Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Producer gas sebagai hasH dari proses konversi biomassa secara termokim.ia mengandung unsur pengotor yaitu tar, partikulat dan uap yang mengandung air dan asam yang tidak diinginkan dalam pengaplikasiannya ke internal combustion engine. Siklon dan gas filter digunakan sehagai sebuah gas cleaning system yang ditempatkan setelah reaktor gasifier yang bertujuan untuk mengurangi kandungan unsur pengotor tersebut. Siklon yang digunakan diambil dari percobaan sebelumnya dan gas filter didesain berdasarkan flowrate volumetris maksimum dan kecepatan penyaringan untuk fly ash handling dengan pembersihan manual. Untuk mendapatkan data campuran tar diperlukan sebuah tabung dari kaca untuk mengkondensasikan producer gas. Posisi pengambilan sampel adalah setelah reaktor gasifier, sele)ah siklon dan setelah gas filter. Pengujian dilakukan dengan mengguna.kan bahan bakar 50%EFB+50% tempurung kelapa sawit dengan bukaan katup 40° yang menunjukkan kinerja optimum dalam hal perbandingan jumlah campuran tar terhadap nilai kalor dari producer gas. Penggunaan siklon mampu menurunkan campuran tar producer gas sebesar 13,19%, dan penambahan gas filter menyebabkan campuran tar berkurang sebesar 14,83%. Untuk mengetahui ukuran dan banyaknya partikulat yang terkandung dalam producer gas dilakukan sampling dengan menggunakan kurtas filter pada keluaran gasifier, siklon dan gas filter. Ukunm partikulat berkisar antara 0,2- 1,8 ~m dengan ukuran rata- rata 0,86 fliD. Konsentrasi partikulat tidak dapat diketahui karena adanya unsur kelembaban yang tertangkap di kertas filter sehingga data yang didapat tidak representatif untuk diolah.

---

Producer gas as a result of biomass thermochemical process contains contaminants such as tar, particulate and acids vapor which are inhibited in internal combustion engine application. Cyclone and gas filter are used as a gas cleaning system placed downstream of the reactor in order to reduce the contaminants. Cyclone is taken from previous experiment. Gas filter is designed based from the producer gas maximum volumetric flow rate and filtration velocity for fly ash handling Glass tube used as a gas trap to condensate the producer gas in order to obtain tar mLtlure. Sampling points are downstream gasifier, after cyclone and gas filter. Experiments conducted with 50"/oEFB + 50"/G palm shell feed and primary air flow rate of 413,73 lpm ( 40° valve opening) that sho}i!S optimum pe1farmance in tar mixture level versus calorific value of the producer gas. Cyclone usage reduced tar mixture level up to 13,19% and adding the gas filter reduced it forther up to I 4,83%,. Filter paper is used to obtain particle dimension and mass loading. Particle dimension ranges from 0,2 - 1,8 J.tm with the average of 0,86 lim . This method could not obtain particle mass loading data due to moisture captured by the paper."

"Alternatif peningkatan kinerja jaringan jalan kota sangat diperlukan untuk memberikan pilihan dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat per-kotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pemilihan konsep jaringan jalan yang terbaik berdasarkan tingkat pelayanan, seperti waktu tempuh, kecepatan, perbandingan volume lalu lintas dan kapasitas (v/c) serta penurunan biaya kemacetan.Penggunaan Aplikasi Tranplan memproses data matrik Asal-Tujuan menjadikan model pembebanan jaringan jalan dan memberi nilai untuk kinerja jaringan jalan. Dalam proses ini dilakukan kalibrasi terhadap model yang dibuat sampai model dapat digunakan dengan penyimpangan besar terhadap data. Sedangkan Aplikasi Transyt memproses data pembebanan atau persimpangan dan memberi nilai biaya kemacetan jaringan jalan.Data dan Analisis pada studi kasus jaringan jalan Kota Depok dengan membuat skenario untuk tahun 2003 dan 2005, yaitu pertama pelebaran ruas jalan dengan v/c ratio > 0,8 untuk jalan utama dan v/c ratio >0,5 untuk jalan lokal, kedua penambahan ruas jalan baru, dan ketiga merupakan kombinasi pertama dan kedua. Setiap skenario dihitung biaya konstruksi dan biaya kemacetan tahun 2005. Dari analisis dan evaluasi bahwa skenario tahun 2003 do something-3 menjadi pilihan untuk tahun 2003, tahun 2005 do something-3 menjadi pilihan pada tahun 2005 dengan penurunan prosentase jalan utama yang mempunyai nilai v/c >0,8 sebesar 38.3 %, jalan lokal yang mempunyai nilai v/c >0,5 sebesar 32.5. Sedangkan biaya untuk konstruksi dibutuhkan sebesar Rp 41572 juta, dan penurunan nilai kemacetan sebesar $ 5360/jam."

