Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menelaah tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti dalam sidang di pengadilan yang dikaitkan dengan wewenang notaris dalam legalisasi dan waarmerking berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1874, Pasal 1874a, dan Pasal 1880 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terhadap bukti surat (akta) di bawah tangan harus ada legalisasi dari notaris atau pejabat lain yang berwenang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: dapatkah fungsi legalisasi dan waarmerking atas akta yang dibuat di bawah tangan memberikan tambahan kekuatan pembuktian dalam sidang di pengadilan, dan dapatkah akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dan waarmerking dari notaris, dibatalkan oleh hakim.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu untuk membahas dan menganalisa masalah yang berkenaan dengan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dikaitkan dengan wewenang notaris dalam legalisasi dan waarmerking dalam sidang di pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa fungsi legalisasi oleh notaris atas akta di bawah tangan, memberi kepastian bagi hakim mengenai tanggal, identitas dan tandatangan dari para pihak yang bersangkutan, sehingga dapat memberikan tambahan kekuatan pembuktian dalam sidang di pengadilan, dan fungsi waarmerking atas akta di bawah tangan hanya memberi kepastian tanggal pendaftaran dari akta itu. Akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dan waarmerking dari notaris, dapat dibatalkan oleh hakim apabila dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak dalam perjanjian berdasarkan bukti-bukti yang cukup, antara lain karena syarat subyektif dalam akta tersebut tidak dipenuhi sesuai ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Notaris harus lebih berhati-hati dalam pembuatan akta, termasuk dalam melegalisasi dan mewaarmerking akta yang dibuat di bawah tangan, karena dalam praktek kerap ditemukan identitas palsu."

