Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kota Batam adalah penyumbang terbanyak kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kepulauan Riau. Salah satu tantangan terbesar dalam penularan DBD di Kota Batam adalah keberadaan rumah toko (ruko) dan permukiman kumuh yang tidak pada peruntukkannya (squatter). Tujuan penelitian ini adalah menyusun model pengendalian DBD pada lingkungan ruko dan squatter di Kota Batam. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif analitik dengan pendekatan studi ekologi. Populasi dan sampel untuk analisis spasial yakni 44 kelurahan dan populasi untuk uji statistik yaitu penderita DBD tahun 2022 sebanyak 767 kasus dengan 88 sampel. Data dianalisis dengan univariat, bivariat, pemetaan dan model. Hasil analisis menunjukkan variabel yang merupakan faktor risiko antara lain kepadatan vektor (ruko: OR=6,2, squatter: OR=11,2), mobilitas penduduk (ruko: OR=6,2, squatter: OR=6,5), suhu (ruko: OR=6,0, squatter: OR=7,3), curah hujan (ruko: OR=6,5, squatter: OR=8,4), kelembaban (ruko: OR=7,1, squatter: OR=5,7), dan konstruksi rumah (ruko: OR=5,0). Luaran penelitian ini adalah model GWR yang menunjukkan variabel Proporsi Perumahan Squatter, Suhu, Kepadatan Vektor dan Kepadatan Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Kasus DBD di Kota Batam (R2=77,13%). Model pengendalian yang dapat dilakukan adalah manajemen DBD berbasis relung ekologi antara lain peraturan daerah terkait penatalaksanaan lingkungan dengan mengatur barang bekas disekitar squatter serta memberdayakan anak sekolah dalam pemberantasan jentik. ......Batam City is the largest contributor to Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) cases in the Riau Islands. One of the biggest challenges in the transmission of dengue fever in Batam City is the existence of shophouses and slum areas that are not intended for use (squatters). The aim of this research was to develop a model for controlling dengue fever in shophouses and squatter environments in Batam City. This research was quantitative analytical research with an ecological study approach. The research period started from August 2022 - May 2023. The population and samples for spatial analysis were 44 sub-districts and for statistical tests were 767 dengue fever with 88 samples. The results of the analysis showed that variables which were risk factors include vector density (shophouses: OR=6,2, squatters: OR=11,2), population mobility (shophouses: OR=6,2, squatters: OR=6,5), temperature (shophouses: OR=6,0, squatters: OR=7,3), rainfall (shophouses: OR=6,5, squatters: OR=8,4), humidity (shophouses: OR=7,1, squatters: OR=5,7), and house construction (shophouses: OR=5,0). The output of this research was the GWR model which showed that the variables Squatters Proportion, Temperature, Vector Density and Population Density had a significant effect on the number of dengue fever cases in Batam City (R2=77.13%). The model for controlling dengue fever that can be implemented are dengue management based on niche, including regional regulations requiring arranging used goods around squatters and empowering school children in eradicating larvae.

Abstrak :
Pemerintah melakukan perubahan ambang batas hunian mewah yang dikenakan PPnBM menjadi Rp 30 miliar yang dituangkan dalam PMK Nomor 86/PMK.010/2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang formulasi perubahan ambang batas hunian mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah dan proses formulasi kebijakan perubahan ambang batas hunian mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah tujuan dinaikkannya batasan PPnBM hunian mewah adalah sebagai upaya pemerintah mendukung pertumbuhan industri properti residensial yang sedang melemah. Sedangkan proses formulasi kebijakan dilakukan dengan cara dimulai dari pemberian masukan oleh REI. Setelah itu, dilakukan pembahasan substansi kebijakan yang dipimpin oleh BKF dengan pihak-pihak terkait. Pihak tersebut diantaranya adalah DJP, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian PUPR. Lalu, dilakukan rapat perumusan RPMK dengan mengundang biro hukum masing-masing Kementerian dan Kemenkumham. ......The government made changes to the luxury residential threshold subjected to PPnBM into IDR 30 billion as outlined in PMK Number 86/PMK.010/2019. This study aims to analyze the background of the formulation of changes in the threshold for luxury residences subjected to sales tax on luxury goods and the policy formulation process for changing the threshold for luxury residences subjected to sales tax on luxury goods. This study uses a qualitative approach with in-depth interview data collection techniques and qualitative data analysis methods. The results of this study are the purpose of increasing the PPnBM threshold for luxury residences as an effort by the government to support the growth of the residential property industry which is currently slowing down. While the policy formulation process is carried out by starting from providing input by REI. After that, a discussion of the substance of the policy led by the Fiscal Policy Agency (BKF) was carried out with related parties. These parties include the DGT, the Coordinating Ministry for the Economy, and the Ministry of Ministry of Public Works and Public Housing. Then, a meeting was held to formulate the RPMK by inviting the legal bureaus of each Ministry and the Ministry of Law and Human Rights.

