Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Negara Indonesia adalah negara hukum. Penegasan terkait ketentuan tersebut, tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang juga sekaligus menegaskan bahwa Negara Indonesia bukan negara atas dasar kekuasaan belaka (machtstaat). Namun, kekuatan hukum tersebut masih saja diabaikan oleh kekuatan politik yang justru merupakan perwujudan dari machtstaat. Hal ini terbukti dalam ketentuan mengenai mekanisme impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Putusan MK terkait impeachment, dapat diabaikan oleh mekanisme impeachment di MPR. Metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian yang mengacu kepada aspek-aspek yuridis. Metode ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) atas berbagai literatur yang terkait dengan teoriteori dan asas-asas hukum. Sumber-sumber hukum yang dipakai dalam studi kepustakaan ini meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data-data dikumpulkan dengan cara melakukan pencarian, sistematisasi dan analisa terhadap tulisan-tulisan yang terkait dengan permasalahan yang tengah diteliti. Berbagai data itu kemudian dianalisa secara yuridis analitis. Tulisan ini bertujuan untuk memahami mekanisme impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 dan merumuskan mekanisme impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden yang baru, yang sesuai dengan prinsip negara hukum. ......Indonesia is a rechtstaat (rule of law). Assertion related provisions, contained in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 in Article 1 paragraph (3) who also confirmed that Indonesia is not a country on the basis of sheer power (machtstaat). However, the power of the law still ignored by political power is precisely the embodiment of machtstaat. This is evident in terms of the mechanics of impeachment of President and/or Vice President of the Section 7A and 7B 1945. Decision of the Court related impeachment, impeachment mechanism can be ignored by the MPR. Method of approach used in this paper is normative method, that is by doing research that refers to the juridical aspects. This method is done through the study of literature (library research) on the literature related to theories and principles of law. Legal sources used in the study of this literature include: primary legal materials, legal materials and secondary and tertiary legal materials. The data were collected by way of doing a search, systematization and analysis of writings on the issues being studied. A variety of data was then analyzed by juridical analytically. This paper aims to understand the mechanism of impeachment of the President and/or Vice President under the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 and formulate the new impeachment mechanism of President and/or Vice President, which is according by the rule of law.

Abstrak :
Perjuangan untuk memperoleh hak penuh sebagai warga negara oleh orang negro makin gencar sejak Amerika memasuki Abad XIX. Pada masa revolusi orang ikut berperan memerdekakan Amerika. Sudah sepantasnyalah mereka diberikan hak yang sama sesuai dengan konstitusi negara baru tersebut. Namun yang justru orang negro terima adalah bentuk yang lebih keras dari perbudakan, karena seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan ekonomi yang menguntungkan praktek perbudakan di perkebunan makin maju. Abad XIX di Amerika merupakan abad pembentukan ekonomi maupun politik di Amerika. Apakah negara baru ininakan bertahan atau tidak. Persoalan yang mengganjal waktu itu adalah perbudakan. Masalah yang cukup rentan konflik iytu akhirnya berujung pada Perang Saudara (1861-1865) yang berakhir dengan kemenangan di pihak Utara yang anti-perbudakan. Namun masalah justru bertambah runyam. Amandemen XIII dan XIV yang menghapuskan perbudakan dan merehabilitasi hak-hak orang negro justru menjadi boomerang buat orang negrosendiri. Rekonstruksi dibidang ekonomi berhasil di selatan namun dibidang sosial tidak. Masyarakat kulit putih selatan masih enggan menerima persamaan hak dengan orang Negro. Segregasi dan diskriminasi dilegalkan di selatan sehingga memunculkan kekerasaan terhadap orang Negro.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan mengungkapkan strategi/metode pembelajaran dalam upaya mencapai hasil belajar yang baik melalui peningkatan motivasi dan minat belajar serta penggunaan strategi pembelajaran yang tepat dan efektif yang diterapkan melalui pendekatan modified free inquiry sebagai upaya peningkatan kemampuan divergent thinking dalam pembelajaran aplikasi pemrograman yang dilaksaksanakan pada labortorium komputer. Metode pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran modified free inquiry, Dosen memberikan suatu permasalahan dimana mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengatasi permasalahan baik secara individu maupun kelompok. Dosen berperan memberikan bantuan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa mahasiswa dapat melakukan penyelidikan dengan tidak banyak mengalami kesalahan. Dosen dapat memberikan bantuan dalam bentuk pertanyaan yang dapat membantu mahasiswa untuk memikirkan tentang prosedur penyelidikan yang mungkin dilakukan. Pertanyaan diberikan sebagai stimulan bagi mahasiswa untuk dapat memecahkannya masalah dengan ide-ide penyelidikan yang kreatif. Peningkatan motivasi dan minat belajar serta penggunaan strategi pembelajaran melalui penerapan pendekatan modified free inquiry dapat meningkatkan kemampuan divergent thinking mahasiswa. Peningkatan kemampuan divergent thinking mahasiswa dapat dibuktikan dari adanya peningkatan nilai tes yang dilakukan sebelum dan setelah tindakan. Besarnya rata-rata nilai postest lebih tinggi daripada rata-rata nilai pretest yang menunjukkan metode atau strategi model pembelajaran modified free inquiry yang digunakan sudah tepat

