Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penanganan yang tepat bagi pecandu narkotika merupakan pembahasan yang seakan tidak pernah tuntas untuk dibicarakan, baik dalam perdebatan akademik maupun pada pelaksanaan suatu proses peradilan pidana. Seringkali tarik-menarik antara pendekatan kriminal melalui pelaksanaan instrumen pidana dengan pendekatan kesehatan melalui rehabilitasi tidak menemui titik keseimbangannya. Hal tersebut disebabkan oleh pendekatan kriminal yang masih mendominasi terlebih dengan adanya dukungan otoritas yang diberikan melalui kewenangan penegak hukum. Tak dapat disangkal bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius dan membutuhkan penanganan yang khusus. Salah satunya adalah dengan menciptakan dan memperkuat regulasi, baik dalam skala nasional maupun internasional. Melalui penguatan regulasi tersebut turut juga diberikan perluasan kewenangan kepada aparat penegak hukum. Kewenangan tersebut pada tataran ideal seharusnya sejalan dengan kebijakan yang tepat dalam memandang pecandu narkotika. Pecandu narkotika merupakan pelaku kejahatan. Pola pikir demikian tidak hanya akrab ditemukan dalam interaksi di masyarakat umum namun juga melanda aparat penegak hukum bahkan pengadilan. Apabila diamati lebih dalam, antara pecandu narkotika dan pelaku tindak pidana narkotika terdapat perbedaan secara prinsipil. Pecandu narkotika justru merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika. Urgensi diadakannya pembedaan adalah agar penanganan perlakuan kepada pecandu narkotika tepat sasaran. Sehingga pada jangka panjang, tidak hanya menghasilkan pemulihan bagi pecandu namun juga sebagai strategi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Di sisi lain, ketidakcakapan dalam melakukan pembedaan ini berimbas cukup besar kepada penanganan tindakan dan perlakuan terhadap pecandu narkotika. Terutama apabila pecandu narkotika berhadapan dengan hukum. Status yang disandang pecandu narkotika sebagai pelaku tindak kejahatan seringkali berujung pada tindakan berupa pemenjaraan bukan pemulihan. Pecandu narkotika yang merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika menjadi korban kembali (re-victimization), baik korban dalam proses hukum maupun korban dalam stigma negatif secara sosial. Pelaksanaan suatu proses peradilan pidana bagi pecandu narkotika dalam praktik memberikan penegasan terhadap dominasi pendekatan pidana tersebut. Pola pemidanaan berupa penjara masih cenderung diterapkan baik oleh penuntut umum dalam dakwaan dan tuntutan serta hakim dalam putusan. Meskipun ruang hakim untuk menempatkan pecandu narkotika pada lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial terbuka dengan lebar namun cenderung tidak dijalankan. ......Proper treatment for drug addicts is a discussion that seemed never finished to talk about, both in academic debate and in the implementation of the criminal justice process. Often the attraction between the criminal approach through the implementation of a criminal instrument approach to health through rehabilitation did not see the point of balance. It is caused by a criminal approach that still dominates especially with the support of the authority given by law enforcement authorities. It is undeniable that the trafficking and abuse of drugs is a serious problem and requires special handling. One way is to create and strengthen regulation , both nationally and internationally. By strengthening the regulation also helped the expansion of the authority given to law enforcement officials. The authority on the ideal level should in line with the appropriate policy of looking at drug addicts. A drug addict offenders. This mindset is not only found in the familiar interaction in the general population, but also hit the courts even law enforcement officials. When observed more in, among drug addicts and criminal narcotics there is a difference in principle. Drug addicts is precisely the victims of drug abuse. Urgency holding the distinction is that the handling of the treatment of drug