Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Iwan Eli Setiawan
"Penulisan karya akhir membahas mengenai penerapan aplikasi Customer Relationship Management (CRM) modern, yaitu aplikasi CRM dengan penerapan teknologi informasi terintegrasi pada PT. Multistrada Arah Sarana Tbk. PT. Penerapan CRM modern bertujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan pelanggan, sehingga menghasilkan peningkatan pangsa pasar.
PT. Multistrada Arah Sarana Tbk adalah perusahaan manufakturing ban kendaraan roda empat atau lebih, yang memiliki lokasi produksi dalam negeri dengan orientasi penjualan luar negeri. Pengaruh globalisasi terhadap PT. Multistrada Arah Sarana Tbk adalah meningkatnya intensitas persaingan dalam industri manufaktur ban untuk roda empat atau lebih, sehingga PT. Multistrada Arah Sarana untuk dapat bertahan dalam industri adalah dengan penerapan CRM modern.
Karya akhir berusaha untuk menganalisis dan membahas penerapan aplikasi CRM modern, yang meliputi analisis CRM, desain database dan penerapan CRM. Bahan analisis dan pembahasan berasal dari wawancara dengan pihak terkait, jurnal dan studi pustaka.
Hasil penulisan karya tulis adalah penerapan CRM modern pada PT. Multistrada Arah Sarana Tbk memberikan pengaruh positif dengan tujuan meningkatkan penjualan dan dapat bertahan dari pengaruh globalisasi pada industri manufakturing ban kendaraan roda empat atau lebih. Pengaruh positif tersebut dijelaskan pada causal loop diagram yang diilustrasikan dengan permodelan CRM melalui sistem dinamis.

The objective of this research is to determine the implementation of Customer Relationship Management (CRM) with information technology base in PT. Multistrada Arah Sarana Tbk. The company needs CRM for managing quality of relationship with customer and implication from relationship with customer. The implication is increasing market share.
PT. Multistrada Arah Sarana Tbk is manufacturing company which producing tire for vehicle with four tires or over. The company has production facility in Indonesia; with orientation product selling is abroad. Effect of globalization to company is increasing intensity of competition in industry tire manufacturing for vehicle with four tire or over. Consequence from this condition is PT. Multistrada Arah Sarana Tbk invest in modern CRM for sustain in business.
This research performs in analysis and explanation about implementation of CRM modern, which include CRM analysis, database design and CRM implementation. Analysis and explanation source come from company documentation, journal and literature book.
The result from this research is implementation CRM Modern in PT. Multistrada Arah Sarana Tbk are sales increasing, sustain from globalization effect. These positive results explain by causal loop diagram which illustrate CRM modeling with system dynamic."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T25754
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Iwan Eli Setiawan
"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitasi. Pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan yang akan penulis gunakan adalah pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris.
Penelitian yang berbasis pada inventarisasi hukum positif, penemuan azas-azas hukum dan penemuan hukum inconcretto. Hasil penelitian dan kajian bertujuan untuk menarik kesimpulan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD), akan senantiasa diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Hal tersebut bertujuan untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Jika terjadi kerugian dalam pengelolaan keuangan daerah atau keuangan negara yang berada di daerah maka bentuk pertanggung jawaban bagi pihak-pihak yang terkait adalah mengganti kerugian, sanksi administrasi dan sanksi pidana.Sanksi administratif dapat dilaksanakan oleh instansi internal dan sanksi pidana dilaksanakan oleh penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Regional budget is annual financial plan of local government discussed and agreed between local government and local council. It is stipulated by local regulations. Function of local budgets is authority, planning, monitoring, allocation, distribution and stability. Implementation of local budget is set by regulations, regulation that is Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (State Financial) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Local Government). Author approach for this thesis is juridical approach of empirical.
Research based on the collection of positive law, legal principles discovery and legal discovery. Research aims to draw conclusions to implementation regional budget on local goverment, based on positive regulation compliance.
Local goverment as executor of regional budget, will always be checked by BPKP (Financial and Development Supervisory Agency), BPK (State Audit Agency), regional counsil. It aims to create good government.
In case financial losses in state finance or regional finance then form of accountability is sanctions for parties concerned. Sanctions are indemnify, administrative sanctions and criminal sanctions. Administrative sanctions can be implemented by internal agency adn criminal sanctions can be implemented by law enforcement ie police, prosecutors, KPK (anti corruptions commission).
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T21785
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library