Abstrak :
Powder Metallurgy merupakan proses manufaktur yang banyak digunakan di berbagai industri pada saat ini. Namun dalam prosesnya, Powder Metallurgy membutuhkan bahan baku berupa serbuk sebagai material dasarnya. Salah satu metode untuk menghasilkan serbuk yaitu dengan metode plasma atomisasi. Plasma atomisasi merupakan metode pembuatan serbuk logam dengan bahan baku berupa kawat yang diproses dalam ruang plasma. Penelitian ini menggunakan Titanium Ti-6Al-4V sebagai logam spesimen uji. Penelitian dilakukan untuk mencari parameter terbaik sehingga dapat menghasilkan serbuk yang optimal. Parameter yang digunakan yaitu panjang nozel anoda dan kecepatan umpan. Variasi panjang nozel anoda yaitu 40 mm, 70 mm, dan 100 mm serta kecepatan umpan sebesar 1 mm3/s dan 1,5 mm3/s. Hasil serbuk atomisasi titanium kemudian diamati bentuk, ukuran, dan porositasnya. Hasil serbuk < 200 μm paling banyak dihasikan oleh parameter panjang nozel anoda 70 mm. Serbuk ukuran < 200 μm cenderung lebih banyak diperoleh pada kecepatan umpan 1 mm3/detik. Hasil serbuk memiliki bentuk irregular, bola bersatelit, dan berbentuk bola. Ukuran serbuk pada setiap pemisahan mesh terdistribusi dengan bentuk kurva lonceng, dan memiliki standar deviasi yang masih berada pada wilayah persebaran ukuran serbuk. Porositas semakin sedikit ditemukan pada serbuk yang diperoleh dengan nozel anoda panjang. ......Powder Metallurgy is a manufacturing process that commonly used in various industries nowadays. However, in the process Powder Metallurgy requires raw powder material as a base material. One of method for producing powder is plasma atomization method. Plasma atomization is a method for producing metal powders with raw materials as wires step into atomization chamber. This research uses Titanium Ti-6Al-4V as a base metal specimen. Purpose of this research is to find the best parameters, which can produce the best powders. Used parameters are the anode nozzle length and feedstock speed. Anode nozzle length are variationed in 40 mm, 70 mm and 100 mm with a feedstock speed are 1 mm3/s and 1,5 mm3/s. The results of the titanium atomization powder then observed for their shape, size and porosity. The results of the powder <200 μm are most often produced by the anode nozzle length parameter of 70 mm. Powder size <200 μm tends to be more obtained at a feed speed 1 mm3/s. Powder has resulting various irregular shape, spherical with satellite, and spherical shape. The powder size at each mesh size distributed with bell curve form, with standard deviation that within the powder size distribution area. Porosity found less in powders that obtained with long anode nozzles.

Abstrak :
Skripsi ini membahas pembukaan rahasia Kedokteran yang dipergunakan demi kepentingan Hukum dengan melakukan analisis Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2017/PN Bnj, Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2017/PN Bnj dan Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bnj di Pengadilan Negeri Binjai. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan studi kasus, yaitu Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2017/PN BNJ, Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2017/PN Bnj dan Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2017/PN Bnj. Hasil penelitian mengungkapkan adanya ketidakpastian jaminan dalam hal pembukaan rahasia kedokteran. Adanya aturan yang melarang pembukaan rahasia kedokteran yang menyertakan dengan sanksi pidana apabila dilanggar, namun dipihak lain adanya aturan yang mewajibkan untuk menyimpangi ketentuan rahasia kedokteran. Sehingga perlu adanya suatu kepastian hukum tersendiri terkait dengan ketentuan pembukaan rahasia kedokteran bila dikaitkan dengan kepentingan hukum. ......This mini thesis discusses the disclosure of medical secrets used for legal purposes by analyzing Decision Number 373 / Pid.Sus / 2017 / PN Bnj, Decision Number 453 / Pid.Sus / 2017 / PN Bnj and Decision Number 69 / Pid.Sus / 2017 / PN Bnj in the Binjai District Court. This research is a normative juridical study using a qualitative approach that uses case studies, namely Decision Number 373 / Pid.Sus / 2017 / PN BNJ, Decision Number 453 / Pid.Sus / 2017 / PN Bnj and Decision Number 69 / Pid.Sus / 2017 / PN Bnj . The results of the study revealed the existence of uncertainty of collateral in terms of disclosing medical secrets. There are rules that prohibit the disclosure of medical secrets that include criminal sanctions if violated, but on the other hand there are rules that require to deviate the provisions of medical secrets. So there needs to be a separate legal certainty related to the provision of disclosing medical secrets when related to legal interests.