"Tulisan ini menganalisa tentang perluasan kompetensi Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan mengadili tindakan faktual. Dalam kaitannya dengan perluasan kompetensi, maka disusun suatu mekanisme dalam mengoptimalkan adanya perluasan kompetensi Pengadilan Pajak. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka terdapat perluasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa, salah satunya ialah menangani sengketa tindakan faktual. Pada Pasal 9A UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya menyatakan bahwa lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dalam undangundang. Pengkhususan yang dimaksud berupa deferensiasi atau spesialisasi bidang hukum yang akan ditangani oleh suatu pengadilan. Hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 26/PUU-XXI/2023, dimana kedudukan Pengadilan Pajak telah sepenuhnya menjadi bagian pengadilan khusus dalam lingkup badan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung. Oleh sebab itu Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa tindakan faktual yang timbul dalam bidang perpajakan merupakan kompetensi Pengadilan Pajak sesuai dengan spesialiasi pengadilan. Praktiknya, Pengadilan Pajak belum dapat mengadili tindakan faktual, karena belum ada peraturan yang mengatur perluasan seperti pada Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Skema penyelesaian sengketa tindakan faktual di Pengadilan Pajak tepat diajukan melalui mekanisme gugatan dengan melihat karakteristiknya yang menilai prosedur administrasi perpajakan. Selain itu diperlukan perluasan subjek sengketa yang meliputi warga masyarakat. Perluasan kewenangan Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan mengadili tindakan faktual menguntungkan dunia usaha karena pengusaha mendapat kepastian hukum melalui penyelesaian sengketa yang cepat serta pertimbangan teknis.

---

This research analyzes the urgency of expanding the jurisdiction of the Tax Court, especially in examining and adjudicating factual actions. In relation to the expansion of the jurisdiction a mechanism was recognized in optimizing the expansion of the jurisdiction of the Tax Court. This research was conducted by using doctrinal law research methods. After the promulgation of Law Number 30/2014 concerning Government Administration, there has been an expansion of the competence of the State Administrative Court in resolving disputes, one of which is handling factual action disputes. Article 9A of Law Number 9/2004 concerning Amendments to the Law on the State Administrative Court and its explanation states that the environment of the State Administrative Court can be recognized a special court regulated in law. The specialization is intend to differentiation or specialization in the field of law to be handled by a court. This is conforming the Constitutional Court Decision 26/PUU-XXI/2023, where the position of the Tax Court has fully become part of a special court within the extent of the State Administrative Court below the Supreme Court. Therefore, the Supreme Court issued SEMA 1/2022 stating that factual actions arising in the extent of taxation are the competence of the Tax Court in accordance with the court's specialization. Practically, the Tax Court has not been able to adjudicate factual actions, because there are no regulations governing expansion as in Article 87 of the Government Administration Law. The dispute resolution scheme for factual actions in the Tax Court is appropriately submitted through the lawsuit mechanism by looking at its characteristics that assess tax administration procedures. In addition, it is necessary to expand the subject of disputes to include taxpayer. The expansion of the authority of the Tax Court in examining and adjudicating factual actions benefits the business sector because entrepreneurs get legal certainty through secured dispute resolution and technical considerations."