Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penggunaan upaya penggeledahan di jalan rayayang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap pengemudi kendaraan bermotor,dimana dalam praktek banyak ditemui pelaksanaan upaya paksa penggeledahanyang dikeluhkan oleh pengemudi karena tidak dilakukan sesuai prosedurpersyaratan pelaksanaan upaya paksa penggeledahan dalam peraturan perundangundangan.Tujuan dari pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untukmengetahui prosedur upaya paksa penggeledahan dan keabsahan tindakan tersebutdalam praktek di jalan raya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana juga dihubungkan denganperaturan lain yang terkait untuk menghindari penyimpangan kewenangan petugaskepolisian dan pelanggaran hak pengemudi. Penelitian ini adalah penelitian yangmenggunakan pendekatan yuridis normatif dan ditambah dengan metodepartisipatori.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the search conducted by the police officer in the highway tothe driver of the vehicle, which in practice is gaining many complaints from thedriver side because the search is conducted without due process of law. Thepurposes of the main issues on this thesis are to understand the procedure of asearch and the legal side of the search conducted in the highway based on Act.22/2009 on Road Traffic and Transport, also Act. 8/1981 on Criminal ProcedureLaw and another related regulation in order to avoid the abuse of power by thepolice officer and to avoid the violation of the driver?s right. This study is using anormative juridical approach and method of participatory"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kondisi hukum pidana Indonesia saat ini, dimana baik hukum materiil maupun hukum formil belum cukup mampu melindungi warga negara Indonesia, khususnya awak kapal, yang menjadi korban tindak pidana di lintas negara. Dalam dunia maritim, terjadi tindak-tindak pidana dimana awak kapal menjadi korban tindak ndash; tindak pidana antara lain, penipuan, penganiayaan, pemalsuan dokumen kepelautan yang secara keseluruhan memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang sebagai ketentuan khusus atau lex specialist dalam serangkaian tindak-tindak pidana tersebut. Tindak pidana terhadap awak kapal memiliki karakteristik antara lain, locus delicti berada di luar negeri baik secara geografis berada di wilayah teritorial negara lain atau diatas kapal berbendera asing yang sedang melakukan lintas dama atau berada di laut lepas dan/atau pelaku tindak pidana yang merupakan warga negara asing. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui a bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana di lintas negara b bagaimanakah bentuk tindak pidana perdagangan orang terhadap awak kapal; dan c bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap awak kapal yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas- asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Secara normatif sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang di lintas negara yang lebih memfokuskan kepada wanita dan anak-anak dan kurang memberi perhatian kepada korban yang merupakan awak kapal. Terkait dengan tindak pidana perdagangan orang di lintas negara terhadap awak kapal, dengan karakteristiknya tersendiri, negara perlu untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi awak kapal Indonesia untuk mencegah jatuhnya korban dan menegakkan hukum bagi awak kapal yang telah menjadi korban.

---

ABSTRACTThis thesis discussed on the current legal condition of the Indonesian criminal law whereas both material and formal law are not sufficient to protect Indonesian citizens, especially seafarers, who are victims of transnational criminal acts. In the maritime world, there are criminal acts in which the seafarers become victims of the acts, among others, fraud, maltreatment, falsification of documents that entirely meet the element of human trafficking as a special provision or lex specialist in a series of such crimes. The criminal offenses against the Indonesian seafarers have their own characteristics of such cases, among others, the crime scene locus delicti is located abroad whether geographically inside of the territory of another country or on board of foreign flagged vessel under innocent passage or located on the high seas and or the perpetrators are foreign nationals. As such this research is aim to know a how is the legal protection of victims in transnational crime b how is the form of criminal acts of human trafficking against the seafarers and c what are the legal protections for the seafarers who are victims of human trafficking. This thesis uses normative legal research because it focuses on the research literature that examines the core principles of law, the law systematically, and the synchronization of the law in a way it analyzed. Normatively in accordance with Indonesian legislation, there are provisions on the criminal act of human trafficking trans nationally that focus more on women and children and pay less attention to the victims who are seafarers. With regard to the criminal acts human trafficking across the country on seafarer, with their own characteristics, the state needs to improve the legal protection of Indonesian seafarers to prevent casualties and enforce the law for seafareres who have been victimized."