Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nezar Kurnia Ramadhan
"Pengalihan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Indonesia, pada tahun 2014, memberikan keleluasaan kepada pemda untuk mengelola PBB-P2 antara lain pengaturan tarif, NJOP, NJOPTKP dan sebagainya, sebagai wujud desentralisasi dan upaya meningkatkan Penerimaan Asli Daerah. terdapat dua kelompok daerah, yaitu kelompok yang mengubah peraturan perpajakan dan kelompok yang tidak, keduanya memiliki kecenderungan penerimaan yang berbeda, maka dilakukan penelitian berjudul the impact of tax structure change to Indonesia PBB-P2 compliance rate in 2014 to 2019. Menggunakan regresi panel Fixed Effect, hasilnya adalah perubahan skema tarif tunggal menjadi multi tarif, perubahan nilai tarif dan perubahan batas NJOPTKP, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
......The decentralization of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) on Indonesia in 2014, gave Local Government the flexibility to manage PBB-P2 including the regulation of tariffs rate, Non taxable object (NJOPTKP) etc, as a manifestation of fiscal decentralization and increasing the regional revenue. there are two groups, the regional group that changes the tax regulations and the group that does not, since those two has a differences trend of revenues, so we analyze the impact of tax structure change to Indonesia PBB-P2 compliance rate in 2014 to 2019 . With Panel Fixed Effect regression, the result show change of rate scheme from single to multiple rate, change in tax rate and limit of NJOPTKP signifficantly affected the compliance."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kurnia Ramadhan
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1995
S38964
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Akmal Kurnia Ramadhan
"Transportasi publik, khususnya kereta api, merupakan kendaraan yang banyak digunakan masyarakat sebagai alat transportasi dan, pada umumnya, berjalan kaki menjadi pilihan pergerakan dalam penggunaan transportasi publik. Keberadaan ruang gerak pejalan kaki menjadi penting sebagai penghubung antar moda transportasi maupun tempat tujuan. Tulisan ini membahas pengaruh aksesibilitas dan permeabilitas ruang gerak tersebut dalam mobilitas kawasan stasiun. Aksesibilitas dan permeabilitas ruang gerak merupakan kemudahan dan kontinuitas ruang yang dilengkapi dengan fasilitasnya. Hal ini berkaitan dengan kemampuan lingkungan menghadirkan kondisi yang ramah pejalan kaki (walkability). Walkability mengakomodasi lingkungannya dengan beberapa aspek yang dipertimbangkan dalam faktor lingkungan.
......Public transportation, especially trains, is widely used by the community as a mean of transportation and, generally, people walk as a part of using public transportation modes. The existence of pedestrian space is important as a connector between modes of transportation or destinations. This writing discusses the effect of space accessibility and permeability in mobility of train stations. Space accessibilty and permeability is the convenience and continuity of space equipped with its facilities. This is related to the ability of the environment to present a pedestrian-friendly environment known as walkability. Walkability accommodates its environment with several aspects considered in environmental factors."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Novandra Kurnia Ramadhan
"Intervensi pemerintah dalam hak atas kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi masyarakatnya merupakan masalah kemanusiaan yang dapat memicu terjadinya berbagai konflik dan problematika sosial. Salah satu permasalahan paling kompleks yang ditimbulkan dari hal tersebut adalah peristiwa emigrasi. Tulisan ilmiah ini membahas mengenai bagaimana konstruksi munculnya emigran di Jerman Timur pada film Balloon (2018). Artikel ini disusun menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori representasi dan identitas Stuart Hall sebagai instrumen pembahasannya untuk menunjukkan bagaimana representasi emigran dari beberapa sudut pandang. Analisis menunjukkan bahwa emigran tidak hanya muncul sebagai produk dari problematika sosial, melainkan muncul sebagai kelompok humanis yang memperjuangkan hak-haknya di tengah rezim sosialis Jerman Timur.
......The government’s intervention in the right to freedom of opinion and expression of its people is a humanitarian problem that can trigger various conflicts and social problems. One of the most complex problems arising from this is the occurrence of emigration. This article discusses how the construction of the emergence of emigrants in East Germany in the film Balloon (2018). This article was compiled using a qualitative descriptive method with Stuart Hall's theory of representation and identity as instruments of its discussion to show how emigrants are represented from several points of view. The analysis has shown that emigrants not only emerged as a product of social problems but rather emerged as a humanist group fighting for its rights amid the East German socialist regime."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Kurnia Ramadhan
"Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi akan segera berganti. Berdasarkan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masa jabatan lima pemimpin lembaga anti-rasuah ini terbatas hanya selama empat tahun. Atas
dasar itu tulisan berikut akan mencoba menilai kinerja KPK selama kurun waktu 2016-2018. Adapun yang menjadi fokus penilaian terbagi menjadi dua bagian, yakni kinerja KPK dalam persidangan dan kemampuan Pimpinan KPK dalam mengelola kelembagaan. Untuk bagian persidangan penulis mencoba menganalisis:1) Penggunaan aturan pencucian uang dalam setiap surat dakwaan; 2) Rata-rata tuntutan penjara; 3) Tren pencabutan hak politik. Lalu pada konteks kelembagaan hal yang akan disoroti adalah berbagai kekisruhan yang terjadi selama era kepemimpinan jilid IV dan penegakan etik di internal KPK. Faktanya, masih banyak catatan krusial selama beberapa tahun ke belakang yang semestinya dapat dijadikan evaluasi untuk kepemimpinan selanjutnya. "
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019
364 INTG 5:2 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library