Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini jasa angkutan udara di Indonesia mengalami perkembangan baik dari segi jumlah perusahaan angkutan udara maupun dart segi jumlah penumpang. Meningkatnya jumlah perusahaan angkutan udara telah memicu persaingan diantara para pelaku usaha jasa angkutan udara. Persaingan terjadi pada penetapan harga I tarif tiket pesawat yang sangat rendah pada perusahaan angkutan udara. Apakah penetapan harga/tarif tiket pesawat yang sangat murah telah mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat pada perusahaan angkutan udara. Bagaimanakah upaya pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengatasi terjadinya persaingan usaha yang terjadi pada perusahaan angkutan udara, Kerangka teori yang digunakan adalah teori persaingan usaha tidak sempurna, pendekatan rule of reason, analisis ekonomi terhadap hukum dan teori perbuatan melawan hukum. Tujuannya adalah untuk mengetahui persaingan usaha yang terjadi pada perusahaan angkulan udara dan mengetahui upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan KPPU dalam mengatasi persaingan usaha yang terjadi pada perusahaan angkutan udara.Metode penelitian yang digunakan adalah metade penelitian hukum normatif, dilengkapi dengan metode penelitian hukum empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan perusahaan angkutan udara, anggota KPPU, Pengurus INACA, Dirjen Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan, dan beberapa penumpang. Data sekunder di peroleh dart Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, peraturan perundang-undangan dibidang angkutan udara, buku-buku, makalah, laporan penelitian, jumal, majalah dan koran. Keseluruhan data tersebut di analisis secara kualitatif.Ada 3 ukuran dan pendekatan rule of reason yang digunakan dalam menganalisis apakah penetapan harga 1 tarif yang sangat rendah pada perusahaan angkutan udara telah mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat yaitu : tujuan penetapan harga, kekuatan pangsa pasar dan akibat yang ditimbulkan dart penetapan harga. Tujuan penetapan harga ! lard yang sangat rendah oleh perusahaan angkulan udara berbeda antara perusahaan angkutan udara pendatang baru dengan perusahaan angkutan udara pendatang lama. Tujuan bagi perusahaan angkutan udara pendatang baru adalah meraih dan mempertahankan penumpang, sedangkan bagi perusahaan angkutan udara lama Tujuannya untuk mengimbangi perusahaan pendatang bare.Dalam dua tahun terakhir pasar rote penerbangan Jakarta-Makassar dikuasai ofeh perusahaan angkutan udara pendatang bare yaitu PT. Lion Air. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya penetapan harga atau tarif yang sangat rendah adalah tersingkirnya 2 perusahaan angkutan udara lama yaitu PT. Pelita Air dan PT. Merpati Nusantara Airlines. Upaya pemerintah dalam mengatasi persaingan usaha yang terjadi pada perusahaan angkutan udara adatah menetapkan beberapa peraturan undang-undangan di bidang angkutan udara dan melakukan pengawasan keselamalan dan keamanan penerbangan. Pengawasan dilakukan dengan 3 cara yaitu inspeksi mendadak, survey berkelanjutan dan audit Upaya KPPU dalam mengatasi persaingan usaha yang terjadi pada perusahaan angkutan udara adalah memberikan saran kebijakan kepada pemerintah, melakukan kajian dibidang transportasi dan melakukan pertemuan rutin dengan perusahaan angkutan udara.Kesimpulan dari hasil penelilian ini adalah beberapa perusahaan angkutan udara yang menetapkan harga I tarif tiket pesawat yang sangat rendah atau jual rugi telah menyingkirkan atau mengurangi jurnlah frekuensi penerbangan beberapa perusahaan pesaingnya (Predatory Pricing). Perusahaan yang mengalami kerugian akibat terjadinya praktek predatory pricing belum berani melaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pemerintah dan KPPU telah melakukan upaya untuk mengatasi predatory pricing pada perusahaan angkutan udara. Seyogianya perusahaan angkutan udara yang merasa tersingkir berani melaporkan kepada pemerintah dan KPPU. Pemerintah dan KPPU sebaiknya bersikap lebih aktif dalam mengatasi praktek predatory pricing."

