Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata, dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan Notaris. Tetapi hal tersebut sulit untuk dilakukan dikarenakan Notaris menjadi bergantung satu sama lain, sedangkan menurut Pasal 16 ayat 1 hurus a Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam melaksanakan jabatannya, Notaris diwajibkan untuk bersikap mandiri. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada kontradiksi antara ketentuan Pasal 20 ayat 1 tersebut dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan Notaris untuk bersikap mandiri selama menjalankan jabatannya.

---

According to Article 20 Paragraph 1 of Notary Act, Notary are allowed to enter a civil partnership with another Notary, but still minding his or her independence and impartiality. However, it is hard to stay independent because civil partnership between Notaries made them dependent on each other, whereas according to Article 16 Paragraph 1 of Notary Act, a Notary is supposed to be independent. The conclusion of this research is that there rsquo s a contradiction between Article 20 Paragraph 1 and Article 16 Paragraph 1 of Notary Act which stated that a Notary is expected to be independent in doing his her notarial duty."

"Skripsi ini membahas mengenai dua hal utama, yakni: pelaksanaan pendonoran organ melalui surat wasiat menurut ketentuan hukum perdata di Indonesia dan kekuatan hukum dari wasiat pendonoran organ tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data sekunder.Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Pendonoran organ melalui wasiat dapat dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia; (2) Secara yuridis, kekuatan hukum dari wasiat yang dibuat oleh pewaris untuk mendonorkan organnya lebih kuat daripada penolakan ahli waris atau keluarganya.

---

This Thesis reviews two main things, which are: the implementation of organ donation with testament based on the regulation of civil law in Indonesia and the legality of the organ donation testament. This research is a normative legal research with qualitative analysis on secondary data.The results of this research are: (1) The organ donation with testament could be done based on the regulations in Indonesian Civil Code, but without ignoring the regulations in Law Number 36 Year 2009 regarding Health and The Government Regulation Number 18 Year 1981 regarding Clinical Cadaver Surgery and Anatomical Cadaver Surgery along with Human Organ and Tissue Transplant; (2) Juridically, the legality of the testament which is made by the heir to donate his/her organs is stronger than the objection of the inheritor or the heir?s family."