Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Limbong, Raissa Aprilita
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai penerapan asas itikad baik bagi para pihak dalam melaksanakan kesepakatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) dan juga kewenangan Notaris yang tidak menerapkan asas kehati-hatian dalam menjalankan wewenangnya. Bahwa dalam kasus penelitian ini dalam jual beli tanah baik pihak penjual dan juga pembeli tidak menjalankan asas itikad baik, yang dapat dilihat dari tindakan konkret para pihak yaitu penjual telah menjual kembali tanah yang telah disepakati dan pembeli yang masih memegang PPJB tidak lunas pun menjual kepada pihak lain. Di sisi lain, Notaris yang bersangkutan dengan sadar membuat PPJB Lunas bagi pihak pembeli atas tanah yang masih berstatus PPJB tidak lunas. Pokok Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai itikad baik dalam pelaksanaan PPJB serta pertanggungjawaban Notaris terhadap pembuatan PPJB lunas terhadap tanah yang belum memiliki status kepemilikan secara sah. Bentuk Penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk meneliti dan menganalisis permasalahan hukum yang timbul dengan tipe penelitian Deskriptif dan juga Preskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya pengaturan asas itikad baik dalam pelaksanaan PPJB dan juga aturan yang detail megnenai PPJB Hat Atas Tanah agar terciptanya keseimbangan hukum antar penjual maupun pembeli. Notaris yang menangani kasus dalam penelitian ini berdasarkan tindakan pembuatan PPJB Lunas terhadap tanah yang belum memiliki status kepemilikan yang sah telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (“UUJN”), dalam frasa saksama yaitu kehati-hatian, maka dari itu Notaris bersangkutan dapat dikenakan sanksi administrasi, perdata maupun pidana. ......This study aims to analyze the application of the principle of good faith for the parties in carrying out the agreement as outlined in the Sale and Purchase Agreement ("PPJB") and also the authority of a Notary who does not apply the precautionary principle in exercising his authority. That in the case of this study in buying and selling land, both the seller and the buyer did not carry out the principle of good faith, which can be seen from the concrete actions of the parties, namely the seller has resold the agreed land and the buyer who still holds the unpaid PPJB also sells it to the third party. other. On the other hand, the Notary concerned consciously makes the Settled Buy and Sale Binding Agreement for the buyer of land that still has the status of PPJB not paid off. The main problem in this study is regarding good faith in the implementation of the PPJB and the notary's responsibility for making the PPJB paid off for land that does not yet have legal ownership status. The form of research used to answer these problems is normative juridical research which aims to examine and analyze legal issues that arise with descriptive and prescriptive types of research. This research shows that it is important to regulate the principle of good faith in the implementation of PPJB and also the detailed rules regarding PPJB HAT on Land in order to create a legal balance between sellers and buyers. The notary who handled the case in this study based on the act of making Settled Buy and Sale Binding Agreement for land that did not yet have legal ownership status had violated Article 16 paragraph (1) letter a of the Notary Office Law ("UUJN"), in precise phrases namely caution, therefore the Notary concerned may be subject to administration,civil or criminal sanctions.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Limbong, Raissa Aprilita
Abstrak :
Skripsi ini membahas Single Presence Policy (SPP) yang berlaku di perasuransian Indonesia dengan studi kasus PT Mandiri AXA General Insurance (MAGI), dengan pokok permasalahan (1) bagaimana peraturan perundangan perasuransian yang mengatur pengambilalihan dan penggabungan perusahaan asuransi untuk pelaksanaan ketentuan SPP, (2) apakah aksi korporasi pengambilalihan PT Asuransi AXA Indonesia oleh PT Mandiri Axa General Insurance sudah memenuhi ketentuan SPP, (3) bagaimana dampak pengambilalihan PT Asuransi AXA Indonesia oleh PT Mandiri Axa General Insurance terhadap hak-hak dan kewajiban tertanggung dan pemegang polis dari PT Asuransi AXA Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 mengatur tentang SPP yang disebutkan sebagai Pemilik Saham Pengendali yang diatur lebih lanjut di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 67/POJK.05/2016, (2) Pada tanggal 1 Agustus 2019 OJK mengeluarkan surat keputusan dengan nomor S-111/NB.1/2019 tentang persetujuan pengambilalihan oleh MAGI terhadap kepemilikan saham AGI. Lalu berikutnya MAGI mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor surat AHU-AH.01.10-0010347 dan OJK dengan surat keputusan Nomor S-32/D.05/20019. Selain itu asas publisitas juga sudah terpenuhi dengan di website MAGI dan AGI, sehingga penggabungan MAGI sudah sesuai dengan ketentuan PSP, (3) Penggabungan MAGI tidak menyebabkan dampak terhadap hak dan kewajiban pemegang polis sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) huruf a POJK No. 67/POJK.05/2016.
This Thesis analyzes Single Presence Policy (SPP) of insurance company with case study PT Mandiri AXA General Insurance with research questions (1) how is insurance company law regulation regulated acquisition and merger based on Single Presence Policy, (2) Is acquisition and merger of PT Mandiri AXA General Insurance has been qualified the conditions of SPP, (3) How is the acquisition and merger impact of MAGI to policyholder rights and obligations of PT Asuransi AXA Indonesia (AGI). This research is a library research conducted using normative juridicial researcg typology. The results of this research are (1) Law No. 40 of 2014 regulated of SPP which called as controlling shareholder and further regulated in OJK regulation POJK No. 67/POJK.05/2016, (2) At the date of 1st August 2019 OJK released Letter of Decree No. S-111/NB.1/2019 about the approval of acquisition by MAGI to AGI shareholding. Then MAGI gets approval from Ministry of Law and Human Rights with the number of letter S-32/D.05/20019. Beside that, about the principle of publicity has been fulfilled with the information in MAGI and AGI website, so that merger of MAGI has been according fulfilled to SPP provisions, (3) The merger between MAGI and AGI doesn't cause impact to rights and obligations of policyholder based on Article 82 paragraph (2) letter a POJK No. 67/POJK.05/2016.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library