Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[ABSTRAK
Di Indonesia perkembangan kajian dan praktek ilmu ekonomi Islam juga berkembang pesat. Kajian-kajiannya sudah banyak diselenggarakan di berbagai Universitas negeri maupun swasta. Sementara itu pada prakteknya, ekonomi Islam telah berkembang dalam bentuk perbankan syariah dan lembaga-lembaga keuangan ekonomi Islam nonbank. Perbedaan paling utama antara sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional terletak pada konsep riba. Untuk mengikuti pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia, maka perlu diikuti dengan kajian atau pengamatan tentang Akad Perbankan Syariah ditinjau dari segi Keabsahan Akadnya yang dibuat oleh notaris pada Bank Syariah ditinjau dari segi perikatan Islam dan Perikatan Perdata. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat evaluatif terhadap Contoh Akta atau akad Perbankan Syariah (lampiran) serta data primer dan Sekunder, disebabkan karena pentingnya keabsahan suatu akta yang di pergunakan dalam berbagai transaksi syariah sebagai dasar dalam melakukan perbuatan hukum. Hasil pengamatan dan evaluasi terhadap akad perbankan syariah dalam contoh Akad Mudhabah yang dibahas, ternyata masih kurang sempurna dari ketentuan perikatan Islam khususnya, dan Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat Akta atau Akad Perbankan Syariah juga belum sepenuhnya mengerti ketentuan- ketentuan dalam perikatan Islam sebagaimana yang disyaratkan dalam pembuatan akad perbankan Syariah, karena itu masih diperlukan pemahaman yang lebih mendalam bagi notaris yang akan pembuat Akad-akad Perbankan Sayariah.

---

ABSTRACT
In Indonesia, the development of the study and practice of Islamic economics is also growing rapidly. His studies have been many held in various public and private university. Meanwhile, in practice, Islamic economics has evolved in the form of Islamic banking and financial institutions, non-bank Islamic economics. The main difference between the system of Islamic banking and conventional banking lies in the concept of usury. To follow the rapid development of Islamic banking in Indonesia, it is necessary to follow the study or observations about Islamic Banking Agreement in terms of validity akadnya made by the notary on Islamic Bank engagement in terms of Islam and Civil Engagement. This research was conducted by using the method of normative evaluative research on the deed or contract Examples of Islamic Banking (attachment) as well as primary data and secondary, due to the importance of the validity of a deed that is in use in a variety of Islamic transactions as a basis for legal action. The observation and evaluation of the agreement of Islamic banking in the example discussed Mudhabah Agreement, it is still less perfect than the terms of the engagement of Islam in particular, and as the authorized official Notary Deed or Akad Islamic Banking is also not yet fully understand the provisions of the Islamic engagement as required in the manufacture of Islamic banking contract, because it still needed a deeper understanding for the notary who will akad-contract maker Sayariah Banking.;In Indonesia, the development of the study and practice of Islamic economics is also growing rapidly. His studies have been many held in various public and private university. Meanwhile, in practice, Islamic economics has evolved in the form of Islamic banking and financial institutions, non-bank Islamic economics. The main difference between the system of Islamic banking and conventional banking lies in the concept of usury. To follow the rapid development of Islamic banking in Indonesia, it is necessary to follow the study or observations about Islamic Banking Agreement in terms of validity akadnya made by the notary on Islamic Bank engagement in terms of Islam and Civil Engagement. This research was conducted by using the method of normative evaluative research on the deed or contract Examples of Islamic Banking (attachment) as well as