Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri manufaktur merupakan industri yang menempati posisi penting di Indonesia dan diarahkan untuk berorientasi pada ekspor. Pada industri manufaktur tekstil, sandang, dan kulit, industri sepatu merupakan salah satu andalan pemerintah untuk melakukan ekspor terutama setelah adanya relokasi industri sepatu dari perusahaan transnasional ke Indonesia.Salah satu perusahaan sepatu transnasional yang beroperasi di Indonesia adalah Nike Inc. yang melalui perusahaan lokal yang menjadi mitranya membayar upah buruh murah untuk menekan biaya produksi. Dengan upah yang murah, buruh akan terus mengalami kemiskinan. Sebagai konflik yang bersifat laten (laten conflict) persoalan kemiskinan buruh dapat menjadi terangkat ke permukaan. Di sisi lain tuntutan buruh untuk memperbaiki kesejahteraannya seringkali dipandang sebagai salah satu faktor yang mengurangi daya saing investasi di Indonesia, sehingga bisa menjadi pernicu perusahaan manufaktur transnasional merelokasikan produksi ke tempat lain.Penelitian ini mengambil kasus operasionalisasi industri manufaktur transnasional Nike Inc di PT Doson Indonesia dan PT Pratama Abadi Industri yang berlokasi di Kabupaten Tangerang. PT Doson Indonesia adalah perusahaan yang sudah dihentikan ordemya oleh Nike Inc. Sebagai pembanding dilakukan penelitian terhadap buruh pabrilc PT Pratama Abadi Industri (PAD yang masih menerima order dari Nike Inc. Tujuan penelitian ini adalah: mendeskripsikan pola kebijakan pemerintah dalam bidang industrialisasi dan ketenagakerjaan di Indonesia dan Kabupateri. Tangerang, mendeskripsikan dan menguji hubungan antara tingkat kemiskinan buruh, persyaratan-persyaratan kondisional yang memungkinkan konflik antara buruh dan pihak perusahaan, dan tingkat konflik yang terjadi antara buruh dengan pihak perusahaan dalam operasionalisasi perusahaan transnasional melalui perusahaan lokalnya, serta menganalisis perbedaan pola hubungannya di kedua perusahaan tersebut.Dalam penelitian ini dilakukan eksplanasi hubungan antar variabel dengan menggunakan metode korelasional. Untuk mengetahui perbedaan antara buruh di kedua perusahaan digunakan studi komparatif dengan menganalisis perbedaan kemiskinan buruh, persyaratan-persyaratan kondisional, dan tingkat konflik di PT Doson Indonesia dan di PT Pratama Abadi industri.Dari penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:a) Industrialisasi yang mengejar pertumbuhan ekonomi dengan berorientasi pada ekspor dapat menyebabkan arus perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan jika tidak diimbangi pembangunan sosial memadai akan membuat limpahan tenaga kerja di sektor industri tidak diikuti oleh kemampuan tenaga kerja yang tinggi;b) Kondisi angkatad kerja yang ditandai dengan rendahnya Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan terdapat ketimpangan Gender-related Development Index (GDI) merupakan cerminan rendahnya kemampuan dan kesejahteraan penduduknya dan terjadi ketimpangan gender. Kondisi ini dimanfaatkan oleh industri manufaktur yang lebih banyak mempekerjakan tenaga kerja perempuan untuk mendapatkan buruh yang dapat dibayar lebih murah;c) Perusahaan industri manufaktur transnasional beroperasi di suatu negara melalui perusahaan subkontraktor lokalnya lebih mempertimbangkan biaya produksi murah dan lokasi pabriknya mudah dipindah ke negara lain . tanpa menanggung kerugian berarti atas investasi yang sudah ditandai, sehingga berusaha menekan seminimal mungkin upah buruh;d) Pola hubungan kemiskinan, persyaratan kondisional, dan tingkat konflik perusahaan industri manufaktur transnasional berbeda-beda. Perbedaan pola ini terjadi karena faktor pemicu (trigger) yang dimiliki suatu perusahaan menyebabkan adanya hubungan yang signifikan antara kemiskinan dengan persyaratan kondisional, serta antara persyaratan kondisional dengan tingkat konflik;e) Menurut teori Ralf Dahrendorf bahwa kepentingan yang bersifat laten (laten interest) berubah menjadi manifest interest karena berkorelasi dengan persyaratan kondisional (teknis, politis, dan sosial) dan persyaratan kondisi tersebut juga memiliki korelasi dengan tingkat konflik. Tapi dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa teori Ralf Dahrendorf berlaku jika ada faktor pemicu (trigger), yakni diputuskrnnya secara sepihak hubungan pihak non otoritas dan pihak otoritas."

