Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang kinerja DPRD Kota Depok periode 2009 2012 dalam pelaksanakan fungsi legislasi Lebih khusus penelitian ini menjelaskan faktor faktor apa saja yang menghambat kinerja DPRD tersebut Untuk membahasnya penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan instrumen wawancara mendalam dan studi dokumen untuk pengumpulan data Temuan dari penelitian ini adalah kinerja DPRD Kota Depok periode 2009 2014 dalam pelaksanaan fungsi legislasi masih rendah Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan hak inisiatif DPRD secara kuantitas dalam membuat inisiatif Raperda masih sangat kurang Secara kualitas pun Perda hasil inisiatif DPRD Kota Depok yaitu Perda No 8 Tahun 2010 pun masih belum efektif Masih rendahnya kinerja DPRD disebabkan oleh empat faktor yang mempengaruhinya diantaranya peraturan undang undang dan tata tertib DPRD hubungan antara DPRD dengan eksekutif daya dukung sarana dan prasarana DPRD dan kemampuan serta pola pikir anggota DPRD Kota Depok.

---

This research describes the performance of DPRD Kota Depok period 2009 2012 in the implementation of legislative function More specifically this research describes the factors that disturb the performance of DPRD Kota Depok The method used in this research is qualitative with in depth interview and document study as instruments to collect the data This research founds that the performance of DPRD Kota Depok in the implementation of legislative function is still low It can be seen from the quantity of the right initiative in DPRD for making the initiative draft is still lacking In quality the result of regulation initiative of DPRD Kota Depok by law number eight of 2010 is still not effective The low performance of parliament due to four factors that influence them regulatory laws and rules of Parliament the relationship between parliament and executive infrastructure carrying capacity of parliament and the ability and mindset legislators of DPRD Kota Depok."

"Manajemen ASN yang berbasis merit ternyata memperoleh tantangan dalam pelaksanaannya, termasuk adanya masalah intervensi politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem merit dalam manajemen ASN dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual sistem merit, melalui pendekatan post-positivism dan metode kualitatif dalam kasus manajemen ASN di Setjen DPR RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi sistem merit dalam manajemen ASN di Setjen DPR RI sebagian besar telah menerapkan prinsip-prinsip merit sehingga mampu menghadapi tantangan seperti meminimalisir intervensi politik dalam pengadaan, promosi, dan mutasi pegawai; (2) terdapat faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat implementasi sistem merit yang dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni faktor administrasi mencakup aturan atau regulasi dalam penyelenggaraan manajemen ASN berbasis merit, faktor budaya dan politik yang mencakup komitmen pimpinan dan dukungan dari pegawai ASN itu sendiri, dan faktor teknis yang meliputi sistem penilaian kinerja dan SDM pengelola kepegawaian yang harus paham akan prinsip-prinsip sistem merit. Oleh karena itu, disarankan untuk segera menyelesaikan pembaharuan dalam sistem manajemen talenta (SIMATA) Setjen DPR RI, perbaikan sistem penilaian kinerja yang objektif, dan upaya memberikan pemahaman terkait sistem merit kepada seluruh pegawai ASN.

---

Merit-based ASN management apparently faces challenges in its implementation, including the problem of political intervention. This research aims to analyze the implementation of the merit system in ASN management and what factors influence this implementation. This research uses a merit system conceptual framework, through a post-positivism approach and qualitative methods in the case of ASN management at the Secretariat General of the House of Representatives. The research results show that (1) the implementation of the merit system in ASN management at the Secretariat General of the House of Representatives has largely implemented merit principles so that it is able to face challenges such as minimizing political intervention in the procurement, promotion and transfer of employees; (2) there are factors that support or hinder the implementation of the merit system which are grouped into three categories, namely administrative factors including rules or regulations in implementing merit-based ASN management, cultural and political factors which include leadership commitment and support from ASN employees themselves, and technical factors which include the performance appraisal system and human resources management who must understand the principles of the merit system. Therefore, to increase the effective implementation of the merit system, it is recommended to immediately complete updates to the talent management system, improve the objective performance assessment system, and provide the understanding regarding the merit system to all ASN employees."