Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Paska konflik dan tsunami Kota Banda Aceh mengalami pembangunan masif dalam upaya merepresentasikan keislaman. Pemerintah kota Banda Aceh telah melakukan renovasi Masjid Raya Baiturrahman dengan memasang 12 unit payung elektrik. Kota Banda Aceh mencoba meniru rancangan kota lain yang dianggap lebih sukses dalam merepresentasikan keislaman, dalam hal ini adalah Masjid Nabawi di Madinah. Fenomena ini merupakan fenomena Inter-referencing. Persoalan dari praktek inter-referencing dalam merepresentasikan keislaman adalah pembangunan akan bersifat diskursif, mengabaikan aktivitas masyarakat setempat sebagai pengguna ruang publik perkotaan.Tujuan dari penelitian perancangan ini adalah memberikan alternatif rancangan perkotaan Banda Aceh dalam upaya merepresentasikan keislaman yang tidak beranjak dari pembangunan fisik, namun dengan melibatkan aktivitas masyarakat. Membentuk dan menemukan kembali hubungan antara Islam dengan kehidupan perkotaan di Banda Aceh. Penelitian perancangan ini menggunakan peta mental 50 warga kota Banda Aceh dari berbagai usia yang tinggal di 10 desa sekeliling pusat kota. Peta mental saya gunakan sebagai alat untuk membaca aktivitas keseharian masyarakat dan menentukan teritori perkotaan yang akrab dengan masyarakat. Hasil kajian peta mental masyarakat digunakan untuk menghubungkan kehidupan perkotaan dengan Masjid Raya Baiturrahman. Menjadikan kawasan Masjid Raya Baiturrahman sebagai generator untuk membentuk komunitas muslim dan menghadirkan aktivitas masyarakat dalam upaya merepresentasikan keislaman di ruang perkotaan. Kata Kunci: Kota Banda Aceh, Representasi Keislaman, Inter-referencing, Diskursif, Peta Mental.

---

In post of conflict and tsunami Banda Aceh has done a massive development in the effort of islamic representation. The government of Banda Aceh renovated Baiturrahman Grand Mosque by installing 12 units of electric umbrellas. Banda Aceh tries to imitate design of another city that is considered more successful in islamic representation, in this case is the Nabawi Mosque in Medina. This phenomenon is called inter referencing. The problem of inter referencing in the practice of representation is that development is often discursive, ignoring community activities in the public spaces.The aim of this research design is to provide an urban design alternative of Banda Aceh in the effort of islamic representation which is not only come from physical development, but also sustain from non physical development. Involving community activities and rediscovering the relationship between Islam and urban life in Banda Aceh. This research design collected mental maps from 50 inhabitants of Banda Aceh from various ages living in 10 villages around the center of Banda Aceh City. Mental maps used to read and identify some places that become the center of everyday community activities. These centers will be used to connecting urban life with the Baiturrahman Grand Mosque. Keywords Banda Aceh City, Islamic Representation, Inter referencing, Discursive, Mental Maps.

Abstrak :
Peningkatan jumlah kendaraan di Kota Bekasi, menyebabkan pencemaran PM10. Hal ini diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada alih fungsi lahan seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH). Jumlah RTH Kota Bekasi tahun 2012 sekitar 10,95%.. Keberadaan RTH dapat menurunkan PM10 di udara melalui fungsi daun yang dapat menyerap dan mengendapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh RTH terhadap konsentrasi PM10 dan risikonya terhadap kesehatan. Metode yang digunakan yaitu analisis risiko kesehatan lingkungan, mengestimasi risiko kesehatan non karsinogenik pajanan PM10. Dipilih dua lokasi jalan raya yang berbeda berdasarkan cakupan ruang terbuka hijau tertinggi (Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih) dan terendah (Kaliabang, Kecamatan Medan Satria). Sampel lingkungan dan populasi diambil sebanyak 3 titik di Jalan Raya Jati Kramat dan 3 titik di Jalan Raya Kaliabang. Setiap titik diukur pada jarak 1 dan 100 meter dari jalan raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi PM10 di Jati Kramat lebih rendah dan di bawah baku mutu, penurunan PM10 di Jalan Raya Jati Kramat lebih besar dibandingkan Jalan Raya Kaliabang. Risiko kesehatan non-karsinogenik daerah Jati Kramat baik real time maupun life span lebih besar, hal ini dikarenakan lebih besarnya nilai asupan pajanan. Manajeman risiko yang dipilih adalah dengan menambah ruang terbuka hijau untuk menurunkan konsentrasi PM10.

