Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemerintah Indonesia melakukan pengaturan harga jual gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 58 tahun 2017. Peraturan tersebut belum mempertimbangkan daya beli konsumen gas bumi serta zona penetapan harga jual gas bumi ketika harga gas tersebut akan diterapkan. Tujuan studi ini adalah melakukan optimalisasi harga jual gas bumi hilir untuk sektor industri pada wilayah niaga yang ada di 46 kabupaten/kota. Optimalisasi dilakukan dengan memperhitungkan zona penetapan harga gas, net back produsen dan social welfare konsumen. Net back diperoleh dengan mengurangkan revenue penjualan gas bumi dengan biaya produksinya dari hulu sampai dengan hilir. Sedangkan social welfare diperoleh dari willingness to pay konsumen industri dikurangi harga jual gas bumi hilir. Perhitungan harga gas optimal dilakukan dengan metode optimasi multi obyektif untuk memperoleh titik optimum antara fungsi net back dan social welfare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zona gas pool merupakan zona penetapan harga jual gas bumi hilir yang optimal karena memberikan efek minimal bagi konsumen industri dan memberikan kemudahan implementasi bagi pemerintah dan badan usaha pemegang izin usaha niaga gas bumi. Selain itu, harga di gas pool dapat mencakup beberapa wilayah jaringan distribusi dengan tingkat kematangan pasar yang berbeda. Harga gas optimal pada zona gas pool berada pada rentang 8,63-16,99 USD/MMBTU dimana sebagian besar dari harga gas dari formula peraturan berada dalam rentang tersebut. ......Indonesia regulates the pipeline gas selling price in oil and gas downstream business activities by issuing the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 58 of 2017. It has formulated the gas price by calculating the trading companies' internal rate of return and margin but has not yet considered the purchasing power of their consumers and the gas price zone determination for when the gas price will be implemented. The study aims to optimize the gas price for industrial sector in the existing sales areas in 46 districts. The optimization is conducted by considering the pricing zones, producer net backs, and consumer social welfare. Net back value is calculated by subtracting natural gas sales revenue with upstream and downstream production costs. Social welfare value is calculated from the willingness to pay of industrial consumers minus the pipeline gas selling price. The optimal gas price is calculated using multi-objective optimization method to obtain the optimum point between the net back and social welfare functions. The study found that the gas pool is an optimal pricing zone due to have minimum effect for consumers and easy implementation for trading gas companies and government. The gas pool price can cover several cities that have different levels of market maturity. The optimal gas price in gas pool is around 8,63-16,99 USD/MMBTU that most of gas price from the regulation formulation is on this range.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran orangtua yang mempunyai anggota disabilitas dalam aksesibilitas n infomasi dan komunikasi, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, jaminan sosial, sarana dan prasarana olah raga. udava, rekreasi serta hiburan, membangun jaringan kemitraan, mobilitas, dalam situasi darurat dan aksesibilitas layanan indungan hukum dan partisipasi politik. Lokasi penelitian di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Penentuan responden sccara purposif, keluarga miskin yang mempunyai anggota disabilitas, berdasarkan tersebut ditemukan 35 responden. Teknik peng bahwa pe sosialisasi dari instansi terkait dalam akses layan dan ekonomi, menyebabkan orangtua mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan tersebut. Direkomendasikan kepada instansi terkait agar meningkatkan sosialisasi programnya kepada umpulan data digunakan wawancara dan observasi, analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan ran orangtua dalam layanan aksesibilitas anggota keluarga disabilitas belum maksimal, disebabkan kurangnya an anggota disabilitas. Keterbatasan pendidikan, pengetahuan, wa masyarakat, terutama keluarga yang mempunyai ta disabilitas, sehingga mereka dapat mengakses layanan. Masukan kepada Kementerian Sosial RI, melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial (Penyandang Cacat), untuk memberdayakan keluarga terutama yang mempunyai an melalui konseling, pendampingan, peningkatan kesadaran dan kapasitas orangtua dalam pengasuhan (masalah, potensi dan sumber, dan kebutuhan disabilitas) dan pemberdayaan ekonomi keluarga/kewirausahaan.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi keluarga miskin di perdesaan dan perkotaan. Jenis penelitian adalah deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ditentukan secara community setting dengan kategori wilayah administrasi, yaitu dengan mengambil setting daerah perkotaan dan perdesaan. Sasaran dan objek penelitian keluarga miskin yang teresgister dan keluarga miskin yang tidak teregister layanan program pemerintah. Berdasarkan hal tersebut ditentukan 600 keluarga miskin di wilayah perdesaan dan 600 di wilayah perkotaan. Objek penelitian adalah kondisi keluarga miskin yang ada di perdesaan dan perkotaan. Teknik pengumpulan data digunakan kuesioner dan observasi. Data penelitian diolah secara manual dan komputasi dengan menggunakan bantuan program Excel dan program statistik SPSS versi 17.00 for windows. Data yang bersifat kualitatif dianalisis secara deskriptif dan kemudian diberi makna (interpretatif). Hasil penelitian ditemukan adanya perbedaan dan persamaan kondisi kemiskinan di perdesaan dan perkotaan. Perasamaan antara lain: keluarga miskin mempunyai anggota rata-rata 3-4 orang, frekuensi makan dua kali sehari, tidak mempunyai pekerjaan sampingan, tidak mempunyai keterampilan, pekerjaan ada di sektor informal, berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungannya, membelanjakan uang untuk kebutuhan dasar, kurang adanya budaya menabung dan kurang mendapat kesempatan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan, terbatasnya aksesbilitas layanan sosial, terbatasnya kepemilikam aset. Perbedaan antara lain: perdesaan berpendidikan sebagian besar SD, pekerjaan buruh tetap atau tidak tetap pertanian, kepemilikan rumah milik sendiri, ada pembagian ruangan sesuai fungsinya, dan bahan bakar utama kayu, sedangkan perkotaan bervariasi dari SD, SMP, dan SMA; buruh tetap atau tidak tetap non pertanian, kepemilikan rumah sewa atau kontrak, tidak ada pembagian ruangan sesuai fungsi masing-masing ruangan, dan bahan bakar utama gasa atau listrik serta perbedaan partisipasi sosial desa lebih tinggi keterlibatannya daripada perkotaan. Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan kepada Kementerian Sosial melalui Direktorat Jendral Penangulangan Fakir Miskin Perkotaan dan Perdesaan, perlunya instrumen indikator kemiskinan yang tepat dalam rangka mengidentifikasi keluarga miskin, sehingganada ketepatan sasaran dalam program-program yang akan diterapkan, agar keluarga miskin dapat cepat terentaskan.

