Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tawarruq yang muncul dalam Fatwa DSN-MUI No. 82/DSNMUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah.Tawarruq merupakan model jual beli yang belum diatur dalam nash, sehinggaterbuka pintu ijtihad. Tawarruq merupakan akad kontroversial yang diaplikasikandalam praktik keuangan syariah modern. Di abad modern, muncul dua jenistawarruq, yaitu organised tawarruq atau tawarruq munazhzham dan classicaltawarruq atau tawarruq ghairu munazhzham. Permasalahan yang dikaji dalampenelitian ini adalah bagaimana kedudukan tawarruq dalam hukum Islam,bagaimana analisis ketentuan fikih untuk tawarruq, fatwa DSN-MUI danperaturan Bank Indonesia dengan pendekatan maqashid syariah, dan bagaimanatawarruq muncul dalam fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yangmenggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Studi inimenemukan bahwa tawarruq merupakan produk ijtihad yang terbuka kepadaperbedaan pendapat. Tawarruq muncul dalam fatwa DSN-MUI dan peraturanBank Indonesia, namun tidak diatur ketentuan hukumnya. Dengan pendekatanteori maqashid syariah, terbukti bahwa tawarruq tidak memenuhi aspekkemaslahatan yang merupakan tujuan syariat.

---

ABSTRACTThis thesis examines tawarruq which appears in fatwa of National Board ofSharia (DSN) the Council of Indonesian Ulama (MUI) No. 82/DSNMUI/VIII/2011 on Sharia Commodity Trading. Tawarruq is an innovationtransaction on sale which has not been regulated by nash, so it is available to dosome individual interpretation or ijtihad. Tawarruq is a controversial product usedin contemporary Islamic finance practice. In the modern era, there are two typesof tawarruq, organised tawarruq or tawarruq munazhzham dan classical tawarruqatau tawarruq ghairu munazhzham. The research questions in this thesis are howdid Islamic law regulate tawarruq, how to analyse tawarruq on Islamic law, DSNMUI’sfatwa and Bank Indonesia’s regulation with maqashid syariah approach,dan how can tawarruq appear in DSN-MUI’s fatwa and Bank Indonesia’sregulation. The research uses normative legal research which uses secondaryresources analysed by qualitative method. The study found that tawarruq is ijtihadproduct which is open end to different arguments. Tawarruq appears in DSNMUI’sfatwa and Bank Indonesia’s regulation without any regulation about it.Used maqashid syariah approach, it was proved that tawarruq doesn’t complywith maslahah which is the aim of sharia."

"Kesalahan umum penetapan harga adalah biaya semata-mata didasarkan pada pembuatan komponen produk, tanpa mempertimbangkan biaya layanan purna jual. Hal ini menyebabkan perusahaan kehilangan kemampuan untuk menyediakan layanan jangka panjang, karena biaya dukungan produk dan biaya akhir hidup produk tidak diperhitungkan dalam harga produk. Metode Life-Cycle Costing (LCC) dan metode Target Pricing adalah solusi bagi perusahaan dalam keputusan penetapan harga, karena dapat menetapkan harga berdasarkan keinginan calon pelanggan yang bersedia membayar, serta laba yang ditargetkan dapat dicapai dan menjamin biaya yang dikeluarkan sepanjang masa hidup produk dapat dicakup.Tesis ini adalah penelitian studi kasus untuk menganalisis keuntungan produk Software as a Service milik PT. XYZ dan memberikan langkah-langkah untuk meningkatkan keuntungan dengan menggunakan metode Life-Cycle Costing (LCC) dan metode Target Pricing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keuntungan dari harga saat ini dan menentukan langkah-langkah untuk mencapai tingkat keuntungan yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan seluruh biaya yang dikeluarkan sepanjang umur produk. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan bahwa penetapan harga saat ini tidak dapat mencapai target laba yang ditetapkan oleh PT. XYZ dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai tingkat keuntungan yang lebih tinggi adalah melalui efisiensi biaya tenaga kerja, biaya konfigurasi produk, biaya pelatihan, dan melakukan perbaikan berkelanjutan atas kualitas produk, agar pelanggan dapat menerima produk dengan mudah sehingga dapat mengurangi biaya pemasaran.......The common mistake of pricing is the cost solely based on the making component of the products, without considering the after sales service costs. It causes the company loosing its capability to provide long term service, due to product supporting cost and product end life cost is not taking into consideration. The Life-Cycle Costing (LCC) method and Target price method are the solutions for company in pricing decision, because its can setting price based on the potential customers are willing to pay, as well as the targeted profit is achieveable and guarantee the costs incured along the whole product life span can be covered.This thesis is a case study reserch for analyzing the profitabilty of PT. XYZ's Software as a Service Products and providing the steps to improve the profitability by using the Life-Cycle Costing (LCC) and Target Pricing methods. The objectives of this research are to find out the profitability of the current pricing and defining the steps to achieve higher profitability considering the costs incured along the life span of the products. The conclusion of this research explains the current pricing is unable to achieve the profit target set by PT. XYZ and provides steps to achieve higher profitability through efficiency in labouring cost, product configuration cost, training costs and make continuous improvements to the quality of products, so that customers can receive products easily so as to reduce marketing costs."

