Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penipuan atau kecurangan (fraud) adalah suatu kategori kejahatan yang umum, melibatkan perorangan atau kelompok individu yang dengan curang memperoleh properti atau beberapa keuntungan keuangan dengan melakukan penipuan. fraud mempengaruhi dan menjadi perhatian tertentu karena hal tersebut akan mengakibatkan kerugian yang besar bagi korbannya. Strategi atau teknik yang digunakan untuk mengatasi penipuan atau kecurangan bermacam-macam. Pengembangan claim bidang teknologi telah membuat teknik yang memungkinkan pendeteksian penipuan proaktif yang bare. Satu pendekatan yang meaggunakan teknologi yang nampak lebih efektif dalam mendeteksi kecurangan terhadap organisasi adalah suatu kombinasi dari pertimbangan yang deduktip dan teknologi. Dalam penulisan tesis ini coba dikembangkan dan diterapkan suatu sistem informasi untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud pada suatu sistem inventori, yang dalam hal ini terdapat pada suatu industri pengepakan. Dalam pembentukan sistem informasi ini diterapkan langkah-langkah strategi untuk pendeteksian fraud yang terdiri atas pemahaman terhadap sistem atau unit, pengidentifikasian terhadap fraud yang mungkin terjadi, mengumpulkan gejala-gejala dari fraud dalam suatu daftar, pengumpulan data-data yang yang terkait dengan gejala fraud tersebut, dan pembuatan suatu program komputer yang merupakan basil akhir, yang dapat menganalisis secara otomatis untuk mendeteksi terjadinyafraudtersebut. Dan penerapan program yang dibuat (secara simulasi) kepada sistem yang ada pads industri yang diuji, maka didapat beberapa gejala fraud yang terdeteksi yang dapat dianggap sebagai fraud yang berupa: Perencanaan pembelian atas material yang jarang digunakan, sehingga nantinya material tersebut akan menjadi deadstock dan dijual dengan harga yang rendah. Penghapusan material yang bernilai dan masih berguna akibat adanya kesalahan pencatatan material yang sudah rusak (deadstock) kesalahan pengambilan stok material, dan tidak melakukan penyesuaian terhadap arsip dari material tersebut. Pemberian insentif yang tidak seharusnya, karena adanya kesalahan perhitungan waste. Sistem ini nantinya dapat digunakan secara periodik yang berfungsi untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan yang merupakan gejala sebelum fraud yang dapat menimbulkan kerugian yang besar terjadi.

---

Fraud is a common crime involving individual or group of individual who illegally obtain properties or financial benefit by mean of deception. This crime has caused siginificant losses to both private companies and especially goverment companies. Although a lot techniques and strategies have been developed and implemented to deal with this crime, it is perfectly clear that a new proactive technology-based strategy is still desperately needed. In this paper, we tried to develop a new information system capable of detecting and preventing fraud in an inventory system, which in this case is a packaging industry. Several steps and strategies are implemented in this fraud detection system: a firm understanding of implemented unit or system, identification of all possible fraud, identification of sign of fraud (symptoms), listing of claim associated with the sign of fraud, and finally a development of a computer program capable of automatically detecting the fraud. In the simulation of this system in the tested industry, several signs of frauds were detected: Planning to purchase very varely used materials, so that materials will be considered deadstock and sold at much lower price, Unlisting of valuable stock Iesulting from mistake in the listing of dcadstock, Incorrect stock material taking, due to inaccurate material archieves, Inappropriate incentive due to mistake in waste calculation. This system will be used periodically to detect and prevent fraud before it significant losses.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisa pengaruh harga bahan bakar minyak Eceran dan Industri (premium dan solar) terhadap indeks harga kelompok komoditi pembentuk indeks harga konsumen (IHK) dan pengaruh antar indeks harga tujuh kelompok komoditi tersebut. Dengan menggunakan Vector Autoregression - Vector Error Correction Model (VAR-VECM) untuk melihat pengaruh kejutan dan kontribusi tiap-tiap variabel terhadap respon dan variabilitas variabel lainnya pada periode bulan Januari 2004 sampai dengan Desember 2008. Berdasarkan analisa impulse respon, harga bahan bakar minyak berpengaruh terhadap indeks harga kelompok komoditi pembentuk indeks harga konsumen (IHK). Pengaruhnya positif terhadap IHK rata-rata sebesar 1,263%. Hal ini bermakna bahwa harga bahan bakar minyak premium eceran berpengaruh positif mendorong meningkatnya IHK rata-rata sebesar 1,263%. Pengaruh terbesar berasal dari kejutan harga bahan bakar minyak premium eceran yang mendapat respon indeks harga kelompok komoditi rata-rata sebesar 1,052%. Kejutan harga bahan bakar minyak industri secara kumulatif mendapat respon indeks harga kelompok komoditi rata-rata sebesar 0,370%. Hal ini bermakna bahwa harga bahan bakar minyak industri berpengaruh positif mendorong meningkatnya IHK rata-rata sebesar 0,370%. Pengaruh terbesar berasal dari kejutan harga bahan bakar minyak solar yang mendapat respon indeks harga kelompok komoditi rata-rata sebesar 0,297 %. Berdasarkan analisa Variance Decomposition, kontribusi harga bahan bakar minyak industri kepada varian indeks harga kelompok komoditi rata-rata sebesar 7,82%. Kontribusi variabel harga bahan bakar minyak eceran lebih berperan dalam varian indeks harga kelompok komoditi dibandingkan harga bahan bakar minyak industri yaitu rata-rata sebesar 23,55%.

---

This study analyzed the influence of retail and industrial fuel prices (gasoline and diesel fuel) to the commodity group price index of forming index consumer price index (CPI) and the effect of inter seven commodity groups price index. Using Vector Autoregression - Vector Error Correction Model (VARVECM to see the impact of shocks and the contribution of each variable to The response and variance of the other variables in the period January 2004 until December 2008. Based on Impulse Response Analysis, the result is fuel prices influence the price index of commodity groups to forming the consumer price index (CPI). The influence is positive averaged 1,263 on the CPI. This means that retail premium fuel prices encourage positive average increase of CPI 1,263% . The biggest influence comes from the premium oil price shock, which received responses the commodity groups price index average 1,052. Respond of commodities price index to industrial gasoline prices shocks average 0.370%. This means that industry fuel prices have encouraged positive CPI increased an average of 0.370%. The biggest influence comes from the premium oil price shock, which received responses the commodity groups price index average 0.297%. Based on Variance Decomposition Analysis, the contribution of industrial fuel prices to variance of commodity group price index average 7.82%. The contribution of retail fuel prices a greater role in changing the variance of the commodity group price index compared to the industry in fuel prices which averaged 23.55%.

Abstrak :
Penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan yang merata mendorong pemerintah untuk mengupayakan pengelolaan keuangan negara yang memenuhi fungsi-fungsi seperti pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, kesehatan, perumahan dan pelayanan umum. Di antara bentuk fungsi pelayanan umum adalah tersedia dan terkelolanya barang milik negara di setiap kementerian/lembaga yang menunjang kinerja pemerintah untuk digunakan bagi pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain besarnya harapan pemerintah mewujudkan fungsi-fungsi di atas berdampak pada melebihinya belanja negara dari pendapatannya (defisit anggaran). Kebijakan pemerintah menyatakan untuk menutup defisit itu diperlukan pembiayaan yang berasal dari utang dan non utang. Utang dapat diperoleh dari penerbitan surat berharga negara berupa surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN). Harapan terpenuhinya pengelolaan barang milik negara yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) salah satunya dapat diwujudkan melalui penerbitan sukuk negara. Perbedaan mendasar dengan instrumen utang adalah penerbitan sukuk negara mengharuskan adanya transaksi pendukung (underlying transaction) berupa barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis, kondisi layak, tercatat, dan tidak bermasalah hukum. Dengan demikian penerbitan sukuk negara telah mendorong Pemerintah untuk mengupayakan terpenuhinya aset SBSN yang memenuhi kriteria tersebut. Dengan kondisi itu diharapkan kebutuhan akan aset SBSN berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola barang milik negara secara keseluruhan. Penerbitan sukuk negara dalam kerangka kebijakan pembiayaan APBN berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas tata kelola barang milik negara. Namun, sebagai instrumen investasi berbasis syariah, penempatan sukuk negara dalam koridor kebijakan utang negara berpotensi tidak terimplementasi secara optimal. Di samping itu pemanfaatan barang milik negara sebagai bagian dari tujuan penerbitan sukuk negara belum optimal karena hanya sebatas digunakan sebagai aset SBSN. Direkomendasikan agar Pemerintah menerbitkan sukuk negara yang berorientasi pada pembangunan proyek yang langsung dapat dimonitor dan dievaluasi pemegang sukuk guna mengembangkan terus prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik seperti akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah juga diharapkan mempertimbangkan mengoptimalkan pemanfaatan aset SBSN dalam bentuk yang dapat menghasilkan penerimaan negara. ......Organizing public administration and development towards peace and justice are equally encouraged governments to strive to meet state financial management functions such as public services, public order and security, economic, health, housing and public services. Among the forms of public service functions are available and managed state property in each ministry / institution that supports the government's performance to be used for services to the community. On the other hand the amount the government hopes to realize the above functions have an impact on the state of its revenues exceed expenditures (budget deficit). Government policy states it is necessary to cover the deficit financing that comes from debt and non debt. Debt can be obtained from the issuance of state securities in the form of state debentures (SUN) and the Islamic state securities (SBSN). Fulfilling expectations that the management of state property in accordance with the principles of good governance, one of which can be realized through the issuance of state sukuk. The fundamental difference with debt instrument is the state sukuk issuance requires the transaction support (underlying transactions) in the form of state property that has economic value, decent condition, recorded, and no legal problem. Thus the issuance of sukuk has encouraged the government to seek fulfillment SBSN assets that meet these criteria. So with this condition the demand for asset SBSN is expected to impact on improving the quality of governance of state property as a whole. Sukuk issuance in the policy framework for financing the state budget significantly affect the quality of governance of state property. But as Sharia-compliant investment instruments, sukuk placement in the corridor of the sovereign debt policies are not implemented in an optimal potential. Besides the use of state property as part of the destination of state sukuk issuance has not been optimal because only limited use as an asset SBSN. It is recommended that the Government issued the state sukuk oriented development projects that can directly be monitored and evaluated by the sukuk holders continue to develop principles of good governance such as accountability and transparency. The government is also expected to consider optimizing asset utilization SBSN in a form that can generate state revenue.