Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan perencanaan kepegawaian bagi pegawai honorer kategori dua yang tidak lolos Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Bogor. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor adalah mempekerjakan kembali pegawai honorer kategori dua yang tidak lolos Calon Pegawai Negeri Sipil dengan pertimbangan lingkungan; peramalan; tujuan; rencana; dan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Perencanaan ini perlu memperhatikan Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara; Upah Minimum Regional dan jaminan; pengembangan dan pelatihan; serta pembatasan usia kerja. ......The purpose of this research is to describe the staff planning for second category of honorary employees who are not qualified to be civil servants in Bogor Regency. This research is a qualitative approach. The result shows that staff planning of Bogor Regency government is to reinstate category two of honorary employees who aren't qualified to be public servants. This staff planning is based on environmental, forecasting, purposes, plans, and supported by Bogor Regency government, but needs to consider the existence of „Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara‟; Regional Minimum Payment and insurance; training and developing; and limitation of employees‟ age."

"Abstract. The purpose of this journal is to describe the staff planning for a second category of honorary employees who are not qualified to be civil servants in the Bogor Regency. The issue of staff planning in the public sector is important because the employees need to achieve the mission of public sector to response the demands of society and to meet the public's needs. The result of this research can be used as the recommendations to the central government, Bogor Regency Administration, and other local governments in efforts to face the second category of honorary employees who are not qualified to be civil servants. The method of this research is a qualitative approach. This research uses in-depth interviews with purposive technique and study document. The result shows that staff planning of Bogor Regency Administration is to re-employ the second category of honorary employees who are not qualified to be public servants. This staff planning is based on environment, forecasting, purposes, plans, and support from Bogor Regency Administration, but needs to consider the existence of Draft of Regulation about Civil State Apparatus (RUU ASN); regional minimum wages and insurance; training and development; and limitation of working age.Abstrak. Jurnal ini bertujuan untuk menggambarkan Perencanaan Kepegawaian bagi Pegawai Honorer Kategori Dua yang Tidak Lolos Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Bogor. Tema mengenai perencanaan kepegawaian di sektor publik merupakan hal penting karena pegawai sebagai sumber daya manusia yang diperlukan dalam pencapaian misi sektor publik untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan publik. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah Kabupaten Bogor, dan pemerintah daerah lain dalam upaya menghadapi pegawai honorer kategori dua yang tidak lolos CPNS hingga munculnya aturan resmi dari Pemerintah Pusat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam secara purposif dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor memiliki perencanaan untuk mempekerjakan kembali pegawai honorer kategori dua yang tidak lolos CPNS. Adapun perencanaan mempekerjakan kembali pegawai honorer kategori dua ini didasari pada pertimbangan lingkungan; peramalan; tujuan; rencana; dan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Akan tetapi perencanaan ini juga perlu Perencanaan ini perlu memperhatikan Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara; Upah Minimum Regional dan jaminan; pengembangan dan pelatihan; serta pembatasan usia kerja."