Abstrak :
Perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia akan sah apabila mengikuti aturan dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan pelaksanaanya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagaimana status/kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Akibat hukum apa yang akan terjadi pada anak yang lahir dari perkawinan campuran apabila hubungan kedua orang tuanya berakhir dengan perceraian. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Jenis data yang digunakan data sekunder. Metode analisis penelitian adalah metode kualitatif sehingga menghasilkan data yang evaluatif analisis. Sahnya suatu perkawinan akan mengakibatkan anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan tersebut juga menjadi anak yang sah. Perceraian pada perkawinan campuran yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Perkawinan, mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan pelaksanaannya. Akibat perceraian pada perkawinan campuran, selain menyangkut masalah hubungan terhadap istri/suami dan harta bersama, juga menyangkut masalah pengasuhan anak, di mana hukum anak yang dilahirkan dari atau dalam perkawinan campuran akan mengikuti hukum kewarganegaraan ayahnya. Akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian pada kedua orang tua tidak mengakibatkan berakhirnya kekuasaan orang tua tapi menimbulkan pengasuhan terhadap anak. Pengaturan dan penerapan di bidang perkawinan khususnya masalah pengasuhan anak apabila terjadi perceraian pada perkawinan campuran harus dibuat lebih sempurna lagi yang tidak memberatkan pihak ibu apabila hak pengasuhannya berada di tangan ibu. Pengetahuan para penegak hukum di lembaga-lembaga peradilan khususnya peradilan agama harus lebih ditingkatkan lagi sehingga para hakim dapat menciptakan temuan hukum yang dalam penerapannya tidak akan mendapatkan kesulitan apabila terjadi perkawinan antara mereka yang berbeda kewarganegaraan.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara transfer dari anak ke orangtua dan perjodohan anak dengan menggunakan data cross-section dari IFLS 2014. Model probit dan variable instrument digunakan untuk mengetahui adakah faktor yang secara tidak langsung memengaruhi transfer melalui perjodohan. Penelitian ini menemukan bahwa anak perempuan yang dijodohkan lebih mungkin untuk melakukan transfer ke orangtua, sedangkan hal tersebut tidak berpengaruh terhadap pola transfer anak laki-laki ke orangtuanya. Penemuan ini sejalan dengan konteks Indonesia yang menganut hubungan matrifocal dalam keluarga. Penelitian selanjutnya dengan menggunakan data panel yang lebih besar dibutuhkan untuk menguatkan penemuan ini. ...... This study aims to investigate the general relationship between child to parents transfer and children rsquo s marriage arrangement by constructing empirical study on cross sectional data from IFLS 2014. Simple probit regression method and instrumental variable were utilized to study whether there are other factors indirectly influencing child to parents transfer via marriage arrangement. This study finds that being matched by parents indicates higher probability to transfer from women to their parents while it does not influence child to parents transfers pattern among males. The findings are in line with Indonesian context where matrifocal relationship is common. However, further researches using larger panel data are needed to confirm the relationship more rigorously.

