Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perhitungan titik kritis secara langsung untuk campuran komponen jamak menurut metode Heidemann dan Khalil yang didasarkan pada persamaan keadaan seperti Soave-Redlich-Kwong (SRK) dan Peng-Robinson (PR) telah diaplikasikan untuk berbagai campuran fluida. Dibandingkan dengan metode empiris dan metode tak langsung, metode ini mempunyai kelebihan di mana titik kritis dapat diperoleh secara langsung tanpa menghitung garis titik embun dan garis titik didih seperti yang dilakukan oleh metode tak langsung yang digunakan oleh sebagian besar simulator proses komersial yang ada saat ini. Metode ini yang didasarkan pada turunan parsial kedua dan ketiga untuk energi bebas Helmholtz terhadap jumlah mol masing-masing komponen, menunjukkan hasil yang memuaskan dalam mendapatkan titik kritis campuran fluida komponen jamak. Perbandingan hasil perhitungan dengan data eksperimental untuk tiga puluh dua campuran fluida non-polar adalah dari sekitar 1.27% sampai 2.32%, campuran fluida polar dan non-polar adalah dari sekitar 0.74 % sampai 2.3%.

---

Critical points calculation for multi-component mixtures according to Heidemann and Khalil method based on Equation of State such as Soave-Redlich-Kwong (SRK) and Peng-Robinson (PR) has been implemented. In comparison to empirical and indirect methods, show that this method has many features that is critical points can directly be obtained without calculation of dew points and bubble points of the phase envelope diagram which is affected by mostly commercial process simulators. This method is based on second and third partial derivatives of the Helmholtz free energy with respect to the mole numbers show that this method has excellence results. The comparison between the calculation results and experimental data for thirty two non-polar mixtures is from about 1.27% to about 2.23% and for polar and non-polar mixture is about 0.74% to about 2.3%."

"Dalam Hukum Tanah Nasional aspek publik penguasaan tanah dapat ditemukan dalam Penjelasan Umum angka 11 UUPA, yang menyatakan bahwa Bangsa Indonesia bertindak sebagai pemilik tanah, maka lebih tepat jika Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat bertindak selaku Badan Penguasa. Hak atas tanah adalah hak yang memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk berbuat sesuatu atas tanah yang dikuasainya.Ana1isis Mengenai Sengketa Tanah Hak Guna Usaha PT. Redjo Sari Bumi Atau Perkebunan Tapos di Kabupaten Bogor,.dipandang perlu dilakukan penelitian terutama berkenaan dengan dasar penguasaan tanah Hak Guna Usaha oleh PT. Redjo Sari Bumi, kronologis penguasaan dan faktor yang menjadi dasar penguasaan tanah Perkebunan Tapos oleh masyarakat, serta penerapan Hukum Tanah Nasional terhadap sengketa tanah perkebunan PT Redjo Sari Bumi.Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris, mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik. Kemudian pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan informan, yang didasarkan pada suatu sistem atau pertanyaan yang berstruktur yaitu mempergunakan pertanyaan yang terbuka. Terakhir analisis terhadap data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya menghasilkan data berbentuk evaluatif-analisis.Hasil penelitian mengungkapkan, perolehan Hak Guna Usaha PT. Redjo Sari Bumi berdasarkan dengan ketentuan hukum berlaku, dasar penguasaan masyarakat atas tanah perkebunan karena jangka waktu Hak Guna Usaha telah berakhir dan pemegang hak tidak memelihara kesuburan serta tanda batas.Disarankan untuk menjamin kepastian hukum agar Pemerintah memberikan ketegasan tentang disetujui atau tidaknya perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha dan adanya monitoring secara teratur terhadap setiap Hak Guna Usaha yang diterbitkan, serta perlunya diberdayakan masyarakat sekitar kebun sebagai mitra usaha dengan pemegang Hak Guna Usaha."

