Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan di seputar pengelolaan hibah luar negeri, yang paling menarik adalah kenapa sulit sekali untuk melakukan hibah ke daerah. Karena peraturan yang ada hibah ke daerah harus melalui Pemerintah Pusat melalui mekanisme on granting yaitu on budget on treasury dengan meknisme fund chanellingnya melalui Pembayaran Langsung, Rekening Khusus, Penggantian Pembiayaan, Pembukaan L/C dan Pemindahbukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana implementasi pengelolaan hibah luar negeri dengan fokus utama kegiatan di daerah yaitu Aceh dan mengidentifikasi berbagai masalah dan kesuksesan dalam implementasi pengelolaan hibah UNDP Aceh Government Transistion Programme. Model analisis yang digunakan adalah kualitatif ekplanatif dengan pendekatan kasus Aceh pada AGTP karena peneliti berupaya menekankan pada proses. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kajian dokumen.Hasil penelitian menunjukan bahwa celah yang digunakan oleh Kemendagri untuk menyalurkan hibah ke Aceh tanpa melalui mekanisme on granting adalah dengan DIPA Dekonsentrasi model On budget ? Off treasury dapat di terapkan, proses perencanaan dan penganggaran dapat di ikuti dengan waktu yang lebih panjang, Alur transfer dana juga lebih cepat dan hibah AGTP dapat dipertanggungjwabkan dalam LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat). Rekomendasi yang disampaikan berdasar hasil penelitian ini adalah DIPA Dekonsentrasi model On budget ? Off treasury dapat di replikasi dan diterapkan dengan memperhatikan titik ? titik tertentu yang dapat berpotensi mensukseskan program maupun berpotensi masalah yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam implementasi pengelolaan hibah tersebut.

---

The research background was raised by several issues surrounding the management of foreign grants, the most interesting challange is why it is so difficult to chanelling grants to the province/district. Because existing regulations for subsidiary grants should go through the central government by on granting mechanism with its on-budget on treasury with the mechanism of fund chanelling through five schemes namely direct payment, the special account, the reimbursement, the opening of L / C (Letter of Credit), for subsidiary grant through transfer from RKUN (Central Treasury Account) to RKUD (Regional Treasury Account). This research aims to explore how the implementation of the management of foreign grants with the main focus of activities in Aceh Province and identify key failure and key success in the implementation of UNDP Aceh Government Transistion Programme. The analysis model used is qualitative approach with explanatory, since researcher attempt to emphasize the process. Data collection through interviews and document review.The results showed that the loopholes used by MOHA to chanelling grants to the Province without going through the mechanism on granting is DIPA Deconcentration on budget off treasury models can be applied, the planning and budgeting process can be followed by inistiating a longer period of time to catch up the process, the flow of funds is also more faster and the AGTP grants can be accountable in the LKPP (Central Government Financial Statements). Recommendations are DIPA Deconcentration can be replicated and applied with consideration some spots that identified as key failures and key success in the implementation of managing foreign grant."

"Indonesia menghadapi risiko yang signifikan terhadap perubahan iklim, yang dampaknya dapat dikurangi dengan partisipasi aktor negara dan aktor bukan negara baik skala nasional, internasional, regional dan lokal. Upaya menanggulangi perubahan iklim membutuhkan sumber daya yang signifikan yang perlu dipersiapkan dengan cermat.

Penelitian ini bertujuan untuk (i) menganalisis bagaimana aliran pendanaan iklim menggunakan pendekatan Social Network Analysis (SNA); (ii) menjelaskan urgensi rekonstruksi kebijakan pendanaan perubahan iklim; (iii) mengembangkan desain model kebijakan pendanaan perubahan iklim. Paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme dengan pendekatan multi metode, menggunakan tools SNA dan modelling System Dynamics (SD). SD digunakan untuk menentukan proporsi kebijakan fiskal pembiayaan dan kebijakan non fiskal hingga 2030. Informan  terdiri dari aktor, pejabat pemerintah, profesional, aktor perbankan, dan individu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban APBN sangat tinggi mencapai 92% hingga 2030 untuk membiayai kegiatan perubahan iklim, ada urgensi untuk mendesak share pendanaan dari negara maju, diperlukan layer pembagian peran dan tanggung. Fakta empiris menunjukan aliran dana iklim sejak 2007-2017 didominasi oleh sektor publik dan masih menjadi tantangan bagi keterlibatan sektor swasta. Pendapatan pajak mendominasi dan sebagai sumber pendanaan terbesar untuk membiayai kegiatan mitigasi dan adaptasi iklim selama periode penelitian. Model desain kebijakan pendanaan perubahan iklim terdiri dari kluster kebijakan pendanaan fiskal dan kluster kebijakan pendanaan non fiskal.Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa harus ada keseimbangan kebijakan pendanaan antara kebijakan pendanaan fiskal dan kebijakan pendanaan non fiskal, shifting burden dari APBN perlu dilakukan sehingga tidak membebani APBN terutama dari sektor swasta dan secara berkelanjutan memperjuangkan kontribusi pendanaan dari negara yang memberikan share kenaikan emisi tinggi. Penelitian juga mengusulkan desain model kebijakan pendanaan perubahan iklim meliputi mitigasi dan adaptasi, serta kerangka kerja Allocative Efficiency untuk perubahan iklim pada belanja publik.

---

Indonesia presents significant risks to the climate change by increased variability and intensity of rainfall and to sea level rise. The impact of climate change can be reduced by participating state actor and non state actor both national and international efforts to reduce GHG emissions and by investing in adaptation to climate change to protect against loss and damage to the country's natural resources. Reducing emissions and building resilience will require  significant financial resources which needs to be  prepared carefully. The research aims  to (i) analyse how is the climate finance flow using Social network Analysis (SNA) approach; (ii) analyse the urgency of climate finance policy reconstruction; (iii) develop design model of climate finance policy using System Dynamics approach. The research using constructivism paradigm with multi methode method using Social Network Analysis and System Dynamics Model to determine the  proportion of financing fiscal policy and non fiscal policy up to 2030 as well as construct the climate finance policy. Informan consist of actors, governemnt officials, professional, banking actor, and individual.The result shows that there is urgent to reconstruct the climate finance policy in Indonesia due to high burdern of APBN reached 92% until 2030 for financing climate change activities in Indonesia. It is also proven that with empirical evidence that the flow of climate fund since 2007 until 2017 dominated by public sectors and still challenges for private sectors involvement. Tax revenue is found as the most funding resources to finance the climate activities of mitigation and adaptation during period of research. Design model of climate finance policy consist of cluster fiscal policy and non fiscal policy.The research provide recommendation due to the externalites of climate change and as global public goods there should be balanced of climate finance policy between climate fiscal policy and non fiscal policy, shifting burden from APBN need to be conducted especially financing form private sector and fighting continously on the contribution from countries that share high emission increases. The research also propose the model of climate finance policy framework and  framework of climate allocative efficiency in public spending."