Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Pertanahan Nasional dalam pelayanan publik. Tujuannya adalah menganalisis reformasi birokrasi mengatur pelayanan publik pada Badan Pertanahan Nasional, evaluasi kebijakan reformasi birokrasi Badan Pertanahan Nasional dan mengatur pelayanan publik untuk kebijakan Badan Pertanahan Nasional yang lebih baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Metode penelitian dengan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Reformasi Birokrasi yang sudah terlaksana secara terencana oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat dilihat dari visi dan misi yang sejalan dengan RPJMN 2010-2014. Dengan adanya pengaturan-pengaturan mengenai pedoman dalam kegiatan pendaftaran tanah dan program-pogram percepatan, maka kegiatan dan program tersebut dapat terukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui pengukuran kinerja menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja setiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, sehingga dapat dilihat dalam penelitian ini antara rendahnya pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan dibandingkan dengan rencana strategis yang ditetapkan Badan Pertanahan Nasional pada tahun 2009-2014. Dalam hal mengatur pelayanan publik yang lebih baik Badan Pertanahan Nasional sebaiknya lebih sejalan dengan asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan melakukan pengaturan yang lebih konkrit dan jelas melalui kebijakan yang ditetapkan oleh Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai standar prosedur pelayanan dan pengaturan pertanahan dalam hal pelayanan publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dalam pemberian sanksi.

---

The focus of this research discusses about Implementation of Bureaucracy Reforms of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) in Public Services. The aims to : analyzing the set of bureaucratic reform public services at the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional), evaluation of bureaucratic reform policy of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) and regulate public services to the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) policies that better fits with Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Methods used in this research is qualitative. The data were collected by literature study with the use of primary law and secondary law.

Result of this research that Bureaucracy Reform that have been implemented as planned by the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) can be seen from the vision and mission that are in line with the 2010-2014 RPJMN. With the arrangements of guidelines in land registration activities and accelerated programs, the activities and the program can be measured by the performance indicators that have been set. Evaluation is done by measuring performance using a form of performance measurement according to the Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Performance measurements to compare targets and implemetation of each end of year to take masurement the achievement of performance targets set forth in the determination of the performance, so that it can be seen in this study include lack of implementation of land registration is done in comparison with the strategic plan that set the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional)in 2009-2014. In terms of regulating public services better of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) should be more in line with the principles of the Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik and make arrangements more concrete and clearly through the policies established by the Regulation of the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) of the standard procedure servicing and administration of land in terms of public service in the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) in imposition of sanctions."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi Program Layanan Rakyat Sertipikasi Tanah (Larasita) di One Day Service pada Kantor Pertanahan Kota Bogor. Tujuannya adalah menganalisis implementasi pelaksanaan Program Layanan Rakyat Sertipikasi Tanah (Larasita) di One Day Service pada Kantor Pertanahan Bogor dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang terkait dalam keberhasilan Program Layanan Rakyat Sertipikasi Tanah (Larasita) dalam kegiatan One Day Service pada Kantor Pertanahan Kota Bogor. Metode penelitian dengan kualitatif deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Program Larasita dalam kegiatan One Day Service dalam target pencapaian daerah dan waktu masih diimplementasikan dengan kurang efektif. Terbukti dari faktor-faktor yang terkait dalam keberhasilan yang diharapkan tidak sesuai dengan kondisi kenyataan dalam membantu masyarakat untuk mendaftarkan sertipikat tanah dalam menghindari pihak perantara. Faktor-faktor keterbatasan dari Program Larasita dalam kegiatan One Day Service tersebut menyebabkan masyarakat Kota Bogor masih memilih menggunakan jasa perantara. Rekomendasi yang penulis berikan adalah melakukan evaluasi kembali perencanaan awal tahun berikutnya dalam target pencapaian daerah yang dikunjungi agar target daerah di wilayah kota Bogor dapat dikunjungi seluruhnya.

---

The focus of this research discusses about implementation of Program for People Service Land Certification (Larasita) in One Day Service at Land Office of Bogor. The aims to : analyze implementation implementation of Larasita Program in One Day Service at Land Office of Bogor and to analyze factors are related in the success of Larasita Program in One Day Service at Land Office of Bogor.

Methods used in this research is descriptive-qualitative. The data were collected by using in-depth interviews and literature study. Result of this research that Larasita Program in One Day Service achieve the target area and the time is still implemented with less effective. This is evident from the factors related to the expected success was not in accordance with the conditions of reality in helping people to enroll in the title deed to avoid aggravating the intermediary of the community. Factors limitations of Larasita Program in One Day Service activities are causing Bogor still choose to use the services of intermediaries.

Recommendations is to re-evaluate the initial planning next years in target attainment areas visited for the target area in the Bogor city can be visited entirely."