Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini mengkaji sejauh mana keberhasilan program privatisasi di Indonesia dengan memperbandingkan kinerja keuangan dan operasional dari 12 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencatatkan sahamnya di pasar modal sebelum dan sesudah privatisasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dan operasional adalah profitabilitas, efisiensi, leverage, kebijakan dividen, belanja modal, penjualan/pendapatan (output), kesempatan kerja, dan pajak yang dibayar perusahaan. Selanjutnya dibandingkan juga beberapa rasio keuangan BUMN yang diprivatisasi dengan sektor industri terkait pada tahun 2004 serta kecenderungan pergerakan harga saham tiga tahun terakhir (2002 sampai dengan 2004).Walaupun belum dapat dilakukan pengujian secara statistik, mengingat kecilnya sampel dan singkatnya waktu pengamatan, dalam beberapa indikator seperti efisiensi, output, dividen dan leverage hasilnya hampir bersamaan dengan temuan Sun dan Tong (2002) di Malaysia, dan Wei dkk. (2003) di China. Namun berbeda hasilnya untuk indikator profitabilitas, dimana ternyata peningkatan output perusahaan BUMN di Indonesia tidak serta merta dapat pula meningkatkan profitabilitas. Untuk indikator tenaga kerja, pajak dan belanja modal, ternyata kinerja BUMN yang diprivatisasi tidak seperti yang diharapkan.Gambaran secara umum menunjukkan bahwa delapan dari dua belas BUMN yang diprivatisasi menunjukkan kinerja keuangan dan operasional yang lebih baik setelah dilaksanakannya privatisasi, sedangkan empat BUMN Iainnya (Bank BNI, Indofarma, Kimia Farma dan Gas Negara) menunjukkan kinerja yang lebih buruk. Analisis secara sektoral kembali menunjukkan adanya kinerja yang buruk dari BUMN sektor konsumer/farmasi, sedangkan untuk sektor pertambangan dan keuangan, sebagian kinerjanya sangat buruk (Bukit Asam, Tambang Timah dan Bank BNI) dan sebagian lagi cukup baik (Bank BRI dan Aneka Tambang). Satu-satunya BUMN yang kinerjanya dan imbal hasil sahamnya bagus -dalam arti dibandingkan dengan industri sejenis dan sektor industri yang sama- adalah Semen Gresik.Privatisasi yang sifatnya parsial ternyata turut memberikan kontribusi terhadap tata kelola perusahaan yang lemah (weak governance) yang pada gilirannya menghasilkan kinerja yang belum memuaskan. Kondisi politik nasional yang tidak kondusif, tarik menarik antar elit politik (khususnya antara eksekutif dan legislatif), ketidakpastian hukum dan kekurangtransparanan pemerintah dalam proses privatisasi turut pula memberi kontribusi tersendatnya program privatisasi di Indonesia. Dari sekitar 160 BUMN yang ada, yang berhasil diprivatisasi dengan berbagai metodenya baru sebanyak 32 perusahaan (20%)."

"Meningkatnya biaya kesehatan telah menjadi issu-issu ekonomi, politik, dan sosial di banyak negara maju dan yang sedang berkembang. Berbagai usaha telah dilakukan dalam upaya untuk melakukan penghematan biaya kesehatan dan mencari sumber sumber pembiayaan alternatif.Tanpa usaha?usaha penghematan biaya dan penemuan sumber sumber pembiayaan alternatif, sektor kesehatan makin lama akan makin mengurangi porsi pembiayaan sektor-sektor ekonomi yang lain, sebagaimana telah terjadi di banyak negara maju.Sistem Asuransi Kesehatan yang berjalan dewasa ini dianggap turut bertanggung jawab dalam peningkatan biaya kesehatan dari tahun ke tahun. Sistem kapitasi dan cara pembayaran pradana, serta penerapan cara pembayaran paket di rumah sakit, merupakan cara?cara yang antara lain ditempuh untuk dapat mengurangi lajunya peningkatan pengeluaran dalam bidang kesehatan.Di Indonesia, baru 10% pendudUk yang tercakup dalam sistem asuransi kesehatan, dimana sebagian besar di antaranya dicakup oleh PERUM HUSADA BHAKTI, yang melayani pegawai negeri, penerima pensiun dan anggota keluarganya. Asuransi Kesehatan komersial belum begitu berkembanh sebagian disebabkan karena kesulitan dalam memperkirakan resiko yang mungkin terjadi yang bisa berakibat terjadinya kerugian dan sebagian lagi karena belum dilaksanakannya cara kontrol yang efektif.Bentuk asuransi kesehatan dengan menggunakan konsep kapitasi dan cara pembayaran pradana telah dilaksanakan oleh Perum HUSADA BHAKTI, PKTK-ASTEK, dan beberapa badan-badan yang sifatnya tidak menekan keuntungan, Seperti YPK-BAPINDO, OPK RS MITRA KELUARGA, YAYASAN MEDICAL SCHEME, dan DUKK RS ST. Carolus.Telah dilakukan studi perbandingan antara asuransi kesehatan konvensional yang menjalankan konsep fee?for?services dengan badan?badan penyelenggara pemeliharaan kesehatan non-komersial yang menggunakan konsep kapitasi dan cara pembayaran pradana. Gambaran sementara yang diperoleh adalah bahwa konsep kapitasi dan cara pembayaran pradana dapat diterapkan pada asuransi asuransi komersial. Disamping dapat mengendalikan biaya pemeliharaan kesehatan, konsep kapitasi dan cara pembayaran pradana ini jua sedikit banyak akan membuat pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien.Lingkungan eksternal dalam menjalankan usaha asuransi kesehatan di indonesia cukup banyak mendukung. Dibutuhkan komitmen politik - dan kalau mungkin finansial - dari pemeriritah untuk asuransi kesehatan dengan konsep kapitasi dan cara pembayaran pradana ini."