Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sejak diundangkannya UU otonomi daerah, terjadi ledakan pemekaran kabupaten. Pada tahun 1998 terdapat 292 kabupaten. Jumlah ini melonjak menjadi 734 kabupaten/kota pada tahun 2004. Sebagian besar pemekaran kabupaten terjadi di luar ]awa. Khusus untuk Provinsi Riau, terdapat empat kabupaten yang memekarkan diri pada tahun 1999. Permasalahan utama studi ini adalah 1) apakah pemekaran mempengaruhi berubahnya sektor basis dan nilai pengganda pendapatan regional. Untuk menjawab permasalahan ini, studi ini mengambil hipotesis: Semakin kecil luas daerah maka sektor basis semakin beragam. Untuk menjawab permasalahan dan menguji hipotesis tersebut, studi ini menggunakan pendekatan economic base model. Dalam pendekatan ini, perekonomian disederhanakan menjadi dua sektor: basis dan non-basis. Hasil studi memperlihatkan bahwa (1) Hipotesis studi ini tidak terbukti pada semua kabupaten. Hipotesis terbukti di Kabupaten Indragiri Hulu, Kampar dan Bengkalis. Indragiri Hulu dan Kampar sebelum pemekaran hanya mempunyai 2 sektor basis sedangkan Bengkalis mempunyai 3 sektor basis. Ketiga kabupaten ini mengalami penarnbahan sektor basis setelah pemekaran, menjadi 4 sektor. Kendati tidak bisa diukur dengan masa sebelumnya, kabupaten pemekaran Kuantan Sengingi, Rokan Hulu, Dumai dan Karimun mempunyai sektor basis sekurang-kurangnya empat sektor. Hal ini mendukung kebenaran hipotesis studi. (2) Sedangkan Kepulauan Riau membantah hipotesis pertama. Setelah pemekaran, sektor basis Kepulauan Riau semakin menurun. Dari enam sektor pada masa sebelum pemekaran menjadi 2 sektor sesudah pemekaran. Kabupaten Pelalawan, Siak, Rokan Hilir, hanya mempunyai dua sektor basis. Sedangkan Natuna hanya mempunyai tiga sektor basis. Terhadap empat kabupaten ini, kendati tidak bisa diukur dengan masa sebelumnya, memperlihatkan rendahnya sektor basis. (3) Penambahan sektor basis ternyata tidak diikuti peningkatan nilai pengganda. Kabupaten induk yang mengalami peningkatan nilai pengganda adalah Indragiri Hulu dan Kepulauan Riau. Sedangkan yang mengalami penurunan nilai pengganda adalah Kampar dan Bengkalis. Adapun kabupaten hasil pemekaran mempunyai nilai pengganda yang beragam. Paling besar adalah Pelalawan (240) dan paling kecil adalah Natuna (1,15).

Abstrak :
Penulisan mengenai Kampus UI dalam Percaturan Politik Hasional (1950-1965) tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana keterlibatan historis kampus UI dalam permasalahan politik nasional antara tahun 1950 hingga tahun 1965. Dari penelitian skripsi ini terungkap bahwa kampus UI sejak awal didirikannya telah terlibat dalam kehidupan politik nasional. Keterlibatan ini secara internal karena sejak didirikannya UI pada tahun 1950 telah dimaksudkan guna menopang tujuan nasional negara Indonesia. Oleh karena UI mewarisi perguruan tinggi kolonial maka UI kemudian melakukan upaya nasionalisasi yang meliputi nasionalisasi misi dan orientasi perguruan tinggi, nasionalisasi staf pengajar, kurikulum, dan bahasa pengantar. Kebijakan ini mengalami kendala terutama pada aspek kurang siapnya struktur perguruan tinggi dan belum adanya Undang-Undang Perguruan Tinggi yang menjadi dasar nasionalisasi. Di samping itu, adanya wewenang yang kuat dari kementerian PP & K dalam menentukan kebijakan di kampus mendorong pemerintah sering kali melakukan tekanan politik terhadap kampus. Secara eksternal keterlibatan kampus UI dalam Percaturan politik nasional didorong oleh kecenderungan kekuatan politik nasional untuk membentuk organisasi massa pendukung. Organisasi-organisasi mahasiswa ekstra kampus yang telah ada sejak awal tahun 1950-an, dan beberapa ormas mahasiswa yang baru, kemudian mengorientasikan dirinya kepada salah satu kekuatan politik. ormas-ormas Mahasiswa ini kemudian terlibat dalam persaingan tajam terutama di kampus yang menjadi basis keanggotannya. Persaingan antar ormas mahasiswa itu kemudian makin tajam sehubungan dengan adanya persaingan antar kekuatan politik nasional, di mana ormas-ormas itu bergantung, pada masa paruh kedua demokrasi parlenenter dan masa demokrasi terpimpin. 5ementara itu, kanpus pun mengalami tekanan politik dari pemerintah dan harus menyesuaikan diri dengan situasi politik yang berkembang. Di sinilah kemudian terlihat beberapa kebijakan kanpus yang diluar tradisi perguruan tinggi. Dengan demikian dapat dilihat bahwa sejak awal pertumbuhan kampus UI pada tahun 1950 hingga 1955 selalu mengalami tekanan politik baik yang dilakukan pemerintah, partai politik, maupun militer. Maka, politisasi kanpus UI pun kemudian tidak terhindarkan.