Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan tesis ini bertujuan menjawab berbagai kegagalan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mengatasi kemiskinan dalam masa krisis ekonomi dengan meninjau implementasi kebijakan PDM-DKE ( Pemberdayaan Daerah daiam Mengatasi Krisis Ekonomi ) Dan PZKP ( Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan ) di Jakarta dengan kasus pelaksanaan di Kelurahan Kapuk di Jakarta Barat. Seiain itu dari acuan kegagalan tersebut, penuiis berusana menyusun konseo pemberdayaan bagi pengentasan kemiskinan meiaiui kebijakan oemberciayaan masyarakat yang optimal dalam mengatasi kemiskinan oerkotaan di Jakarta. Peralatan AHP ( Ana/yor Hierarchy Process ) digunakan untuk menyusuri konsep penyempurnaan program pemberdayaan dengan basis dari be-rbagai elemen yang diambii dari konsep dan peiaksanaan P2KP dan PDM-DKE di Jakarta dengan kasus kelurahan Kapuk.Adapun aiasan Kelurahan Kapuk dijadikan sebagai tempat atau Studi kasus dilaksanakannya kedua program tersebut disebabkan kelurahan tersebut menerima alokasl dana terbanyak ( 1997-1998/1999 ) di Jakarta melalui dua program yang bercirikan pemberdayaan masyarakat ( P2KP dan PDM-DKE ) juga dikarenakan mewakili kawasan miskin dan kumuh Serta padat Jakarta dilihat jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan kondisi permukimannya.Penelitian ini adalah juga studi kasus kebijakan yang melihat proses pelaiwanaan hasil kebijakan atas penanggulangan kemiskinan di Jakarta khususnya masa krisis ekonoml tahun 1996 akhir -1998 lalu. Adapun kedua kebljakan P2KP dan PDM-DKE dianalisis sebagai suatu program pemberdayaan masyarakat yang tidak tepat untuk masyarakat Jakarta berdasarkan studi literatur dan berbagai hasil survey serta dengan bantuan informasi para expert yang mewakili setiap stakeholder atas tujuan kebljakan pemberdayaan masyarakat."

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melihat tingkat kemampuan PDAM dalam mengelolan pelayanaan dan penyediaan air bersih di Indonesia terutama di daerah perkotaan. PDAM sebagai Perusaahaan Daerah yang umumnya berada di daerah tingkat H mempunyai tanggung jawab sebagai public utility dan penyumbang PAD dari keuntungan yang diperolehnya sehingga kondisi tersebut berhubungan dengan pengelolaan pelayanan dan penyediaan air bersih yang secara langsung berkaitan juga dengan peran dan campur tangan pemerintah. Metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah metode studi pustaka dengan data sekunder. Penelitian ini mengambil kasus PDAM Kotamadya Dati II Bandung karena dapat mewakili permasalahan dan latar belakang PDAM di daerah perkotaan, kota besar, serta Indonesia secara umum. Dengan demikian pokok analisa dalam skripsi ini adalah permasalahaan pengelolaan pelayanan air bersih di Kotamadya Bandung tetapi tetap mengacu serta dikaitkan dengan permasalahan PDAM secara umum di Indonesia. Penelitian yang dilakukan memakai data PDAM Indonesia tahun 1993 sampai tahun 1995 yang sebagian bersumber dari Dirjend PUOD, Depdagri guna melihat latar belakang permasalahan umum PDAM dan penyediaan air bersih di Indonesia. Ciri ciri permasalahan PDAM secara umum kemudian dibandingkan dengan permasalahan kasus PDAM Kotamadya Bandung. Ternyata PDAM Kotamadya Bandung juga memiliki permasalahan yang sama dengan permasalahan PDAM secara umum. Permasalahan tersebut secara garis besar adalah tingkat kehilangan air yang masih tinggi, kondisi keuangan yang buruk (kurang sehat), kelangkaan atau krisis air di daerah perkotaan. PDAM Kotamadya Bandung secara khusus memiliki permasalahan kelangkaan cumber air di Cekungan Bandung selain kondisi keuangan yang masih buruk. Karena permasalahan tersebut, PDAM Kotamadya Bandung tidak dapat melaksanakan fungsinya secara optimal sebagai penyedia kebutuhan air bersih dan tidak memperoleh keuntungan yang seharusnya dapat disumbangkan bagi PAD Pemda Kotamadya Bandung. Kondisi pengelolaan pelayanan air bersih PDAM Kodya Bandung dan PDAM secara umum yang belum optimal berkaitan kondisi penyediaan air bersih secara nasional. Penyediaan air bersih di Indonesia berhubungan dengan peran pemerintah khususnya dalam pembangunan prasarana air bersih yang dilatarbelakangi oleh terbatasnya dana. Disamping itu setiap pemerintah daerah tingkat II yang bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan PDAM tidak memiliki potensi sumber daya air dan sumber daya manusia yang sama kualitas dan kuantitasnya. Dengan demikian PDAM yang tidak tergabung pengelolaannya secara nasional seperti yang ada sekarang tidak mendukung kondisi pelayanan dan penyediaan air bersih secara nasional yang optimal. Artinya kondisi tersebut tidak mencapai tingkat efisiensi baik dari manajemen input air baku maupun penjualan air bersih."