Abstrak :
Pelatihan merupakan unsur penting untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Untuk mencapai pelatihan yang tepat guna, perlu dilakukan evaluasi guna melihat apakah pelatihan yang diberikan sudah mencapai sasaran. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil pelatihan perilaku caring yang dilaksanakan RSUD Pasar Rebo tahun 2011 terhadap perawat di unit rawat inap. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Kuesioner evaluasi diberikan pada 12 responden perawat unit rawat inap yang ikut pelatihan perilaku caring dan 83 responden pasien di ruang perawatan untuk mengetahui penerapan perilaku caring perawat di tempat kerjanya. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa sebagian peserta pelatihan dari unit rawat inap memberikan penilaian baik untuk evaluasi reaksi kecuali pada aspek fasilitas. Pengetahuan peserta meningkat pada evaluasi belajar. Namun pada evaluasi perilaku, sebagian peserta menunjukkan hasil kurang caring, begitu pula persepsi dari pasien. ......Training is an essential element to improve the competence of employees in performing their works. In order to achieve appropriate training, it should be evaluated to see whether the training has reached the target. Therefore, this study aims to evaluate the outcome of caring behaviour training that conducted by Pasar Rebo general hospital in 2011 against inpatient units nurses. It's quantitative research. Evaluation questionnaires given to 12 respondents of inpatient unit nurses who take the training and 83 respondents of inpatient unit patients to know the implementation of nurses caring behaviour in the workplace. Based on researches, result show that some trainees give a good assessment for the evaluation of the reaction except in facitiies aspect. Participants's knowledge was increased on the learning evaluation. But in the behavioural evaluation, half of perticipants showed less caring as well as perception of patients.

Abstrak :
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tidak hanya korban yang memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum, anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana pun memiliki hak yang sama, yaitu memiliki hak perlindungan secara khusus sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan anak yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah perlindungan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya konsistensi mengenai batas usia anak yang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan kesesuaian fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak agar terwujud haknya sesuai dengan UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang menyebutkan bahwa penahanan Anak harus terpisah oleh orang dewasa. Atas dasar latar belakang permasalahan di atas maka dapat diidentifikasikan permasalahan seperti : Bagaimana praktek pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Klas IIB Tangerang dalam pencegahan perlakuan salah dan penelantaran anak yustisiil dalam rangka realisasi UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Dan hal-hal apakah yang perlu ditingkatkan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Klas IIB Tangerang demi mewujudkan pemasyarakatan yang baik. Penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis, untuk pengumpulan datanya dengan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan dan memberikan beberapa pertayaan sejenis wawancara kepada beberapa anak pidana yang ada di LAPAS Anak Wanita klas IIB Tangerang. ......Child protection aims to ensure the fulfillment of children's rights to live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and values, and get protection from violence and discrimination. Not only the victims who have the right to be protected by law, children who become perpetrators of crime also have the same rights, which has the right to special protection as has been stipulated in the Child Protection Act. Child protection will be discussed in this thesis is criminal child protection in Child Penitentiary. In this regard there is need for consistency regarding the age limit of children who underwent training in Child and suitability Penitentiary function Child to manifest its rights in accordance with Law No.12 Year 1995 on Correctional, Law No. 23 Year 2002 on Child Protection and the Law. 3 Year 1997 on Juvenile Justice Child which states that detention should be separated by an adult. On the basis of the background of the above problems can be identified then issues such as: How does the practice of implementation guidance to children in the criminal Correctional Institution for Women Children Class IIB Tangerang in the prevention of child abuse and neglect within the framework of realization yustisiil Law No.12 Year 1995 on Correctional and Law. 23 Year 2002 on Child Protection; And the things that need to be improved if in furtherance of the protection and guidance to children in the criminal Correctional Institution for Women Children Class IIB Tangerang, to realize that good stewardship. The writing is descriptive analytical law, for the collection of data by the method of library research and field research to make observations and give some kind pertayaan criminal interview to some children who are in prisons Child Tangerang Women's class IIB.