Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, peranan pejabat umum tanah ini semakin eksis dalam hukum tanah di Indonesia. Untuk membuktikan adanya perbuatan hukum peralihan hak atas tanah kecuali pemindahan hak melalui lelang, sebagaimana dikehendaki dalam UPA harus dibuktikan dengan akta otentik yang dibuat oleh PPAT. Sebagai salah satu pejabat yang berwenang untuk membuat akta peralihan hak atas tanah dan bangunan, PPAT tunduk padaketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentangBPHTB. Namun dalam praktik mash ditemukan adanya penyimpangan terhadapketentuan tersebut, ditandatangani mendahului kewajiban pembayaran BPHTB.Salah satu contonya adalah kasus jual beli tanah yang dilakukan oleh Tuan Reza Sulaiman Sundjaja selaku kuasa sah dari Tuan Rangga Sunargo dengan Nona Ariana Widjaja telah merugikan PPAT yang membut akta tersebut. Faktor ketidaktahuan atau pula kecerobohan dalam jangka waktu pembayaran BPHTB,menyebabkan PPAT tersebut dikenai sanksi administratif yang tidak sedikitjumlahnya. Mengenai akta yang dibuat oleh PPAT yang dikenai sanksi tersebut tidak menjadi batal atau dengan kata lain tetap sah dimata hukum. Hal ini dikarenakan akta tersebut tetap telah memenuhi syarat formal maupun material.Hanya saja amatlah disayangkan apabila didalam suatu transaks jual beli yang kita lakukan menyebabkan orang lain yang menanggung kerugiannya. Di dalam praktek, nal seperti ini dapat saja menimpa siapapun. Oleh karena itu seorang PPAT sebagai pejabat memeriksa lebih teliti dokumen yang diperlukan atau menawarkan membayarkan sendiri setoran BPHTB ke kantor cabang Bank yang ditunjuk oleh pemerintah yang diwajibkan tersebut, agar tidak terulang kasus yang serupa."

"Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, peranan pejabat umum tanah ini semakin eksis dalam hukum tanah di Indonesia. Untuk membuktikan adanya perbuatan hukum peralihan hak atas tanah kecuali pemindahan hak melalui lelang, sebagaimana dikehendaki dalam UPA harus dibuktikan dengan akta otentik yang dibuat oleh PPAT. Sebagai salah satu pejabat yang berwenang untuk membuat akta peralihan hak atas tanah dan bangunan, PPAT tunduk padaketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentangBPHTB. Namun dalam praktik mash ditemukan adanya penyimpangan terhadapketentuan tersebut, ditandatangani mendahului kewajiban pembayaran BPHTB.Salah satu contonya adalah kasus jual beli tanah yang dilakukan oleh Tuan Reza Sulaiman Sundjaja selaku kuasa sah dari Tuan Rangga Sunargo dengan Nona Ariana Widjaja telah merugikan PPAT yang membut akta tersebut. Faktor ketidaktahuan atau pula kecerobohan dalam jangka waktu pembayaran BPHTB,menyebabkan PPAT tersebut dikenai sanksi administratif yang tidak sedikitjumlahnya. Mengenai akta yang dibuat oleh PPAT yang dikenai sanksi tersebut tidak menjadi batal atau dengan kata lain tetap sah dimata hukum. Hal ini dikarenakan akta tersebut tetap telah memenuhi syarat formal maupun material.Hanya saja amatlah disayangkan apabila didalam suatu transaks jual beli yang kita lakukan menyebabkan orang lain yang menanggung kerugiannya. Di dalam praktek, nal seperti ini dapat saja menimpa siapapun. Oleh karena itu seorang PPAT sebagai pejabat memeriksa lebih teliti dokumen yang diperlukan atau menawarkan membayarkan sendiri setoran BPHTB ke kantor cabang Bank yang ditunjuk oleh pemerintah yang diwajibkan tersebut, agar tidak terulang kasus yang serupa."

"Menyampaikan pesan iklan kepada kalayak sasaran dalam suatu media tertentu terkadang bukanlah hal yang mudah bagi pembuat iklan. Demikian juga halnya dengan memahami pesan iklan tertentu bagi kalayak sasaran. Semua strategi dan taktik yang dirancang sedemikian rupa kadang masih menimbulkan kegagalan, atau kesenjangan persepsi di antara kedua belah pihak, pembuat iklan dan kalayak sasaran, karena di antara mereka terdapat perbedaan latar belakang biologic dan psikologis, yang menentukan kerangka rujukan dan kerangka pengalamannya masing-masing. Bahkan sebagai manusia yang memiliki kodrat sifat yang berbeda-beda, di antara kalayak sasaran sendiri, masih terdapat perbedaan, walaupun oleh perencana produk, mereka telah dikelompokkan ke dalam satu kategori tertentu yang memiliki beberapa unsur kesamaan untuk kemudahan menentukan strategi positioning produk dan sasaran pasar. Dalam kasus komunikasi iklan Brisk Hair Cream, melalui data sekunder dan hasil wawancara mendalam, peneliti melihat adanya kesenjangan persepsi di antara pembuat iklan dengan kalayak sasaran. Sebagian pesan utama yang disampaikan melalui media televisi, kurang dapat ditangkap dengan benar oleh kalayak sasaran, seperti yang diharapkan oleh pembuat iklan. Hal ini, memperlihatkan adanya fenomena kesenjangan persepsi di antara mereka, yang dalam penelitian ini akan dikaji lebih jauh mengapa fenomena ini bisa terjadi. Dalam analisis data, peneliti menemukan faktor-faktor struktural seperti kebutuhan, pengalaman, dan hal-hal lain yang termasuk apa yang disebut sebagai faktor personal, dan faktor fungsional yang berasal dari sifat stimuli fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu, dimana kedua faktor tersebut memiliki peranan kuat dalam menentukan persepsi seseorang. Dari faktor fungsional diketahui bahwa kerangka rujukan kalayak sasaran yang berbeda menimbulkan respon yang berbeda pula terhadap iklan Brisk Hair Cream. Sedangkan dari faktor struktural dapat diketahui bahwa dengan urutan stimuli yang berlainan, kalayak sasaran juga memiliki penafsiran yang berlainan terhadap iklan Brisk Hair Cream. Lebih lanjut, dikaji pula bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi persepsi kalayak sasaran sehingga respon mereka terhadap iklan Brisk Flair Cream, baik secara rasional maupun emosional, tidak seperti yang dipersepsikan dan diprediksikan sebelumnya oleh pembuat iklan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian secara kualitatif dan kuantittatif, karena data sekunder diperoleh dari hasil penelitian pihak ketiga dan data primer diperoleh melalui wawancara langsung secara mendalam kepada responden yang dianggap mampu memberi data yang signifikan dan memiliki kemampuan di bidangnya."

