Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Ombudsman RI mempunyai kebijakan pengembangan organisasi dalam bentuk Grand Design yang ditetapkan dengan Peraturan Ombudsman Nomor 8 tahun 2010. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengembangan organisasi dalam melaksanakan peran pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Analisis dalam penelitian ini menggunakan pembanding teori pengembangan organisasi dengan model weisbord dan analisis efektifitas pelaksanaan kebijakan pengembangan organisasi tersebut dengan pendekatan system dinamics. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi merupakan permasalahan simtomatik sedangkan kurangnya kinerja merupakan permasalahan fundamental. Memperbaiki permasalahan simtomatik dapat diperoleh hasilnya secara cepat berupa pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh layanan publik dan peran ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, namun hanya dapat menyelesaikan permasalahan dalam jangka pendek (dua siklus/tahunan). Sedangkan, peningkatan kapasitas organisasi merupakan masalah fundamental yang meskipun penyelesaiannya lebih lambat hasilnya namun dapat menyelesaikan permasalahan dalam waktu lebihsecara jangka panjang guna menyelesaikan laporan masyarakat kepada ombudsman terkait permasalahan yang dihadapi dalam memperoleh layanan publik.

---

Policy of organization development on Ombudsman of Republic Indonesia has stated on Ombudsman?s Regulation Number 8 Year 2010 titled Grand Design of Ombudsman of Republik of Indonesia. Objectives of the research is to measure effectivenes of the policy implementation on organization development of Ombudsman to supervise public service delivery. Analysis in this research compare Organization Development Theory with Weisbord`s model and measuring efectiveness of policy implementation by system dynamics approach. Result of the research shows lack of publication as a symptomatic problem which is trying to improve public awareness in according public right and ombudsman role as supervisor of public-service-delivery. and low performance which is needed to accomplished public complaints adrdres to Ombudsman as a fundamental problem. Solving the symptomatic problem has result instantly but its improvement imply in short term (2 cycles/years) only. Otherwise, improving performance and capacity of the organization need longer time to fix but imply for longer term.

Abstrak :
Penjadwalan tender yang sudah diumumkan pada BP2IP Tangerang seringkali belum cukup dipahami oleh para kontraktor, sehingga sering terjadi pengumuman ulang yang berdampak terhadap waktu pelaksanaan proyek, dimana salah satu faktor dipengaruhi oleh aktivitas proyek manajer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh aktifitas proyek manajer terhadap kinerja waktu pengadaan barang/jasa di BP2IP Tangerang. Metode yang digunakan adalah metode statistik non-parametrik regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas proyek manajer yang berpengaruh terhadap kinerja waktu pengadaan barang/jasa di BP2IP Tangerang adalah penyusunan perencanaan pengadaan barang dan penyimpanan serta pelaksanaan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa dengan tingkat korelasi sebesar 65.8%, sisanya disebabkan oleh hal-hal lain.