Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bencana alam gempa tektonik 8,9 Skala Richter dan diikuti gelombang tsunami yang menerjang sebagian besar wilayah pantai barat dan utara Propinsi NAD pada tanggal 26 Desember 2004 mengakibatkan kehancuran yang luas disertai ratusan ribu korban meninggal hilang dan ratusan ribu lainnya harus mengungsi karena kehilangan tempat tinggal.Program prioritas yang dilakukan di tempat penampungan pengungsian adalah pemberian makanan tambahan untuk bayi dan balita serta imunisasi campak karena kondisi sanitasi lingkungan yang buruk ditambah dengan keadaan gizi yang menurun dapat menjadi penyebab berjangkitnya berbagai penyakit menular, antara lain diare, ISPA, kulit, campak, malaria dan demam berdarah. Dalam situasi darurat biasanya akan berakibat pada tingginya tingkat kesakitan dan kematian. Penyebab utama kematian dan kesakitan diantara pengungsi adalah campak (WHO, 2001).Penelitian ini dilatarbelakangi dan basil Kajian Asesmen Departemen Kesehatan Tahun 2005 yang menyebutkan pascabencana fungsi manajemen belum dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini disebabkan rusaknya infrastruktur kesehatan dan banyaknya tenaga kesehatan yang menjadi korban, serta koordinasi penanggulangan bencana lintas sektor dinilai juga sangat lemah. Untuk itu peneliti ingin mengetahui mengenai proses manajemen pada pelaksanaan crash program campak di kota Lhokseumawe dimana basil cakupan imunisasi campak sampai berakhirnya masa tanggap darurat tidak mencapai target yang ditetapkan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, data diperoleh dengan metode wawancara mendalam terhadap pengelola imunisasi tingkat Kabupaten dan Puskesmas, dan telaah dokumen crash program campak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran yang ditentukan berdasarkan hasil proyeksi BPS tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan di mana sebagian wilayah sasaran lebih besar dari yang ada dan daerah lain sasarannya lebih kecil dari hasil proyeksi. Pendataan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan terkendala karena terbatasnya sumber daya dan keamanan yang tidak kondusif. Tidak tersedia dana pada pendataan sasaran, evaluasi dan dana operasional realisasinya tidak lancar.Kesimpulan penelitian ini adalah manajemen perencanaan penentuan sasaran berdasarkan proyeksi BPS tidak relevan dengan jumlah sasaran sebenamya. Rusaknya infrastruktur dan masalah tenaga bukan menjadi kendala pelaksanaan crash program campak. Peran lintas sector dibutuhkan dalam penggerakkan masyarakat dan dukungan keamanan. Diperlukan ketersediaan dana mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi untuk menjamin keberhasilan program. Saran yang dapat diberikan yaitu dalam perencanaan penentuan jumlah sasaran perlunya mempertimbangkan situasi yang terjadi di daerah. Untuk pemerintah Kota Lhokseumawe agar menyediakan dana untuk penanggulangan bencana serta meningkatkan peran serta lintas sektor. Untuk Dinas Kesehatan perlu menyelenggarakan pelatatihan manajemen imunisasi dan penanggulangan bencana.

---

Tectonic earthquake disaster with 8,9 Richter Scale and followed by tsunami wave that attacking most of west and nort coast region of NAD Province in 26 December 2004 causing massive destruction as well as the deathllost of hundred thousand victim and other hundred thousand has to evacuate because lost their house.

Priority program done in evacuation site is distributing food supplement for baby and also measles immunization because bad environment sanitation condition added with decreasing nutrient can caused the spread of contagious disease, such as diarrhea, ISPA, measles, malaria, and dengue. In emergency situation usually have consequence of high number of sickness and death. Main cause of death and sickness among the evacuee is measles (WHO, 2001).