"Pemanasan global sebagai pemicu perubahan iklim telah menyebabkan peningkatan muka air laut dan gelombang arus laut ekstrim yang pada gilirannya memperluas genangan di dataran rendah pantai termasuk kota-kota pantai seperti Jakarta. Bagaimana potensi genangan di Jakarta tahun 2030, 2050, 2080, 2100 yang didasarkan pada 3 kondisi pasang air laut HWL, HHWL, HHWL tahunan yang diungkapkan dengan menggunakan lest square method untuk mendapatkan ketinggian pasang dikombinasikan dengan metode iterasi dalam pemetaan.Hasil penelitian menunjukan potensi genangan tertinggi 0-30 cm pada tahun 2030, 2050, dan lebih dari 100 cm tahun 2080, 2100. Sedangkan pada tahun 2015 potensi genangan dikaitkan dengan penggunaan tanah makan umumnya berada di penggunaan tanah permukiman.

---

Global warming, as the cause of climate change, has increased the sea surface level and extreme sea wave that eventually expand the flood area in low and shore, including water front cities like Jakarta. To identify flood potency in 2030, 2050, 2080, 2100 which are based on 3 conditions of HWL, HHWL, and annual HHWL tidewater, lest square method is used to obtain tide's height combined with method of iteration in mapping.

Results, showed that the highest flood potency 0-30 cm in 2030, 2050, and up to 100 cm in 2080, 2100. While in 2015, flood potency is correlated with landuse that commonly located on settlement landuse."

"Skripsi ini membahas mengenai pengadilan yang tepat untuk menguji peraturan kebijakan. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif yang dilakukan dengan studi pustaka digunakan untuk mencari kejernihan mengenai peraturan kebijakan dan selanjutnya menentukan lembaga pengadilan mana yang tepat untuk melakukan pengujian. Pemerintah sebagai badan hukum publik memiliki 2 (dua) fungsi, yakni sebagai eksekutif dan administrator. Fungsi eksekutif dijalankan berdasarkan kewenangan atribusi dan delegasi. Sedangkan, fungsi administratif dijalankan berdasarkan kewenangan diskresi. Peraturan kebijakan merupakan salah satu tindakan hukum pemerintah sebagai administrator. Berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat, peraturan kebijakan hanya berlaku kepada bawahan dari pejabat yang mengeluarkan. Di Indonesia, peraturan kebijakan telah diuji melalui 3 (tiga) jenis peradilan, yakni Mahkamah Agung, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Negeri. Ketiga peradilan tersebut pun menyatakan peraturan kebijakan sebagai kompetensi absolut didasarkan bentuk, norma hukum, dan pejabat yang mengeluarkan. Berdasarkan teori perundang-undangan, pengujian peraturan kebijakan yang memiliki norma hukum umum - abstrak serta tidak diundangkan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Maka, seyogyanya, peraturan kebijakan tidak disamakan dengan peraturan perundang-undangan serta keputusan tata usaha negara.......This thesis discusses the appropriate court to test policy rules. The research uses the juridical-normative method which was carried out by means of a literature study used to seek clarity on policy rules and then to determine which court institution was appropriate to conduct the test. The government as a public legal entity has 2 (two) functions, namely as executive and administrator. Executive functions are exercised under the authority of attribution and delegation. Meanwhile, administrative functions are carried out based on discretionary authority. policy rules are one of the government's legal actions as administrators. Unlike regulations that apply to the public, policy rules only apply to subordinates of the issuing official. In Indonesia, policy rules have been reviewed through 3 (three) types of courts, namely the Supreme Court, the State Administrative Court, and the District Court. All said courts state that policy rules are absolute competencies based on forms, legal norms, and issuing officials. Based on the theory of ‘perundang-undangan’, policy rules that have general-abstract legal norms and are not promulgated are the authority of the District Court. Therefore, policy regulations should not be equated with ‘peraturan perundang-undangan’ and the government decision to administration."