Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian tentang fenomena kemagnetan telah berkembang cukup pesat, seiring dengan pesatnya perkembangan penerapannya dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi. Material yang akhir-akhir ini banyak diteliti oleh para ahli adalah material perovskite oksida manganite yang didop dengan tanah jarang La1-xCax MnO3 . Penelitian banyak dilakukan, didorong oleh ditemukannya fenomena-fenomena CMR, transisi semikonduktor-metal dan lain-lain. Riset ini bertujuan untuk meneliti struktur magnetik dari bahan La1-xCaxMnO3 (untuk x = 0,1 dan x = 0,5 ) dengan difraksi netron metode serbuk, menggunakan alat High Resolution Powder Diffractometer (HRPD). Riset dimulai dengan mencampur bahan-bahan dasar La2O3 , MnO2, CaCO3 , dengan perbandingan massa yang sesuai. Selanjutnya campuran bahan ditreatment melalui milling dan perlakuan panas . Tujuan milling dan pemanasan adalah untuk mempermudah dan mempercepat pembentukan fasa baru La1-xCax MnO3, serta menghilangkan impuritas. Untuk mengetahui terbentuknya fasa baru La1-xCaxMnO3, maka dilakukan karakterisasi dengan XRD dan dicocokkan dengan standar ICDD (International Center for Diffraction Data). Selanjutnya bahan dikarakterisasi dengan HRPD pada suhu diatas dan dibawah temperatur kritisnya (TC ≈ 270 K) untuk meneliti struktur magnetiknya. Data-data yang diperoleh dari karakterisasi dengan HRPD dianalisa dengan program Fullprof untuk mengetahui besar dan arah moment magnetik, disamping untuk mengetahui posisi atom, dan parameter kisi. Untuk La0.5Ca0.5MnO3, dari analisis dengan BasIreps diperoleh moment magnetik sebesar 0.5383 µB untuk k = ( ½ , 0 , ½ ) , dan 4,0069 µB. untuk k = ( 0,49 ; 0 ; 0 ) dengan empat kemungkinan struktur magnetik. Untuk La0.1Ca0.9 MnO3 diperoleh nilai moment magnetik untuk k = ( ½ , 0 , ½ ) adalah sebesar 0,3055 µB , dan untuk k = ( ¼ , 0 , ½) adalah sebesar 2,0151 µB , dan juga memiliki 4 kemungkinan struktur magnetik. ......Research about magnetic phenomena has been developed rapidly, since aplication of Information and Comunication Technology had been developed simultaneous. Recently, most of research materials were Oksida Manganite perovskite that had dopped with rare earth La1-xCax MnO3 . Many research have been done by scientist, motivated by discovery of many phenomenon like CMR, semiconductor ?metal transition, etc. The purpose of this research is to find a magnetic structure of La1-xCaxMnO3 material (for x = 0.1 and x = 0.5) with neutron difraction powder method, using High Resolution Powder Diffractometer (HRPD). This research start by mixing materials of La2O3 , MnO2, CaCO3 , with an appropriate mass composition. Furthermore, the materials were mixed by milling and heat treatment. The purpose of milling and heat treatment is to make easy and fast the establishment new phase La1-xCaxMnO3 , and to vanish impurity. To know the establishment of new phase La1-xCaxMnO3 , the samples characterized using XRD and agreed with ICDD (International Center for Diffraction Data) standard. Then the materials were characterized by HRPD (High Resolution Powder Diffractometer) both at upper and lower the critical temperature (TC ≈ 270 K) to investigate the magnetic structures. The data got from characterized by HRPD was analysed by Fullprof progam to study magnitude and direction of magnetic moment, as well as to study atomic position, and lattice parameter. From BasIreps analysis, the magnetic moment m(Mn) of La0.5Ca0.5MnO3 was 0.5383 µB for k = ( ½ , 0 , ½ ), and 4,0069 µB. for k = ( 0,49 ; 0 ; 0 ), with 4 magnetic structures probabilities. While the magnetic moment m (Mn) of La0.1Ca0.9MnO3 was 0,3055 µB for k = ( ½ , 0 , ½ ) , and and 2,0151 µB for k = ( ¼ , 0 , ½ ) with 4 magnetic structures posibilities too.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Modal manusia diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung dalam proses produksi, serta secara tidak langsung melalui Total Factor Productivity (TFP). Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel provinsi-provinsi di Indonesia dalam rentang 2004-2012. Hasil empiris menunjukkan bahwa modal manusia, yang diwakili oleh tenaga kerja berpendidikan minimal SMA, berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Sementara modal manusia, yang diwakili oleh penduduk berpendidikan minimal SMA, berpengaruh positif terhadap pertumbuhan TFP regional di Indonesia dalam periode 2006-2012, baik secara langsung melalui inovasi domestik dan secara tidak langsung melalui efek spillover. Hasil lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa modal fisik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Selain itu perbedaan pertumbuhan rasio modal fisik per tenaga kerja regional berpengaruh positif terhadap perbedaan pertumbuhan output per tenaga kerja regional.