---

Increasing vehicle in Bekasi caused PM10 pollution. In addition, increasing of population can impact the land function like green space. Percentage of green space in 2012 about 10,95%. The existence green space can reduce PM10 because leaf will absorbs and precipitates. This study aims to determine the effect of green space to the concentrastion of PM10 and health risk of population. Method study uses enviromental health risk analysis for estimating health risk non-carcinogenic of PM10 exposure. Choosed the different location based on percentage of green space highest (Jati Kramat, Jati Asih) and lowest (Kaliabang, Medan Satria). The environment and population sample was selected 3 points on Jati Kramat Highway and 3 points on Kaliabang Highway. All points was observed at 1 meter and 100 meters from street. The Result refers that concentration PM10 on Jati Kramat is lower and still under standart, in additional PM10 decrease on Jati Kramat more significant (p-value 0,007) than Kaliabang (P-value 0,024). Health risk non-carcinogenic on Jati Kramat in real time or life span is higher, it caused the value exposure intake is high. Risk management was choosed is reduce the exposure PM10 by adding green space on this location.

Abstrak :
ABSTRACT

Abstrak :
Tulisan ini membahas mengenai bentuk penyelenggaraan diplomasi pertahanan serta analisanya dalam upaya untuk memasukkan segmen Tanjung Datu sebagai Outstanding Boundary Problem Indonesia-Malaysia. Hal ini didasarkan atas status Tanjung Datu yang ambigu akibat perbedaan penafsiran Memorandum of Understanding (MOU) 1978 oleh pihak internal pemerintah Indonesia. Perundingan untuk memasukkan segmen Tanjung Datu sebagai OBP terjadi pada tahun 2001. Usaha melobi pihak Malaysia untuk memasukkan Tanjung Datu sebagai OBP dilakukan secara intensif oleh para delegasi sampai akhirnya Indonesia menerima keputusan pihak Malaysia untuk tidak lagi mempermasalahkan Tanjung Datu. Studi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan enam informan yang meliputi praktisi dan pakar di bidang terkait. Data juga diperoleh dari berbagai literatur. Temuan studi ini berupa subjek diplomasi pertahanan Indonesia dalam upaya memasukkan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia yaitu Pankorwilnas, Direktorat Topografi Angkatan Darat, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri dan JUPEM. Sedangkan objek diplomasi pertahanan Indonesia dalam upaya memasukkan segmen Tanjung Datu sebagai OBP Indonesia-Malaysia adalah berupa tujuan Indonesia yakni sebagai implementasi kepentingan nasional dalam meraih kedaulatan teritorialnya serta hal itu termasuk dalam lingkup pertahanan.