"Lembaga Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan pereknomian suatu negara. Fungsi utama Bank menurut Pasal 3 Undang-Undang Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (fungsi intermediary). Sebagai Lembaga Keuangan yang berorientasi pada bisnis, bank juga memiliki berbagai jenis usaha selain dari fungsi utama yang disebutkan sebelumnya, salah satunya adalah untuk memindahkan dana dari satu rekening ke rekening lain (transfer dana). Bentuk layanan transfer dana yang disediakan oleh Bank terdiri dari berbagai jenis antara lain transfer dana ke dalam atau luar negeri, pindah buku, real time gross settlement, dan kliring yang masing-masing dilakukan oleh Bank dengan penuh kehati-hatian. Tidak hanya bank, para nasabah juga perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjunjung tinggi itikad baik dalam melakukan pemindahan serta penerimaan dana. Terdapat sebuah kasus yang terjadi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Cabang Medan dimana salah seorang petugasnya lalai dalam melakukan setor kliring sehingga dana tersebut tidak terkredit pada rekening penerima. Pihak penerima dana salah setor kliring tersebut telah menggunakan seluruh dana dan gagal untuk mengembalikan sebagian dana. Penelitian ini akan menganalisis pengaturan transfer dana berdasarkan hukum perbankan di Indonesia yang mana tersebar dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perbankan dan Transfer Dana serta beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu akan lebih lanjut menganalisa pertanggungjawaban penerima salah transfer dana dalam mengganti rugi kepada Bank meskipun perbuatan tersebut diawali dari kelalaian petugas bank.

---

Banking institution is one of the financial institutions that has strategic value in the economic life of a country. According to Article 3 of the Banking Law of Indonesia, The main function of the Bank is to collect and distribute public funds (intermediary function). As a business-oriented Financial Institution, bank also has various types of businesses apart from the aforementioned main functions, one of which is to move funds from one account to another (transfer of funds). The form of fund transfer which provided by the Bank consist of various types, including domestic or international fund transfer, overbooking, Real Time Gross Settlement, and clearing, which carried out by the Bank with good faith. Not only bank but also customer need to apply the precautionary principle and uphold good faith in transferring and receiving funds. There was a case occurred at Medan Branch of PT Bank Negara Indonesia (Persero) where one of its officers neglected to conduct a clearing deposit so the funds were not credited to the beneficiary's account. The (wrong) recipient of clearing deposit has used all the funds and failed to return some of the funds. This study will analyze the regulations fund transfer based on banking law in Indonesia which regulate in various types of legislation such as the Banking and Funds Transfer Law and several regulations issued by Bank Indonesia and Financial Services Authority. In addition, it will further analyze the responsibility of the (wrong) recipient transfer of funds to the Bank though the act was conducted by the negligence of the bank officer."

"Penelitian ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum dalam jual beli tanah berdasarkan akta hibah yang pada akhirnya berimplikasi kepada hak pembeli yang telah membeli tanah tersebut dengan itikad baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Fokus penelitian adalah untuk mengetahui apakah perbuatan Para Terbanding yang menjual tanah berdasarkan akta hibah tersebut adalah perbuatan melawan hukum, serta melihat bagaimana sebenarnya praktik maupun teori terkait perlindungan terhadap pembeli yang beritikad baik. Dimana meskipun pembeli beritikad baik pada prinsipnya harus dilindungi, namun ketika dimasukkan dalam keadaan tertentu, ternyata terdapat hak pembeli beritikad baik yang dapat dikesampingkan. Pada akhirnya penulis mengelaborasi dua fokus di atas untuk melihat apakah putusan hakim telah tepat atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim kurang tepat dilihat dari peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang terkait.

---

The research discusses the illegal act of buying and selling land based on the grant deed, which in turn has implications for the rights of buyer who have purchased the land in good faith. The research method used is normative juridical. The focus of the research is to find out whether the act of the Appealed who sold the land base on the grant deed is an act against the law, and to see how the actual practice and theory regarding the protection of buyer with good intentions. Although the buyer in good faith in principle must be protected, when it is included in certain circumstances, it turns out tha there is a right of the buyer in good faith which can be overridden. In the end the writer elaborates the two focuses above to see whether the judge’s decision has been correct or not. The result of the research show that the judge’s decision is not correct in view of the statutory regulations and related legal theories."