Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Birokrasi menurut Weber adalah unit sosial yang memiliki tujuan, struktur hierarki, dan aturan/prosedur yang jelas. Organisasi birokrasi hadir dengan tujuan untuk melayani kepentingan publik. Struktur hierarki organisasi tersebut terdiri dari bagian-¬bagian yang dimaksudkan untuk memperjelas peran, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing bagian. Aturan/prosedur dalam birokrasi menjamin setiap bagian agar berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi, setiap peran, kewenangan dan tanggungjawab dalam birokrasi melekat pada jabatan tertentu.Dalam organisasi birokrasi, komunikasi dilakukan dengan mengikuti alur formal, bahkan komunikasi tulis-menulis lebih dominan daripada komunikasi tatap muka. Tujuan dan pola komunikasi semacam ini agar wewenang yang melekat pada jabatan tertentu tidak disalahgunakan. Dengan demikian, praktek komunikasi keorganisasian dalam birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.Praktek-praktek komunikasi keorganisasian dapat dipahami melalui teori strukturasi organisasi. Struktur dalam teori strukturasi didefinisikan sebagai aturan dan sumberdaya yang dibawa dan digunakan para anggota organisasi dalam berinteraksi, dalam hal ini meliputi ekspektasi relasional, peranan-peranan kelompok, norma-norma, jaringan-jaringan komunikasi dan institusi-institusi kemasyarakatan. Teori strukturasi organisasi menyatakan bahwa komunikasi sebagai dasar tindakan sosial merupakan proses produksi dan reproduksi sejumlah sistem sosial. Organisasi birokrasi sebagai sistem sosial merupakan basil dari tindakan sosial para anggotanya. Dinyatakan juga bahwa struktur memberikan pedoman bagi individu dalam memahami sesuatu, bertindak, dan mencapai tujuan organisasi. Tindakan sosial tersebut pada akhirnya akan menciptakan struktur-struktur baru.Strukturasi dalam organisasi dapat diarahkan pada 3 (tiga) situs metaforik, yaitu conception, implementation, reception. Conception adalah tahap pendefinisian konsep organisasi termasuk norma, kesepakatan, mekanisme dan etika. Implementation adalah tahap kodifikasi formal yaitu, ketika semua konsep diputuskan dan dilembagakan. Reception adalah tahap ketika para anggota organisasi menerima keputusan atau kebijakan organisasi. Proses strukturasi tersebut tidak berjalan secara sederhana, melainkan merefleksikan hubungan-hubungan dan praktek-praktek keorganisasian yang kompleks dan mengandung muatan konflik.Penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana proses strukturasi dalam organisasi birokrasi Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat). Rentang waktu penelitian ini adalah 6 (enam) bulan, yaitu mulai bulan Mei sampai dengan Oktober 2006. Janis dan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan strategi penelitian studi kasus yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang komprehensif atas fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan analisis terhadap dokumen, arsip dan hasil rekaman. Dalam penelitian ini, pilihan terhadap sumber data didasarkan pada informasi yang ingin digali. Informan yang diwawancara meliputi Komisioner, Asisten Ahli, Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Non Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan observasi dilakukan atas praktek-praktek komunikasi keorganisasian yang dijalankan di KPI Pusat. Melalui metode-metode tersebut, semua data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis dan disimpulkan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hambatan-hambatan dan permasalahan-permasalahan yang bersifat individual dan organisasional dalam proses strukturasi organisasi. Faktor-faktor seperti kecemasan komunikasi, kredibilitas informasi maupun peran anggota dalam jaringan mempengaruhi hubungan dan praktek praktek komunikasi keorganisasian yang dijalankan di KPI Pusat.Kesimpulan dari penelitian ini adalah institusionalisasi dalam organisasi birokrasi KPI Pusat belum memadai. Hal ini terlihat pada saat mendefinisian konsep organisasi dan keputusannya. Keputusan organisasi hanya merupakan kesepakatan aksiomatik sehingga para anggota tidak sepenuhnya menerima dan melaksanakan apa yang menjadi keputusan organisasi. Kenyataan tersebut turut mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi karena para anggota cenderung mendefinisikan, melaksanakan dan menerima keputusan berdasarkan tolak ukur pribadi bukan tolak ukur organisasi. Singkatnya, KPI Pusat sebagai organisasi birokrasi belum mencerminkan sebuah lembaga yang mapan. Bahkan dari beberapa kasus yang muncul, tidak menunjukkan adanya penyelesaian kasus secara tuntas, sebaliknya yang terlihat adalah conflict avoidance yang justru memproduksi dan mereproduksi masalah dan membuka peluang timbulnya konflik laten.Implikasi dari penelitian ini mencakup implikasi akademik dan praktis. Secara akademik dapat menegaskan teori komunikasi keorganisasian terutama proses strukturasi organisasi yang menunjukkan peran komunikasi sebagai dasar tindakan sosial para anggotanya yang sangat menentukan kelangsungan hidup organisasi. Secara praktis diarahkan pada 3 (tiga) situs metaforik strukturasi yang bersifat kompleks dan penuh muatan konflik. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi bagi KPI Pusat untuk mengevaluasi kegiatan komunikasi dan kebijakan komunikasi organisasinya.Saran dari penelitian ini, KPI Pusat seharusnya mendefmisikan kembali institutional building yang merupakan pedoman bagi para anggota organisasi untuk berpikir, bertindak, berprilaku dan mencapai tujuan. Dengan adanya orientasi yang sama di antara anggota organisasi, niscaya apa yang menjadi keputusan KPI Pusat mencerminkan keputusan lembaga sepenuhnya. Di samping itu, perlu adanya penyelesaian kasus secara tuntas yang dapat diterima pihak-pihak yang terlihat konflik dan dibutuhkan juga sanksi yang jelas atas pelanggarannya. Dengan demikian dapat mencegah munculnya kasus serupa di kemudian hari.