This research based on result of Health Departement Assessment Study Year 2005 that mention management function of postdisaster not yet optimally implemented, it caused by the damage of health infrastructure and number of health personnel that become victim, and also coordination of cross sector disaster prevention assessed very weak. For that research want to find out about management process in implementation of measles crash program in Lhokseumawe City where measles immunization coverage result until the end of emergency period not achieved the determined target.

This research is done by qualitative method, and data obtained by indepth interview method toward immunization organizer of Regency and Puskesmas, and document study of measles crash program.

Research result shows that determined target based on BPS projection result is not appropriate with reality in field where part of target area larger than existed and other area with smaller target than projected. Data gathering directly done by health officer burdened because of the limited source and not conducive security. Unavailable fund on data gathering of target, evaluation and operational fund is not smoothly realized.

This research conclusion is planning management of target determination based on BPS projection is not relevant with the actual target number. The damage of infrastructure and officer problem are not obstracles for measles crash program. Cross sector role is needed in moving the society and security support. Fund availability needed from planning process to evaluation to guarantee the program efficacy. Given suggestion is the need of considering situation in planning number of target determined that occurred in the area. For Lhokseumawe Government is providing fund for disaster prevention and also increasing role of cross sector. For Health Agency is the need to conduct immunizatiorl management training and disaster prevention."

"Penelitian dilakukan pada tenaga kerja yang terpajan debu hasil pembakaran sampah di bagian boiler pabrik sepatu olah raga. Pajanan debu dapat menimbulkan gejala pengawasan berupa batuk kronik, dahak kronik, sesak nafas, serta gejala bronkitis kronik yang dapat memberikan gambaran penurunan fungsi paru obstruksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencegah terjadinya gangguan fungsi paru pada tenaga kerja di bagian boiler, dengan cara meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku dalam menggunakan alat pelindung diri (APD) saluran nafas. Disain penelitian menggunakan cara studi operasional yang dilakukan terhadap seluruh populasi tenaga kerja di bagian boiler (12 orang), selama 1 bulan. Cara pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, pemeriksaan fisik, pemeriksaan fungsi ventilasi paru, serta pemeriksaan foto toraks. Selanjutnya dilakukan intervensi berupa penyuluhan serta monitoring dan pengawasan penggunaan APD saluran nafas. Hasil dari penelitian ini didapatkan keluhan batuk kronik 25 %, dahak kronik 33,3 %, sesak nafas 16,7 %, bronkitis kronik 25 %, serta gangguan fungsi paru obstruksi 25 %. Secara statistik tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara kelompok umur, lama kerja, perilaku merokok dan perilaku menggunakan APD saluran naf as terhadap terjadinya bronkitis kronik maupun obstruksi (p>0,05). Risiko terjadi obstruksi 2,5 kali lebih besar pada tenaga kerja yang telah bekerja lebih dari. 5 tahun (OR=2,5). Risiko terjadi obstruksi 1,6 kali lebih besar pada tenaga kerja yang tidak menggunakan APD saluran nafas (OR=1,6). Intervensi yang dilakukan menunjukkan keberhasilan yang sangat bermakna yaitu terdapat peningkatan pengetahuan tentang APD saluran nafas sebesar 58,4 % (0,001"

"Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sangat rawan dalam pelaksanaannya karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Sedangkan proses pengadaan tanah dalam hal pembebasan tanah tidak akan terlepas dari masalah ganti rugi, oleh karena itu dalam menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi harus dilakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan tidak dibenarkan adanya paksaan. Dalam pembebasan tanah untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Panitia Pengadaan Tanah dalam musyawarah telah menetapkan ganti rugi dalam bentuk uang, sedangkan musyawarah dilakukan hanya untuk menetapkan besarnya saja. Sehingga dalam pelaksanaannya terdapat pemilik yang keberatan dengan ganti rugi dalam bentuk uang dan menuntut ganti rugi dalam bentuk tanah pengganti. Dari latar belakang tersebut, dipandang perlu untuk dilakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi penentuan pemberian ganti rugi kepada masyarakat dalam rangka pengadaan tanah untuk digunakan sebagai TPA Cipeucang Tangerang Selatan, apabila dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa musyawarah penentuan pemberian ganti rugi tidak dilakukan secara konsekuen karena masyarakat tidak diberikan pilihan bentuk ganti rugi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 sehingga terdapat pemilik yang keberatan menerima ganti rugi dalam bentuk uang. Disarankan agar untuk pengadaan tanah selanjutnya, Panitia Pengadaan Tanah dapat melakukan musyawarah untuk menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi secara konsekuen, tanpa ada paksaan serta memberi ganti rugi dengan memperhatikan faktor-faktor sosial dan ekonomi masyarakat yang tanahnya dibebaskan.

