Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menggambarkan bagaimana pengetahuan sikap, dan perilaku pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta menerapkan protokol kesehatan, terlebih Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta merupakan garda terdepan dan menjaga untuk penyakit tidak masuk ke suatu wilayah atau negara, dan pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta merupakan salah satu kelompok yang beresiko. Penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan masalah - masalah kesehatan yang terjadi dimasyarakat atau komunitas tertentu (Sugiyono, 2017). Penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 diukur berdasarkan beberapa variabel pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta dengan cara pengumpulan data dilakukan dalam satu waktu. Penelitian bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan penerapan protokol kesehatan COVID-19 oleh pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta. Berdasarkan hasil univariat didapatkan dengan hasil Perilaku pegawai dalam penerapan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 memiliki hasil sebagai berikut, perilaku penerapan protokol kesehatan baik (56.2%) dan perilaku penerapan protokol kesehatan kurang baik (43.8%), pengetahuan pegawai dalam penerapan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 memiliki hasil sebagai berikut, pengetahuan penerapan protokol kesehatan tinggi (84.3%) dan pengetahuan penerapan protokol kesehatan rendah (15.7%). Dalam sikap pegawai mengenai penerapan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 memiliki hasil sebagai berikut, dan sikap mengenai penerapan protokol kesehatan positif (52.9%) dan sikap mengenai penerapan protokol kesehatan negatif (47.1%). Hasil penelitian menyarankan untuk Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai terlkait dengan manfaat apabila kita menerapakan protokol kesehatan agar terhindar dari penyakit COVID-19.

---

This study describes how the knowledge, attitudes, and behavior of the Soekarno Hatta Class I Port Health Office employees apply health protocols, especially the Soekarno Hatta Class I Port Health Office is the front guard and guard against diseases that do not enter a region or country, and Class I Port Health Office employees I Soekarno Hatta is one of the groups at risk. This research is a type of quantitative descriptive research that aims to describe or describe health problems that occur in a particular community or community (Sugiyono, 2017). The application of the health protocol to prevent the transmission of COVID-19 was measured based on several variables of the Soekarno Hatta Class I Port Health Office employees by collecting data at one time. This study aims to describe or describe the implementation of the COVID-19 health protocol by employees of the Soekarno Hatta Class I Port Health Office. Based on univariate results obtained with the results of employee behavior in implementing health protocols to prevent COVID-19 having the following results, behavior in implementing health protocols is good (56.2%) and behavior in implementing health protocols is not good (43.8%), employee knowledge in implementing health protocols for preventing COVID-19 has the following results, knowledge of applying health protocols is high (84.3%) and knowledge of implementing health protocols is less low (15.7%). In the attitude of employees regarding the application of health protocols to prevent COVID-19, the results were as follows, and attitudes regarding the implementation of health protocols were positive (52.9%) and attitudes regarding the implementation of health protocols were negative (47.1%). The results of the study suggest to carry out socialization to all employees related to the benefits if we apply health protocols to avoid COVID-19 disease."

"Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana suatu tindakan penghinaan sebagai salah satu bentuk perbuatan melawan hukum ditinjau menurut Hukum Perdata di Indonesia. Pengertian mengenai penghinaan tidak diatur secara spesifik di dalam KUHPerdata Indonesia. Di dalam KUHPerdata hanya diatur mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh dalam mengajukan gugatan perdata atas tindakan penghinaan yang tercantum pada Pasal 1372-1380 KUHPerdata. Korban dari tindakan penghinaan mempunyai hak untuk mengajukan gugatan untuk meminta ganti kerugian ke pengadilan atas kerugian yang diderita akibat dari tindakan penghinaan. Dalam hal pertanggungjawaban perdata, korban dari tindakan penghinaan dapat mengajukan ganti kerugian baik secara materiil maupun immateriil, serta meminta pemulihan nama baik sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam hal pertimbangan hakim di Indonesia dalam memutus gugatan perdata mengenai tindakan penghinaan masih terdapat perbedaan pendapat. Ada sebagian hakim yang mensyaratkan harus adanya putusan pidana terlebih dahulu agar dapat dibuktikan bahwa memang terjadi tindakan penghinaan. Namun, ada sebagian hakim yang berpendapat bahwa tidak harus menunggu adanya putusan pidana untuk dapat mengabulkan gugatan. Dalam hal ini dianalisis lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 511/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr atas gugatan perbuatan melawan hukum tindakan penghinaan.

---

This article analyzes how an act of defamation as a form of unlawful act is reviewed according to Civil Law in Indonesia. The definition of defamation is not specifically regulated in the Indonesian Civil Code. The Civil Code only regulates the legal remedies that can be taken in filing a civil lawsuit for an act of defamation as stated in Articles 1372 - 1380 of the Civil Code. The victim of an act of defamation has the right to file a lawsuit to seek compensation to the court for the losses suffered as a result of the act of defamation. In terms of civil liability, the victim of an act of defamation can file for compensation both materially and immaterially, and request restoration of good name according to the provisions stipulated in Article 1365 of the Civil Code. In terms of the considerations of judges in Indonesia in deciding civil lawsuits regarding acts of defamation, there are still differences of opinion. There are some judges who require that there must be a criminal decision first so that it can be proven that an act of defamation has indeed occurred. However, there are some judges who are of the opinion that it is not necessary to wait for a criminal decision to be able to grant a lawsuit. In this case, further analysis is carried out regarding the judge's considerations in deciding Case Number 511/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr regarding the lawsuit for unlawful acts of defamation. "