Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengadilan menentukan pemegang saham melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan Terbatas sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-undang Perseroan Terbatas dan apakah pertimbangan hukum majelis hakim yang menyatakan bahwa Kwang Yang Motor Co. Limited selaku pemegang saham ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami PT Kymco Lippo Motor Indonesia sudah tepat menurut Undang-undang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan pengadilan di Indonesia dalam menentukan pemegang saham melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan Terbatas kerap hanya berpatokan pada pembuktian unsur perbuatan melawan hukum secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya perbuatan melanggar hukum, kesalahan dari tergugat, kerugian yang dialami penggugat dan kausalitas antara kerugian dan perbuatan tergugat. Pengadilan belum mempertimbangkan unsur iktikad buruk dan penyalahgunaan Perseroan Terbatas oleh pemegang saham untuk kepentingan pribadi sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-undang Perseroan Terbatas.Selanjutnya, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Kwang Yang Motor Co. Limited selaku pemegang saham ikut bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami PT Kymco Lippo Motor Indonesia sudah tepat, baik menurut Undang-undang Perseroan Terbatas maupun Anggaran Dasar PT Kymco Lippo Motor Indonesia. Hal ini karena dua hal, yaitu Presiden Direktur melanggar Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar PT Kymco Lippo Motor Indonesia karena tidak meminta persetujuan dari Direksi perwakilan PT Metropolitan Tirtaperdana dalam tiap transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran dana PT Kymco Lippo Motor Indonesia dan Presiden Direktur melanggar Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas karena melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang memberikan keuntungan pribadi pada Kwang Yang Motor Co. Limited dan bukan untuk kepentingan PT Kymco Lippo Motor Indonesia.

---

This thesis discusses on how Indonesian Court determines that shareholder commits a tort which is written in Article 3 (2) letter b of Indonesian Corporation Law and whether the court?s judgement to hold Kwang Yang Motor Co. Limited, the shareholder of PT Kymco Lippo Motor Indonesia personally liable, had been a correct decision. This research is conducted by two approaches: literature and comparative approach. The result of the thesis shows that Indonesian court in holding the shareholder liability for the corporation?s indebtedness is merely based on the elements of Article 1365 of Indonesian Civil Code, i.e. an improper act, a fault by the defendant, a plaintiff's losses, and a causality between the losses and the defendant's fault. The shareholder?s bad faith and its abuse of power to gain personal benefit governed by Article 3 (2) letter b of Indonesian Corporation Law have not been considered by the court. Furthermore, the court has correctly imposed Kwang Yang Motor Co. Limited?s personally liable for the corporation?s indebtedness, based on both Indonesian Corporation Law and the Article of Association of PT Kymco Lippo Motor Indonesia. The President Director of PT Kymco Lippo Motor Indonesia has violated both Article 11 (6) of PT Kymco Lippo Motor Indonesia Bylaws because he did not obtain the approval from PT Metropolitan Tirtaperdana?s representative Director for corporation?s expenditure and Article 99 (1) of Indonesian Corporation Law since he involves in some conflicting transactions providing benefit for Kwang Yang Motor Co. Limited, but not for the benefit of PT Kymco Lippo Motor Indonesia."

"Tesis ini membahas tentang bagaimana peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta partij dan bagaimana tanggung jawab Notaris dalam hal terdapat perubahan dalam akta partij, yaitu analisis putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Riau Nomor 02/PTS/MJ/PWN.PROV.RIAU/XI/2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 906/PID.B/2014/PN.PBR jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1003 K/PID/2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam membuat akta partij, Notaris hanya mengkonstantir kepentingan para penghadap yang datang kepadanya, tanpa ada kewenangan untuk melakukan pengubahan dengan inisiatifnya sendiri. Apabila Notaris hendak melakukan perubahan terhadap isi akta, maka Notaris harus mengikuti prosedur yang terdapat pada ketentuan Undang-undang tentang Jabatan Notaris. Notaris yang tidak mengikuti prosedur tersebut dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan kewajibannya. Selanjutnya putusan Majelis Pemeriksa Notaris Provinsi Riau yang menjatuhkan teguran lisan kepada Notaris X tidak tepat jika didasarkan pada pelanggaran atas Pasal 48 ayat 1 Undang-undang tentang Jabatan Notaris karena undang-undang tidak menyatakan bahwa atas pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi administratif. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang melepaskan Notaris X dari segala tuntutan hukum juga tidak tepat karena perbuatan Notaris X memiliki sifat melawan hukum dan telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 264 ayat 1 KUHP. Putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan pidana penjara 1 satu tahun pada Notaris X telah tepat karena memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan alasan utama bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum. Notaris harus mengubah di depan kedua pihak sesuai persetujuan keduanya, atau sebagaimana prosedur yang seharusnya.

---

This thesis discusses on how is the role and liability of Notary in the revision of partij deed and how is the liability of Notary in the revision of partij deed by analysing the Notary rsquo s Assembly Supervisor of Riau Province Decision Number 02 PTS MJ PWN.PROV.RIAU XI 2012 jo. District Court of Pekanbaru Decision Number 906 Pid.B 2014 PN.Pbr jo. Supreme Court of Indonesia Number 1003 K PID 2015. This research is conducted by literature approaches. The result of the thesis shows that in revising the content of partij deed, Notary should only write down the will of both parties who come to him. Whether there should be any revision of the content in the deed, Notary should obey the rules which contained in Law of Notary. If the Notary doesn rsquo t obey those rules, the tort should occured. Furthermore, the Notary rsquo s Assembly Supervisor or Riau Province decision which sentenced verbal warning to Notary X was not appropriate as it used Article 48 1 as the legal base for the decision while the stated article does not subject to any administrative sanction. The District Court of Pekanbaru decision which acquit Notary X from any legal claim also improper as Notary X had commited the act which fulfil the element of unlawful and fulfil all the elements of Article 264 1 KUHP. The Supreme Court of Indonesia decision which pronounce sentence to one year imprisonment to Notary X was appropriate which the main premiss was that judex facti had applied the law improperly. Notary had to revise the content of the deed with the presence of and agreed by the parties or as legally ordered."