Abstrak :
Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai peranan dan tanggung jawab yang cukup penting didalam pelaksanaan putusan pailit maupun putusan perdamaian dalam kepailitan. Sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk mambuat akta-akta autentik, Notaris dan PPAT wajib mengikuti peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku. Hukum kepailitan bukan merupakan produk hukum yang baru di Indonesia, tetapi didalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengerti Hukum Kepailitan. Pelaksanaan putusan palit maupun putusan perdamaian dalam kepailitan oleh Notaris maupun PPAT didalam kenyataannya banyak memiliki celah-celah yang dapat mengakibatkan seorang Notaris maupun PPAT harus berhadapan dengan “masalah hukum”. Kurator yang diberi kewenangan oleh hukum untuk mengambil alih kepengurusan Debitur Pailit seharusnya dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya dengan mengelola harta debitur Pailit . Materi tesis ini akan mencoba membahas lebih jauh masalah-masalah yang dihadapi Notaris PPAT didalam melaksanakan putusan pailit maupun putusan perdamaian dalam kepailitan, dan tentunya diharapkan dapat memberi masukan-masukan bagi banyak pihak agar pelaksanaan putusan pailit maupun pelaksanaan putusan perdamaian dalam kepailitan dapat berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan tidak ada pihak yang dirugikan......Notaries and Land Deed Making Officials (PPAT) have important roles and responsibilities in the implementation of bankruptcy decisions and reconciliation decisions in bankruptcy. As Public Officials authorized to make authentic deeds, Notaries and PPATs are required to follow the applicable laws and regulations. Bankruptcy law is not a new legal product in Indonesia, but in reality there are still many people who do not understand Bankruptcy Law. The implementation of bankruptcy decisions and reconciliation decisions in bankruptcy by a Notary and PPAT in reality has many loopholes that can result in a Notary or PPAT having to deal with "legal problems". The curator who is authorized by law to take over the management of the Bankrupt Debtor should seriously carry out his duties by managing the assets of the Bankrupt Debtor. The material of this thesis will try to further discuss the problems faced by PPAT Notaries in implementing bankruptcy decisions and reconciliation decisions in bankruptcy, and of course it is hoped that it can provide input for many parties so that the implementation of bankruptcy decisions and the implementation of reconciliation decisions in bankruptcy can run in accordance with applicable laws and regulations and no party is harmed.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas tentang perlakuan akuntansi dan proses audit atas aset tanaman perkebunan kelapa sawit pada PT AKT. Perlakuan akuntansi atas aset tanaman perkebunan PT AKT mengacu pada PSAK 16 tentang Aset Tetap. Proses audit yang dilakukan Penulis mencakup pengujian pengendalian, membuat lead schedule, melakukan test of addition, pengujian atas beban deplesi dan akumulasi deplesi, dan memverifikasi penurunan nilai aset tanaman. Berdasarkan analisis yang dilakukan Penulis, kebijakan akuntansi atas aset tanaman perkebunan PT AKT telah sesuai dengan PSAK 16 dan KAP telah melakukan semua prosedur audit sesuai dengan teori dan standar yang berlaku kecuali prosedur pengujian penurunan nilai karena auditor tidak melakukan perhitungan nilai terpulihkan aset tanaman perkebunan PT AKT.

