Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai keputusan pemegang saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas sebagai dokumen luar negeri yang dianalisa dengan dokumen hukum PT X. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah terkait keabsahan dokumen hukum yang dibuat di luar negeri yang akan dipergunakan di Indonesia berkaitan dengan perubahan anggaran dasar dan data PT dalam bentuk keputusan pemegang saham di luar RUPS PT; dan keabsahan keputusan pemegang saham PT X (analisa dokumen hukum PT X). Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah keabsahan suatu dokumen asing berupa keputusan pemegang saham dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu aspek bahasa, aspek UUPT, dan aspek bentuk formil. Legalisasi bukanlah suatu syarat formil sehingga dilegalisasi atau tidaknya keputusan pemegang saham tidak mempengaruhi keabsahan dari keputusan pemegang saham. Dalam hal ini Keputusan Pemegang Saham PT X yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 Tanggal 27 Februari 2019 telah memenuhi keabsahan dari aspek bahasa, aspek UUPT, dan aspek bentuk formil. Walaupun tidak dilegalisasi, Keputusan Pemegang Saham tetap berlaku secara sah. Namun, pemerintah perlu bersikap tegas apakah prosedur legalisasi terhadap dokumen asing ini wajib dilakukan atau tidak. Apabila wajib dan bermaksud diberlakukan secara umum, maka kewajiban legalisasi harus diatur dalam suatu undang-undang.

---

This thesis discussed on shareholders resolution in lieu of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company as foreign documents which will be analyzed with legal document of PT X. The issues to be raised in these studies are related to the validity of foreign legal documents which will be used in Indonesia related to the change of article of association and company`s data in form of shareholder resolution in lieu of GMS; and the validity of shareholder resolution of PT X (analysis of legal documents of PT X). These studies adopted legal normative method. The result of these studies are the validity of foreign documents in form of shareholder resolution shall be observed in 3 (three) aspects, i.e. language, Company Law, and formal form aspects. Legalization is not a formal form aspect, therefore shareholders resolution without legalization shall not affect the validity of the shareholder resolution itself. In this regard, the Shareholders Resolution of PT X as stated in Deed of Statement of Meeting Resolution No. 22 dated 27 February 2019 has complied with the validity based on language, company law, and formal form aspect. Even though the Shareholders Resolution has not been legalized, the Shareholders Resolution are still legally valid. However, the government shall take decisive action whether the legalization procedures for foreign documents are mandatory or not. If such procedures are mandatory and intended to be applied generally, then the obligation for legalization shall be governed under specific law."

"Sebagai usaha untuk meningkatkan perekonomian nasional, diharapkan Devisa Hasil Ekspor dikelola oleh perbankan nasional menggunakan kegiatan trust, yang juga tidak menutup kemungkinan untuk mengelola harta non Devisa Hasil Ekspor. Namun, dalam melakukan kegiatan trust ini ada terdapat berbagai risiko sehingga bank harus bertindak penuh kehati-hatian. Untuk itu, skripsi ini membahas mengenai pengaturan hukum prinsip kehati-hatian pada kegiatan penitipan dengan pengelolaan (trust) dan penerapannya pada salah satu bank di Indonesia yaitu Bank X. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan bentuk penelitian deskriptif analitis.Hasil dari penelitian menyatakan bahwa pengaturan prinsip kehati-hatian pada kegiatan trust tidak diatur secara khusus sehingga mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan dimana dalam pelaksanaannya Bank X telah menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun terdapat salah satu ruang lingkup prinsip kehati-hatian yang belum dilaksanakan.

---

In an effort to increase the national economic, Foreign Exchange Export Proceeds is expected to be managed by national bank using the bank business activity in the form of trust (trust activity), which is not rule the possibility to manage non Foreign Exchange Export Proceeds assets either. However, in conducting trust activities there are various risks so that banks must act very carefully and prudent. Therefor, this thesis discusses about the regulations of prudential banking principle for trust activity and the implementation in one of the Indonesian bank, Bank X. This type of research is a library research which produces descriptive analytical research.

The result stated that the regulations of prudential banking principle for bank business activity in the form of trust are not regulated in the specific regulation so that the regulations refer to various regulations where Bank X has implemented the prudential banking principle in trust activity based on the applicable regulations, eventhough there is some prudential standard which has not been implemented."