addicts on target. So that in the long term, not only resulted in recovery for addicts, but also as a strategy in the prevention of drug abuse. On the other hand, inability to carry out this distinction is large enough to affect the handling of the action and the treatment of drug addicts. Especially when dealing with the law of narcotics addicts. Status that carried the drug addicts as criminals often lead to action in the form of imprisonment not recovery. Drug addicts who are victims of drug abuse becoming a victim again ( re - victimization ), either the victim or victims in the legal process in a negative social stigma. Implementation of the criminal justice process for drug addicts in the practice of giving confirmation of the dominance of the criminal approach. Prison sentencing patterns still tend to be applied both by the public prosecutor in the indictment and charges as well as the judge in the verdict. Although the judge's chambers to put drug addicts in institutions both medical and social rehabilitation with wide open but tend not to run.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan mengenai verba transpor serta mengumpulkan verba-verba transpor yang mempunyai makna memindahkan manusia secara utuh dan menjelaskan makna perpindahan yang dimiliki oleh verba-verba tersebut. Verba Transpor adalah verba gerakan yang memiliki makna memindahkan suatu objek secara utuh dari suatu tempat ke tempat lain. Proses perpindahan tersebut dapat dibagi atas perpindahan alamiah' (perpindahan dengan kekuatan sendiri), perpindahan buatan (perpindahan dengan alat bantu) dan perpindahan abstrak (perpindahan dengan alat yang tak tentu). Dari proses perpindahan tersebut dapat dilihat pula adanya arah gerakan, keteraturan, kecepatan dan lokasi perpindahan. Verba Transpor dalam bentuk kala selesai dapat dikonjugasikan dengan kedua verba bantu waktu Hebben dan Zijn. Hebben digunakan untuk menekankan pada tindakannya sedangkan Zijn digunakan untuk menekankan pada hasilnya (keadaan sesudah tindakan). Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa verba transpor telah mempunyai makna bahwa cara bergeraknya ditujukan untuk orang-orang yang berada dalam keadaan tertentu seperti orang yang lanjut usia (schuifelen), orang yang sakit (sukkelen) dan lain sebagainya. Verba_-verba tersebut sekaligus menunjukkan kecepatan dan keteraturan gerakannya.

Abstrak :
Pemilu dalam Kondisi Vuca, karya Ibrahim Malik Tanjung, merupakan upaya penyempurnaan Pemilu 2024, berkaca dari pemilu terdahulu. Di tengah kebaikan sarana paling demokratis, terdapat ancaman VUCA yaitu Volatility, merujuk kepada kondisi labil, yang berubah sangat cepat dalam skala besar, Uncertainty, merujuk keadaan yang akan terjadi dan sulit diprediksi dengan akurat, Complexity, merujuk tantangan yang lebih rumit karena keterkaitan antar faktor, dan Ambiguity, merujuk kepada suatu kejadian dan mata rantai akibatnya. Buku ini akan membahas mengenai bagaimana VUCA mempegaruhi demokrasi Indonesia khususnya terhadap Pemilu 2024, hal yang menjadi arena utama pembahasan buku ini yaitu; Pertama,menyangkut penyempitan daya saing elektoral secara bertahap, karena peraturan yang semakin membatasi, dan secara tidak langsung meningkatkan biaya politik. Kedua, beberapa segmen elit politik dipersenjatai dengan politik identitas, dengan minoritas menjadi korban utama dalam penggunana politik identitas. Ketiga, sementara kekuatan oposisi terutama bertanggung jawab atas lonjakan politik identitas, pihak eksekutif menanggapinya dengan menggunakan instrumen yang sangat tidak liberal untuk mempertahankan posisinya. Ini melibatkan penggunaan pasukan keamanan untuk melawan para kritikus; pemanfaatan instansi pemerintah untuk kepentingan Pemilu; dan eksploitasi pemerintah atas peningkatan konsentrasi kepemilikan di media. Buku ini tepat hadir sebagai upaya pembaharuan dan evaluasi atas asumsi, teori, serta kritik kepada pemilu sebagai sarana demokratis, yang perlu dibaca oleh para peminat, pelaku dan pemegang regulator politik Indonesia.