Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak. Dalam undang-undang tersebut, khususnya pada Pasal 15, diatur bahwa dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak hak atas tanah dan/atau bangun yang masih terdaftar atas nama nominee harus dilakukan balik nama menjadi atas nama Wajib Pajak. Proses balik nama tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Pernyataan Notariil. Hal demikian jelas bertentangan dengan ketentuan dalam UndangUndang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya khususnya terkait pendaftaran tanah, dimana diatur bahwa segala bentuk perbuatan hukun untuk peralihan hak atas tanah harus dilakukan berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. Selain itu, kepemilikan tanah secara nominee juga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Pokok Agraria. Tulisan ini memberikan penjelasan terkait proses balik nama dari nominee kepada Wajib Pajak dilakukan pada Kantor Pertanahan dalam rangka pelaksanaan Pasal 15 Undang-Undang Pengampunan Pajak dan kekuatan hukum Surat Pernyataan Notariil atas kepemilikan benda tidak bergerak secara nominee berdasarkan dengan ketentuan dalam Pasal 15 UndangUndang Pengampunan Pajak terkait dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Penulisan ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis-normatif sedangkan metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif, dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil dari penulisan tesis ini adalah Kantor Pertanahan akan menggunakan Surat Pernyataan Notariil sebagai dasar balik nama kepemilikan tanah tetapi Surat Pernyataan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. ......The Government of the Republic of Indonesia ratified the Tax Amnesty Law. In Article 15 of said law, it is stipulated that the implementation of tax amnesty for the rights to land and/or building that are still registered under a nominee must be transferred to the Taxpayer. This transfer is conducted using a Notariil Statement. Such regulation is contrary to the Agrarian Law and its supporting regulations, specifically regarding land registration, where it is stated that all forms of legal acts for the land transfer is based on a Deed made before a Land Officer. Furthermore, land ownership by a nominee is prohibited by the Agrarian Law. This thesis provide answer regarding process of transfer of ownership from a nominee to a Taxpayer at the Land Office in relation to the implementation of Article 15 of Tax Amnesty Law and the legal force of Notariial Statement of nominee ownership. This thesis uses a juridical-normative research method while the data analysis method used by the author is a qualitative method, using data collection tools in the form of study documents or library materials. The results of this thesis is that the Land Office will use Statement Letter to transfer ownership but the statement Letter does not ave legal binding power in connection with the prohibition of nominee ownership of land."

"Sebuah perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat oleh beberapa sebelum menikah untuk mengatur konsekuensi dari pernikahan ke properti. Berdasarkan pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Indonesia, agar perjanjian pranikah dapat mengikat pihak ketiga, harus didaftarkan oleh catatan sipil pernikahan. Di sebuah Kasus pihak telah lalai untuk mendaftarkan perjanjian pranikah mereka, kata perjanjian tidak memiliki kekuatan mengikat lebih pihak ketiga. Metode analisis adalah pendekatan yuridis normatif. Data dan bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian sastra dan wawancara dengan Notaris dan Ex Notaris. Itu Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dasar hukum dari pendaftaran pranikah perjanjian setelah menikah dan untuk mengetahui hukum mengikat perjanjian yang ke Pihak ketiga. Berdasarkan penelitian, ada peraturan mengenai pendaftaran perjanjian pranikah setelah menikah dalam hukum yang ada dan peraturan. Namun, ada kemungkinan bahwa Hakim berbasis keputusannya pada analogi hukum untuk mendaftar bahwa perjanjian pranikah sesuai dengan Peraturan di Perdata Indonesia tentang kelalaian mendaftarkan acara hukum (pernikahan, kematian) dalam pencatatan sipil dapat dilakukan melalui pengadilan. Untuk mendaftar (setelah itu) oleh kantor catatan sipil. pranikah yang Perjanjian yang telah terdaftar setelah menikah tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum sebelum pendaftaran itu.

---

A prenuptial agreement is an agreement made by a couple before marriage to arrange the consequences of a marriage to the property. Based on article 29 Paragraph 1 of the Indonesian Marriage Act, in order that a prenuptial agreement can bind the third parties, it must be registered by a civil registrar of marriage. In a case the parties have been negligent to register their prenuptial agreement, said agreement does not have binding power over third parties. The analytical method is a normative juridical approach. The legal data and materials are obtained through literary research and interviews with a Notary and Ex Notary. The purpose of this research is to find the legal basis of the registration of a prenuptial agreement after marriage and to know the legal binding of that agreement to the third parties. Based on the research, there is no regulation concerning the registration of a prenuptial agreement after marriage in the existing laws and regulation. However, there is a possibility that a Judge based his decision on a legal analogy to register that prenuptial agreement in accordance with the regulation in the Indonesian Civil Code concerning the negligence to register a legal event (marriage, death) in the civil registration can be done through a court order to register (afterwards) by the civil registration office. That prenuptial agreement that has been registered after marriage does not have binding power towards the third parties who have a legal relation before that registration."