Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka liberalisasi perdagangan dunia, keberhasilan Indonesia melalui forum kerjasama ekonomi antar bangsa telah mampu menempatkan posisi Indonesia sebagai negara anggota yang cukup aktif berperan di Organisasi Perdagangan Dunia (The World Trade Organisation), melalui ratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organisation sebagaimana diwujudkan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 maka kedudukan Indonesia dalam mewujudkan tata perekonomian dunia yang seimbang dan adil dalam pergaulan masyarakat Internasional semakin nyata. Ini membuktikan bahwa liberalisasi ekonomi telah pula membawa implikasi hukum bagi setiap negara anggota yang tergabung dalam keanggotaan WTO termasuk Indonesia. Salah satu hal mendasar merupakan tindak lanjut isu globalisasi dalam rangka WTO, Indonesia telah melakukan langkah konkrit dengan mengadopsi Ketentuan Pasal VI Pelaksanaan GATT 1994 tentang Anti Dumping sebagai kerangka hukum formal anti dumping nasional. Kelahiran UU Nomor 7 Tahun 1994 merupakan momentum dalam meningkatkan daya saing industri dalam negeri guna menghadapi tingkat persaingan yang semakin tajam dalam perdagangan bebas yang mengutamakan efisiensi di segala bidang utamanya sektor perdagangan dan industri untuk mendorong volume ekspor ke berbagai pasaran di luar negeri. Dengan membentuk lembaga pemerintah yang dikenal dengan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang bertugas untuk menerima pengaduan, mengadakan penyelidikan, pembuktian setiap kasus yang dituduhkan terhadap pengusaha Indonesia yang melakukan dumping oleh negara asing, demikian juga sebaliknya lembaga ini mempunyai kewenangan untuk melindungi dunia usaha serta mewakili industri dalam negeri dari serbuan barang dumping yang dapat berdampak buruk terhadap daya saing industri dalam negeri dengan pengenaan sanksi anti dumping atas impor barang dumping di pasaran Indonesia. Kerangka Hukum formal pengaturan anti dumping dalam urutan peraturan perundang-undangan Indonesia telah dibentuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan disertai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 dalam implementasinya. Kebijakan Pemerintah Indonesia (Menperindag RI) melalui pembentukan KADI dalam mengantisipasi importasi barang dumping sebagai dampak perdagangan bebas, secara formal sudah mampu meletakkan kepentingan dunia usaha dalam peningkatan daya saing, akan tetapi masih perlu kiranya digaris bawahi sejauhmana ketentuan anti dumping nasional akan mampu melindungi produsen/eksportir dalam negeri dari pihak asing, sebab dalam prakteknya tuduhan dumping sering dikaitkan dengan kepentingan lain di luar perdagangan misalnya proteksi yang bertentangan dengan asas GATT itu sendiri."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh antara budaya hukum masyarakat penganut ajaran confucius terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup; mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perubahan budaya hukum masyarakat penganut ajaran confucius terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa budaya hukum masyarakat sangat berperan dalam melestarikan fungsi lingkungan, khususnya lingkungan sosial. Hal ini terjadi pada masyarakat Cina Singkawang yang masih berpegang teguh pada ajaran confucius.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu mengacu kepada norma0norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Selain itu, digunakan juga metode penelitian kualitatif, yaitu menganalisis suatu data secara mendalam dan holistik. Penelitian ini dititikberatkan pada studi kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier."