Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kebijakan sistem zonasi dalam pendidikan tentang penerimaan siswa baru telah menjadi isu yang cukup hangat dalam beberapa tahun terakhir, tidak seperti Ujian Nasional yang akan dihapuskan tahun depan, kebijakan ini masih diterapkan untuk proses penerimaan siswa baru (PPDB). Kebijakan ini memiliki multi effect dalam berbagai sektor salah satunya bidang Transportasi, karena perjalanan siswa sekolah memberikan kontribusi pada kemacetan, sehingga perlu dilakukan evaluasi dampak terhadap kebijakan ini dalam upaya penanganan permasalahan kemacetan dan peningkatan Transportasi Aktif guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan kesehatan bagi siswa sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan sistem zonasi terhadap parameter perjalanan sekolah yaitu; panjang perjalanan, waktu perjalanan dan biaya perjalanan dengan menggunakan teknik metode statistik difference in difference. DID adalah teknik ekonometrik kuasi eksperimental untuk memperkirakan dampak intervensi kebijakan dan perubahannya. Dengan membandingkan data kelas 9 (sebelum zonasi) dan kelas 7 (setelah zonasi) pada masing-masing variabel parameter perjalanan, diperoleh bahwa kebijakan tersebut telah berhasil mengurangi panjang dan biaya perjalanan secara signifikan tetapi tidak signifikan pada waktu perjalanan. Dan hasil dari penelitian ini menunjukan kebijakan sistem zonasi sekolah efektif dalam mendukung dan relevan dengan upaya mengembangkan Transportasi Aktif

---

ABSTRACT
The zoning system policy in education regarding the admission of new students has been hot issue in recent years, unlike the National Examination which will be abolished next year, this policy is still applied to the process of admission of new students (PPDB). This policy has multiple effects in various sectors, one of which is transportation, because school travel contributes to congestion, so it is necessary to evaluate this policy in to solve the problem of congestion and increasing Active Transportation to improve community economy and students. This study aims to analyze the zoning system policy againts school travel parameters; travel length, travel time and travel cost using the statistical method of differences in differences. DID is an quasi-experimental econometric technique to estimate the evaluation of an intervention and its changes. By comparing data 9th grade (before zoning) and 7th grade (after zoning) on ​​each travel parameter variable, obtained that the policy have succeeded in increasing the length and cost of travel significantly but not significantly travel time. And the results of this study show that the school zoning system policy is effective in supporting and relevant to develop Active Transportation.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi strategi yang telah dijalankan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dilihat dari konsep four levers of control yang terdiri dari belief systems, boundary systems, diagnostic control systems dan interactive control systems.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk memiliki visi, misi, dan sasaran tujuan yang jelas. Untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut perlu adanya penyelarasan misi individu dengan misi perusahaan. Selain itu, batasan-batasan baik strategic boundary maupun business conduct boundary perlu dipatuhi baik oleh manajemen BNI maupun oleh pegawainya. BNI perlu menerapkan strategy map dan BSC dalam memetakan strateginya. BNI juga perlu menerapkan interactive control yang intensif guna mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi.

---

ABSTRACT
The main purpose of this research is analyze how far strategic implementation has been executed by PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk based on four levers of control concept (belief systems, boundary systems, diagnostic control systems and interactive control systems).

The result shows that PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk has a clear vision, mission and goals. To achieve company’s goals, BNI needs alignment individual’s mission and company’s mission. Strategic boundary and business conduct boundary must be obeyed by management and employee. BNI should do strategy map and balanced scorecard for its strategic. Beside that, BNI should do intensive interactive controls to anticipate strategic uncertainties.