primary data and secondary, due to the importance of the validity of a deed that is in use in a variety of Islamic transactions as a basis for legal action. The observation and evaluation of the agreement of Islamic banking in the example discussed Mudhabah Agreement, it is still less perfect than the terms of the engagement of Islam in particular, and as the authorized official Notary Deed or Akad Islamic Banking is also not yet fully understand the provisions of the Islamic engagement as required in the manufacture of Islamic banking contract, because it still needed a deeper understanding for the notary who will akad-contract maker Sayariah Banking., In Indonesia, the development of the study and practice of Islamic economics is also growing rapidly. His studies have been many held in various public and private university. Meanwhile, in practice, Islamic economics has evolved in the form of Islamic banking and financial institutions, non-bank Islamic economics. The main difference between the system of Islamic banking and conventional banking lies in the concept of usury. To follow the rapid development of Islamic banking in Indonesia, it is necessary to follow the study or observations about Islamic Banking Agreement in terms of validity akadnya made by the notary on Islamic Bank engagement in terms of Islam and Civil Engagement. This research was conducted by using the method of normative evaluative research on the deed or contract Examples of Islamic Banking (attachment) as well as primary data and secondary, due to the importance of the validity of a deed that is in use in a variety of Islamic transactions as a basis for legal action. The observation and evaluation of the agreement of Islamic banking in the example discussed Mudhabah Agreement, it is still less perfect than the terms of the engagement of Islam in particular, and as the authorized official Notary Deed or Akad Islamic Banking is also not yet fully understand the provisions of the Islamic engagement as required in the manufacture of Islamic banking contract, because it still needed a deeper understanding for the notary who will akad-contract maker Sayariah Banking.]

Abstrak :
ABSTRAK
Telah dilakukan isolasi dan pemurnian antibodi anti-AFP manusia dari serum kelinci yang diinduksi dengan cairan amnion manusia. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan antibody anti-AFP murni dari cairan amnion manusia yang dipergunakan untuk keperluan reaksi imun silang. Alfa-fetoprotein manusia diisolasi dan dimurnikan dari 100ml cairan amnion manusia dengan menggunakan kolom Cibacron-blue (F3GA). Setiap kali pemurnian dengan kolom Cibacron-blue dielusi dengan dua macam dapar yaitu dapar A dan dapar B. Protein AFP yang telah diisolasi dideteksi dengan cara elektroforesis (SDS-PAGE) untuk mengetahui barat molekul protein AFP tersebut. Alfa-fetoprotein yang telah diisolasi dikumpulkan untuk diliofilisasi, dan selanjutnya digunakan sebagai kontrol positif pada uji ELISA. AFP hasil liofilisasi untuk imunisasi kelinci. Amnion hasil liofilisasi adalah 1530,4 mg. Imunisasi kelinci dilakukan sebanyak 5 kali dengan selang waktu penyuntikan 10 hari. Penyuntikan dilakukan secara subkutan, dosis tiap kali penyuntikan adalah 1 mg amnion/ml yang dibagi menjadi 5 lokasi penyuntikan. Imunisasi pertama menggunakan ajuvan lengkap Freund. Serum kelinci hasil imunisasi dideteksi dengan uji ELISA untuk mengetahui keberhasilan imunisasi. Serum kelinci tersebut dimurnikan dengan kolom imunoafinitas CNBr yang dibebani AFP manusia. Fraksi tertinggi eluat kolom imunoafinitas dikumpulkan dan dipakai untuk uji ELISA pada penentuan titer antibody. Uji ELISA tersebut menggunakan serum laki-laki normal sebagai kontrol negative. Titer antibody anti-AFP manusia sebelum dimurnikan adalah 1024000 dan titer antibody anti-AFP manusia yang telah dimurnikan adalah 8000. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa antibody anti-AFP manusia cukup murni dan dapat digunakan untuk uji reaksi silang.