"ABSTRAKlstri nelayan pada hakikalnya merupakan potensi yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Posisi istri sebagal ibu rumah tangga dapat ditingkatkan fungsinya sebagai pencari nafkah. Kondisi iklim dan hasil tangkapan yang tidak menentu, memicu nelayan harus menyesuaikan dengan kondisi pendapatan. Realitas tersebut menuntut dukungan istri dalam pendapatan rumah tangga. Penelitian dilakukan untuk mengetahui dukungan istri nelayan dalam perekonomian keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-qualitatif. Lokasi penelitian di Kalurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan,Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Data diperoleh melalul teknik wawancara, pengamatan, dan telaah dokumen. Sefanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa nelayan datam kategori usia muda, tingkat pendidikan menengah-rendah. dan berpenghasifan per bulan relative terbatas yaitu antara Rp 701.000 sampai dengan Rp 1.000.000,-. Kondisi tersebut mendukung istri nelayan untuk ikut membantu dibidang ekonomi keluarga dengan bekerja, seperti membuka warung sembako, betemak ayam, mengolah ikan dan buruh. Kesimpulan: dukungan istri baik dari memelihara ayam, membuka warung sembako, menjual hasll tangkapan ikan,maupun menjadl buruh berupa tambahan materi yang diperoleh berklsar Rp 200.000,sampai dengan Rp 2Q0.000,-.per bulan. yang diperoleh akhirnya mampu menambah daya tahan ekonomi rumah tangga nelayan_ Rekomendasi dituJukan kepada Kementerian Sosial dan instansi terkail unluk secara bersama menyusun kebijakan sosial yang mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi keluarga nelayan melalul bimbingan dan pelatihan keterampilan usaha ekonomi produktif untuk istri nelayan.

---

ABSTRACTFishermen's wives are essentially potential to increase family income. The roleot their wives as housewives can be increased its function as breadwinners. Uncertain climate conditions and catches prompt fishermen to adjust to their income conditions. They demands supports of their wivesfor household income. The research carried out to reveal the support of fishermen Wives In family economy. The research usedqualitative-descrlplive approach. The research locations was in Kaluralu:m Sidoharjo, Pacitan Sub-district, Pacitan District, Java Province. Data obtained through interview, observations, and further documentaryanalysls techniques, and analyzed through qualitative technique. The research found ft1at fishermen could be dev/dedin to category of young low-midc.Jie education level. Their income per month were relatively limited, between Rp 701.000 to Rp 1.000.000. -. These conditions supportthe fishermen's wives to participate in helping the family economy by working, such as opened food stalls, raised chickens, processed fish and labored. It can be concluded that the support of wives came from different kind of work, from raising chickens. opening food stalls, selling fish catches and those that were not related to the fishery sector. They also became tangible laborsthat give additional income, ranging from Rp 200.000,- to Rp 250.000.- per montll. The additional income finally abled to Increase family economic resilience of fishermen households. It recommended to the Ministry of Social Affairs and related agencies to jointly develop social policies that are capable of promoting the economic growth of fishermen families and give social guidance and skiffs training of productive economic enterprises for fishermen wives."

"AbstrakTimur tengah utara (TTU) provinsi nusa tenggara timur merupakan salah satu kawasan perbatasan darat dengan timor leste. kawasan perbatasan umumnya identik dengan permasalahan tingginya angka kemiskinan, yang dapat dilihat dari tingginya jumlah keluarga prasejahtera yang bermukim. penelitian berjenis deskriptif ini bertujuan mengetahui karakteristik masyarakt perbatasan dalam upaya mempertahankan kehidupan dan merupakan kajian mengetahui karakteristik masyarakt perbatasan dalam upaya mempertahankan dan merupakan kajian masyrakat di TTU, NTT. Sumber data adalah keluarga yang bertempat tinggal di Bikomi Utara, TTU, NTT sebagai lokasi penelitian. pengumpulan data menggunakan kuisnoner, wawancara (fgd), obserbasi dan telaah dokumen. data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat kawasan perbatasan antar negara dalam kategori terbatas secara sosial ekonomi danidentik dengan kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam setempat. direkokmendasikan kepada kementerian sosial dan instansi terkait lain agar berkolaborasi dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan melalui program pendampingan. hal ini untuk mengantisipasi agar program layanan sosial yang masuk dapat dinikmati dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat kawasan perbatasan"