"ABSTRAKStudi ini mengkaji tentang fenomena rakyat kecil atau kelas kepemilikan negatif sebagai akibat ideologi eksploitatif melalui penggunaan kekuasaan, menyangkut eksploitasi sumber daya alam dan penempatan penduduknya sebagai sumber tenaga murah, yang disebut Frank Parkin penutupan sosial dengan pengucilan. Di tengah kekayaan alam Indonesia yang melimpah, operasi ideologi eksploitatif mempengaruhi struktur kekuasaan di bidang ekonomi sejak masa kolonial hingga era kemerdekaan. Terdapat hubungan antara kurangnya penghargaan kemajemukan bangsa, khususnya pengakuan terhadap akar sosio-historis di masyarakat, dengan fenomena kemiskinan. Dalam menghadapi ideologi eksploitatif, nasionalisme di Indonesia secara konseptual dikaitkan dengan gagasan keadilan sosial untuk membebaskan rakyat kecil dari kondisi penutupan sosial dengan pengucilan. Ada aspek-aspek partikular dan universal yang bersifat eklektis antara gagasan dari barat dan kondisi Indonesia. Dalam politik nasional, fenomena rakyat kecil dan kemiskinannya melahirkan istilah khasnya sebagai pembelaan terhadap mereka, yakni marhaen dan wong cilik. Pada masyarakat Indonesia yang majemuk, selain memerlukan promosi keyakinan identitas nasional, nasionalisme bagi rakyat kecil juga perlu didukung oleh keberadaan struktur politik yang menunjang, strategi negara dalam pengaturan ekonomi di masyarakat, eklektisitas negara dalam prosedur dan nilai-nilai kelembagaan, serta solusi terhadap pertentangan dalam kompetisi visi-visi ideologi yang saling bersaing. Isu keadilan sosial dapat dieloborasi oleh setiap golongan untuk melakukan kerja-kerja konkrit bersama memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Nasionalisme yang dikembangkan selayaknya mempertimbangkan akar sosio-historis di masyarakat. Meski begitu, praktik politik dari kaum nasionalis kurang mempertimbangkan kekuatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang ada di masyarakat, melainkan lebih pada usaha merebut dan mempertahankan kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi bagi pribadi dan kelompoknya. Praktik nasionalisme di Indonesia, sebagaimana direpresentasikan oleh PNI, PDI, dan PDI Perjuangan, tidak berhasil membebaskan rakyat kecil dari penutupan sosial dengan pengucilan dalam medan konflik dan kompromi antar kekuatan politik lain, kekuatan modal, maupun relasi dengan negara dan pemerintah.

---

ABSTRACTIt study poor people or negative ownership class phenomena as result of exploitative ideology using power including exploitation of natural resource and placement of population as cheaper labor so called social closure and isolation by Frank Parkin. In the midst of huge natural richness of Indonesia the exploitive ideology operations had influenced economic power structure since colonialism through this independence era. There is correlation among lack of national pluralism appreciation, specially, recognition of socio-historical roots at society with poverty phenomena. To face exploitive ideology, conceptually, Indonesia nationalism is pertained to social-justice idea in order to keep poor people from social closure and isolation?s condition. Eclectically, among Western and Indonesia condition there are universal and particular aspects. By national politic the phenomena of poor people and their poverty had brought about special term as defending for them i.e marhaen and wong cilik. In diversified Indonesia society, unless requiring promotion of national identity confidence, a nationalism for poor people also should maintained by politics structure existence supporting state strategy to regulate society economy, state eclecticism in procedure and institution values, as well as solution for ideology vision to compete each other. Social-justice issues may be elaborated by any group to do concrete issues for struggling poor people interests together. Properly, nationalism built by considering socio-historical roots at society. Nevertheless, political practices of nationalists had not considered social, economic, politic and cultural strength existing in Indonesia sufficiently, but, rather than to embrace and maintain the power and economic resource for their groups interests. Nationalism practices as represented by PNI, PDI and PDIP unsuccessfully, they had not kept poor people from social closure and isolation for conflict and compromise fields among other political party, capital strength or relationship with state and government."