Abstrak :
Untuk mengatasi masalah permodalan, banyak perusahaan pelayaran yang menghipotikkan kapalnya guna memperoleh dana secepatnya. Pendaftaran kapal bertujuan untuk mendapatkan jaminan hipotik atas kapal dan tanda kebangsaan kapal. Konsekuensi dari pendaftaran kapal berbendera Indonesia berakibat pada status hukum kapal laut, yang semula sebagai benda bergerak, berubah menjadi status hukum benda tidak bergerak, atau sebagai benda bergerak terdaftar (registered movable property) agar dapat menjadi jaminan hipotik. Proses terjadinya pembebanan hipotik kapal melalui 3 tahap:1) Dalam tahap ini perjanjian masih bersifat konsensual dan obligatoir. Sedangkan janji hipotik yang dicantumkannya di dalamnya bersifat accessoir terhadap perjanjian kreditnya 2) Pada tahap 2 berupa pemberian hipotik bersama-sama dengan tahap 3)yaitu, pendaftaran yang merupakan perjanjian kebendaan (zakelijk overeenkomst). Dalam hal debitur cidera janji, beberapa upaya yang dapat ditempuh, untuk mengambil pelunasan kembali adalah: a)Menggugatnya secara perdata (HIR Pasal 118)b) Mengajukan permohonan eksekusi menurut ketentuan pasal 224 HIR (258 Rbg) c)Menyerahkan pada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) d) Melakukan penjualan lelang berdasarkan ketentuan Pasal 1178 ayat 2 KUHPerdata e)Melakukan penjualan dibawah tangan(berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU Rumah Susun).Dasar untuk eksekusi hipotik kapal laut diatur dalam pasal 195 sampai 200 HIR, Pasal 224 HIR dan RV Pasal 440 serta RV Pasal 559 sampai 579 digolongkan sebagai eksekusi grosse akte hipotik dan merupakan parate eksekusi. Karena mempunyai kekuatan eksekutorial. Dengan sendirinya telah melekat nilai eksekutorial pembayaran uang (eksekutorial verkoop). Apabila terjadi pelunasan dalam hal pembayaran hutang atas jaminan kapal, maka dilakukan pencoretan (Roya) hipotik atas kapal tersebut. Dengan maksud, sebagai bukti bahwa pembayaran hutang atas kapal sebagai jaminan pada Bank (kreditur) telah lunas. Dan untuk menghindari tuntutan pihak lain apabila terjadi sengketa. Sedangkan, pada pencoretan pendaftaran kapal tidak berarti bahwa, semua hal yang bersangkutan dengan kapal tersebut, di hapus atau dicoret dari register umum kapal. ......To overcome the problem of capital, many liners which it the ship of utilizing to obtain fund as soon as him. Ship registration aim to get mortgage guarantee on Ship and national sign of ship. Consequence of registration Indonesian’s flag to cause on status punish boat, what initialy as movable goods, turning into status punish unmovable goods, or as movable goods enlist ( property movable registered) so that become mortgage guarantee. Process the happening of encumbering on ship mortgage through 3 tahap:1) In this phase The agreement still have the character of konsensual and obligatoir. While mortgage promise which the was mentioning it have the character of accessoir to agreement of his credit 2) The phase 2 in the form giving of mortgage together with phase 3)The registration is agreement of materialism(overeenkomst zakelijk). In the case of default debitor, some efforts able to be gone through, to take redemption return is: him of by perdata ( HIR Section 118)b) Applying to execute according to rule of section 224 HIR ( 258 Rbg) to put in Committee Business Receivable State ( PUPN) d) to Conduct sale of auction pursuant to rule of Section 1178 article 2 KUHPERDATA it sale under it rule Section 17 UU House of Susun). Basic to execute boat mortgage arranged in section 195 until 200 HIR, Section 224 HIR and RV Section 440 and RV Section 559 until 579 classified as executing mortgage akte grosse is parate execute. Because having strength of eksekutorial. By itself have sticked value eksekutorial payment of money ( verkoop eksekutorial). In the event of redemption in the case of payment of debt to ship guarantee, hence conducted by write-off ( Mortgage Roya) of ship. For the purpose, as evidence that payment of debt to ship as guarantee at Bank ( kreditur) have keel. And to avoid other party demand in the event of dispute. While, at write-off of ship registration did not mean that, pertinent everything that, in vanishing or scored out from common register of ship.