Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Artikel ini bertujuan menjelaskan sejarah kebijakan pangan di Indonesia terkait diversitaspangan pokok pada 1945-2021. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dan studi pustakaatas kajian kebijakan pangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi kesinambungan atas diversitas pangan pokok yang merupakan realitas sejarah bangsa padakebijakan pangan di masa Indonesia kontemporer. Pada awalnya, diversitas pangan pokokyang merupakan kearifan lokal masyarakat Nusantara mendapat perhatian yang cukup besardalam idealisme Presiden Sukarno. Akan tetapi, hal ini tidak terpenuhi pada periode selanjutnya, seperti dalam politik beras oleh Presiden Soeharto, gerakan ketahanan pangan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, kebijakan impor pangan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga kebijakan lumbung pangan oleh Presiden Joko Widodo. Diversitas pangan pokok dalam kebijakan pemerintah hanya diakomodasi dalam programjangka pendek, berskala kecil/lokal/parsial, serta tidak adaptif terhadap perubahan zaman.Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat masih didominasi olehkebijakan pangan yang tidak inklusif.

Abstrak :
This paper discusses the building of rational and integrative historical consciousness to sustain the vision of Indonesia Onward. This is inseparable from what has happened lately, that there have emerged several fictitious empires by an unreasonable historical claim and considered to threaten the national integration. Based on this phenomenon and the study of concept through literature study, this paper aims to provide a more comprehensive understanding of historical consciousness that needs to be built amid society, especially during the post-truth era at this time. Historical consciousness is very important because both critical thinking and nationalism can be developed. The latest phenomenon has become a momentum that building historical consciousness should be more encouraged to anticipate the destructive effects of information technology advances, such as hoax that leads to criminal cases and harms many people. If traced back, this problem was not new. Historians have long reminded the importance of building historical consciousness. The role of each party is very important, starting from academics, education, to the wider community. Therefore, building historical consciousness does not mean out of date. Many innovations can be done so historical consciousness still has relevance to the present and future. Thus, historical consciousness can become increasingly real and history can be felt to belong to all.

Abstrak :
Makalah ini membahas pembangunan kesadaran sejarah yang kritis dan integratif untuk mendukung visi Indonesia Maju. Hal ini tidak terlepas dari apa yang terjadi belakangan ini, bahwa telah muncul sejumlah kerajaan fiktif dengan klaim historis yang tidak masuk akal dan dinilai mengancam integrasi bangsa. Berdasarkan fenomena tersebut dan telaah konsep melalui studi pustaka, makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif seputar kesadaran sejarah yang perlu dibangun di tengah masyarakat, terlebih lagi di tengah era pasca-kebenaran saat ini. Kesadaran sejarah sangat penting karena baik pemikiran kritis maupun nasionalisme dapat berkembang. Fenomena terkini telah menjadi momentum bahwa membangun kesadaran sejarah seharusnya lebih didorong untuk mencegah dampak destruktif dari kemajuan teknologi informasi, seperti berita palsu yang mengarah pada kasus kriminal dan merugikan orang banyak. Jika ditelusuri ke belakang, persoalan ini bukanlah hal baru. Para sejarawan sudah sejak lama mengingatkan pentingnya membangun kesadaran sejarah. Peran setiap pihak sangat penting, mulai dari akademisi, dunia pendidikan, hingga masyarakat luas. Oleh sebab itu, membangun kesadaran sejarah bukan berarti ketinggalan zaman. Banyak inovasi dapat dilakukan sehingga kesadaran sejarah tetap memiliki relevansi dengan kekinian dan keakanan. Dengan demikian, kesadaran sejarah dapat menjadi semakin nyata dan sejarah dapat dirasakan menjadi milik semua.

Abstrak :
Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan provinsi ke-34 atau provinsi termuda di Indonesia. Pembentukan provinsi ini tidak terlepas dari dinamika historis yang panjang. Hal ini dapat dilihat dari periode berdirinya Kesultanan Bulungan, pemerintah kolonial Hindia Belanda, pemerintah pendudukan Jepang, hingga pemerintah Indonesia. Dengan pendekatan sejarah, tulisan ini bertujuan memaparkan dinamika historis pembentukan Provinsi Kalimantan Utara setelah 1998, yakni sejak otonomi daerah menguat pada 1999 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah hingga pembentukan final melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan provinsi ini tidak dapat dilepaskan dari semangat otonomi daerah yang digencarkan setelah 1998. Selain itu, sejumlah kajian multidimensional dalam bidang sosial-ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, pertahanan-keamanan, dan kewilayahan telah menjadi landasan kuat pembentukan provinsi ini. Dengan demikian, proses-proses politik, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta pengkajian yang mendalam dan dukungan masyarakat setempat yang besar merupakan faktor kunci pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini pun menjadi sebuah dinamika sejarah tersendiri dalam sejarah pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).