---

ABSTRACT
This internship report explains the accounting treatment and audit procedure of palm oil plantation assets in PT AKT. Accounting treatment of palm oil plantation assets in PT AKT referred to PSAK 16 Fixed Assets. Audit process conducted by auditor has included test of controls, make lead schedule, perform test of addition, test of depletion and accumulated depletion, and impairment assessment. Based on analysis, accounting treatment for palm oil plantation assets in PT AKT has complied in accordance with PSAK 16 and public accounting firm has performed the audit procedures in accordance with theories and applicable standards except the impairment test procedure because auditor did not calculate the recoverable amount of palm oil plantation assets in PT AKT.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji keamanan pemakaian obat anti-hipertensi di Poliklinik usia lanjut Instalasi rawat jalan RS Dr. Sardjito Yogyakarta, dengan mengetahui dan mengkaji kontraindikasi, interaksi dan efek samping obat anti-hipertensi. Merupakan penelitian deskriptif dengan pengambilan data secara prospektif dari 80 pasien poliklinik usia lanjut instalasi rawat jalan RS Dr. Sardjito periode 14 November 2005 sampai dengan 13 Desember 2005. Data diambil dari rekam medik, wawancara dan mengajukan kuesioner kepada pasien. Kemudian mengkaji kontraindikasi, interaksi dan efek samping obat yang terjadi berdasarkan buku pedoman. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 27,5 % pasien menerima obat anti-hipertensi yang tidak menguntungkan terhadap kondisi klinis pasien, sehingga pemakaiannya diperlukan pengawasan. Terdapat 41,3 % pasien menerima kombinasi obat yang potensi terjadi interaksi, 8,7 % diantaranya mempunyai gejala klinis yang diperkirakan berkaitan dengan kemungkinan berkembangnya efek interaksi obat. Sebanyak 33,8 % pasien mengalami sedikitnya satu efek samping obat yang dipertimbangkan berkaitan atau kemungkinan berkaitan dengan pengobatan antihipertensi.

---

Abstract
Increasing age is generally followed by increasing chronic diseases so that the elderly needs much therapy using drugs for therapy of numerous diseases they have. Hypertension is one of diseases of which its prevalence increases along with increasing age. Most of the elderly diagnosed as having hypertension finally take therapy using anti-hypertension drugs. Physiological changes that happen to the elderly lead to use of drugs for side effect diseases of which their consumption should be considered while having anti-hypertension drugs. Changes in biological system to the elderly will affect the process of drug molecular interaction, which finally affects clinical efficacy and pharmacotherapeutic safety. Meanwhile, minimizing the problem of drug use insecurity is one of good prescription demands in the implementation of clinical pharmacy. To identify and study safety of anti-hypertension drug use at the elderly polyclinic of Dr. Sardjito Hospital Outpatient Installation by identifying and evalu- ating contraindication, interaction and side effect of anti-hypertension drugs. This was a descriptive study with data taken prospectivelly from 80 patients of the elderly polyclinic of Dr. Sardjito Hospital Outpatients Installation from November 14 to December 13, 2005. Data were obtained from medical records, interviews and questionnaires. The study on contraindication, interaction and side effect of drugs which happened was based on a guideline book. There was 27.5% of patients took anti-hypertension drugs which were not beneficial to patients? clinical condition, so the that use of antihypertension drugs needs monitoring. As much as 41.3% of patients took combined drugs potential to cause interaction, 8.7% of which had clinical symptoms presumed to be related with possibility of increasing drug interaction effect. As much as 33.8% of patients had at least one drug side effect considered to be related or possibly related with anti-hypertension medication. Use of anti-hypertension drugs among the elderly had not been relatively safe because there was drug combination potential of causing interaction, light drug side effect and the possibility of contrain- dication due to use of anti-hypertension drugs which was not beneficial to patients? clinical condition so that monitoring to use of anti-hypertension drugs was needed.