---

Weber defines bureaucracy as a social unit with explicitly defined goals, hierarchical structure, and a set of rules or procedures. Bureaucracy organization has to allocate goods and services for public. The essence of bureaucracy is hierarchy, consisting number of positions. Such rules or procedures allow the solution of problems, standardization and equality in the organizations. So that, members of bureaucracy organization accomplish their role based on their position.

In bureaucracy organizations, a related aspect of transformation of interpersonal relations is that face to face communication is frequently subordinated to communication in writing. Written records as a defining characteristic of bureaucracy, are functional for organizations because they insulate from illegitimates influences, or indeed from any direct influence of individuals and groups.

In structuration theory, structures are the rules and resources people use in interaction. Structures in this theory like relational expectations, group roles and norms, + communication networks, and social institutions both affect and are affected by social action. Structuration theory states that human action is a process of producing and { reproducing various social systems. Organization, like any other social system are produced through actions and interactions among individuals. Structuration always involves three modalities or dimensions. These are (1) an interpretation or understanding, (2) a sense of morality or proper conduct, and (3) a sense of power in action. The rules we use to guide our actions, in other words, tell us how something should be understood, what should be done, and how to get things accomplished. All of those activities in turn create new structures and reproduce old ones.

Organizational structure is created when individuals communicate with others in three metaphorical "sites," or centers of structuration. The first includes all those episodes of organizational life in which people make decisions and choices that limit what can happen within the organization. This is the site of conception. The second site of organizational structuration is the formal codification and announcement of decisions and choices, the site of implementation. Finally, structuration occurs as organizational members act in accordance with the organizational decisions, which is the site reception. The communication activities at these three sites are often difficult and conflict laden

Research on structuration in bureaucracy organization has added much to our knowledge about how the structuration process being applied in the bureaucracy organization- KPI Pusat. The characteristics of bureaucracy organization described ' above, help us to understand those three sites of structuration.

This qualitative research is under gone for 6 (six) months time, starting from May until October 2006. Case study is chosen for this research to have a comprehensive understanding of phenomenon. Interview, observation and analysis the documents, files and records is the measure to collect data. The informations obtained from the data source will depend on purposeful selection principle. Informants interviewed in this research are Commissioners, Assistants, Civil Servants and Non Civil Servants. The observation is focuses on communication and organization activities in KPI Pusat. After all the data collected, the next step is to analysis and to reach conclusion.