"Tingginya pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan di Indonesia dimana sampai tahun 2000 jumlah penduduk perkotaan mencapai 76 juta jiwa atau 36% dari total penduduk Indonesia, memberikan konsekuensi meningkatnya permintaan sarana dan prasarana kota. Dalam rangka memenuhi kebutuhan prasarana kota tersebut, pemerintah Indonesia memperkenalkan konsep pembangunan perkotaan yang disebut Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) dimana penekanannya pada keterpaduan antar sektor dan terdesentralisasi. Ada 8 komponen prasarana dasar ke-Puan yang tercakup dalam P3KT yaitu: Air Bersih, Persampahan, Drainase, Air Limbah, Jalan Kota, Pengendalian Banjir, KIPIMIIP, dan Penataan Bangunan. Kota Liwa di Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu kota di Propinsi Lampung yang mendapat program P3KT melalui Sumatera UDSP (Urban Development Sector Project) Loan No.1383 INO. Pelaksanaan P3KT Kota Liwa dimulai tahun 1996. hingga tahun 2000 mencakup 4 komponen prasarana dasar yaitu: Air Bersih. Persampahan, Drainase, dan KIP (Kampung Improvement Project). Namun untuk mempersempit ruang lingkup penelitian, maka studi kasus yang diteliti adalah komponen air bersih. Pertimbangan pemilihan kasus pada komponen air bersih ini selain karena alokasi dananya terbesar (yaitu lebih dari 50%) dari total alokasi dana P3KT Kota Liwa. juga proyek air bersih melibatkan banyak "stake holder" seperti PDAM Kota Liwa sebagai pengelola proyek pasca konstruksi, masyarakat sebagai pengguna air bersih, serta beberapa instansi dalam kaitannya dengan penerusan pinjaman SLA (Subsidary Loan Agreement) PDAM seperti DPRD Lampung barat, Bupati Lampung Barat, dan ditingkat pusat persetujuan dari Depdagri bersama Dep.Keuangan. Pada tahap perencanaan program, komponen air bersih P3KT Kota Liwa dituangkan dalam 2 SPAR (Sub Project Appraisal Report) yaitu SPAR 1 yang disusun tahun 1996 dengan jumlah alokasi dana untuk komponen air bersih sebesar Rp.2,563.5 juta dan SPAR (Revisi) yang disusun tahun 1999 dengan jumlah usulan tambahan dana sebesar Rp.5,563.5 juta. Dengan demikian rencana biaya untuk komponen air bersih adalah Rp.8,111.8 juta. Berdasarkan rencana program yang terdapat pada SPAR, implementasi proyek air bersih Kota Liwa dimulai tahun 1996 dan diproyeksikan akan selesai pada tahun 2000. Sehubungan sampai batas waktu tahun 2000 masih ada program yang belum dapat diselesaikan, maka agar proyek air bersih ini dapat mencapai sasaran, penyelesaiannya akan dilaksanakan tahun 2002. Bertolak dari pelaksanaan kebijakan P3KT Kota Liwa tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk membuat evaluasi apakah terdapat deviasi antara tahap rencana dan pelaksanaan P3KT Kota Liwa khususnya dalam kasus komponen air bersih. Analisa dilakukan dengan melihat dari beberapa sudut pandang atau aspek yaitu: aspek teknis, aspek kelembagaan, aspek finansial, dan aspek ekonomi. Hasil analisa dari beberapa aspek tersebut didapatkan kesimpulan antara lain:- Ditinjau dari aspek teknis, secara umum untuk kegiatan fisik (konstruksi) dapat dilaksanakan sesuai rencana, namun dilihat dari konsistensi program dan pendanaan terhadap SPAR serta konsistensi waktu (periode) pelaksanaan masih tedapat deviasi. - Ditinjau dari aspek kelembagaan, secara umum cukup konsisten antara rencana dan implementasi.- Ditinjau dari aspek finansial, dalam hal ini yang dilihat adalah sejauh mana kinerja PDAM Kota Liwa sebagai pengelola proyek air bersih pasca konstruksi. Beberapa rasio yang dipakai sebagai tolok ukur adalah :Pertama: rasio efisiensi, rasio ini dari tahun ke tahun makin membaik, yang ditunjukkan makin kecilnya rasio.Kedua: rasio pendapatan, rasio ini juga dari tahun ke tahun makin baik yang ditunjukkan dengan makin meningkatnya prosentase pendapatan terhadap equity dan asset perusahaan.Ketiga: rasio kewajaran pinjaman atau DCR (Debt Coverage Ratio), secara rata-rata angka DCR adalah 10,2 yang berarti masih diatas angka DCR minimum yang ditetapkan Depdagri yaitu 1,3. Ditinjau dari aspek ekonomi, hasil analisisnya menunjukkan jumlah biaya yang telah didiskon lebih besar dari jumiah manfaat yang didiskon. Hal ini mengindikasikan secara ekonomi proyek ini kurang layak, dan indikator yang lebih jelas ditunjukkan dengan nilai NPV (Net Present Value) yang negatif serta nilai CBR (Cost Benefit Ratio) yang masih di bawah angka satu. Selanjutnya pada era otonomi daerah ini, untuk membiayai pembangunan prasarana kota diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Oleh sebab itu guna mencari solusi model atau pola yang lebih tepat untuk pembangunan Kota Liwa pada era otonomi daerah ini, dibuat hirarki level 3 yaitu: Goal, kriteria, dan alternatif pilihan model pendekatan pembangunan. Dari beberapa alternatif model yang ditawarkan, dengan metode AHP (Analytic Hierarchy Process) dicari model yang paling cocok dengan kondisi daerah. Alternatif yang akan dipilih untuk model pendekatan pembangunan kota ini adalah: Model P3KT, yang menitik beratkan pada keterpaduan pembuatan program rencana; Model Pembangunan Sektoral, yang menitik beratkan pada pemberdayaan masing-masing dinas/instansi daerah; dan Model Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) yang menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat. Hasil analisa dengan AHP prioritas global dari hirarki didapatkan pendekatan pembangunan dengan `Model P3KT' yang mengutamakan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan masih menjadi pilihan utama, sedangkan pilihan kedua adalah `Model Pembangunan Berkelanjutan' yang dapat menjadi alternatif lain yang disukai. Dari hasil analisa ini dapat direkomendasikan untuk jangka panjang gabungan dari kedua model tersebut yaitu keterpaduan program dengan melibatkan masyarakat baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan dan pemeliharaan, perlu dipertimbangkan untuk menjadi pola pendekatan pembangunan yang paling cocok, karena melibatkan masyarakat dalam pembangunan kota sudah diamanatkan dalam UU No. 22 tahun 1999.Hasil analisa sensitivitas perubahan bobot kriteria terhadap alternatif pilihan (level 3) dapat dijelaskan sebagai berikut:- Perubahan bobot prioritas untuk kriteria 'Alasan Keterpaduan Program' dan kriteria 'Meningkatkan PAD' secara umum tidak berpengaruh terhadap urutan alternatif pilihan.- Perubahan bobot prioritas untuk kriteria 'Pemberdayaan Masyarakat' dan kriteria 'Pemberdayaan Dinas/instansi' akan berpengaruh terhadap urutan alternatif pilihan."

"Sekretariat Kabinet merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas pokok memberikan dukungan staf, pelayanan administrasi dan pemikiran kepada Presiden selaku kepala Pemerintahan dalam rangka pengambilan dan pengendalian kebijakan pemerintahan. Maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu didukung oleh ketersediaan pegawai yang memadai baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan budaya organisasi dan komunikasi dengan kepuasan kerja pegawai. Adapun rumusan masalah yang diketengahkan dalam penelitian ini adalah keadaan di Kantor Sekretariat Kabinet RI yang menyangkut: 1) gambaran budaya organisasi, komunikasi dan kepuasan kerja; 2) apakah ada hubungan budaya organisasi dan komunikasi terhadap kepuasan kerja.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Sekretariat Kabinet yang berjumlah 294 orang masing-masing terdiri dari pejabat eselon II sampai dengan eselon IV dan staf. Jumlah responden sebagai sampel penelitian sebesar 82 orang yang mewakili seluruh strata, berdasarkan Nomogram Harry King.Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan gambaran bahwa secara umum kondisi budaya organisasi, komunikasi dan tingkat kepuasan kerja pegawai Sekretariat Kabinet tergolong baik atau kuat, walaupun ada beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian, seperti pengangkatan jabatan berdasarkan senioritas, pimpinan tidak mudah menerima kritik dan saran, informasi yang belum terbuka dan jelas dari pimpinan, penghasilan setiap bulan dirasakan relatif belum mencukupi dan hubungan dengan atasan yang kurang intensitasnya.Dari hasil analisis statistik tampak bahwa budaya organisasi dan komunikasi memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai."

