Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah mengatur diserahkannya PBB sektor pedesaan dan perkotaan ke daerah. Atas hal tersebut pemerintah daerah tidak lagi menerima dana biaya pungut melainkan menerima insentif pungut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sumber dana biaya pungut PBB setelah diserahkan ke daerah dan faktor-faktor yang menjadi dasar pemerintah dalam menetapkan pemberian insentif pungut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah biaya pemungutan PBB dianggarkan dalam APBD dan dasar dari pemerintah memberikan insentif pungut ialah untuk menghindari penyelewengan dalam pemungutan dan pemberian biaya pungut serta sebagai bentuk penghargaan atas kinerja petugas pemungut.

---

Tax Law-Tax and Regional Retribution Act No. 28 of 2009 regulated about handed tax property of rural an urban sectors. Because of that government get collection incentive rather than collection cost. The purpose of this study was to determine the source of fund collection costs after property tax no longer managed by central government and the factors on which the government establishing incentives collection, rather than collection costs. The approach used in this study is a qualitative approach. The result of this study are the collection costs of property tax are budgeted in the APBD and the basis tahat make government gave the incentives collections are for avoiding fraud on collection, and a form of reward for the performance of the tax collectors."

"Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah mengatur diserahkannya PBB sektor pedesaan dan perkotaan ke daerah. Atas hal tersebut pemerintah daerah tidak lagi menerima dana biaya pungut melainkan menerima insentif pungut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sumber dana biaya pungut PBB setelah diserahkan ke daerah dan faktor-faktor yang menjadi dasar pemerintah dalam menetapkan pemberian insentif pungut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Hasil dari penelitian ini adalah biaya pemungutan PBB dianggarkan dalam APBD dan dasar dari pemerintah memberikan insentif pungut ialah untuk menghindari penyelewengan dalam pemungutan dan pemberian biaya pungut serta sebagai bentuk penghargaan atas kinerja petugas pemungut.

---

Tax Law-Tax and Regional Retribution Act No. 28 of 2009 regulated about handed tax property of rural an urban sectors. Because of that government get collection incentive rather than collection cost. The purpose of this study was to determine the source of fund collection costs after property tax no longer managed by central government and the factors on which the government establishing incentives collection, rather than collection costs. The approach used in this study is a qualitative approach.

The result of this study are the collection costs of property tax are budgeted in the APBD and the basis tahat make government gave the incentives collections are for avoiding fraud on collection, and a form of reward for the performance of the tax collectors."

"ABSTRAKDengan menggunakan hasil evaluasi kinerja organisasi Lapan Tahun 2010 dapat disimpulkan bahwa dari 8 (delapan) aspek yang diukur, terdapat 6 (enam) aspek yang hasilnya masih dibawah rata-rata, yaitu manajemen SDM, kepemimpinan, manajemen proses, pencapaian hasil, pengukuran, analisis dan manajemen informasi kinerja, dan Penganggaran. Dengan menggunakan konsep 7‟S McKinsey, peneliti ingin melihat bagaimana kinerja organisasi Lapan dan permasalahan apa yang dihadapi dalam rangka meningkatkan manajemen kinerja di Lapan.Penelitian ini menggunakan pendekatan Post-Positivism dan proses pengumpulan datanya dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada tahapan yang tidak dilakukan dalam proses penyusunan strategi jangka menengah, masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antar Satuan Kerja, sistem yang ada belum seluruhnya diimplementasikan dengan baik, penempatan SDM banyak yang tidak tepat, diperlukan komitmen pimpinan dalam peningkatan skills, dan Style pimpinan tertinggi di Lapan adalah demokratis dimana merupakan modal utama buat meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

---

ABSTRACTBy using the results of the performance evaluation organizations Lapan in 2010 can be concluded that of 8 (eight) aspects measured, there are 6 (six) aspects of the results are still below average, ie human resources management, leadership, process management, achievement of results, measurement, analysis and performance of information management, and budgeting. By using the concept of 7'S McKinsey, researchers wanted to see how the performance of the organization Lapan and what the problems faced in order to improve performance management in Lapan.This study uses the approach of Post-Positivism and the process of data collection is qualitative. The study concluded that there are stages that are not carried in the process of preparing a medium-term strategy, there are overlapping tasks and functions between the Unit, the existing system has not been fully implemented properly, many human resources placement is incorrect necessary leadership commitment in improving skills, and Style highest leadership in Lapan is a democratic where the main capital for improving the quality of organizational performance."