The result of this research shows there are 2 (two) barriers in structuration process. Barriers that come from individual characteristics and differences and barriers that come from organization's structures, systems and processes. Certain factors such as communication apprehension, information credibility and networks contribute the complexity of this process.

As it shown above has led the conclusion that institutional building in KPI Pusat is not mature yet. The definition of organization concept and all the policy taken are just an axiomatic concensus. So that, the organization policy that have been taken are often not fully accepted and implemented by the members of organization. Member of organizations tends to make a decision based on her/his interest and not for organizational purposes. In some cases, the solution that are offered by the members of organizations is not satisfying for each other. This condition make a repetitive situation for some cases.

Finally, there is a recommendation for KPI Pusat. KPI must redefine its institutional form and purposes because it will become a guidance for organizational members to think, to act, to behave and to accomplish the main goals."

"Karena belum adanya standard penilaian dan perlakuan akuntansi untuk obligasi yang disertai dengan hak-hak istimewa khususnya ditinjau dari sudut debitur yang berlaku di Indonesia, maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi standard penilaian dan perlakuan akuntansi yang berlaku di Amerika Serikat, dan kemudian berdasarkan hasil evaluasi memberikan usulan standard penilaian dan perlakuan akuntansi yang kira-kira tepat untuk keadaan di Indonesia dengan menggunakan ilustrasi obligasi salah satu perusahaan publik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan pendekatan deskriptif analisis di mana pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa secara umum standard penilaian dan perlakuan akuntansi atas obligasi yang disertai dengan hak-hak istimewa kepemilikan yang berlaku di Amerika Serikat dapat diterapkan untuk keadaan di Indonesia. Saran yang dapat diberikan penulis adalah sebaiknya IAI-komite PAl dapat segera mengeluarkan standard perlakuan akuntansi untuk jenis obligasi ini, agar kesimpangsiuran dalam pencatatan dan perlakuan akuntansi dapat dihindari. Karena obligasi ini juga merupakan salah satu instrumen pasar modal, maka penulis juga menyarankan agar BAPEPAH dapat mengeluarkan peraturan yang lebih eksplisit mengenai penerbitan maupun peredaran obligasi tersebut."

"ABSTRAKPengaruh kontribusi pola getar pada respon maksimum bangunan yang dibebani dengan sebuah komponen horisontal dari gerakan tanah akibat gempa akan ditinjau. Komponen gerakan gempa ini diambil berdasarkan analisis riwayat waktu El Centro 18 Mei 1940, N-W,California. Dengan tujuan untuk mendapatkan jumlah pola getar minimum yang dapat digunakan sebagai preliminary design pada perencanaan bangunan tinggi dengan kesalahan relatif dari nilai respon di bawah toleransi 5 atau 10 persen. Bangunan dengan jumlah lantai dan sistem struktur yang berbeda didefinisikan sebagai Bangunan Geser atau Bangunan Lentur, yang digunakan sebagai bangunan ideal untuk menghasilkan perumusan jumlah pola getar yang diinginkan. Sifat-sifat dinamis dari bangunan umumnya akan terletak di antara kedua jenis bangunan ini. Kontribusi pola getar tinggi pada tiap respon dinamis bangunan akan dievaluasi. Dan pengaruhnya dihubungkan pada pertambahan waktu getar fundamental dan jumlah lantai bangunan. Gerakan gempa dianggap sebagai respon gempa yang bersifat elastis. Perumusan mengenai jumlah pola getar yang dibutuhkan dengan memberikan toleransi pada kesalahan relatif sebesar 5 % dan 10 % akan didapatkan. Dan hasilnya akan dibandingkan dengan peraturan gempa lainnya, yaitu Peraturan Gempa Indonesia dan Uniform Building Code. Banyak peraturan gempa yang menyarankan jumlah pola getar minimum untuk analisis, tetapi mungkin terjadi kesalahan yang cukup besar dalam beberapa nilai respon, hal ini disebabkan tidak diperhitungkannya pengaruh kontribusi pola getar tinggi terhadap waktu getar fundamental dan pengaruh jumlah lantai bangunan. Simulasi numerik untuk mendapatkan jumlah pola getar minimum ini dilakukan dengan menggunakan Computer Program for The Static and Dynamic Finite Element Analysis of Structures SAP 90 yang dikembangkan oleh Edward L. Wilson and Asluaf Habibullah. Daftar Pustaka : 19 (1962-1996)"

"Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Indonesia Kota Bogor atau yang dikenal dengan sebutan PPI Kota Bogor merupakan salah satu organisasi yang berperan sebagai wadah untuk pembinaan dan pengembangan potensi anggota sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PPI Kota Bogor merupakan salah satu organisasi yang paling diminati di Kota Bogor. Organisasi ini antara lain bertujuan untuk membentuk anggotanya hingga dapat menjadi komunikator dalam masyarakat.Anggota PPI Kota Bogor yang merupakan orang-orang yang pernah bertugas mengibarkan bendera pusaka (Paskibraka) dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bogor, merupakan orang-orang yang terkenal atau populer di lingkungannya. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh PPI Kota Bogor, antara lain mengadakan berbagai seminar dan lomba. Salah satu kegiatan yang juga rutin dilaksanakan adalah kunjungan persahabatan antar sekolah yang siswa-siswanya terpilih menjadi Paskibraka di Kota Bogor.Menurut Santock (2006), orang yang populer antara lain memiliki keterampilan berorganisasi dan keterampilan interpersonal yang baik. Namun demikian, berdasarkan hasil elisitasi, diketahui bahwa anggota PPI Kota Bogor yang menjadi responden dalam penelitian ini ternyata memiliki beberapa masalah dalam berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya, seperti masalah ketika harus berbicara di depan orang lain. Mereka juga merasa bingung dalam menunjukkan suatu perilaku yang sesuai pada situasi-situasi tertentu, misalnya ketika diajak berbincang-bincang oleh teman atau senior di PPI Kota Bogor, guru di sekolah, orang tua atau bahkan orang yang ditemui di lingkungan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang mereka juga berhadapan dengan konflik interpersonal dengan orang tua, guru, dan teman-teman. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan suatu program yang dapat membantu para anggota PPI Kota Bogor tersebut agar dapat berhubungan secara efektif dengan orang lain. Program yang ditawarkan adalah dalam bentuk pelatihan.Penelitian ini bertujuan untuk menyusun program pelatihan tentang cara berhubungan dengan orang lain yang sesuai dengan hasil analisis kebutuhan.Pada penelitian ini, digunakan metode analisis kebutuhan berupa wawancara. Dalam analisis kebutuhan tersebut, responden yang berpartisipasi sebanyak 28 orang dengan rentang usia 16 hingga 28 tahun. Dari 28 orang responden tersebut, mayoritas berusia di bawah 20 tahun. Subjek yang menjadi sasaran dalam pelatihan ini adalah anggota PPI Kota Bogor.Tujuan umum dari pelatihan adalah agar peserta terampil dalam berhubungan dengan orang lain. Jumlah waktu pelatihan adalah 24 jam, terbagi menjadi 6 sesi. Evaluasi yang digunakan adalah evaluasi tentang pelaksanaan program pelatihan.Karena dalam analisis kebutuhan hanya menggunakan wawancara maka sebaiknya dilakukan analisis kebutuhan dengan menggunakan beberapa macam metode untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kebutuhan angota PPI Kota Bogor. Untuk itu, sebaiknya alat yang digunakan diujicobakan terlebih dahulu. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya melibatkan responden yang lebih banyak lagi, termasuk dari rentang usia yang lebih luas sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai kebutuhan anggota PPI Kota Bogor. Karena modul pelatihan ini belum diujicobakan maka sebaiknya dilakukan uji coba terlebih dahulu sebelum melaksanakan pelatihan yang sebenarnya. Selain itu, untuk mengetahui perkembangan pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan, sebaiknya dilakukan pre-test dan post-test, serta suatu program untuk memantau dan menindaklanjuti pelatihan ini sehingga perkembangan serta efektivitas pelatihan pun dapat terpantau."