) withpanel data, took 115 listed companies in Indonesia Stock Exchange from year2011-2013. This study used variables such as debt to equity ratio (DER) tomeasure debt policy, dividend payout ratio (DPR) to measure dividend policy,proxy of growth/reduction of the fixed assets and price to book value ratio (PBV)to measure firm value. The results of the study addressing that each variable suchas debt policy affects dividend policy, investment decision doesn?t affect dividendpolicy, debt policy affect firm value, dividend policy and investment decision donot affect firm value. Result from the structural testing model, debt policy affectfirm value directly without pass through dividend policy first. The result of thestudy also revealed that dividend policy could stand alone as an independentvariable because investment decision doesn?t affect dividend policy and firmvalue., This study examines the effect of debt policy, dividend policy and investmentdecision on firm value. This study used structural equation model (SEM) withpanel data, took 115 listed companies in Indonesia Stock Exchange from year2011-2013. This study used variables such as debt to equity ratio (DER) tomeasure debt policy, dividend payout ratio (DPR) to measure dividend policy,proxy of growth/reduction of the fixed assets and price to book value ratio (PBV)to measure firm value. The results of the study addressing that each variable suchas debt policy affects dividend policy, investment decision doesn’t affect dividendpolicy, debt policy affect firm value, dividend policy and investment decision donot affect firm value. Result from the structural testing model, debt policy affectfirm value directly without pass through dividend policy first. The result of thestudy also revealed that dividend policy could stand alone as an independentvariable because investment decision doesn’t affect dividend policy and firmvalue.]"

"Potensi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sangat menarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil membuka kesempatan penanaman modal asing di pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dengan persyaratan tertentu dan izin Menteri Kelautan dan Perikanan. Tesis ini membahas kepastian hukum penanaman modal asing di pulau-pulau kecil berdasarkan UU No. 1 Tahun 2014. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini, menyimpulkan bahwa, dibukanya kesempatan penanaman modal asing di pulau-pulau kecil berdasarkan UU No. 1 Tahun 2014 perlu dukungan aturan pelaksana undangundang tersebut khususnya terkait perizinan, karena implementasi perizinan PMA di pulau-pulau kecil belum optimal. Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 2014, sudah terdapat investor asing yang menjalankan usahan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan hanya memiliki izin prinsip dan izin usaha, ataupun perjanjian dengan pemerintah daerah. Di sisi lain, adanya calon-calon investor asing yang berminat berinvestasi di pulau-pulau kecil, memerlukan kepastian hukum untuk melaksanakan ketentuan penanaman modal asing di pulau-pulau kecil sebagaimana dipersyaratkan dalam UU No. 1 Tahun 2014.

---

Indonesian coastal areas and small islands are very potential assets to attract foreign investors to make investment in Indonesia. Law of The Republic of Indonesia Number 1 of 2014 about The Changes to The Law Number 27 of 2007 on Management of Coastal Areas and Small Islands gives opportunities to foreign direct investment on small islands and their surrounding waters, with certain requirements and permits from the Minister of Marine Affairs and Fisheries. This Thesis elaborates the legal certainty of foreign direct investment on small islands governed by Law of The Republic of Indonesia Number 1 of 2014. The study which used a normative juridical method suggested that the emerging opportunities of foreign direct investment on small islands governed by Act 1 of 2014 needs to be supported by the implementing rules of the Law, particularly those related to the licensing, since the implementation of foreign direct investment licensing on small islands is not yet optimal. Prior to the enactment of The Law of The Republic of Indonesia Number 1 of 2014, there had already been foreign investors doing their business on the utilization of small islands using only "principle licenses" and "business licenses", or agreements with local governments. On the other hand, the emerging interest of prospective foreign investors to invest on small islands needs a legal certainty for their continuing process to comply with the provisions of foreign direct investment on small islands as required by the Law Number 1 of 2014."

"Penelitian ini membahas tentang pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas. Kasus yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah perihal kerahasiaan pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas yang dimuat dalam putusan Putusan No. 513/Pdt.G/2018/PN.Sby. Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta Autentik, dituntut untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian. Apabila terdapat Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris pada saat menjalankan jabatannya, maka masyarakat dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Majelis Pengawas Notaris. Namun, tidak selalu laporan masyarakat tersebut tidaklah selalu benar. Tidak jarang Notaris dirugikan oleh laporan masyarakat yang tidak terbukti kebenarannya. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum Notaris terhadap pengaduan masyarakat kepada Majelis Pengawas yang tidak terbukti kebenarannya dan mengenai kerahasiaan pemeriksaan Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian  deskriptif-analitis. Hasil analisa menunjukan bahwa Notaris pada dasarnya mendapatkan perlindungan hukum terhadap laporan masyarakat yang tidak berdasar, serta sifat kerahasiaan dari pemeriksaan Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Oleh karena itu, Notaris yang menjalankan jabatannya sesuai peraturan yang berlaku, secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum dari laporan masyarakat yang tidak berdasar. Selain itu, alangkah lebih baik apabila pihak yang akan melaporkan Notaris kepada Majelis Pengawas terlebih dahulu meminta penjelasan terkait permasalahan tersebut kepada Notaris yang bersangkutan, serta lebih berhati-hati dalam memahami pelaporan terhadap Notaris yang akan dilaporkan tersebut.

---

This research discusses the notary investigation by the Notary Supervisory Council. The case, which is the main problem in this research is about the confidentiality of the Notary's investigation by the Notary Supervisory Council which is contained in the Court Decision No.513/Pdt.G/2018/PN.Sby. Notary, in carrying out their positions as public officials who have the authority to make authentic deeds, is required to observe the prudential regulations. If there is a malfeasance committed by a notary while carrying out his/her position, the public can report the violation to the Notary Supervisory Council. However, these public reports are not always true. It is often for Notary to be harmed by public reports that are not proven to be true. The problems examined in this research are regarding the legal protection of Notary against public complaints to the Notary Supervisory Council that are not proven to be true and regarding the confidentiality of the examinations of the Notary conducted by the Notary Supervisory Council. This research uses a juridical-normative research method, with a descriptive-analytical research typology. The results of the analysis show that the Notary basically gets legal protection against unfounded public reports, as well as the confidential nature of the Notary's examination conducted by the Notary Supervisory Council. Therefore, the Notary who carries out his/her position in accordance with the applicable regulations, automatically gets legal protection from unfounded public reports. In addition, it would be better if the parties who will report the Notary to the Notary Supervisory Council ask for an explanation first, regarding the matter from the Notary concerned, and be more careful in understanding the reporting of the Notary that will be reported. "