---

Land acquisition for the development for public interest is highly vulnerable on its implementation as it is strongly related to public livelihood concern. The land acquisition process itself in terms of land relinquishment, however, will never be apart of compensation matter. Consequently, it shall be discussed in setting form and value of the compensation to reach out agreement and any coercion is prohibited.

In the land acquittalaimed for landfill project of Cipeucang by the Local Government of South Tangerang, the Land Acquisition Committee, in the discussion, had stipulated the compensation in the form of cash, whereas the discussion was carried out to set the value only. In consequence, as it is implemented there was objection from the land lords on the form of cash and they demanded the compensation in the form of substituted land.

Build upon this background, it is deemed necessary to conduct some research to answer the question of how the setting of compensation to the public was implemented in terms of land acquisition aimed for landfill of Cipeucang, South Tangerang, associated with the Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 65 of 2006.

The research result reveals that the discussion of setting the compensation was not consequently conducted because the community was not given options regarding to the compensation forms as stipulated in the Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 65 of 2006 and it resulted objection from the land owners on compensation in the form of cash.

It is suggested for the future, the Land Acquisition Committee could consequently discuss to set the form and value of compensation, without any coercion and give compensation by considering social and economic factors of the community whose land is acquitted."

"Status Sabang sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas mendorong pembangunan infrastruktur massif, terutama pelabuhan berskala internasional. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan ekosistem perairan laut di sekitarnya, termasuk TWA Laut Pulau Weh yang selama ini menjadi tujuan wisata utama di Sabang. Untuk itu diperlukan informasi terkait nilai ekonomi TWA Laut Pulau Weh agar dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan untuk memperbaiki dan menentukan arah kebijakan pembangunan kawasan. Informasi nilai ekonomi kawasan tersebut dapat diperoleh dengan cara melakukan valuasi lingkungan. Studi ini menggunakan dua pendekatan valuasi, yaitu travel cost method dan contingent valuation method. Nilai ekonomi yang diperoleh dari TCM dan CVM secara berturut-turut adalah Rp 12.075.215.255 dan Rp 6.785.639.710.

---

Sabang's status as a free port and trade area encourages massive infrastructure development, especially international port. These conditions are feared to disturb the marine ecosystem balancing in the vicinity, including TWA Laut Pulau Weh which has been the main tourist destinations in Sabang. It required information related to the economic value of TWA Laut Pulau Weh that can be used as input and consideration to fix and determine the direction of policy development for the region. Information of economic value of the region can be obtained by means of environmental valuation. This study uses two valuation approaches, namely the travel cost method and the contingent valuation method. The economic value obtained from TCM and CVM respectively is Rp 12.075.215.255 and Rp 6.785.639.710."

"Status Sabang sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas mendorong pembangunan infrastruktur massif, terutama pelabuhan berskala internasional. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan ekosistem perairan laut di sekitarnya, termasuk TWA Laut Pulau Weh yang selama ini menjadi tujuan wisata utama di Sabang. Untuk itu diperlukan informasi terkait nilai ekonomi TWA Laut Pulau Weh agar dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan untuk memperbaiki dan menentukan arah kebijakan pembangunan kawasan. Informasi nilai ekonomi kawasan tersebut dapat diperoleh dengan cara melakukan valuasi lingkungan. Studi ini menggunakan dua pendekatan valuasi, yaitu travel cost method dan contingent valuation method. Nilai ekonomi yang diperoleh dari TCM dan CVM secara berturut-turut adalah Rp 12.075.215.255 dan Rp 6.785.639.710.