Abstrak :
Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga, yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Salah satu bentuk wasiat berupa Akta Wasiat yang dibuat di hadapan notaris. Penelitian ini membahas tentang kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam membuat Akta Wasiat bagi orang Islam. Permasalahannya ialah isi Akta Wasiat tidak berdasarkan syari’at Islam. Akta Wasiat diberikan kepada ahli waris sebagai penerima wasiat. Isi Akta Wasiat tentang pembagian Harta Warisan dan tidak menjabarkan nilai/jumlahnya dari Harta Warisan. Akta Wasiat tidak disertai pernyataan persetujuan ahli waris. Pada saat setelah Pewasiat meninggal, Akta Wasiat diberitahukan kepada penerima wasiat, mereka menyetujui. Namun selang setahun salah satu ahli waris merasa keberatan dan tidak adil dengan adanya Akta Wasiat, lalu ia mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana akibat hukum terhadap Akta Wasiat Pewasiat beragama Islam yang melakukan pembagian harta warisan dan tidak secara faraidh, bagaimana kewenangan dan tanggung jawab Notaris terkait pembuatan Akta Wasiat, dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112K/Ag/2018 menyatakan gugatan a quo tidak memenuhi rukun waris. Bahan hukum sekunder yang diperoleh akan dianalisis secara evaluatif dengan menilai dan menguji kasus yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Hasil penelitian menyatakan bahwa isi wasiat tidak memenuhi rukun waris, maka waris tidak bisa dilaksanakan. Notaris berwenang untuk melakukan penyuluhan hukum agar pelaksanaan wasiat dapat terwujud. Majelis Hakim menyatakan gugatannya tidak memenuhi rukun waris, yaitu adanya harta warisan karena harta peninggalan Pewasiat sudah habis dibagi-bagi melalui Akta Wasiat. Akhirnya, kewarisan tidak berlaku lagi. ......A will is the gift of an item from the testator to another person or entity that takes effect once the testator passes away. One of the type of will is a will signed in front of a notary. The authorities and responsibilities of a notary in making a will for Muslims is discussed in this study. The issue is that the contents of the will are not based on Islamic law. The heirs are the beneficiaries of the will. The contents of the Will regarding the distribution of the Inheritance Assets and do not describe the value/amount of the Inheritance Assets. The will is not accompanied by a statement from the heirs approving it. They agree that the will is notified to the beneficiary once the testator dies. After a year, one of the heirs protested to the Will, claiming that it was unfair, then he filed an inheritance lawsuit in the Religious Court. This study looks at the legal implications of Islamic Wills and Wills that distribute inheritance but do not automatically faraidh, what the authorities and responsibilities of a Notary has when it comes to making a Will, and how the judge's legal considerations in the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 112K/Ag/2018 stated that the a quo lawsuit did not meet the pillars of inheritance. By reviewing and testing cases resolved by the Panel of Judges, the secondary legal materials gathered will be assessed of the Will did not fulfill the pillars of inheritance, the inheritance could not be carried out according to the study’s findings. Notaries are permitted to provide legal advice in order to facilitate the execution of wills. The litigation did not satisfy the pillars of inheritance, namely the testator’s inheritance was dispersed through the will, according to the The Panel of Judges. Finally, the inheritance is not valid any longer.

Abstrak :
Seringkali pada pipa kalor terjadi fenomena dryout akibat kegagalan desain ataupun kalor yang masuk terlalu besar. Untuk mengantisipasi terjadinya dryout maka ditambahkan pompa diafragma untuk mempercepat pengiriman kondensat hasil kondensasi menuju bagian evaporator. Penambahan pompa dengan menggunakan pompa diafragma dipasang pada jalur bypass sehingga ketika tidak terjadi dryout screen mesh dengan ukuran 300 mesh lah yang membawa liquid menuju evaporator. Hybrid loop heat pipe bekerja menggunakan kontrol temperatur yang dipasang pada evaporator. Dari hasil penelitiannya temperatur saturasi sistem pada pembebanan fluks kalor 0,375 W/cm2 dan filling ratio evaporator dengan fluida kerja air 70% terjadi di sekitar temperatur 120oC. Hal ini dapat dikatakan bahwa sistem telah bekerja secara dua fasa dan steady di temperatur 120oC beberapa saat hingga akhirnya benar-benar steady pada temperatur 100oC yaitu pada temperatur set point akibat kerja pompa diafragma. Pada saat inilah sistem bekerja secara dua fasa dan temperatur pada bagian evaporator tetap di temperatur 100oC sama dengan temperatur set point. Dryout teratasi dengan menggunakan pompa diafragma dari temperatur evaporator 143oC ketika pompa tidak aktif menjadi 100oC ketika pompa aktif.

---

Dryout phenomenon in the heat pipe often occurs due to failure of the design or incoming heat to the system is too high. To anticipate dryout, the addition of a diaphragm pump is used to accelerate the delivery of the condensate outcome to the evaporator. The addition of the pump using a diaphragm pump installed on the bypass lines, so that when the dryout does not happen, the 300 of the screen mesh was the one that brought the liquid to the evaporator. Hybrid loop heat pipe is working by using the controls which is installed on the evaporator temperature. The results of this study, the saturation temperature of the heat flux loading system at 0.375 W/cm2 andthe filling ratio of the evaporator with water working fluid 70% occurred in the temperature range of 120oC. It can be stated that the system had worked in two phasesand steady at a temperature of 120oC for a while until completely steady at atemperature of 100°C at a temperature set point due to work of diaphragm pump. At this point, the system works in two phases and the temperature at the evaporator remained at 100oC temperature equal to the set point temperature. Dryout can beresolved by using a diaphragm pump of the evaporator temperature of 143oC whenthe pump is off into 100°C when the pump is active.