Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Joan Caeserine
"Akusisi adalah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.? Dalam kasus pemindahan hak atas tanah yang dilakukan oleh PT X dan PT SG ini, akuisisi dijadikan sebagai salah satu cara untuk memperoleh Hak atas Tanah milik Perusahaan lain.
Cara ini dimaksud untuk menghindari kewajiban pajak yang harus dibayar oleh PT X dan PT SG. Pada dasarnya cara ini dapat ditempuh oleh Perusahaan manapun karena tidak bertentangan dengan syarat formil pemindahan hak yang berlaku di Indonesia. Namun hal ini ternyata patut untuk diteliti lebih dalam berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai pemindahan hak atas tanah.
Dalam penulisan Tesis ini, penulis akan menganalisa perbuatan hukum akuisisi perseroan sebagai cara memperoleh hak atas Tanah untuk menghindari Pajak dilihat dari beberapa peraturan terkait, yaitu: Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-undang Perseroan terbatas, Peraturan Pendaftaran Tanah dan Undang-undang Perpajakan yang mengatur mengenai peralihan hak atas tanah.
Hasil penelitian menunjukan pentingnya memperhatikan peraturan lain yang berlaku dalam melakukan pemindahan hak atas tanah untuk mewujudkan keadilan.

The acquisition is a legal act performed by the legal entity or natural person to take over the shares of the Company which resulted in the shift of control of the Company. "In the case of transfer of land rights by PT X and PT SG this acquisition serve as one way to obtain Rights to Land owned by another company.
This method is intended to avoid a tax liability that must be paid by PT X and PT SG. Basically how this can be done by any company because it does not conflict with the formal requirements of transfer of rights in force in Indonesia. But it turns out deserves to be studied more in accordance with the provisions governing the transfer of land rights.
In writing this thesis, the author analyzes the legal act of acquisition the company as a way of acquiring the land to avoid tax be seen from some of the relevant regulations, namely: Law on Basic Agrarian Law limited liability, regulation Land Registration and Tax Law which regulates the transfer of land rights.
The results showed the importance of considering other applicable regulations in the transfer of land rights to justice."
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T45521
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Joan Caeserine
"Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang cukup dipahami oleh umum sebagai asas membuat suatu perjanjian. Dalam perjanjian pemborongan pembangunan pelabuhan oleh PT Y dan PT X, asas ini dipakai sebagai dasar terbentuknya isi kontrak. Namun ternyata isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut terdapat syarat prostetif yang bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sebagaimana isi perjanjian tersebut juga menimbulkan permasalahan pada pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang menjadi objek perjanjian. Dalam isi perjanjian, dengan pencantuman masa pelaksanaan ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menganalisa isi perjanjian pemborongan PT Y dan PT X dilihat dari beberapa peraturan terkait, yaitu: Undang-Undang Jasa Konstruksi, Undang¬undang Pelayaran dan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa. Hasil penelitian menunjukan pentingnya memperhatikan asas lain yang berlaku dalam membuat suatu perjanjian. Untuk menerapkan keadilan pekerjaan konstruksi pelabuhan, maka dalam suatu perjanjian pemborongan pembangunan pelabuhan perlu menerapkan asas keseimbangan.

Freedom of contract is a commonly understood principle of contract. In a Port Development contract agreed between Company Y and Company X, this principle is used as the basis for the formation of the contract. But it turns out that some of the terms agreed by the parties are contrary to the Civil Law Code. As the contents of the agreement also cause problems in the implementation of port development which is the object of the agreement. More specifically, thhe inclusion of the execution timetable in the agreement is in contrary to relevant laws and regulations. In writing this essay, the writer analyzes the contents of Port Development Contract between Company Y and Company X using relevant regulations, namely: Construction Services Act, Shipping Act and the Presidential Regulation on Procurement of Goods / Services. The results show the importance of attention to other principles that applies in making a covenant. The principle of balance has to be applied to ensure justice in Port construction Work Contracts."
Depok: Universitas Indonesia, 2012
S1611
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library