Abstrak :
Piutang merupakan harta kekayaan suatu perusahaan yang dapat dijadikan jaminan kredit kepada Bank. Dalam praktik pemberian kredit Perbankan piutang usaha dijadikan jaminan kredit dengan mekanisme penyerahan oleh debitur kepada Bank melalui Cessie. Setelah piutang diserahkan kepada Bank sebagai jaminan maka piutang tersebut beralih pemilikannya. Dalam hal terjadi kepailitan terhadap debitur mengakibatkan seluruh harta kekayaannya dalam keadaan sita umum dan dalam penguasaan Kurator. Berdasarkan ketentuan UUK PKPU bahwa apabila dalam waktu 2 (dua) bulan setelah debitur pailit dinyatakan dalam keadaan insolvensi kreditur pemegang jaminan Hak atas Kebendaan tidak dapat melakukan eksekusi atas objek jaminan maka setelahnya kurator wajib untuk menuntut objek jaminan atas hak kebendaan tersebut untuk diserahkan kepada Kurator. Putusan perkara gugatan lain-lain yang dengan register perkara dengan register nomor : 34/PDT.SUS.G.L.L/2020/PN.NIAGA.JKT.PST menyatakan bahwa piutang usaha yang telah diserahkan kepada Bank merupakan harta pailit. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai kedudukan piutang debitur yang telah dijadikan jaminan kredit melalui cessie dalam hal terjadi kepailitan terhadap debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara doktrinal dengan mengkaji penerapan undang-undang dalam studi kepustakaan mengacu pada data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, literature dan buku-buku yang relevan. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa piutang yang telah diserahkan sebagai jaminan kredit melalui cessie telah berpindah kepemilikannya kepada Bank dan oleh karenanya tidak dapat dimasukkan dalam harta pailit. Telah terjadi kesalahan penerapan hukum oleh Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa piutang yang telah diserahkan melalui cessie merupakan boedel Pailit. Putusan tersebut mengakibatkan Bank sebagai cessionaris tidak memilki kepastian hukum karena tujuan dibuatnya cessie piutang adalah agar Bank dapat mendapatkan nilai ekonomis atas piutang tersebut untuk memastikan kreditnya dapat dibayar. Dengan dimasukkannya piutang debitur yang telah dicessie sebagai boedel pailit maka Bank tidak dapat melakukan eksekusi secara langsung dan menerima pembayaran dari piutang tersebut karena harus melalui Kurator. ......Receivables are assets of a company that can be used as collateral for credit to the Bank. In the practice of granting banking credit, trade receivables are used as credit collateral with a mechanism for handing over by the debtor to the Bank via Cessie. After the receivables are handed over to the Bank as collateral, the ownership of the receivables changes. In the event of bankruptcy of the debtor, all of his assets will be subject to general confiscation and under the control of the Reciever. Based on the provisions of the Bancruptcy and Debt Posponing Law, if within 2 (two) months after the debtor is declared bankrupt, the creditor holding the collateral for property rights is unable to execute the collateral object, then after that the reciever is obliged to demand that the collateral object for the material rights be handed over to the Curator. The decision on the miscellaneous lawsuit case which is registered with case number: 34/PDT.SUS.G.L.L/2020/PN.NIAGA.JKT.PST states that the trade receivables which have been handed over to the Bank are bankruptcy assets. The problem discussed in this thesis is regarding the position of the debtor's receivables which have been used as credit collateral through a cessie in the event of the debtor's bankruptcy. The research method used is doctrinal research by examining the application of laws in literature studies referring to secondary data such as statutory regulations, official documents, relevant literature and books. The results of this research are that the receivables which have been submitted as credit collateral through a cessie have transferred ownership to the Bank and therefore cannot be included in the bankruptcy assets. There has been an error in the application of the law by the Commercial Court Judge at the Central Jakarta District Court who stated that the receivables which had been handed over via cessie constituted Bankruptcy issues. This decision resulted in the Bank as cessionary not having legal certainty because the purpose of creating a cession of receivables was so that the Bank could obtain economic value for the receivables to ensure that the credit could be paid. By including the debtor's receivables which have been accessed as bankruptcy documents, the Bank cannot carry out direct execution and receive payment from these receivables because they have to go through the reciever.

Abstrak :
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui: i)Apa yang menjadi dasar hukum kedudukan anak sebagai ahli waris dan berapa besarnya bagian yang akan diperoleh dari harta peninggalan orang tuanya yang telah meninggal dunia; ii)Adakah perubahan kedudukan dan besarnya bagian anak sebagai ahl waris atas harta peninggalan orang tuanya yang telah meninggal dunia setelah putusnya perkawinan; iii)Hubungan kewarisan anak dengan kedua orang tua kandungnya yang telah melakukan perkawinan baru dan hubungan hukum lainnya; iv)Besarnya bagian anak sebagai ahli waris, bila telah terjadi cerai hidup dan bapa belum melakukan perkawinan baru. Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan studi dokumen atau bahan pustaka dan studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan salah seorang Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan disertai salinan atas kasus yang sedang diteliti penulis. Diperoleh hasil bahwa hak kewarisan anak terhadap harta peninggalan orang tua kandungnya tidak akan terputus walaupun kedua orang tua kandung anak tersebut telah putus perkawinannya dan salah seorang diantara kedua orang tua kandungnya telah melakukan perkawinan baru. Hal ini didasarkan pada adanya hubungan darah antara si anak sebagai ahli waris dengan orang tua kandungnya sebagai pewaris.