"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan Negara telah lama dikenal di Indonesia yaitu sejak sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, selanjutnya perkembangan BUMN di Indonesia telah terjadi evolusi penguasaan, perusahaan-perusahaan milik Belanda dinasionalisasikan melalui Undang-undang No. 86 tahun 1968. Dengan adanya Nasionalisasi tersebut, maka seluruh perusahaan milik Belanda yang beroperasi diambil alih dan dikelola oleh pemerintah dengan cara ganti kerugian. Sebelum tahun 1960 perusahan di Indonesia diatur oleh beraneka ragam Peraturan Perundang-undangan antara lain LBW dan ICW, aneka ragam aturan ini menimbulkan kesulitan dalam pengelolaanya, sehingga dalam rangka reorganisasi alat-alat produksi dan distribusi yang sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dikeluarkanlah Perpu No.19 tahun 1990 yaitu seluruh perusahaan Negara diseragamkan, modal kerja seluruhnya adalah kekayaan Negara. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan PERPU No.l tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara yang dikeluarkan atas Pasal 22 UUD 1945 yang kemudian menjadi Undang-undang No. 9 tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-undang yang berhasil mengurangi jumlah BUMN dari 822 menjadi 184 buah dan mengelompokan menjadi 3 bentuk yaitu PERIAN, PERUM dan PERSERO. Selanjutnya untuk meningkatkan peranan dalam pengendalian perusahaan tersebut, pemerintah menetapkan PP No. 3 tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan. Berdasarkan PP ini, Pemerintah memiliki kewenangan yang besar dalam mengelola BUMN oleh Dua Departemen yaitu Departemen Keuangan dan Departemen Teknis, penetapan PP ini memberikan dampak negatip dalam menajemen perusahaan, oleh karena itu untuk memberdayakan kembali BUMN Pemerintah telah menetapkan PP No. 5 tahun 1990 tentang Persero, dan menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal, melalui PP ini-lah BUMN yang telah Go Publik diberi otonomi yang luas dan membebaskan BUMN dari control birokratis, pemegang saham dan manejemen dijadikan lebih profesional untuk menghasilkan barang dan jasa. Di lain fihak perkembangan ekonomi dunia semakin dinamis terutama berkaitan dengan liberalisasi dan globalisasi yang telah disepakati. Untuk menyingkapi perkembangan perdaganagn dimaksud Pemerintah telah menetapkan TAP MPR No.IVIMPR11999, TAP MPR No.VIIIMPRl2000, Tap MPRNo.XIMPRI2001 dan Tap.MPR No. VIIMPRI2002 serta Undang-undang No.25/2000 dan Undang-undang APBN. Pemerintah telah mendapat mandat untuk menetapkan kebijakan dan mengambil langkah nyata dalam focus untuk memulihkan ekonomi, dengan cara memprivatisasi BUMN. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan Privatisasi, arah dan model apa yang dilaksanakan, mengapa program privatisasi mendapat tantangan baik dari kalangan eksternal maupun internal serta bagaimana hubungan dengan pasal 33 Undang-undang dasar 1945 tentang usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian perpustakaan berupa penelahaan Undang-undang dan buku literatur serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan penulisan tesis ini. Disamping itu penelitian dilapangan dengan mewawancarai terutama pihak Kantor Kementrian Negara BUMN. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program privatisasi BUMN belumlah berjalan dengan baik, ini disebabkan masih adanya pro dan kontra baik eksternal maupun internal antar sektoral. Yang perlu digaris bawahi adalah dengan privatisasi BUMN yang dilakukan melalui bursa saham telah memberikan stimulus positif bagi pasar modal Indonesia. Oleh karena itu disarankan agar Kementrian Negara BUMN lebih giat lagi melakukan sosialisasi dan konsultasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait, sehingga proses pelaksanaan program privatisasi yang telah mempunyai kekuatan hukum ini, dapat terlaksana dan berjalan lancar serta dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat secara transparan dan segera kepada Menteri Negara BUMN untuk menetapkan Master Plan BUMN 2006 - 2010."

"Aluminum alloys, such as A6061-T6, are widely used in engineering components. However, detailed knowledge is needed to understand the way they respond to a fracture due to mechanical loading. Fractures occur in the structural component from crack propagation, and it is important to understand the mixed mode fracture behavior of crack growth. In this research, mixed mode fracture testing was conducted on the aluminum alloy A6061-T6 by employing a compact tension shear specimen. Crack growth behavior was investigated by applying a quasi-static loading at a constant cross-head speed using a Servopulser universal testing machine. The crack growths were observed by a Keyence digital microscope, and the critical stress intensity factors of the material were examined. Results showed that the shear type of crack initiation preceded the opening-type fracture. The dimple-type fracture on the fracture surface occurred under mode I and mixed mode with a loading angle of about 60o and 75o, respectively. The transition of crack initiation behavior from the opening-type fracture to the shear-type fracture occurred at a loading angle from 15o to 30o. The experimental data followed the maximum hoop stress criterion under mode I and mixed mode at a loading angle 60o and 75o, respectively, for the compact tension shear specimen. Crack propagation behavior with three small holes occurring in a zigzag pattern ahead of the crack tip showed that crack initiation and propagation occurred only in the opening-type fracture. The experimental data followed the maximum hoop stress criterion under mode I and mixed mode with a lower mode II component at a loading angle of 75o. When the small holes occured inline, there were two types of fractures occurring: an opening fracture at crack initiation and then crack propagation caused by shear fracture."

"Lead smelting produces pure lead from both primary and secondary lead minerals. Two types of produced emissions are fumes and lead oxide with very small particle size while larger particles are only generated in the preparation stages such as crushing and grinding. Gas emission from lead smelting with high lead content endanger environment. Plants, animals, and human health may be affected due to their toxic properties. It is necessary to control the lead emission from lead smelting operation by both setting ambient air quality standard which is designed to limit the emission and using high efficiency particulate control devices such as fabric filters and electrostatic precipitator"