---

This research aims to analyze the influence of human capital on regional economic growth in Indonesia. Human capital expected takes effect on economics on production process and indirectly through Total Factor Productivity (TFP) growth. This research was using panel data analysis method of provinces in Indonesia in period 2004-2012. Empirical result shows that human capital, represented by labor with minimum high school educated, has positive effect on regional economic growth in Indonesian. Meanwhile, the effect of human capital that represented by population with minimum high school educated has positive effect on regional TFP growth in Indonesia period 2006-2012, directly through domestic innovation and indirectly through spillover effect. This research also shows that physical capital has positive effect on regional economic growth in Indonesia. Furthermore, the difference of physical capital ratio growth per regional labor has positive effect on the difference of regional economic growth per regional labor.

Abstrak :
Studi ini bertujuan dalam rangka pemahaman tentang perkembangan listrik terbarukan di Indonesia dengan mengkaji dampak perkembangan sektor keuangan dan FDI terhadap produksi listrik terbarukan. Mengingat tantangan global perubahan iklim dan keharusan untuk beralih ke sumber energi yang berkelanjutan, peran Indonesia sebagai salah satu konsumen energi utama di Asia Tenggara menjadi krusial dalam mencapai target energi terbarukan global. Dengan menggunakan data frekuensi tahunan dari tahun 1981 hingga 2021, kami menganalisis dan mengkaji berbagai variabel perkembangan keuangan, termasuk kredit domestik untuk sektor swasta, kredit domestik dari sektor perbankan, dan kapitalisasi pasar saham. Dengan menggunakan pendekatan Autoregressive Distributed Lag (ARDL) dengan pemecahan struktural, kami memperkaya literatur yang ada dalam bidang ini. Analisis kointegrasi mengungkapkan hubungan positif yang signifikan dalam jangka panjang antara kredit domestik untuk sektor swasta, kredit domestik dari sektor perbankan, kapitalisasi pasar saham, dan FDI dengan produksi listrik terbarukan di Indonesia. Berdasarkan temuan empiris ini, studi ini menekankan peran penting dukungan keuangan dan investasi dalam ekspansi listrik terbarukan. Oleh karena itu, para pengambil keputusan harus memprioritaskan pengembangan sektor keuangan sebagai langkah kebijakan untuk meningkatkan akses keuangan bagi investor dalam proyek energi terbarukan di Indonesia. ......This study aims to contribute to the understanding of renewable electricity development in Indonesia by examining the impact of financial development and FDI on renewable electricity production. Given the global challenges of climate change and the imperative to transition to sustainable energy sources, Indonesia's role as a major energy consumer in Southeast Asia becomes crucial in achieving global renewable energy targets. Using annual frequency data from 1981 to 2021, we analyze the role of the expanding financial sector and FDI in the renewable electricity production in Indonesia. We examine various financial development variables, including domestic credit to the private sector, domestic credit from the banking sector and stock market capitalization. Employing the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach with a structural break, we enrich the existing literature in this field. The cointegration analysis reveals significant long-run positive relationships between domestic credit to the private sector, domestic credit from banking sector, stock market capitalization, and FDI with the renewable electricity production in Indonesia. Based on these empirical findings, this study underscores the crucial role of financial and investment support in the expansion of renewable electricity. Therefore, decision-makers should prioritize the development of the financial sector as a policy measure to enhance access to finance for investors in Indonesian renewable energy projects.

