Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meskipun saat ini sudah banyak tersebar PPAT diseluruh penjuru nusantara namun tidak sedik darimasyarakat yang belum tahu hakekat PPAT. PPAT diberikankewenangan hanya terbatas pada membuat akta-akta otentikmengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanahatau hak milik atas satuan rumah susun. Prodak hukum yangdihasilkan PPAT mempunyai kekuatan pembuktian yangsempurna di Pengadilan. Selain itu, sebagai kepanjangandari tangan dari Pemerintah, PPAT diberikan segudangkewenangan yang berkaitan dengan akta otentik sehinggarentan dengan godaan-godaan. Berangkat dari itu semua,salah satu filter yang diharapkan dapat mengurangi angkaabuse of power oleh PPAT diantaranya dengan meningkatkanpengetahuan masyarakat mengenai hakekat Pejabat Negaratersebut. Selain itu keberadaan peraturan perundangundaganberikut peraturan pelaksanaannya maupun kode etikprofesinya diharapkan mampu mengawal dan menjaga PPATdari oknum yang tidak bertanggungjawab. Pengawasanterhadap PPAT diawasi langsung oleh Badan PertanahanNasional (BPN) bukan sarana proteksi profesi PPAT daritanggungjawab hukum tetapi pelaksana di lapangan yangakan menegakkan kehormatan dan wibawa PPAT di matapublik. PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenanganyang berwenang membuat akta-akta mengenai tanah tentunyaharus memiliki kemampuan dan kecakapan khusus dibidangpertanahan agar akta-akta yang dibuatnya tidakmenimbulkan permasalahan dikemudian hari. Dalammelaksanakan kewenangannya PPAT senantiasa berpegangkepada ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang syaratsyaratsahnya akta otentik menurut undang-undang maupunyang ditetapkan dalam peraturan tentang jabatan PPAT."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaruh moderasi korupsi dalam hubungan karakteristik pemerintah daerah, aspek keuangan, dan akuntabilitas laporan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah diukur dengan menggunakan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Karakteristik pemerintah daerah diukur dengan menggunakan proksi ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan jumlah anggota legislatif. Aspek keuangan diukur menggunakan rasio aktivitas (rasio belanja modal) dan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan akuntabilitas laporan keuangan diukur dengan menggunakan opini audit, jumlah temuan audit, dan nilai temuan audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh terhadap hubungan antara rasio belanja modal dan kinerja pemerintah daerah, rasio pertumbuhan PAD dan kinerja pemerintah daerah, opini audit dan kinerja pemerintah daerah, dan nilai temuan audit dan kinerja pemerintah daerah.

---

This thesis discussed how the influence of moderation corruption in relations of characteristic of local government, financial aspects, and accountability of financial report to local government?s performance. Local government?s performance are measured using a score of EKPPD. Characteristic of local governments are measured by size of local governments, wealth of local governments, the level of the dependency of local governments to the central government, and the number of members of the legislature. Financial aspects measured by the activity ratio (the ratio of capital expenditures) and the growth ratio of local revenue, and accountability of financial report are measured by audit opinion, the number of audit findings, and value of the audit findings. The result indicates that corruption impact on the relationship between the ratio of capital expenditure and local government?s performance, the growth ratio of local revenue and local government?s performance, audit opinion and local government?s performance, and value of the audit findings and local government?s performance."