"Usaha untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit meliputi beberapa faktor yang harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Ketersediaan obat di rumah sakit merupakan salah satu faktor yang penting, karena obat merupakan salah satu faktor dalam proses penyembuhan, pemulihan dan penyelamatan jiwa penderita. Pengendalian persediaan obat menjadi salah satu kunci utama dalam proses pelayanan kesehatan di rumah sakit.Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah manajemen Rumah sakit Polpus RS Sukanto dalam pengendalian persediaan obat di Instalasi Bedah Sentral telah optimal dilaksanakan, serta mengidentifikasi persediaan obat dengan cara melihat besarnya nilai investasi, volume pemakaian, berikut nilai kritisnya, dan identifikasi obat berdasarkan nilai Vital, Esensial dan Normal dari setiap obat.Penelitian bersifat studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Metode yang dipakai adalah diskriptif analitik dengan cara menggambarkan kondisi manajemen Rumah Sakit dan manajemen persediaan obat berdasarkan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif untuk Analisis ABC, Analisis ABC Indeks kritis dan TEN dengan menggunakan data penggunaan obat periode Januari 2001 - Desember 2001.Populasi penelitian terdiri dari 70 jenis obat. Data primer dikumpulkan dengan wawancara kualitatif, observasi dan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan mingguan, bulanan, dan tahunan.Dari hasil penelitian didapat bahwa manajemen persediaan obat di Instalasi Bedah Sentral RS Polpus RS Sukanto belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari adanya keterlambatan operasi karena keterlambatan obat di Instalasi Bedah Sentral. Faktor yang menyebabkan tidak optimalnya manajemen adalah sumber daya manusia yang kurang khususnya Kasubbid penunjang medis dan Ka Instalasi Farmasi dalam perencaanaan.Dari hasil penelitian terhadap 70 jenis obat yang dipergunakan di instalasi bedah sentral didapatkan obat-obatan yang masuk golongan vital sebesar 53 item (78%), dengan nilai investasi sebesar Rp. 379.757.700,00 (94%). Berdasarkan analisa ABC Indeks Kritis didapatkan golongan obat yang termasuk obat A sebanyak 30 item (42.86%) dengan nilai investasi sebesar Rp. 378.012.600 (93%), golongan that B sebanyak 36 item (51.43%), dengan nilai investasi sebesar Rp. 23.372.700 (6%), dan golongan obat C sebanyak 4 item (5.71%), dengan nilai investasi sebesar Rp. 1.590.000 (1%).Untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit khususnya dalam persediaan obat-obatan di Instalasi Bedah Sentral perlu dilakukan pelatihan/kursus manajemen perencanaan obat di rumah sakit kepada bagian yang melakukan perencanaan dan pengadaan obat, yaitu subbidang penunjang medis dan instalasi farmasi.Daftar Bacaan : 43 (1983 - 2001)Drug Inventory Management Analysis At Central Surgery Installation Of The Raden Said Sukanto Central Police Hospital, January 2001 December 2001 PeriodThe raising of the hospital health services must involve all supporting factors, done comprehensively and continually. Drug supply is one of the most important factor for the process of healing and continually. Drug supply is one of the most important factor for the process of healing, rehabilitating as well as life saving of all patients.

The objective of this research is to drug inventory control analyse at Central Surgery Installation of the Raden Said Sukanto Central Police Hospital. This research uses VEN, ABC , ABC Critical Index, to analyse the problem and to know the value of invest, the amount of usage and the critical index drug stocks in order to control the stocks.

The population is consisting of the 70 drug items. Data collected from weekly, monthly, and yearly reports on the year of 2001. Interviews also have been done to describe the inventory process in this hospital.

The result shows that inventory control at central surgery installation have not worked properly. It happens because there was not planning at the Subbid Jangmed and the hospital could not anticipate the future needs. And than vital drug have not inventory plan. The result from 70 drug items used at central surgery installation are 53 items (78%) in category vital.

As a result of ABC analysis, we get that the group A needs a highest invest cost (68 % all of cost) consist of 10 % drug items. Group B spends 22 % consist of 19 % drug items and group C needs only 11 % but consist 71 % of all drug. As a result of ABC critical index, critical value from that got from the result of question of anaesthesia doctors, classification A group 93 % invest consist of 42.86 % drug items, Group B spends 6% consist of 51,43 % drug items and group C needs only 1 % consist of 5.71 % drug item.

The raising of the hospital health service especially drug inventory at central surgery installation need drug management training for Subbid Jangmed and Fannasi Installation.

Reference : 43 (1983-2001)"