Abstrak :
ABSTRAK
Sektor Perindustrian merupakan salah satu sektor yang diupayakan pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Industri perakitan kendaraan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Tingkat pertumbuhan yang dialami oleh industri perakitan sangat pesat, sehingga pertumbuhan ini dapat dikatakan sebagai akumulasi keberhasilan unit-unit yang saling terkait. Unit-unit tersebut antara lain pembuatan komponen dan industri karoseri. Beberapa tahun terakhir ini PT Multi Astra menunjukkan tendensi adanya kesenjangan antara kapasitas produksi dan realisasinya. Hal ini dapat dilihat dari target produksi yang tidak dapat dicapai. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu ditelusuri faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam produksi tersebut. Dalam upaya menelusuri faktor-faktor tersebut maka perlu dilihat bagaimana proses produksi berlangsung, bagaimana peeencanaan dibuat, dan bagaimana pengawasan produksi dilakukan. Untuk mendapatkan data dan fakta-fakta yang diperlukan, penulis melakukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut terungkap bahwa perencanaan dan pengawasan produksi di PT Multi Astra telah dijalankan dengan baik, terbukti telah dilaksanakan fungsi-fungsi pengawaaan yaitu: inventory, routing, scheduling, dispatching, dan follow-up. Fungsi-fungsi tersebut dapat terlihat di dalam kegiatan sebelum, selama dan sesudah manufacturing. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target produksi adalah line stop yang tinggi terjadinya kerusakan mesin, defect pengecatan, pendistribusian komponen yang tidak lancar dan lain.

Abstrak :
Seiring dengan perubahan paradigma Polri untuk lebih dekat dan mengabdi kepada kepentingan masyarakat, maka Polri melakukan reformasi baik di bidang struktural maupun instrumental serta kultural. Berdasarkan pasal 13, Undang-Undang No.2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri mempunyai tugas pokok: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tugas pokok Polri tersebut dijabarkan menjadi tugas-tugas kepolisian yang tercantum dalam pasal 14 pada Undang-Undang yang sama. Secara universal, Polisi mempunyai dua tugas utama yaitu: memelihara keamanan ketertiban masyarakat, dan menegakkan hukum. Selain itu Polisi dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki sifat yang berorientasi pada "melayani dan melindungi" masyarakat. Sehingga tugas pokok Polri untuk "melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat" sebagaimana tercantum dalam butir (c) pasal 13 Undang-Undang No.2/2002, sebenarnya merupakan roh dan jiwa serta karakter Polisi yang harus menjadi budaya dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan tugas-tugas Polri. Tugas pokok dan tugas-tugas Polri tersebut dilaksanakan oleh Polisi-Polisi yang berada mulai pada tingkat Mabes Polri, Polda, Polwil/Polwiltabes/Poltabes, Polres, Polsek, hingga Pos Polisi. Pos Polisi merupakan kesatuan kepolisian terkecil kepanjangan dari Polsek yang mempunyai peranan sangat penting dan terdepan dalam melaksanakan peran Polri, khususnya dalam rangka memelihara Kamtibmas di wilayah kerjanya. Masalah penelitian yang penulis kemukakan adalah tentang pelaksanaan tugas pokok dan tugas-tugas Polri pada Pos Polisi, studi kasus di Polsek Metro Gambir-Polres Metro Jakarta Pusat-Polda Metropolitan Jakarta Raya. Fokus penelitian adalah tentang kegiatan polisi yang bertugas pada Pos-pos Polisi di wilayah Polsek Metro Gambir dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas-tugas Polri di wilayah kerjan. Ruang lingkup dalam penelitian ini adatah mencakup Pos Polisi dilihat dari perspektif organisasi dan manajemen yang meliputi tentang sumberdaya manusia, metode kerja, sarana dan prasarana, anggaran, dan interaksi sosiai antara Polisi dengan masyarakat, serta hubungan kerja dengan Babinkamtibmas. Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui sampai sejauhmana pelaksanaan tugas pokok dan tugas-tugas Polri pada Pos Polisi di wilayah Polsek Metro Gambir. Di samping itu, studi ini juga bertujuan untuk menggali dan menemukan segala bentuk kekurangan yang selanjutnya mampu memberikan masukan guna memperbaiki serta memberdayakan Pos Polisi agar lebih efektif dan efesien dalam melaksanakan tugasnya. Mengacu pada permasalahan tersebut di atas, maka dalam hal ini peneliti menentukan hipotesa kerja, yaitu: "Pelaksanaan tugas pokok dan tugas-tugas Polri pada Pos Polisi belum dapat dilaksanakan secara optimal sebagaimana diharapkan masyarakat. Hal ini dikarenakan oleh sangat terbatasnya sumberdaya yang tersedia sebagai unsur penting dalam organisasi guna mendukung terlaksananya operasionalisasi Pos Polisi. Selain itu, buruknya manajemen organisasi juga menjadi faktor penyebab kurang berdayanya Pos Polisi dalam menjalankan fungsi kepolisian yang diembannya." Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Metode utama dalam penelitian kualitatif adalah metode etnografi, yaitu suatu metode penelitian dengan dasar untuk mendapatkan pemahaman (verstehen), dengan cara mengamati gejala-gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari dari obyek yang diteliti. Peneliti mendapatkan data primer dengan cara melakukan pengamatan terlibat dan melakukan wawancara terhadap sasaran penelitian. Selanjutnya, data maupun bahan-bahan keterangan yang sudah dikumpulkan dalam penelitian ini, diproses menggunakan konsep Trianggulasi, yaitu dengan cara memadukan, mengolah, serta menganalisa antara teori, data, dan fakta yang ada. Berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Metropolitan Jakarta Raya, No. Pol.: Skep/521/XII/2004 tanggal 1 Desember 2004 tentang Petunjuk Administrasi Pengembangan Pos Polisi di Polsek-polsek Jajaran Polda Metropolitan Jakarta Raya dan Jabaran Tugas Pos Polisi, hasil penelitian mengatakan bahwa anggota Polri yang bertugas di Pos Polisi masih belum menunjukkan kinerja seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Mereka masih bekerja dengan prinsip yang minimalis. Sarana dan prasarana yang tersedia di Pospol masih sangat terbatas, bahkan untuk alat tulis dan kantor saja, Polisi yang bertugas di sana harus mengusahakannya sendiri. Tidak ada anggaran khusus dari Polri untuk biaya operasionalisasi Pospol, sehingga petugas di Pospol tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal. Rendahnya tingkat kesejahteraan anggota Pospol mengakibatkan mereka masih mencari penghasilan tambahan dan mengharapkan imbalan dari masyarakat yang dilayaninya. Pospol mengemban tugas-tugas Polisi secara umum atau menjalankan fungsi Sabhara. Sejak adanya program pemberdayaan Pospol di jajaran Polda Metropolitan Jakarta Raya, Pospol juga dibebani tugas untuk melakukan kunjungan atau sambang ke masyarakat untuk menjalin hubungan kemitraan dengan warga masyarakat. Jabatan Kapospol yang semula dijabat oleh Polisi berpangkat Bintara Tinggi berubah dijabat oleh Perwira Pertama. Namun demikian, karena keterbatasan jumlah Perwira, sampai sekarang masih ada Kapospol yang dijabat oleh Bintara Tinggi. Jumlah anggota Pospol yang semula hanya tiga orang, sekarang bertambah menjadi rata-rata sembilan personil. Berkaitan dengan program ini, kedudukan Babinkamtibmas diletakkan dibawah koordinasi Kapospol. Sehingga tugas-tugas pembinaan masyarakat dilakukan oleh Pospol dan Babinkamtibmas. Masalahnya, wilayah kerja Pospol di wilayah Polsek Metro Gambir tidak ada yang sama dengan wilayah kerja Kelurahan, sedangkan Babinkamtibmas mempunyai wilayah kerja yang identik dengan wilayah kerja Kelurahan. Masih kurang memadainya rasio anggota Polri terhadap jumlah penduduk di Indonesia, sangat mempengaruhi kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Dalam rangka mengatasi kendala keterbatasan kuantitas anggota Polri tersebut, strategi penerapan program kemitraan antara Polisi dengan masyarakat merupakan solusi yang terbaik. Berkaitan dengan itu, kegiatan pemolisian komuniti sangat perlu ditingkatkan, yaitu melalui pemberdayaan Pospol dan Babinkamtibmas yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pembinaan kamtibmas. Untuk meningkatkan kinerja Pospol dan Babinkamtibmas, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002. Yaitu, lebih terperinci dalam menjelaskan tentang organisasi dan tugas pokok Pospol, termasuk penetapan wilayah Pospol yang sama dengan Kelurahan dan penyediaan anggaran operasionalnya. Begitu juga mengenai perlunya diadakan kembali jabatan Kanit Binmas di Polsek yang melakukan tugas pengendalian terhadap Babinkamtibmas. Selain itu, perlu pengaturan yang jelas tentang hubungan tata Cara kerja antara Pospol dengan Babinkamtibmas dan sebaliknya, dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan kamtibmas. Sehingga harus ada perumusan kembali terhadap tugas pokok Babinkamtibmas yang tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan No. Pol. Juklak/10/III/1992 dan Buku Petunjuk Lapangan No. Pol. Bujuklap/17/VII/1997 tentang Bintara Polsek Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas kerja Pospol dan Babinkamtibmas, sebaiknya minimal terdapat 12 (dua belas) personil yang bertugas pada Pospol dan terdapat 2 (dua) Babinkamtibmas di setiap Kelurahan.

