Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Good government governance (GGG) yang menekankan aspek pengelolaan organisasi dan pengawasan merupakan suatu tuntutan reformasi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Terutama dilakukan pada pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Maka Pemerintah Pusat mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara yang berpengaruh terhadap seluruh sistem pengelolaan keuangan daerah, serta mengamanatkan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban keuangan negara, laporan keuangan hares disajikan oleh pemerintah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pun baru ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2005 oleh Pemerintah Pusat dan harus dilaksanakan oleh seluruh instansi di pemerintahan mulai tahun anggaran 2006. Pemerintah Kota Bekasi sebagai daerah otonomi juga harus menekankan laporan keuangan sesuai SAP dalam mewujudkan GGG maka dibutuhkan komitmen dari board governance Pemerintah Kota Bekasi yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dan Walikota Bekasi serta perangkat daerahnya dalam melaksanakan SAP.Perangkat governance, dari pemerintah daerah sebagai sistem terdiri atas (1) struktur governance (governance structure), (2) mekanisme governance (governance mechanisms), dan (3) prinsip-prinsip governance (governance principles). Ketiga perangkat ini akan berjalan sebagai suatu kesatuan dalam bentuk sistem governance (governance system) yang berinteraksi dengan lingkungan internal dan eksternal pemerintah daerah di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas perangkat governance ini akan dinilai dengan seberapa jauh sistem dimaksud mampu menghasiikan governance outcomes yang diharapkan, yaitu meningkatnya kinerja pemerintah daerah."