---

Sabang?s status as a free port and trade area encourages massive infrastructure development, especially international port. These conditions are feared to disturb the marine ecosystem balancing in the vicinity, including TWA Laut Pulau Weh which has been the main tourist destinations in Sabang. It required information related to the economic value of TWA Laut Pulau Weh that can be used as input and consideration to fix and determine the direction of policy development for the region. Information of economic value of the region can be obtained by means of environmental valuation. This study uses two valuation approaches, namely the travel cost method and the contingent valuation method. The economic value obtained from TCM and CVM respectively is Rp 12.075.215.255 and Rp 6.785.639.710."

"Bencana tsunami Selat Sunda pada 22 Desember 2018 telah menghantam wilayah Kabupaten Pandeglang, Serang, dan Lampung Selatan. Berdasarkan kejadian tersebut diperlukan mitigasi bencana guna mengurangi kerugian jika terjadi bencana di kemudian hari. Rencana evakuasi bencana memainkan peran yang sangat penting sebelum, selama, dan setelah bencana terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merencanakan dan mengetahui lokasi bangunan evakuasi serta jangkauannya sehingga dapat digunakan sebagai tempat evakuasi saat terjadi tsunami. Penentuan lokasi Tempat Evakuasi Sementara (TES) dengan memperhatikan wilayah bahaya tsunami, aksesibilitas, dan waktu tempuh. Wilayah bahaya tsunami memperhitungkan wilayah inundasi tsunami dengan tools fuzzy membership untuk mengkaji kelas bahayanya. Metode Network Analysis pada software ArcGIS digunakan untuk mengetahui wilayah jangkauan dengan waktu tempuh 30 menit. Selanjutnya dari wilayah jangkauan 30 menit dapat diketahui jumlah penduduk berdasarkan People In Pixels (PIP). Hasil penelitian menunjukkan terdapat 11 bangunan TES. 3 TES di Kecamatan Carita, 2 TES di Kecamatan Labuan, 5 TES di Kecamatan Panimbang, dan 1 TES di Kecamatan Sumur. Seluruh TES tersebut berada di lereng datar dan berada di konsentrasi pemukiman tinggi. Kapasitas TES usulan yang dapat menampung seluruh penduduk yang berada di pemukiman bahaya tsunami adalah TES di Kecamatan Carita dan Kecamatan Labuan, sedangkan TES di Kecamatan Panimbang dan Kecamatan Sumur tidak dapat menampung seluruh penduduk yang berada di pemukiman bahaya tsunami.

---

The Sunda Strait tsunami disaster on 22^nd December 2018 has hit the Pandeglang, Serang and South Lampung regencies. Based on these events disaster mitigation is needed in order to reduce losses in the event of a disaster in the future. Disaster evacuation plans play a very important role before, during and after a disaster occurs. The purpose of this study is to plan and find out the location of the evacuation building and its scope so that it can be used as an evacuation site during a tsunami. Determination of the location of Temporary Evacuation Sites (TES) by taking into account tsunami hazard areas, accessibility, and travel time. Tsunami hazard areas take into account tsunami inundation areas with fuzzy membership tools to assess the hazard class. The Network Analysis method in ArcGIS software is used to determine the coverage area with a travel time of 30 minutes. Furthermore, from the 30 minute coverage area, it can be seen the number of residents based on People In Pixels (PIP). The results showed that there were 11 TES buildings, in Carita District 3 TES, in Labuan District 2 TES, 5 TES in Panimbang District, and 1 TES in Sumur District. All of the TES are on flat slopes and in high concentration of settlements. The proposed TES capacity that can accommodate all residents in tsunami hazard settlements is TES in Carita and Labuan Districts, while TES in Panimbang District and Sumur District cannot accommodate all residents in tsunami hazard settlements."