---

Along with the change of the Indonesian National Police (INP) paradigm in order to be closer and serve the interests of its society, therefore INP has conducted some reforms in its structure and instrument as well as its culture. According to Article 13 of Law No. 2, 2002 regarding the Indonesian National Police, there are three main tasks of INP as follows: (a) maintaining security and public order; (b) enforcing the laws: and (c) protecting and serving the society. Such main tasks are spelled out into the tasks of police and stated in Article 14 of the same law. Universally, INP has two main tasks: to maintain security and public order and to enforce the laws. Besides, in conducting its tasks INP is oriented to "protecting and serving people". Hence, the main tasks of INP to protect and to serve people as stated in subtitle (c) of Article 13 of Law No. 2, 2002 above, are actually the spirit and the soul as well as the character of the police that must become the culture in every implementation of the main tasks of INP. The INP Headquarters, Police Regions, Police Districts/Police Cities, Police Resorts, Police Sectors and Police Posts implement such main tasks of INP. Police Posts is the smallest unit of INP in Police Sectors. However, they have the most important roles in performing the roles of INP, especially in maintaining the security and public order in each region. The problem of the research is about the implementation of the main tasks of INP in Police Posts. This is a case study conducted in Gambir Metropolitan Police Sector-Central Jakarta Metropolitan Police Resort-Jakarta Metropolitan Police Region. The focus of the research is the activities of police personnel who are posted in police posts belonging to Gambir Metropolitan Police Sector. The scope of the research is the organizational perspective and management comprising the men, structures and infrastructures (material), budget (money), working method, and social interactions between the police and the society as well as the working relationship with Babinkamtibmas (a non-commissioned officer who has the duty to guide people in maintaining the security and public order). The aims of the research are to find out how far is the implementation of the main tasks and operational tasks of INP in Police Posts belonging to Gambir Metropolitan Police Sector. Besides, the study aims at finding out all disadvantages of such activities in order to give input that can be used in improving and empowering the Police Posts in conducting their tasks more effectively and efficiently. Referring to the problem above, the writer decides that the working hypothesis is "The implementation of the main tasks and operational tasks of 1NP in Police Posts has been optimally conducted as expected by the society due to the limited resources available as the important element in organization in order to support the implementation of the operation of Police Posts. Besides, the bad management of the organization is one of the causes of the weaknesses of Police Posts in conducting the police functions." The researcher employs the qualitative method with ethnographic approach. The main method in qualitative research is the ethnographic method. It is a research method that can get comprehension (verstehen), by observing the phenomenon in daily life from the object researched. The researcher obtains the primary data by conducting involved observation or passive participation and interview with informants. Then, such data and other explanation are collected and processed using Triangle Concept, that is, by combining, processing and analyzing theories, data and the available facts. According to the Decree of the Chief of Jakarta Metropolitan Police, No. Pol.: Skep/521/XII/2004, dated December 1st, 2004 regarding the Guidance of Administration of Police Post Development among Police Sectors in Jakarta Metropolitan Police and Job Description of Police Post and based on the result of the research, the researcher finds out that the police personnel posted in Police Posts have not showed the expected performance by the society. They still work with minimal principle. The structure and infrastructure in that Police Posts are still limited. They have to even look for the utensils by themselves. There is no special budget for police operations so that the police personnel in that Police Posts cannot do their tasks optimally. Besides, they still look for side income and hope something from the people they serve and protect. Police Posts carry out general police duties or Sabhara functions. Since the program of police Posts empowerment has been conducted in Jakarta Metropolitan Police Region, Police Posts also carry out the duties to visit the community in order to work out a closer relationship with them. A high non-commissioned officer