Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKementerian Luar Negeri (Kemlu) merupakan Kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan luar negeri dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Satu Data Indonesia (SDI) no. 39 tahun 2019 pada bulan Juni 2019, Kemlu harus bersiap diri dan menaati peraturan tersebut dengan membuat peraturan menteri tentang manajemen data. Dampak yang ditimbulkan apabila belum ada peraturan tentang manajemen data adalah dapat memengaruhi kinerja Kemlu, terjadi pemborosan karena banyaknya aplikasi yang silo dan duplikasi data, serta belum dapat mendukung interoperability antar sistem yang berbeda dan tidak mendukung berbagi pakai antar Kementerian atau Lembaga di Indonesia. Untuk membangun keseluruhan proses di dalam manajemen data memerlukan waktu yang lama, sehingga penelitian ini difokuskan untuk membuat perencanaan tata kelola data terlebih dahulu, karena tata kelola merupakan pondasi dasar yang harus disiapkan untuk dapat menerapkan manajemen data. Tujuan penelitian ini adalah agar dapat dijadikan masukan oleh Kemlu dalam membuat strategi dan roadmap tata kelola data, menentukan walidata, menentukan tugas dan tanggung jawab terhadap data, dapat mendukung terlaksananya program SDI, mendukung terlaksananya integrasi data sehingga dapat menghilangkan aplikasi yang silo dan duplikasi sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini merujuk kepada kerangka kerja dari Dama International (DMBOK, 2017).

---

ABSTRACT

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia (Kemlu) is a state ministry that has the task of managing foreign affairs within the government to assist the President in organizing the government of the country. The background of this research is concerning of the Presidential Regulation (Perpres) Satu Data Indonesia (SDI) no. 39 of 2019 that has been established in June 2019, therefore Kemlu must prepare and obey the regulation by establishing data management regulation. The impact if there is no data management regulation, it can affect the performance of Kemlu, the occurrence of budget waste due to the many applications that silos and data duplication, and can not support interoperability between different systems and sharing of use between Ministries or Institutions in Indonesia. To build the whole process in data management requires a long time, so this research is focused on making data governance planning because governance is the basic foundation that must be prepared to be able to implement data management. The purpose of this research is to be used as an input by Kemlu in making data governance

strategies and roadmap, determining data stewardship, determining tasks and responsibilities for data, support the implementation of the SDI program, and support data integration to eliminate the silos applications and data duplication to reduce budget wasted. The methodology used in this study refers to the framework of Dama International (DMBOK, 2017)."