"Kanker serviks merupakan kanker yang berkembang di bagian serviks wanita. Hampir 99% kasus kanker serviks disebabkan oleh Human Papilloma Virus (HPV). Kematian tertinggi akibat kanker pada perempuan di Indonesia berasal dari kanker payudara 22.692 (11,0%) kasus kematian dan kanker serviks 18.279 (8,8%) kasus kematian (WHO IARC 2018). Berdasarkan penelitian Dewi, 2017 kanker serviks paling banyak ditemukan pada usia dewasa, dengan status menikah, dan hidup di perkotaan. Jumlah penderita kanker di kota 6,6% lebih banyak dari yang di desa. Kasus kanker serviks sebanyak 543 di kota dan 384 di desa.Usia menarche merupakan salah satu faktor terjadinya lesi prakanker serviks. Usia menarche dini memiliki risiko 14 kali untuk mengalami kanker serviks (Reis, Beji, and Kilic 2011). Hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2017 menyatakan bahwa Rentang usia pertama kali menstruasi wanita di Indonesia dari tahun ke tahun menurun dari usia 12 – 15 tahun menjadi 12 – 14 tahun. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dengan desain cross sectional study. Penelitian ini menggunakan data sekunder riset PTM tahun 2016. Jumlah sampel 9931 orang, yaitu memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Analisis yang digunakan logistic regression.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari data riset Penyakit Tidak Menular (PTM) 2016 yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Pada penelitian ini tidak ada hubungan signifikan secara statistik antara usia menarche dengan kejadian lesi prakanker serviks dimana perempuan dengan usia menarche < 12 tahun terproteksi 1,025 kali (POR = 0,975; 95% CI 0,689 – 1,380, p-value 0,888) untuk mengalami lesi prakanker serviks dibandingkan perempuan yang mengalami usia menarche ≥ 12 tahun.

---

Cervical cancer is cancer that develops in the cervix of women. Almost 99% of cervical cancer cases are caused by the Human Papilloma Virus (HPV). The highest mortality from cancer in women in Indonesia came from breast cancer, 22,692 (11.0%) cases of death and cervical cancer, 18,279 (8.8%) cases of death (WHO IARC 2018). Based on Dewi's research, in 2017, cervical cancer was mostly found in adulthood, married, and living in urban areas. The number of cancer sufferers in cities is 6.6% more than in villages. There were 543 cervical cancer cases in cities and 384 in villages. Menarche age is a factor in the occurrence of cervical precancerous lesions. Early menarche age has 14 times the risk of developing cervical cancer (Reis, Beji, and Kilic 2011). The results of the Indonesian Demographic Health Survey in 2017 stated that the age range for the first time menstruation for women in Indonesia from year to year decreased from 12-15 years old to 12-14 years old. This type of research is quantitative, with a cross sectional study design. This study used secondary data from PTM research in 2016. The number of samples was 9931 people, which met the inclusion and exclusion criteria. The analysis used logistic regression. The data used in this study is secondary data from the 2016 Non-Communicable Diseases (PTM) research data organized by the Health Research and Development Agency of the Ministry of Health. In this study, there was no statistically significant relationship between the age of menarche and the incidence of cervical precancerous lesions where women with menarche age <12 years were protected 1.025 times (POR = 0.975; 95% CI 0.689 - 1.380, p-value 0.888) to experience cervical precancerous lesions. compared to women who experienced menarche ≥ 12 years."