firstly occupies the position of the chief of Police Posts, but it is now occupied by a first police officer. However, due to the limitation of the number of police officers, until now some of the positions are still occupied by high non-commissioned officers, The number of personnel of a Police Post used to be three police officers. Now, every Police Posts has nine police officers. Related to this program, the position of Babinkamtibmas is placed under the coordination of the chief of a Police Post. This causes the tasks of guiding people are done by Police Posts and Babinkamtibmas. A Police Posts has some problems in doing the tasks because the working area of a Police Posts is not the same with the working are of a political district (Kelurahan), meanwhile the area of a Babinkamtibmas is identical with the working area of the political district. The insufficient ratio of police personnel to the number of Indonesian people they serve absolutely influences the quality of police service to the people. In order to overcome the obstacles of the limitation of such personnel, the strategy of the application of partnership program between police and community is the best solution. Regarding the case, the activity of policing community needs to be improved, through the empowerment of Police Posts and Babinkamtibmas as the first line institutions in implementing the duties of guiding the security and public order. In improving the performance of Police Posts and Babinkamtibmas, the writer recommend that the decree of INP Chief, No. Pol.: Kep 154/X/2002 dated 17 October 2002 regarding INP Organization and its Job Description is necessary to be reviewed and revised. The decree should give further explanation of the organization and main duties of a Police Post, including the establishment that Police Post working area is identical with a political district working area as well as its operational budget. The writer also recommends reactivating the position of Chief of Community Police Unit in a Police Sector whose duty to control Babinkamtibmas. In addition, it needs to have a clear regulation on the working relationship between Police Posts and Babinkamtibmas or vice versa in conducting the main duties of guiding security and public order. Therefore, it is necessary to reform the main duties of Babinkamtibmas stated in the Guidance of Implementation No. Pol.: Juklak/10/III/1992 and the Book of Guidance of Implementation on the Field, No. Pol.: Bujuklap/17/VII/1997, regarding Babinkamtibmas in Villages or Political Districts. Moreover, in improving the effectiveness of duty of Police Post and Babinkamtibmas, the writer suggests that the number of a Police Post personnel is at least 12 (twelve) officers and the number of Babinkamtibmas for each political district is 2 (two) personnel or officers.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas konstruksi identitas yang ada pada penggemar Kpop dalam dua blog penggemar Kpop Korean Chingu dan Yeppopo. Lebih dalam lagi, tesis ini menggali pengaruh konsumsi Kpop terhadap penggemarnya dengan melakukan analisis terhadap elemen-elemen yang ada pada blog serta analisis tekstual terhadap komentar-komentar para anggota blog. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kpop dalam konteks blog Korean Chingu dan Yeppopo merupakan konstruksi “kekoreaan” yang dibentuk oleh para penggemarnya di Indonesia. Konstruksi identitas Korea yang dikonstruksi dalam kedua blog juga tidak ditampilkan mendominasi identitas Indonesia para anggota blog, namun identitas Korea tersebut telah menjadi bagian dari identitas para blogger dalam kedua blog. Sehingga, para blogger dalam kedua blog memiliki identitas multi yang terus berproses. Selain itu, Kpop dalam konteks blog Korean Chingu dan Yeppopo juga tidak dapat dilepaskan dari konteks produksi dan konsumsi budaya yang dilakukan para fendom Kpop dalam komunitas blog tersebut.

---

ABSTRACT
This thesis analyses the construction of identity of Kpop fans in two blogs, Korean Chingu and Yeppopo. Further more, this thesis explores the impact of consuming Kpop toward its fans through the analyses of elements in the blog and the textual analayses towards the comments of the blog members. The results of this research show that Kpop in the context of Korean Chingu and Yeppopo blogs is the construction of “koreanism” created by its fans in Indonesia. This construction then doesn’t reflect domination over Indonesian Identity of both blogs members, however, the Korean Identity has been part of the bloggers identity. Therefore, bloggers of both blogs have multiple identities which will not stop processing. Besides that, the results of the research also show that Kpop in the context of both blogs is not separable from the context of cultural production and consumption by Kpop fans in both blogs communities.