"Salah satu tantangan berat yang dihadapi perekonomian Indonesia
seat ini adalah meningkatkan ekspor, khususnya ekspor non migas. Dengan
peningkatan nilai ekspor, di samping memberikan hasil positip kepada
pengamanan cadangan devisa, melalui multipiier effect juga akan menciptakan
kesempatan usaha, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan nasional, yang
pada akhirnya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ekspor
non migas, di antaranya melalui deregulasi sektor riil 4 Juni 1996. yang memberi-
kan fasilitas kepada Perusahaan Eksportir Terlenlu (PET). Bentuknya berupa
kemudahan pelayanan di bidang perpajakan termasuk percepatan restitusi.
Fasilitas ini sejalan dengan pendapat para pakar (Warren J. Keegan, maupun
Richard A. Musgrave) bahwa insentif pajak dapat meningkatkan ekspor. Sebagai
suatu kebijakan tentu diharapkan tidak menjadi bias negatip kepada perusahaan Iain (selain PET), namun secara efektif harus mampu mendorong dan
meningkatkan nilai ekspor nasional secara keselumhan.
Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh atau peranan pemberian
fasilitas pajak dalam rangka peningkatan nilai ekspor, dilakukan penelitian. Guna
memperoleh data yang realistis, valid dan terpercaya sebagai bahan kajian,
penelitian dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Perindustrian dan
Perdagangan, dan 35 Perusahaan Eksportir Tertentu, serta berbagai sumber
data Iainnya, balk melalui penelitian langsung ke Iapangan maupun melalui studi
kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui 2 (dua) cara. Cara
pertama melalui evaluasi kebijakan yang parameternya adalah (1) efektivitas, (2)
etisiensi, (3) kecukupan, (4) perataan, (5) responsivitas dan (6) ketepatan.
Sedangkan cara kedua melalui uji komparasi (comparative test) hasil penelitian
terhadap tolok ukur yang telah ditetapkan.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian fasilitas pajak
terhadap PET bukan merupakan suatu tindakan yan diskriminatif, karena
diberikan secara umum kepada semua perusahaan yang dapat memperoleh
status sebagai PET. Selanjutnya dengan adanya fasilitas pajak, ternyata mampu
sebagai pendorong ekspor sekaligus secara efektif mampu pula meningkatkan
ekspor PET secara signihkan. Hal ini ditunjang adanya keuntungan (benefit) yang
diperoleh PET, sehingga dapat mengurangi beban (penghematan) melalui cash
How, maupun cost of money.
Untuk itu, perlu dipertimbangkan pemberian fasilitas pajak yang sama
di luar 23 jenis komoditas yang telah menikmatinya, temtama kepada jenis-jenis
komoditas yang potensil untuk meningkatkan akspor nasional."
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000
